Tag Archives: jokowi presiden

Ketua KPK Jadi Tersangka, Jokowi Sukses Lumpuhkan KPK ?


Kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana, menilai, penetapan Abraham sebagai tersangka oleh kepolisian semakin melumpuhkan KPK. Ia yakin bahwa hal tersebut merupakan upaya lain untuk mengkriminalisasi KPK. Bahkan, kata dia, KPK sudah telanjur lumpuh meskipun pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri masih diperdebatkan.

“Ini bagian dari politisasi dan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. BG tidak dilantik, KPK sudah telanjur lumpuh,” ujar Nursyahbani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2/2015). Menurut Nursyahbani, saat ini perdebatan apakah Budi akan dilantik atau tidak oleh Presiden Joko Widodo tidak lagi relevan dengan KPK. Ia menilai, sejak KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, upaya pelemahan itu semakin kencang.

Terlebih lagi, hasil sidang praperadilan yang diajukan Budi dikabulkan sebagian oleh hakim Sarpin Rizaldi. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa penyidikan terhadap Budi tidak sah. “Pesan dari pengadilan lewat putusan praperadilan kemarin jelas menunjukkan seolah bahwa usaha pemberantasan korupsi dilumpuhkan juga, tidak hanya KPK. Karena ini, akan ‘banjir’ praperadilan tidak hanya tersangka korupsi, tapi seluruh tersangka akan ‘membanjiri’ pengadilan dengan praperadilan,” kata dia.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Barat menetapkan Abraham sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Dalam kasus ini, Abraham Samad disangkakan dengan Pasal 264 ayat (1) sub 266 ayat (1) jo 55, 56, atau Pasal 93 UU RI No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbarui dengan UU RI No 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Ia disangka melakukan dugaan pemalsuan dokumen tersebut bersama dengan Feriyani Lim. Pada pengajuan permohonan pembuatan paspor pada 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Namun, kasus pemalsuan dokumen ini dilaporkan Ketua LSM Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri pada 29 Januari 2015. Setelah menerima laporan Chairil, penyidik Mabes Polri melimpahkan kasus itu ke Polda Sulselbar. Setelah memeriksa enam orang saksi dalam waktu tiga hari, penyidik Dit Reskrimum akhirnya menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka karena merupakan pemohon pembuatan paspor.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Damprat AirAsia Karena Download Laporan Cuaca Dari Situs BMKG dan Bukan Dari Fotokopi BMKG


Berita Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegur Air Asia karena tidak mengambil data cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofsika (BMKG) sebelum penerbangan Air Asia QZ 8501 Surabaya-Singapura memicu reaksi dari pilot-pilot. Salah satunya dari pilot Qatar Airways bernama Fadjar Nugroho yang sampai membuat surat terbuka untuk Jonan. Ini isinya sebagaimana dikutip dari situs ilmuterbang:

“Bapak Menteri yang terhormat, perkenalkan nama saya Fadjar Nugroho. Pekerjaan saya penerbang. Mungkin di mata orang lain ini adalah sebuah pekerjaan hanya sebagai supir. Tapi saya bangga karena katanya pekerjaan saya membutuhkan kemampuan otak dan fisik yang tinggi. Saya baru saja membaca berita bahwa bapak datang ke Air Asia dan marah besar kepada manejemen perusahaan tersebut karena laporan cuaca yang tidak diambil di briefing office tapi malah mengambil dari internet.

Sama dengan penerbang Air Asia dan maskapai lainnya, pada waktu saya terbang di Indonesia menggunakan pesawat beregistrasi Indonesia, saya harus mengambil laporan cuaca dari BMKG. Kenapa BMKG? Karena sudah bertahun-tahun tertulis bahwa sebuah penerbangan komersial berbasis PKPS (Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil) nomor 121 ayat 101 memberikan petunjuk seperti di bawah ini.

——————————————————

121.101 Weather Reporting Facilities

(a) No air carrier may use any weather report to control flight unless it was prepared and released by the Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) or a source approved by the Director.

——————————————————-

Saya tidak mengajari bapak Menteri tapi saya akan terjemahkan untuk pembaca lainnya karena saya yakin ayat ini sudah diperlihatkan pada bapak oleh staf bapak yang membuat ayat ini.

——————————————————-

121.101 Fasilitas Laporan Cuaca

(a) Tidak ada maskapai (air carrier) apapun yang boleh menggunakan laporan cuaca untuk mengendalikan sebuah penerbangan kecuali laporan tersebut dipersiapkan dan dikeluarkan oleh BMKG atau sumber yang disetujui oleh Direktorat Perhubungan Udara.

——————————————————–

Jadi, untuk mendapatkan laporan cuaca ini kami pergi ke briefing office yang menyediakan laporan ini berupa hasil print out atau fotokopi. Alhamdulillah, sekarang dengan teknologi internet, terima kasih bahwa BMKG telah menyediakan laporan ini secara online dalam website yang alamat secara lengkapnya adalah: aviation bmkg go id /web/metarspeci php

Pak Menteri, saya bangga dengan produk online BMKG ini. Tidak kalah dengan institusi sejenis di luar negeri yang menyediakan produknya secara gratis di internet. Dalam rangkaian produknya di website pun kita sampai-sampai bisa melihat citra satelit. Wah. Saya sampai bertepuk dada terhadap negara lain yang belum punya fasilitas serupa.

Sejak ada informasi cuaca untuk penerbangan di website BMKG ini banyak rekan-rekan saya yang penerbang dan FOO yang tidak perlu datang ke briefing office dan mengambil fotokopian laporan cuaca yang dipersiapkan oleh rekan-rekan dari kantor meteo yang biasanya dikumpulkan briefing office. Di PKPS di atas tidak ditulis bahwa laporannya harus berbentuk kertas dari BMKG.

Kabar gembira ini juga bagi rekan-rekan FOO yang bisa berkonsentrasi untuk melepaskan (release) sebuah penerbangan tanpa berlari atau berkendara baik motor atau mobil ke briefing office untuk mengambil fotokopian laporan cuaca. Apalagi kalau cuacanya hujan deras. Selama ada listrik yang menyalakan komputer dan printer kami, dan internet, maka kami bisa mendapatkan laporan cuaca. Para FOO akan punya banyak waktu untuk melakukan briefing dengan penerbang. Briefing yang artinya berdiskusi antara FOO dan penerbang untuk menentukan bahan bakar dan urusan penerbangan lainnya jika dibutuhkan.

Kami tahu dalam website tersebut ada peringatan bahwa informasi mungkin tidak update dan harus memperhatikan tanggal dan waktu penerbitan. Dengan memperhatikan tanggal dan waktu penerbitan kami tahu apakah data yang kami unduh di website itu masih berlaku atau tidak. Tentunya ini juga kabar gembira untuk rekan-rekan yang bekerja di briefing office terutama untuk para spesialis peramal cuaca (forecaster specialist). Beliau-beliau ini bisa berkonsentrasi mengirimkan produk-produk cuaca penerbangan tanpa terganggu dengan aktifitas fotokopi.

Bapak Menteri, kami juga mohon bapak untuk datang ke fasilitas BMKG terutama di daerah-daerah untuk mendengarkan keluhan rekan-rekan kami para spesialis meteorologi. Kalau bisa juga mendamprat para pejabat yang tidak menyediakan fasilitas yang tidak selengkap negara lain sehingga website BMKG ini kadang tidak update sampai-sampai untuk mengunduh datanya pun harus hati-hati dengan masa berlakunya.

Pak Menteri, kabar gembira lainnya adalah, data BMKG tersebut secara normal ternyata didistribusikan secara global dalam dunia penerbangan. Artinya kalau kami buka website dari luar negeri pun, isinya akan sama dengan isi website BMKG. Kecuali kalau tidak diupdate oleh petugasnya.

Pak Menteri, kami tentunya tahu kalau mengambil dari website luar negeri, biarpun isinya sama, kami tidak bisa mengambilnya kalau bukan dari BMKG atau sumber yang disetujui oleh Direktorat Perhubungan Udara. Jadi kami kembali ke website BMKG kecuali maskapai tempat para penerbang bekerja disetujui untuk mengambil data dari sumber lain oleh pejabat di kementerian bapak.

Pak Menteri, jangan damprat kami karena mendapatkan informasi cuaca dari internet karena informasi cuaca tersebut juga dari BMKG. Pak Menteri, kami juga senang bapak berkunjung ke Air Asia dan memperhatikan cara kerja penerbang di sana. Kami akan senang kalau bapak juga menyempatkan diri berkunjung ke maskapai lain. Mudah-mudahan kunjungan ke maskapai lain tidak menunggu kecelakaan di maskapai tersebut.

Saya setuju dengan bapak untuk menghargai nyawa manusia. Sebagai penerbang, kami juga menghargai nyawa, baik nyawa kami, nyawa penumpang dan nyawa keluarga kami. Kami tidak bekerja sembarangan karena kami tahu resikonya adalah nyawa.

Bapak Menteri, bahkan saya sendiri kehilangan seorang adik kandung yang juga seorang penerbang. Jadi mungkin saya lebih memahami kehilangan nyawa di dunia penerbangan daripada wartawan yang menulis berita ini.

Juga pada wartawan yang pernah bertanya pada saya di TV bertahun-tahun lalu dengan pertanyaan: “Apa perasaan anda dengan kejadian ini?”, pertanyaannya aneh ya pak, pasti sedih kan? Atau “Apakah anda masih berani menerbangkan pesawat dengan kejadian yang menimpa adik kandung anda?”. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih berani karena tidak ada hubungannya dengan adik saya. Saya yakin diapun bangga di alam sana melihat saya mengenakan seragam saya.

Bapak Menteri, terima kasih telah memperhatikan kami dan para penumpang.

Bapak Menteri, kembali ke masalah cuaca, di Indonesia cuacanya akan hampir sama pada bulan-bulan ini. Jadi tidak hanya rute Surabaya – Singapura yang mengalami cuaca seperti ini. Penghentian penerbangan di rute ini tidak menyelesaikan masalah. Yang mendapatkan masalah adalah para penerbang yang kehilangan rute dalam pekerjaannya dan kesempatan penumpang terbang di rute tersebut. Kami mohon jangan ada rute yang dihentikan.

Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam surat ini. Dalam pekerjaan kami, kesalahan ini disebut human error.

Kalau kami berbuat kesalahan, selain bisa mati, kami akan didamprat dan dihujat oleh umat manusia sedunia. Kalau kami tidak salah, tidak ada yang ingat karena sudah bayar sebelum naik pesawat.

Bapak Menteri, akhirnya saya hanya kembali berkata bangga terhadap bapak yang penuh perhatian pada pekerjaan kami. Kami dukung terus kerja bapak untuk memajukan penerbangan Indonesia yang aman.

Hormat saya

Fadjar Nugroho.”

Surat ini sekarang telah banyak disebarluaskan di berbagai jejaring sosial seperti Twitter ataupun Facebook. Di akun Twitter @ilmuterbang, tautan ke surat terbuka ini sudah di-retweet 55 kali.

Jokowi Tolak Bertanggung Jawab Soal Pengadaan Bus TransJakarta Yang Berkarat


Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo enggan dianggap harus bertanggung jawab dalam kasus TransJakarta yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. “Yang tanggung jawab siapa? Ini sudah masuk wilayah hukum. Saya enggak mau ikut campur,” ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/5/2014). Jokowi yang masih mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan memang kebijakan turun dari Gubernur. Namun masalah penyimpangan, ia mengatakan itu diluar tanggung jawabnya.

Sebab, yang melaksanakan kebijakan yaitu pengguna anggaran, yaitu Kepala Dinas terkait. “Yang namanya kebijakan semuanya pasti Gubernur,” kata Jokowi. Seperti diberitakan sebelumnya, Udar Pristono menyebut penyelewengan yang terjadi dalam proyek itu bukan hanya menjadi tanggung jawabnya, namun juga tanggungjawab Jokowi sebagai gubernur DKI. Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut.

“Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito. Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan.

Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal. “Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalam kasus ini,” kata Margarito.

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak terkait langsung dalam kasus bus TransJakarta, namun perlu didengarkan keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dipastikan Joko Widodo atau Jokowi mengetahui pengadaan bus tersebut. “Oleh karena itu, maka mereka semua diperiksa. Bagaimana dengan Gubernur? Gubernur umumnya secara normatif, tidak terlibat dalam proses pencairan anggaran. Tapi tidak mungkin dia tidak mengetahui proyek itu,” ujar Margarito, Rabu (13/5/2014).

Menurut Margarito, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, maka ada beberapa pihak yang tak bisa terpisahkan dari kegiatan pengadaan atau belanja barang. Pihak-pihak yang dimaksud Margarito yaitu Sekda, Kabiro Keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan panitia pelaksana teknis kegiatan. Dengan terkaitnya beberapa pihak di lingkungan Pemprov DKI, Jokowi selaku Gubernur DKI pun perlu diperiksa untuk memastikan apakah mantan Walikota Solo tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni pengendalian internal.

“Pada titik itu maka Gubernur harus mengendalikan pelaksanaan proyek itu. Dalam kasus bus Transjakarta, Gubernur perlu diperiksa untuk memastikan apakah dia melakukan kewajiban hukumnya berupa pengendalian internal atau tidak. Itu penting memastikan keadilan dalan kasus ini,” kata Margarito. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus pengadaan bus TransJakarta dan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) senilai Rp 1,5 triliun. Selain Udar Pristono, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto karena memberikan rekomendasi syarat yang harus dipenuhi dalam pengadaan moda transportasi itu.

“Tim Penyidik kembali menambah jumlah 2 (dua) Tersangka kembali mengingat terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tidak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama,” kata Kepala Pusat Penenrangan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi, Senin (12/5). Dia mengatakan bahwa penetapan Udar Pristono berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 32/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014. Sedangkan, penetapan Prawoto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

Pristono sendiri sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada 7 April 2014 dan 9 Mei 2014. Pada pemeriksaan akhir, Pristono diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya yaitu DA dan ST. Sebelumnya, pada 24 Maret 2014 lalu, Kejagung menetapkan DA, Mantan Sekertaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014.

Sedangkan, ST, staff Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014.

Jokowi Deklarasikan Jusuf Kalla Sebagai Cawapres


Jadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, banyak yang khawatir Jusuf Kalla akan mendominasi pemerintahan. Tak menyebut nama, analis dari PT Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengatakan pelaku pasar kurang menyukai cawapres yang dikhawatirkan akan mendominasi kebijakan Jokowi. “Pasar menunjukkan sentimen negatif terhadap mereka,” katanya kepada Tempo, Ahad, 18 Mei 2014.

Balik ke masa 2004-2009 ketika menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, Kalla disebut sebagai tugas injak gas kabinet. Di lain pihak, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono bertugas mengerem. Sebagai wakil presiden, pria 72 tahun itu tipe orang yang memilih “melabrak” aturan asalkan program lekas terlaksana. “Semua peraturan bisa diubah kecuali kitab suci,” katanya pada 2007.

Berikut ini beberapa kebijakan JK yang dianggap kontroversial:

Pengadaan Helikopter Bencana (2006)
Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Kalla memerintahkan pembelian 12 helikopter bekas dari Jerman. Tujuannya melancarkan penanganan pascabencana tsunami di Aceh dan Nias. Helikopter jenis BO 105 itu dibeli lewat PT Air Transport Services, perusahaan yang terafiliasi ke Bukaka, grup usaha milik Kalla. Pada November 2006, 12 helikopter tiba di Indonesia, tapi tak bisa langsung dioperasikan. Bea Cukai menyegelnya karena PT Air Transport Services belum membayar pajak impor Rp 2,1 miliar. Pada 7 Desember 2006, SBY menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter tersebut. Memo ini dibuat atas permintaan lisan Kalla. JK menganggap pembelian itu tidak bermasalah. “Tidak ada uang negara yang keluar untuk pembelian heli itu,” kata dia.

Pembangunan Proyek Jalan Tol (2007)
Kantor Wakil Presiden membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol trans-Jawa yang terbengkalai harus “diselamatkan” dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, penjualan konsesi tak diperbolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi. Draf itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menolak bila proyek tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. Kalla jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Maka, salah satu pemegang konsesi, PT Lintas Marga Sedaya, menjual sahamnya ke Expressway Berhad, perusahaan Malaysia. Lintas Marga adalah konsorsium yang antara lain dimiliki oleh PT Bukaka Teknik Utama.

Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (2007)
Pembangkit listrik berkapasitas total 10 ribu megawatt ini rencananya digerakkan oleh Konsorsium Bangun Listrik Nasional yang terdiri atas PT Bukaka Teknik Utama, PT Bakrie & Brothers, PT Medco Energi, PT Inti Karya Persada Teknik milik Bob Hasan, dan PT Tripatra milik Iman Taufik (pemilik tak langsung PT Bumi Resources). Pembiayaannya akan dikucurkan pemerintah lewat penerbitan surat utang US$ 2,5 miliar per tahun selama tiga tahun. Menurut Kalla, untuk mempercepat proyek, tender perlu diubah menjadi lebih sederhana: hanya melihat performa perusahaan. “Tendernya pun harus crashprogram. Kalau tidak begini, potensi kerugian per hari mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Kalla. Sri Mulyani tak setuju pendanaan proyek ini karena dibiayai dana asing. Kalla punya komentar sendiri, “Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung risiko, bukan menteri.”

Suspensi Saham Bakrie (2008)
Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2008 menyetop perdagangan enam emiten dari Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Bakrie Telecom Tbk. Sebelum disuspen, harga saham perusahaan tersebut sedang menukik. Sepuluh hari kemudian BEI mencabut suspensi untuk Bakrie Sumatera, Bakrieland, dan Bakrie Telecom. Pada awal November, bursa juga mencabut suspensi Bumi Resources. Akibatnya, harga saham perseroan kian melorot. Kalla berang dengan pencabutan suspensi itu. Menurut dia pemerintah perlu memperpanjang suspensi saham PT Bumi Resources dengan dalih melindungi pengusaha nasional. “Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh?”

Perdamaian Aceh (2005)
Tentu bukan kebijakan kontroversial saja yang dicetuskan Kalla saat menjabat wapres. Salah satu sukses terbesarnya adalah menggagas perdamaian di Aceh pada 2005 yang didahului dengan penanganan tsunami Aceh di 2004. Kalla berperan besar dalam negosiasi yang digelar di Helsinki, Finlandia. Ia mengundang tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka, antara lain, ke rumah dinasnya. Tim perundingan dari pemerintah diwakili Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga orang dekat Kalla. Perjanjian damai akhirnya ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan politikus senior Golkar, Jusuf Kalla, dipilih mendampingi Joko Widodo karena dinilai berpengalaman, terutama dalam bidang ekonomi. Menurut dia, Jokowi dan Jusuf Kalla adalah kombinasi yang tepat dan saling melengkapi. “Pasangan yang ideal, jam terbang Pak Jusuf Kalla sudah sangat berpengalaman,” kata Surya ketika ditemui di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2014.

Partai koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan mendeklarasikan pasangan Jokowi-JK sebagai calon presiden dan wakil presiden hari ini. Menurut Surya, keputusan itu disepakati empat partai pengusung, yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Surya yakin Kalla tak akan mendominasi pemerintahan nantinya jika pasangan ini menang. Jokowi dan Jusuf Kalla, kata Surya, akan saling membantu demi kepentingan rakyat.

Ihwal bergabungnya NasDem dengan PDI Perjuangan karena permintaan Kalla, Surya membantahnya. Menurut dia, dukungan partai karena melihat sosok Jokowi yang dianggap membawa perubahan. “NasDem mendukung terhadap calon yang memberi harapan baru bagi semua rakyat,” kata Surya. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto menuturkan Jusuf Kalla sangat menentukan elektabilitas dalam pemilu presiden. “Juga bisa menjamin kepada publik pemerintah yang akan datang,” kata Wiranto. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla akan dideklarasikan di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, siang ini. Setelah deklrasi, mereka akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pukul 13.30 dengan mengendarai sepeda ontel.

Posko sukarelawan Sahabat Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan, terlihat ramai. Itu terjadi setelah calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengumumkan Jusuf Kalla sebagai wakilnya pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Para sukarelawan yang berjumlah sekitar 20 ini langsung bernyanyi. “Jokowi siapa yang punya, Jokowi siapa yang punya, yang punya Sahabat Rakyat,” demikian nyanyian tim itu dengan gembira.

Koordinator umum sukarelawan Sahabat Rakyat, Amran Sulaiman, mengatakan, setelah Jokowi–sapaan Joko Widodo–mengumumkan Kalla sebagai pasangannya di layar kaca, Sahabat Rakyat akan menggelar deklarasi. “Pukul 14.30 Wita, kami akan gelar deklarasi dan siap memenangkan pasangan ini, khususnya di kawasan timur Indonesia,” katanya

Menurut dia, pasangan ini ideal karena keduanya memiliki kemiripan karakter pribadi dan gaya kepemimpinan yang hampir sama. Mereka dikenal tegas dan tanpa kompromi, memiliki visi yang jelas, cepat dalam bertindak, jujur, serta apa adanya. “Setelah deklarasi, kami akan membuat posko sukarelawan di tingkat desa karena hingga saat ini posko sukarelawan telah tersebar di 12 provinsi yang berjumlah 500 pengurus,” ujar Amran.

Suasana berbeda terdapat di kediaman Kalla di Jalan Haji Bau Nomor 16, Makassar. Di rumah bercat krem tersebut tampak sepi. Yang terlihat hanya satu petugas keamanan dan dua pekerja rumah tangga, serta sebuah mobil Nissan hitam bernomor polisi DD-725-JM. “Tidak ada acara di sini, Pak, meski kami tahu lewat media elektronik Jokowi-JK jadi berpasangan. Keluarga Pak JK di Jakarta semua,” kata Mahyudin, salah seorang pembantu rumah tangga Kalla.

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden disambut kekecewaan aktivis antikorupsi di Makassar. Mereka lebih memilih Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo. “Ini adalah sejarah yang akan kami catat bahwa PDIP dan Jokowi hanya menjadikan antikorupsi sebagai slogan,” kata Koordinator Sabahat Abraham, Djusman A.R., kepada Tempo, Senin, 19 Mei 2014.

Djusman yang juga Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi mengatakan keputusan tersebut membuyarkan ekspektasi para aktivis antikorupsi, khususnya di Makassar. Sebelumnya Djusman mengatakan Abraham diharapkan mewakili Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi. “Antikorupsi telah melekat di tubuh Abraham, dan itu telah dibuktikan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Djusman. Meski kecewa, Djusman menghargai pilihan PDIP dan Jokowi. “Ini adalah proses politik dan demokrasi. Meski kami akui bahwa sosok Abraham paling layak mendampingi Jokowi,” katanya.

Jokowi : Rumah Susun Tambora Setara Dengan Apartemen Mewah


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengklaim kemewahan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambora, Jakarta Barat. Meski begitu, ia menjamin harga sewa rusun akan tetap terjangkau oleh warga.

“Standar keamanannya seperti apartemen mewah,” kata Jokowi saat mengunjungi Rumah Susun Tambora, Jumat, 16 Mei 2014.

Selain mempromosikan standar keamanan, mantan Wali Kota Solo yang kini menanjak lagi menjadi calon presiden ini juga mengatakan Rumah Susun Tambora merupakan rumah susun pertama yang menggunakan elevator. Calon pemilik akan mendapat sosialisasi mengenai cara penggunaan dan perawatan untuk menjaga agar elevator tak cepat rusak.

Setelah ditempati, Jokowi berujar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi pembangunan rumah susun tinggi dan berlantai banyak itu. Pembangunan rumah susun lainnya akan dibuat tinggi jika warga Rusun Tambora dianggap mampu menyesuaikan diri dengan rusun tinggi. “Kalau masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan rusun tinggi, semua rusun akan dibuat tinggi,” katanya.

Pembangunan Rusun Tambora yang berbentuk U itu kini masih berlangsung. Ada lima lantai yang sudah selesai. Balkon di beberapa unit sudah selesai dibangun dan bertembok utuh.

Jokowi menjelaskan proyek rusun itu senilai Rp 174,5 miliar. Rusunawa ini merupakan yang pertama dipugar total. Di Rusun Tambora, selain hunian, juga akan dibangun 106 unit kios untuk usaha. Selain itu, ada sekolah untuk anak usia dini serta fasilitas kesehatan, berupa puskesmas, dan taman.

Jokowi menargetkan pembangunan rumah susun itu akan rampung pada September 2014. Setelah rampung, rumah susun ini akan terdiri dari 514 unit yang tersebar di 16 lantai. Rumah susun ini nantinya akan ditempati oleh pemilik lama dan warga sekitar rusun. “Pembangunannya memang kami kebut,” ujar Jokowi.

Daftar Alasan Jokowi Emoh Mundur Dari Kursi Gubernur DKI Jakarta Walaupun Ingin Kursi Presiden RI


Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menyentil pejabat negara yang tak mundur meski maju Pilpres. Saat ini hanya ada satu pejabat negara yang tak mundur saat maju Pilpres yakni Gubernur DKI Jokowi. Hatta yang memantapkan maju ke Pilpres bersama Prabowo Subianto memang telah mundur dari kursi Menko Perekonomian. Hatta mengaku tak mempermasalahkan pejabat negara yang tak mundur namun menyentil soal kepatutan.

“Saya tidak mempermasalahkan bila ada pejabat negara aktif yang memilih tidak mundur untuk maju Pilpres. Masing-masing punya ukuran kepatutan,” kata Hatta lewat twitter Rabu (14/5/2014). Sebenarnya Jokowi sudah blak-blakan soal pertimbangannya memilih tidak mundur dari kursi gubernur. Karena alasan khusus, Jokowi mengutamakan cuti untuk nonaktif sementara per 18 Mei mendatang.

“Baru disiapkan suratnya. Semuanya masih disiapkan untuk kepentingan capres cuti non aktif. Kalau menurut undang-undang itu non aktif,” kata Jokowi di Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (5/5) lalu. Jokowi sebenarnya juga memikirkan opsi mundur dari kursi gubernur. Namun terkait opsi ini, Jokowi tak yakin pengunduran dirinya dikabulkan DPRD DKI.

“Kalau mundur itu diberi nggak oleh dewan. Kalau saya mundur diberi nggak? Dengan komposisi partai di DPRD, itu saya diberi nggak?” kata Jokowi. PAN memang bicara tegas soal pengunduran diri Hatta. Sejumlah elite menuturkan capres maupun cawapres tidak boleh merangkap jabatan pejabat negara sebagai contoh moral politik yang baik dan tidak haus kekuasaan. Dari sentilan Hatta mulai terlihat Prabowo-Hatta mulai kompak menggoyang pencapresan Jokowi, dinamika politik jelang Pilpres semakin panas.

Sistem Outsourcing Yang Merugikan Buruh dan Rakyat Kecil Digagas Oleh Megawati Soekarnoputri


Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, angkat bicara terkait penerapan sistem alih daya (outsourcing). Pada aksi unjuk rasa Hari Buruh, Kamis (1/5/2014), banyak yang menyerukan untuk tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2014. Sebab, sistem outsourcing merupakan kebijakan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden RI. Megawati adalah Ketua Umum PDI-P, partai yang mencalonkan Jokowi sebagai presdien Indonesia mendatang.

“Kembali lagi ke undang-undangnya. Kalau di dalam undang-undangnya tidak boleh menerapkan outsourcing dan di lapangan ada yang menerapkan, ya tidak benar,” kata Jokowi, di Taman Suropati 7, Jakarta, Kamis (1/5/2014). Jika kelak menjadi presiden, lanjut Jokowi, dia akan tetap memimpin berlandaskan undang-undang dan konstitusi yang berlaku. Sistem outsourcing itu berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun lima jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing adalah cleaning service, keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan. Sebagian buruh dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Bekasi mengimbau Jokowi untuk menjadi capres yang berani menghapus sistem outsourcing. Menurut mereka, penghapusan sistem ini merupakan bagian dari komitmen seorang capres dalam memperjuangkan nasib buruh.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan, dirinya tetap akan mengikuti peraturan yang berlaku. “Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi penting. Tapi, yang lebih penting lagi adalah pemerataan. Kembali lagi, kita harus berdasar undang-undang dan konstitusi,” kata Jokowi.