Tag Archives: Ahok Amuk

Denda Parkir Di Jakarta Akan Dinaikan Jadi 1 Juta Oleh Ahok


Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menerapkan denda retribusi mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta terhadap kendaraan yang parkir di rambu larangan parkir. “Dalam waktu dekat, kami akan menerapkan sistem bagi para kendaraan pelanggar rambu larangan parkir,” kata Syafrin Liputo, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Jakarta, kepada Tempo, Ahad 3 Agustus 2014.

Syafrin mengatakan dinas sedang menyiapkan sistem denda bersama dengan Bank DKI. Bagi pelanggar rambu, kendaraan akan diderek dan pengendaranya akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 500 ribu per hari. Selain biaya retribusi, pengendara juga akan dikenakan tilang dengan biaya maksimal Rp 500 ribu. “Kalau melanggar, dalam sehari pengendara bisa membayar Rp 1 juta,” ujarnya.

Untuk menebus kendaraan yang diderek, Syafrin menjelaskan, pengendara mesti membayar biaya retribusi dan biaya tilang. Setelah itu, dinas akan memberikan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Bukti pembayaran dan SKRD pun akan segera dicek dengan sistem online. Setelah terbaca, kendaraan pun bisa langsung dibawa pulang pengendaranya.

Syafrin melanjutkan, infrastruktur seperti mobil derek atau rambu larangan parkir dan SDM telah disiapkan. Sebanyak 41 mobil derek dapat langsung beroperasi untuk terlaksananya sistem ini. Namun pihaknya masih menggodok sistem penerapan retribusi bersama Bank DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerepotan menertibkan parkir liar yang menjalar di beberapa titik di wilayah Jakarta, khususnya di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan maraknya parkir liar ini disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah.

“Solusinya, ya harus diadakan operasi terus menerus,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota, Kamis, 20 Februari 2014. “Masalahnya, orang enggak ada yang kapok. Semua kasus sama kalau tidak ada hukum yang tegas.” Ahok mencontohkan, di pelosok negeri lain, pelanggar aturan parkir langsung diberi slip tilang untuk membayar denda ke bank. Jika pelanggar itu tidak terima, satu-satunya penyelesaian adalah melalui pengadilan. Berbeda dengan di Indonesia, yang semua pelanggar lalu lintasnya hanya diserahkan ke pengadilan.

“Sehingga denda yang seharusnya membayar Rp 500 ribu jadi hanya 20 ribu karena adanya putusan hakim,” ujar Ahok. (Putusan mengenai besarnya hukuman pada sistem demokrasi terletak pada lembaga yudikatif dan bukan pada eksekutif – red)

Adapun Ahok juga mengatakan polisi seharusnya langsung memberi slip biru kepada para pelanggar lalu lintas. “Karena bisa langsung membayar ke bank,” ujar Ahok. “Kalau slip merah itu kan hanya ke pengadilan.” Meskipun pada Undang-Undang warga boleh memilih anatar slip biru dan slip merah. Jadi bingung siapa yang suka melanggar hukum ???

Ahok juga menyayangkan otoritas Satpol PP yang sangat lemah. Menurut dia, dalam menertibkan parkir liar, kewenangan Satpol PP tidak bisa lebih dari sekadar menertibkan. “Untuk itu, harus ditindak tegas dan mau enggak mau adakan operasi terus,” kata Ahok.

Ahok Amuk Lagi Ketika Temui Gunung Uang Di Balai KIR Jakarta Barat


Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok murka di Balai Uji KIR. Ahok bahkan menutup balai uji KIR Kedaung, Jakbar. Ahok melihat ada dugaan tindakan korupsi. “Kita kan langsung stop hari ini. Jadi semua hari ini yang sudah daftar mau uji KIR tidak bisa lagi dilakukan, karena sudah tidak ada gunanya kan. Ini namanya bohong-bohongan. Dia harus stop, dan kami akan perbaiki serah terima ini, karena kadang BPKD kan mempersulit orang menerima. Jadi mau menyerahkan barang ke DKI kan pun mungkin mesti menyogok. Sama seperti bus TransJ kemarin, dimainin berbulan-bulan,” murka Ahok di balai uji KIR, Rabu (23/7/2014).

Ahok akan memperbaiki balai uji KIR. Pegawai yang bandel akan langsung dipecat. Dahulu balai uji KIR memang dikelola swasta dan kini sudah diserahterimakan ke Pemprov DKI. “Itu kami akan perbaiki, dan yang di sini akan kami periksa. kalau enggak mau kerjaama, kita akan pecat. Supaya ada shock therapy. Kita caranya gampang saja, kalau dia ditanya bilang enggak tahu, saya juga enggak mau taHu. Pecat saja udah. Kalau dia gugat ya kita ladeni saja, kita telusuri saja duitnya, lapor ke jaksa dan polisi lagi,” urai Ahok.

Ahok menjelaskan, KPK sudah memberi data lengkap, termasuk CCTV yang tergambar berapa setoran untuk uji KIR. “Ini kan nipu orang kan namanya, betulkan. Orang ini bukan KIR lagi, saya juga punya truk banyak. Mana ada KIR beneran. Salam tempel-salam tempal lewat semua. Kalau urus sendiri nggak beres. Kalau lewat biro jasa cepat,” tutupnya.

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke balai uji KIR di Kedaung Angke, Jakarta Barat. Ahok sidak bersama dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjijanto dan Zulkarnain. Pantauan], Rabu (23/7/2014), di salah satu ruangan yang ada di kantor tersebut, Ahok mendapati salah satu petugas yang memakai seragam Dishub. Di depannya tertumpuk segepok uang senilai Rp 8 juta dalam pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.

Ahok pun menginterogasinya karena terbukti menyimpan setumpuk uang di kantong jaket hitamnya. “Dapat berapa kamu dalam sehari?” tanya Ahok. “Bisa dapat Rp 27 juta pak,” sahut pegawai bernama Agung di depan Ahok dan di hadapan Ahok dan Sekda Saefullah, Wakadishub Benyamin Bukit, kepala Inspektorat DKI serta dua pimpinan KPK. Kemudian dia menanyakan dari mana asal uang tersebut. Namun karena tak dapat menjelaskannya, Ahok menjadi geram. Kemudian dengan nada marah dia memerintahkan agar petugas tersebut dipecat.

Apalagi belakangan dia mengaku bukan pegawai Dishub melainkan karyawan perusahaan swasta yang sebelumnya jadi operator di balai uji KIR itu. Agung mengaku dia adalah calo alias penyedia biro jasa. “Pakai baju Dishub biar rapi saja,” ucapnya. “Semua PNS yang terlibat pasti tau ada bagi-bagi duit. Semua harus dipecat saja, supaya kapok,” kata Ahok berang. Tetapi petugas tersebut tak tampak menyesal justru malah senyum-senyum.

Masih dengan nada meninggi, Ahok bilang modus korupsi di PNS selalu motifnya memanfaatkan pegawai honorer agar mereka tetap ‘bersih’. “Selalunya permainannya begini, pasti bilang yang honorer yang main. Kalau honorer kan dipecat dia bisa cari kerja lain. Semua harus diperiksa, tapi kalau dia nggak kasih data, kontraknya diputus dan dia kita polisikan,” ucapnya.

KPK melakukan sidak di kantor balai uji KIR di Kedaung di Jakarta Barat. Cukup mengejutkan ada sejumlah temuan dahsyat di kantor itu. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkannya.

“Kami sudah melakukan pengamatan dan hari ini undang pemerintah daerah. Sebelum Pak Ahok datang kami bersama-sama dengan inspektorat dan Sekda melakukan inspeksi,” jelas Bambang di balai uji KIR di Jakarta Barat, Rabu (22/7/2014).

Bambang mengungkap 4 kesimpulan berikut:
1. 80%-90% Alat di balai uji KIR tidak berfungsi.
2. Bukan hanya tidak berfungsi tapi tidak ada hubungan antara proses pemeriksaan dengan hasil KIR itu. Tidak ada hubungan karena tidak ada sistem yang mengkoneksikan. Tidak ada alat untuk mengkonfirmasi dan formulirnya tidak sesuai dengan pemeriksaan di lapangan.
3. Ada problem strukturalnya. Dulu ini adalah kerjasama antara pemda dengan korporasi tertentu. Setelah kerjasama harusnya ditransfer kepada Pemda ternyata setelah ditransfer alat-alatnya rusak semua. Oleh pemda baru saja diputuskan untuk tidak dilanjutkan prosesnya. Itu sebabnya alat-alat itu tidak diperbaiki dan kalau diperbaiki juga salah karena belum diserahkan kepada Pemda.”Berkaitan dengan itu muncul lagi SDM-nya. Ternyata beberapa orang yang mempunyai pekerjaan fungsional tidak berasal dari lembaga ini. Tapi justru orang-orang swasta yang dulu,” tegas Bambang.
4. KPK temukan ada sistem filing yang sangat manual sehingga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Menariknya, kalau sistem KIR yang serius dilakukan butuh waktu 25-30 menit. Tapi dngan sistem file manual itu yamg seharusnya sangat lamban hanya 5 menit selesai.

“Paling menarik adalah putaran uang yang terjadi di sini, kami mengecek antara uang yang ada dan uang yang seharusnya dimasukkan, ada selisih yang sangat besar. Rata-rata terdapat putaran pungutan antara Rp 100 ribu-Rp 200 ribu per kendaraan. Hari ini saja sudah ada 500 kendaraan yang terdaftar. Kemarin ada 700-an. Kalau pakai angka konservatif 500 kendaaraan per hari maka satu hari putaran uangnya hampir Rp 100 juta. Jadi bisa dibayangkan Rp 100 juta kali 25 hari, sebulan misalnya bisa Rp 2,5 M. Itu illegal fee,” tutup Bambang.

Seorang warga membenarkan adanya praktek korupsi dan pungutan liar di kantor Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat. Selain tahu akan praktek itu, warga yang bekerja sebagai sopir truk itu mengaku pernah menjadi korban para petugas di kantor tersebut. Muhammad Syarifudin, nama warga itu, memastikan bahwa petugas uji kir menarik pungutan liar. “Ya, seperti membuat SIM saja, ketika diminta buku ujinya di loket juga diminta uang,” katanya, Jumat, 25 Juli 2014.

Syarifudin mengungkapkan pemohon uji harus melebihkan uang yang harus dibayarkan minimal Rp 100 ribu. “Bahkan kalau memakai jasa calo dari luar totalnya bisa lima ratus ribu,” ujarnya. Ihwal dalih petugas bahwa alat banyak yang rusak karena terendam banjir, Syarifudin mengatakan banjir akibat luapan Kali Angke memang sering terjadi. Terakhir, pada Januari lalu. Namun, “Sejak enam bulan terakhir sih di sini enggak pernah banjir lagi,” ujarnya.

Dalih itu kembali disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Lukman Iskandar, pada Kamis, 24 Juli 2014. Dia menyatakan ketiadaan anggaran menyebabkan kerusakan tak tertangani. Kepala Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Kali Angke, Syafei, di kantornya, Jumat, 25 Juli 2014, juga menyatakan hal yang sama. “Di sini dalam setahun bisa dua hingga tiga kali banjir. Tinggi banjir bisa setinggi pinggang orang dewasa, jadi alat penguji rusak.”

Dalam inspeksi mendadaknya Rabu lalu, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapati banyak alat uji di lokasi itu yang rusak. Tapi, meski rusak, sebanyak 500 unit kendaraan disebutkan telah menjalani pengujian. Ahok langsung memerintahkan penutupan kantor layanan publik tersebut.

Ahok Amuk Lagi Ketika Tamunya Kemalingan Di Balai Kota


Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram terhadap ulah petugas pengamanan dalam (pamdal) di Balai Kota. Basuki menganggap pamdal tak becus menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan.

“Pekerjaan pamdal enggak jelas, cuma merokok saja,” kata Basuki di Taman Monas Silang Selatan saat memimpin apel siaga pengendalian arus mudik dan arus balik, Senin, 21 Juli 2014.

Ahok–sapaan Basuki–mengisahkan kegeramannya yang bermula saat tas seorang tamu hilang di lingkungan Balai Kota pada Jumat, 18 Juli 2014. Pamdal lepas tangan dan menyatakan tak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

Ahok meminta pamdal meningkatkan koordinasi, antara lain, melalui pengoptimalan penggunaan kamera pengintai. Dengan begitu, para petugas dapat langsung memberi tahu rekannya yang lain saat ada orang dengan gerak-gerik mencurigakan. “Pengamanan seperti ini tak perlu ilmu intel,” ujarnya.

Koordinasi ini, tutur Ahok, juga bertujuan meningkatkan kepedulian dengan keamanan sekitar. Ia menyayangkan pelatihan yang diterima pamdal tak digunakan saat bekerja. “Ngapain jauh-jauh pelatihan ke Puncak, Jawa Barat, tapi kerjanya tak becus,” kata Ahok.

Ahok Amuk Pamdal Balaikota Saat Apel


Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali meluapkan emosinya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Kali ini sasarannya adalah staf pengamanan dalam (pamdal) Balaikota yang berada di bawah pengelolaan Biro Umum DKI Jakarta.

Kegusaran Basuki terlontar saat memimpin Apel Siaga Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri Tahun 1435 Hijriah di Lapangan Silang Selatan Monas, Jakarta, Senin (21/7/2014).”Bagaimana ceritanya ada pamdal yang bilang ke saya kalau (keamanan) Balai Agung bukan tanggung jawab mereka?” kata Basuki.

Pada Kamis (17/7/2014) lalu, saat acara buka bersama Basuki dengan alumni Universitas Prasetya Mulya, di Balai Agung, ada seorang peserta yang kehilangan tas miliknya. Di dalam tas itu tersimpan laptop, ponsel, dompet beserta isi, dan lain-lain. Basuki dan peserta itu pun melaporkan kejadian itu kepada staf pamdal Balaikota dengan harapan dapat mengetahui pelaku melalui rekaman CCTV.

Sayangnya, staf-staf pamdal itu justru mengaku tidak tahu dan menjelaskan bahwa keamanan di Balai Agung, termasuk CCTV, bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

Seharusnya, lanjut dia, staf pamdal juga bertugas mengawasi situasi di dalam Balaikota melalui CCTV yang ada. Apabila ada gerak-gerik mencurigakan, staf pamdal itu dapat memberi tahu petugas lainnya untuk langkah antisipatif.

Ia mengharapkan, tidak ada lagi staf pamdal yang hanya bergurau atau merokok dengan petugas lainnya seperti orang yang tidak punya pekerjaan. “Kalau tidak ada yang mengawasi, orang gampang buat pasang bom di Balaikota. Jadi, tidak perlu mengawasi arus mudik balik di DKI kalau mengawasi Balaikota dan Monas saja enggak becus,” pungkas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono Tantang Ahok Supaya Jangan Bicara Saja


Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Mulyono menantang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tantangan tersebut ialah berupa menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang marak dan menormalisasi kali di beberapa wilayah DKI Jakarta.

“Saya tantang Pak Ahok. Ayo punya program apa? Bersihkan pedagang kaki lima, sungai, kali? Ayo saya tantang,” kata Mulyono seusai berbuka puasa bersama di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Soetoyo No 5, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (15/7/2014).

Tantangan tersebut merupakan wujud partisipasi TNI dalam rangka mendukung program Pemprov DKI. Pihaknya pun siap menurunkan ribuan personel untuk pelaksanaan program tersebut.

“Kami punya program Karya Bakti yang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI dengan personel yang berada di jajaran Kodam Jaya sebanyak 13.000 personel,” kata Mulyono.

Program Karya Bakti itu, tambah Mulyono, bisa diperbantukan untuk menertibkan PKL yang masih marak. Salah satunya ialah para PKL di kawasan Monas. Selain itu, personelnya juga siap diturunkan untuk aksi bersih-bersih kali, sungai, waduk, dan lainnya. Bahkan, untuk diperbantukan, personelnya siap untuk merenovasi gedung sekolah-sekolah yang rusak.

“Pada prinsipnya, Kodam Jaya siap turun tangan jika sewaktu-waktu diminta bantuan oleh Pemprov DKI karena jika Jakarta bersih, indah, dan tertib, tentunya masyarakat akan merasa lebih nyaman dan aman,” katanya.

Bukan Hanya PNS, Warga Yang Mengadupun Jadi Sasaran Kemarahan Ahok


Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah terhadap seorang pria yang mengadu kepadanya. Basuki kesal karena pria tersebut mengadukan masalahnya tidak pada tempatnya. Pria yang menemui Basuki itu mengadukan soal rumahnya yang diubrak-abrik oleh seseorang. Menurut Basuki, sebaiknya orang tersebut mengadukan hal tersebut kepada polisi, bukan kepada dirinya.

“Pak, saya sudah baca nota dinas Bapak berkali-kali. Kalau rumah Bapak sudah diubrak-abrik, lapor polisi, jangan lapor saya. Saya tidak membawahkan polisi,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (14/7/2014).

“Tapi, saya ini ‘dipingpong’, Pak. Saya sudah mengadu ke sini, disuruh ke sana, terus ke sana lagi,” kata pria setengah baya itu memotong pembicaraan Ahok. Pria itu mengatakan bahwa dirinya memiliki rumah di Salemba, Jakarta Pusat. Menurut dia, ada oknum yang mengubrak-abrik kediamannya. Oknum itu pun menyewakan rumahnya sebesar Rp 120 juta tiap dua tahunnya.

“Bapak ada sertifikat tanahnya, enggak?” tanya Ahok. “Saya enggak punya sertifikat. Tapi, saya sudah 70 tahun tinggal di situ, sudah sejak zaman Belanda,” ujar pria itu. Muka Ahok seketika memerah. Ia pun langsung merebut kertas laporan yang dibawa oleh pria tersebut. Ahok menghampiri Sekda DKI Saefullah yang berdiri tak jauh dari dirinya.

Perdebatan terjadi antara Ahok dan pria separuh baya itu. Saefullah hanya terdiam melihat keduanya berdebat. “Saya ini ‘dipingpong’, Pak,” kata pria itu. “Seharusnya, Bapak itu sudah bisa membayar pengacara, dan pengacara Bapak urus ke polisi. Mana laporan resminya? Berarti Bapak sudah bohongi saya ini. Kalau ada laporan resminya, kasih ke saya, saya bantu ‘pingpong’ ke polisi,” kata Ahok dengan suaranya yang makin meninggi.

Setelah dimarahi Ahok, pria itu pun tak bisa berkata apa-apa. Sambil berlalu dengan langkahnya yang cepat, Ahok bergumam. “Kalau enggak bisa sama polisi, gue laporin lu ke presiden.”

Setelah itu, Saefullah pun menginstruksikan ajudannya untuk langsung mencatat permasalahan yang dialami oleh pria tersebut.

Basuki Tjahaja Purnama Hentikan Kegiatan Pencinta Alam Di Sekolah


Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sangat marah mengetahui seorang lagi siswa SMAN 3 Jakarta Selatan meninggal pada Kamis pagi 3 Juli 2014. Padian Prawirodirya, 16 tahun, siswa Kelas X, menyusul nasib rekannya, Arfiand Caesary Al Irhamy, 16, yang meninggal sepulang mengikuti kegiatan esktrakurikuler pecinta alam 12-20 Juni lalu.

“Saya setuju stop dulu kegiatan-kegiatan pecinta alam,” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis 3 Juli 2014.
Dia menegaskan stop kegiatan itu untuk seluruh sekolah di Jakarta. “Seluruh Jakarta kami stop dulu, enggak perlu kok pelatihan mental seperti itu,” kata dia lagi.

Ahok pun kembali menekankan agar siswa yang terlibat dalam penyiksaan tersebut harus dikeluarkan dari sekolah.. Dia sebelumnya telah meminta Dinas Pendidikan merombak manajemen di sekolah yang bersangkutan. Dari kejadian itu, Ahok pun meminta agar kegiatan pembinaan mental semacam yang dilakukan ekskul pecinta alam tak perlu ada lagi. Kenapa enggak dititipin tentara aja kalau mau begitu,” kata dia.

Bahkan, jika perlu kegiatan pecinta alam tak perlu ada lagi di sekolah. Seorang siswa bisa ikut tapi bukan lewat sekolah. “Anda daftar saja rombongan anda (ke klub pecinta alam di luar sekolah). Kenapa harus pakai anggaran kita? Itu masalahnya. Kalau meninggal, semua diam,” ujarnya. Orangtua lima tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Caesar Arfiand (15), siswa SMAN 3 Jakarta, mengadu ke Komisi Nasional Perlindungan Anak . Mereka diterima oleh Kepala Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, Rabu, 2 Juli 2014.

Arist menjelaskan, para orangtua tersangka datang untuk meminta pelindungan Komnas Perlindungan Anak. “Kami akan coba membantu apa yang bisa dibantu,” ujar Arist kepada Tempo. Perkembangan terbaru, empat orang tersangka dimasukkan di Rutan Pondok Bambu, sedangkan satu orang dimasukan di Rutan Salemba, Rabu ini juga.

Menurut Arist, dari laporan yang diterima, ada indikasi para tersangka adalah korban salah tangkap. Arist menjelaskan, mereka sama sekali tidak memukul Arfiand. Para tersangka, menurut Arist, justru mencoba menolong Arfiand sehabis dihajar oleh dua senior mereka. Waktu mereka menolong Arfiand, kondisi korban sudah kritis. “Jadi diduga pelaku sebenarnya ya dua orang itu,” ujar Arist.

Dari para orangtua tersangka, Arist mendengar, bahwa kelima tersangka tersebut adalah pengurus kegiatan ekstra kurikuler pecinta alam SMAN 3. Arist memperoleh keterangan yang sama persis dari semua orangtua korban. Kommas Perlindungan Anak akan berupaya melakukan mediasi pada keluarga korban, dan berkomunikasi dengan Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Komnas akan menjelaskan mengenai dugaan tersangka sebenarnya, yaitu para senior alumni ektrakurikuler pecinta alam. “Polisi terlalu terburu-buru menetapkan tersangka,” ujar Arist.