Tag Archives: BCA

Daftar Harta Kekayaan Hadi Poernomo Mantan Dirjen Pajak Senilai 38,8 Milyar


Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, memiliki puluhan bidang tanah yang tersebar di Lampung hingga berbagai wilayah di Jakarta. Bahkan mantan Dirjen Pajak yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka ini juga punya tanah dan rumah di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam berkas LHKPN yang dilihat detikcom, Selasa (22/4/2014), Hadi Poernomo tercatat terakhir kali meng-update harta kekayaannya pada tanggal 9 Februari 2010 silam. Saat itu total kekayaannya mencapai Rp 38,8 miliar. Sebelumnya, Hadi juga sudah melapor ke KPK pada 14 Juni 2006 lalu. Di situ kekayaan Hadi ‘baru’ mencapai Rp 26,625 miliar.

Berikut adalah daftar kekayaan Hadi. Asetnya paling banyak berbentuk tanah yang ada mulai dari Lampung, Bekasi hingga sejumlah kawasan di Jakarta. Namun tanah terluasnya ada di Depok.

  1. Tanah dan Bangunan seluas 60 meter persegi dan 160 meter persegi di Los Angeles, Amerika Serikat.
  2. Tanah seluas 2.285 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  3. Tanah seluas 1.107 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung
  4. Tanah seluas 3.034 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  5. Tanah seluas 547 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  6. Tanah seluas 3.405 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  7. Tanah dan bangunan seluas 668 meter persegi dan 668 meter persegi di Jakarta Selatan.
  8. Tanah dan bangunan seluas 315 meter persegi dan 150 meter persegi di Jakarta Barat.
  9. Tanah dan bangunan seluas 11.150 meter persegi dan 300 meter persegi di Depok.
  10. Tanah dan bangunan seluas 233 meter persegi dan 100 meter persegi di Jakarta Barat
  11. Tanah dan bangunan seluas 135 meter persegi dan 160 meter persegi di Jakarta Barat.
  12. Tanah seluas 1.000 meter persegi di Jakarta Barat.
  13. Tanah seluas 2.900 meter persegi di Jakarta Barat.
  14. Tanah seluas 19 meter persegi dan 119 meter persegi di Jakarta Selatan.
  15. Tanah dan bangunan seluas 19 meter persegi dan 118 meter persegi di Jakarta Selatan.
  16. Tanah seluas 19 meter persegi dan 119 meter persegi di Jakarta Selatan.
  17. Tanah seluas 19 meter persegi dan 118 meter persegi di Jakarta Selatan.
  18. Bangunan seluas 149 meter persegi di Jakarta Selatan.
  19. Bangunan seluas 123 meter persegi di Jakarta Selatan.
  20. Tanah dan bangunan seluas 429 meter persegi dan 326 meter persegi di Jakarta Selatan.
  21. Tanah dan bangunan seluas 244 meter persegi dan 140 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  22. Tanah dan bangunan seluas 347 meter persegi dan 72 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  23. Tanah dan bangunan seluas 750 meter persegi dan 120 meter persegi di Kabupaten Bekasi.
  24. Tanah dan bangunan seluas 1.220 meter persegi dan 72 meter persegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
  25. Logam mulia senilai Rp 100 juta.
  26. Batu Mulia senilai Rp 400 juta.
  27. Barang seni dan antik senilai Rp 1 miliar.
  28. Benda bergerak lainnya senilai Rp 25 juta.
  29. Giro dan setara kas senilai Rp 293,42 juta

KPK sudah menetapkan Hadi sebagai tersangka dalam kasus pajak BCA. Diduga kerugian negaranya mencapai Rp 375 miliar. Saat itu BCA pernah mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.

KPK menetapkan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus permainan pajak yang terjadi pada 2003-2004. Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat dirinya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Namun, KPK masih terus bergerak untuk mengungkap kemungkinan adanya uang yang diterima Hadi atas permainannya tersebut. Mereka juga akan melacak aset Hadi yang terakhir dilaporkan dalam LHKPN pada 2010 lalu sebesar Rp 38,8 miliar. Ada cerita panjang di balik miliaran harta Hadi. ICW pada tahun 2010 pernah memaparkan miliaran hibah yang diterima Hadi saat menjadi pemeriksa pajak.

Berikut adalah fakta-fakta di balik besarnya nilai harta Hadi Poernomo menurut penelusuran, Selasa (22/4/2014):

Hadi jadi tersangka di kasus pajak BCA
KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka di kasus pajak BCA. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa kasus ini terjadi sekitar tahun 12 Juli 2003. Dia mengungkapkan, awalnya PT BCA Tbk saat itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non performance loan senilai Rp 5,7 triliun kepada direktorat PPh.Setelah dilakukan pengkajian selama 1 tahun, Direktur PPh memberikan surat pengantas risalah keberatan ke Dirjen Pajak yang berisi hasil telaah yaitu penolakan atas permohonan wajib pajak BCA.

Satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberi keputusan final kepada BCA pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak melalui nota dinas justru memerintahkan keputusan yang bertolak belakang dengan hasil kajian. Hadi memerintahkan Dirjen Pajak untuk menerima seluruh keberatan. Sedangkan ada juga bank lain yang memiliki kasus sama dengan BCA dan juga mengajukan permohonan, namun ditolak.

KPK mengadakan forum ekspos dengan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan Hadi selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan dalam ketentuan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Hadi terancam hukuman 20 tahun penjara. Untuk itu, Hadi juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Perbaharui LHKPN pada tahun 2006, Hadi Terima Hibah Miliaran Hadi sempat memperbaharui LHKPN miliknya pada tahun 2001 di 14 Juni 2006. Di laporan tersebut, ada nilai hibah yang besar di dalam harta Hadi yang kemudian dipertanyakan oleh Indonesa Corruption Watch (ICW).

Peneliti hukum ICW saat itu, Febri Diansyah, mengatakan bahwa sejak tahun 1987 Hadi menerima total Rp 13,21 miliar. Hibah tersebut berbentuk tanah, apartemen, dan benda berharga. Saat itu, Hadi memperbaharui data LHKPN pada 9 Februari 2010 yang menyebutkan nilainya mencapai Rp 38,8 miliar.

Hibah Miliaran Rupiah Diterima Saat Hadi Jadi Pemeriksa Pajak
Peneliti hukum ICW pada tahun 2010, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa penerimaan hibah terbanyak ada saat Hadi menjadi pemeriksa pajak. ICW merinci hibah yang diterima Hadi berdasarkan laporan data LHKPN, saat menjabat Direktur Jendral Pajak (Feb 2001 – April 2006) menerima hibah Rp 884.174.000 dan Rp 334.983.000.

Saat menjabat Kepala Subdirektorat Penyidikan Pajak pada Direktorat Pemeriksaan Pajak di Jakarta, sejak tahun 1998 Rp 370.000.000. Saat menjabat Pemeriksa Pajak di kantor pusat Direktorat Jendral Pajak di Jakarta sejak tahun 1987 sebesar Rp 13.212.364,000. Saat menjadi Kepala Seksi Keberatan di Kantor Pajak Balikpapan sejak tahun 1998, hibah yang diterima Hadi sebesar Rp 8.689.088.000. Dan saat menjadi Pemeriksa Pajak di Kantor Pusat, sejak tahun 1966 Rp 1.991.850.000, serta tanpa keterangan tahun Rp 798.855.000.

Hadi Sebut Hibah Berasal dari Orang Tua
Hadi telah dikonfirmasi terkait temuan hibah miliaran rupiah saat dia menjadi pemeriksa pajak. Dia mengaku heran mengapa perolehan hibahnya dipersoalkan. Pria kelahiran Pamekasan 67 tahun lalu ini menegaskan bahwa hibah ini berasal dari orang tuanya dan sudah berakta. “Memangnya nggak boleh? Nanti sudah jelas akan di KPK,” kata Hadi di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 16 Februari 2010. Hadi menjelaskan, pendapatannya ini disebut hibah dan bukan warisan karena orang tuanya masih hidup. Menurutnya, hibah ini didapatnya dari tahun 1983-1985, saat dia belum menjadi Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Hibah itu lantas dijualnya untuk berinvestasi.

Data LHKPN 2010, Rp 36 miliar harta Hadi didapat dari hibah
Hadi terakhir memperbaharui data LHKPN-nya pada 9 Februari 2010. Di laporan itu, Hadi mengaku hartanya mencapai Rp 38,8 miliar. Dari nilai tersebut, Rp 36 miliar di antaranya merupakan hasil hibah. Hadi mengaku hartanya tersebut berasal dari pemberian orang tua dan kerabat. Termasuk di dalamnya tanah di Los Angeles, AS. Saat itu dia menegaskan harta itu bukan berkaitan dengan suap atau gratifikasi.

KPK Pernah Kerahkan Tim Khusus Teliti Harta Hadi saat 2010
KPK membentuk tim khusus untuk menelaah harta kekayaan yang dilaporkan Hadi di LHKPN 2010. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat itu. Haryono menjelaskan KPK perlu mengklarifikasi harta Hadi terutama menyangkut hibah. Tim yang bergerak adalah dari jajaran Direktorat LKHPN.

Advertisements

Mantan Dirjen Hadi Purnomo Ditangkap KPK Karena Kasus Pajak Bank BCA Senilai 5,7 Triliun


Ketua BPK, Hadi Poernomo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pajak PT Bank BCA. Hadi disangka telah melakukan beberapa perbuatan semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kasus ini berawal pada 17 Juli 2003 saat Bank BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi Non Perfomance Loan (NLP) senilai Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH. Bank BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet mereka mencapai Rp 5,7 triliun.

“Direktorat PPH melakukan pengkajian dan penelahaan kurang lebih setahun, 13 maret 2004 direktur PPH mengirim surat pengantar risalah keberatan langsung pada Dirjen pajak yang berisi telaah dan kesimpulan. Kesimpulan itu langsung ditujukan berupa surat pengantar risalah keberatan. Adapun hasil telaahnya berupa kesimpulan bahwa permohonan keberatan wajib pajak PT BCA ditolak,” ujar ketua KPK, Abraham Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2014).

Namun, Hadi Purnomo yang saat itu duduk sebagai Dirjen Pajak pada 17 Juli 2004 mengirim nota dinas kepada Direktur PPH. Dalam nota dinas tersebut ditulis bahwa supaya Direktur PPH merubah kesimpulan yang semula dinyatakan menolak diubah menjadi menerima seluruh permohonan PT Bank BCA. Padahal, jatuh tempo pembayaran pajak PT Bank BCA jatuh pada tanggal 18 Juli 2004. “Kemudian saudara HP (Hadi Poernomo) mengeluarkan SKPN, tanggal 18 Juli 2004 yang memutuskan menerima seluruh permohonan wajib pajak, sehingga tidak ada cukup waktu bagi Dirjen PPH untuk menelaah,” jelas Abraham.

“Selanjutnya saudara Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak yang saat ini menjabat ketua BPK, mengabaikan adanya fakta materi keberatan yang sama oleh bank BCA diajukan oleh bank lain tapi ditolak, di sinilah duduk persoalan kasus tersebut,” imbuh Abraham. Masalah lain adalah tahun pajak yang dibebankan kepada Bank BCA adalah tahun 1999. Namun, BCA baru mengirimkan surat keberatan pada 2003.

Terkait hal ini, KPK masih mendalami ada tidaknya penerimaan yang diterima oleh Hadi Poernomo yang telah menguntungkan Bank BCA. Namun, terkait perbuatan Hadi Poernomo, negara dirugikan sekitar Rp 375 miliar. “Tahun pajaknya 1999 tapi baru diajukan 2003-2004. Jadi ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang sebagai Dirjen Pajak,” ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di tempat yang sama.

Ketua BPK nonaktif, Hadi Purnomo, telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus permohonan pajak BCA. Hadi mengaku tak menduga dia ditetapkan menjadi tersangka. “Saya tak menduga apa-apa,” kata Hadi saat keluar Gedung BPK, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (21/4/2014). “Jangan menduga apa-apa,” tepis Hadi terhadap pertanyaan wartawan yang mencoba mengaitkan kasus yang membelitnya dengan kasus Bank Mutiara.

Hadi mengaku tak tahu penetapan statusnya itu sebelum melihat berita di televisi bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Saya tahu lewat pemberitaan di TV,” katanya. Ketika diberondong bermacam pertanyaan oleh wartawan, Hadi hanya mengulang-ulang jawaban bahwa dirinya tidak menduga apapun. Dirinya akan mengikuti proses hukum KPK. “Saya akan mengikuti proses hukum yang akan dilakukan KPK,” ujar Hadi.

Hadi yang mengenakan kemeja batik ungu tak menghentikan langkah pelannya menuju luar gedung, meski sekitar 10 wartawan mengharap keterangan lebih panjang keluar dari mulutnya. Akhirnya, Hadi yang tadi siang baru saja lepas jabatan ini beringsut masuk mobil. Hadi keluar meninggalkan Gedung BPK menggunakan mobil Toyota Crown hitam bernomor polisi B 1059 RFS. Ruangannya yang berada di lantai 18 gedung ini, menurut salah seorang petugas, belum sepenuhnya selesai dibereskan. “Belum diberesin semuanya, cuma sebagian, lagi proses,” tutur seorang petugas yang mengiringi Hadi keluar dari gedung.

Ketua BPK Hadi Poernomo sudah ditetapkan jadi tersangka kasus pajak PT BCA karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. KPK masih mencari tahu apakah ada uang yang diterima oleh Hadi. “Apakah ada kick back? KPK fokus ke penyalahgunaan wewenang,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (22/4/2014). Bambang berjanji akan terus menyelidiki segala kemungkinan yang ada. Namun soal kerugian negara sudah ada. KPK menduga ada kerugian negara sebesar Rp 375 miliar dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hadi Poernomo.

“Merugikan negara dan menguntungkan ke pihak lain,” lanjut Bambang Widjojanto.

Saat itu BCA pernah mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.Hadi Poernomo meletakkan jabatannya sebagai ketua BPK tepat di hari ulang tahunnya ke-67. Namun siapa sangka, di hari spesial ini pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ‘hadiah’ yang tidak akan dilupakan Hadi seumur hidupnya yaitu status tersangka kasus pajak BCA.

Hadi lahir di Pamekasan 21 April 1947. Sebelum menjabat sebagi ketua BPK, Hadi menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak sejak tahun 2001. Jabatannya di masa lalu itulah yang membuatnya jadi tersangka. Pada tahun 2009, Hadi didapuk menggantikan Anwar Nasution sebagai ketua BPK. Informasi yang didapatkan detikcom, seremoni pelepasan jabatan Hadi di BPK memang sengaja dilakukan pada tanggal 21 April yang bertepatan juga dengan hari ultahnya. Seremoni itu dilakukan di Auditorium BPK, Gedung Tower BPK Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

“Hari ini, hari terakhir bagi saya di BPK. Saya sudah menjabat 4 tahun 6 bulan,” kata Hadi dalam salam perpisahannya di BPK. Pada kesempatan tersebut, Hadi bercerita tentang pencapaiannya sebagai ketua BPK. Ia berhasil mencetuskan pusat data dan e-audit. “Saya telah membuat berbagai langkah, khususnya e-audit. Itu dimulai sejak fit and proper test di DPR pada 9 September 2009. Saya menyampaikan pembentukan pusat data dan e-audit,” jelasnya.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Ketua BPK Hadi Poernomo menjadi tersangka kasus pajak BCA. Tindakan pidana yang dilakukan Hadi terkait pajak BCA dilakukannya saat dia menjabat sebagai Dirjen Pajak di 2002-2004.

Dalam jumpa pers Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan kalau dugaan penyalahgunaan uang negara dalam kasus ini mencapai Rp 375 miliar. “Ditingkatkannya sebuah kasus dari tahapan penyelidikan naik ke penyidikan,” kata Samad di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/4/2014). Samad menuturkan, duduk perkara kasus pidana yang dilakukan. Kasus ini terjadi sekitar tahun 12 Juli 2003. PT BCA Tbk saat itu mengajukan surat keterangan pajak transaksi non performance loan senilai Rp 5,7 triliun kepada direktorat PPH.

“Setelah surat itu diterima PPH, dilakukan kajian lebih dalam untuk bisa ambil satu kesimpulan dan hasil pendalaman, kurang lebih 1 tahun. Hasil surat keberatan yang diajukan BCA, diterima PPH, dikaji setahun. Pada 13 Maret 2004, Direktur PPH memberi surat pengantar risalah keberatan ke Dirjen Pajak yang berisi hasil telaah,” jelas Samad. Nah, hasil telaah itu, berupa kesimpulan bahwa permohonan wajib pajak BCA ditolak. Satu hari sblm jatuh tempo untuk memberi keputusan final kepada BCA pada 15 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak justru memerintahkan keputusan yang bertolak belakang dengan hasil kajian.

“Dia perintahkan kepada Dirjen PPH dalam nota dinas tersebut dituliskan bahwa agar supaya mengubah kesimpulan. Agar menerima seluruh keberatan. Di situlah peran Dirjen Pajak. Surat ketetapan pajak nihil. Yang memutuskan menerima seluruh keberatan wajib pajak. Sehingga tidak ada waktu Direktorat PPH untuk memberikan tanggapan yang berbeda,” urai Samad. Kemudian, surat risalah dikirim ulang dan nota dinas Dirjen Pajak juga dikirim ulang.

“Selanjutnya, saudara HP selaku Dirjen Pajak, dan sekarang Ketua BPK mengabaikan adanya fakta materi keberatan sama BCA dengan bank lain. Ada bank lain yang punya permasalahan sama tapi ditolak tapi dalam kasus BCA, keberatannya diterima. Di sinilah duduk persoalannya. Oleh karena itu KPK temukan fakta dan bukti yang akurat dan berdasarkan itu, KPK adakan forum ekspos dengan Satgas Lidik dan seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan saudara HP selaku Dirjen Pajak 2002-2004 dan kawan-kawan dalam ketentuan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1,” tutup Samad.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka Ketua BPK Hadi Poernomo dalam kasus pajak BCA. Dugaan pidana pajak yang dilakukan Hadi terkait posisi sebagai Dirjen Pajak pada 2002-2004 lalu. Potensi kerugian negara Rp 375 miliar.

Kebetulan hari ini bertepatan dengan pensiun Hadi dari jabatan Ketua BPK. Muncul pertanyaan kepada KPK, apakah penetapan tersangka dilakukan mengingat Hadi yang sudah pensiun? KPK tegas membantah. “Ini tak ada kaitan dengan proses pensiun,” kata juru bicara KPK Johan Budi di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/4/2014). Johan menegaskan, penetapan tersangka ini karena proses ekspos yang dilakukan pekan lalu. Diduga ada kerugian negara kala Hadi yang pada 2004 lalu menjabat sebagai Dirjen Pajak menerima keberatan BCA terkait kredit Rp 5,7 triliun. Padahal bank lain dalam kasus serupa ditolak.

“Kami telah menemukan dua alat bukti yang cukup,” tegas Johan.

KPK menjerat Hadi dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU TPK, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun Hadi belum dicekal KPK.KPK membuka kemungkinan menjerat tersangka lain di kasus pajak BCA dengan tersangka Hadi Poernomo. Diduga potensi kerugian negara Rp 375 miliar dalam kasus ini. Hadi pada 2004 lalu saat menjabat sebagai Dirjen Pajak mempengaruhi kesimpulan hasil tim Pajak agar menerima keberatan pajak BCA.

“Ini kan langkah awal, kemudian selanjutnya kita lakukan pendalaman lebih intensif supaya kita melihat ada tidak keterlibatan orang-orang lain misalnya dari pihak swasta dan lain-lain sebagainya,” jelas Ketua KPK Abraham Samad di sela-sela acara yang digelar Harian Republika di Djakarta Theatre di Jakarta, Senin (21/4/2014).

Menurut Samad, dalam penetapan tersangka KPK tak sembarangan. Mesti ada dua alat bukti yang ditemukan, termasuk ketika menetapkan Hadi sebagai tersangka. “Karena kita sudah menemukan 2 alat bukti, fakta-fakat serta dokumen-dokumen yang menunjang. Oleh karena itu kita menetapkan tersangka kepada beliau dan ini langkah awal. Dan kita akan kembangkan terus adanya pihak-pihak lain mungkin yang mempunyai keterkaitan,” jelas dia.

Lalu apakah Hadi sudah dicegah ke luar negeri? “Belum, karena sprindiknya baru hari ini. Kita keluarkan tanda tangannya,” tutup dia.