Monthly Archives: October 2008

Cara Tips dan Trik Memilih Busana Yang Tepat


MEMILIH busana untuk kerja, pesta, atau acara apapun. Ternyata harus memiliki trik tersendiri. Hal yang paling utama, menurut perancang Dwi Iskandar adalah, bentuk tubuh.

Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti ingin tampil dengan busana yang dapat menutupi kekurangan dan memaksimalkan kelebihannya. Tapi harus diingat baik-baik bahwa Anda tidak mengikuti pakaian, tetapi pakaianlah yang mengikuti Anda.

Untuk yang berbadan kurus, sebenarnya pilihan busana cukup variatif. Hanya perlu memperhatikan satu hal yaitu cara menambah lekukan pada tubuh. Sebaiknya mengenakan pakaian dua pieces untuk memberikan efek lekuk pada pinggang.

Cobalah mengenakan jaket atasan atau terusan yang memiliki potongan di pinggang atau dengan mengenakan ikat pinggang besar atau pita yang diikat di pinggang. Fokuskan bewahan yang bervolume. Kenakan rok model lipit atau dengan rimple untuk menciptakan kesan lebih berisi pada tubuh bagian bawah.

Atasan dengan ruffles juga disarankan untuk mengalihkan mata orang dari tubuh lurus Anda. Kenakan wrap dress dengan simpul di pinggang untuk menambah lekukan. Tapi jangan sesekali mengenakan model pakaian yang atasannya ketat. Model pakaian seperti itu justru mempertegas bentuk badan Anda yang sebenarnya.

Hindari pakaian yang longgar. Pakaian ini justru membuat Anda semakin tidak memiliki lekuk tubuh. Crop jacket atau bolero memang sangat manis, namun pakaian ini justru mengatakan kepada banyak orang bahwa Anda tidak memiliki lekuk pinggang.

Bila Anda memiliki bentuk tubuh seperti jam pasir, yakni besar pada bagian badan atas dan bawah. Atau ukuran bahu dan pinggul Anda sama dan pinggang yang agak besar. Yang perlu Anda lakukan adalah jangan ragu memperlihatkan lekuk tubuh Anda. Potongan di pinggang akan memaksimalkan lekukan pinggang Anda.

Gaya retro (1940-an, 1950-an) sangat tepat bagi Anda. Jaket bersabuk atau rok pensil sangat pas untuk Anda. Jangan ragu mengenakan pakaian strecth yang akan memanjakan setiap lekuk tubuh yang Anda miliki. Cobalah berpakaian yang sedikit pas di badan atau menonjolkan lekukan badan Anda dengan ikat pinggang.

Jangan bersembunyi di balik atasan longgar atau kebesaran. Anda akan terlihat besar dan lurus. Strecth memang keren, namun kalau terlalu ketat, apalagi mengkilap, akan membuat penampilan Anda terlihat murah. Hindari rajutan bermotif karena membuat Anda terlihat gemuk dan besar pada bagian dada dan bokong.

Untuk Anda yang berbadan mungil, Anda harus mempertahankan kerapian. Pilih model pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh Anda. Cropped jacket, celana kapri, cocok untuk Anda yang bertubuh mungil. Kenakan rok selutut. Panjang rok lebih dari lutut membuat Anda terlihat lebih pendek. Jangan mengenakan sepatu yang berhak terlalu tinggi karena akan mempertegas tinggi badan Anda yang sebenarnya. Sebaliknya, pilih sepatu dengan hak sekitar 5 cm. Jangan mengenakan pakaian berlapis-lapis atau rok panjang dan celana pipa lebar. Pakaian ini akan “menenggelamkan” Anda.

Jika Anda memiliki bagian pinggung besar yang Anda perlu lakukan adalah menyamarkannya. Pilih bawahan dengan warna-warna gelap yang merampingkan. Miliki sepasang celana panjang pipa lebar sebagai investasi. Celana ini dapat mengimbangi bentuk tubuh Anda.

Pilih bawahan yang simple atau tidak banyak detail, seperti rok pensil atau rok lurus yang dapat membuat Anda kelihatan seksi. Alihkan perhatian dengan atasan yang berdetail seperti kerah lebar atau bahu terbuka plus aksesori.

Yang memiliki payudara besar.Sebenarnya Anda tidak perlu merasa risih dengan ukuran payudara jika Anda bisa memilih pakaian dalam dan busana yang tepat. Buat anggaran khusus untuk membeli pakaian dalam yang bagus.

Permasalahan yang paling sering terjadi pada perempuan berpayudara besar adalah memilih bra yang salah. Bra yang tepat akan menampilkan kesan langsing. Pilih atasan dengan long v-neck untuk mengalihkan perhatian orang dari dada Anda. Jangan lupa mengenakan tank top di dalamnya untuk menutupi belahan dada.

Pilih jaket atau kaos dari bahan katun. Bahan katun akan melekat sempurna pada tubuh sehingga melangsingkan tubuh bagian atas. Hindari kaus yang terlalu ketat atau terbuka, kecuali jika Anda memang ingin menjadi perhatian orang. Jangan mengenakan atasan seperti turtle neck atau yang memiliki detail di area dada karena akan membuat area dada menjadi perhatian orang.

Jika Anda memiliki tubuh berbentuk segitiga, artinya pinggul lebih lebar daripada bahu, yang harus Anda lakukan adalah mengimbangi pinggul Anda yang lebar dengan bagian tubuh lain yang seksi. Misalnya, Anda bisa mengenakan kaus dengan model turtle neck untuk memperlihatkan leher Anda yang jenjang.

Sebaliknya, jika Anda memiliki bentuk tubuh segitiga terbalik, atau bagian atas badan Anda lebih lebar daripada bagian bawah,

dan bisa saja bagian bahu atau payudara Anda lebih lebar dan besar daripada tulang pinggul, sebaiknya Anda memilih rok atau terusan dengan lipitan. Ini bisa menambah volume bagian pinggul.

Jika Anda memiliki tubuh berbentuk bujur sangkar, artinya bahu, dada, dan pinggul Anda memiliki ukuran yang sama dan sedikit sekali lekukan pada tubuh, ciptakanlah lekukan yang feminin pada tubuh Anda. Gunakan ikat pinggang untuk menciptakan lekukan feminin pada tubuh Anda yang lurus. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak tampil bergaya.

Advertisements

Dosen Universitas Indonesia Di Non Aktifkan Karena Diduga Melecehkan Secara Seksual Mahasiswinya


Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menonaktifkan seorang dosen pria yang diduga melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswinya. Langkah ini diambil setelah pihak FHUI menerima kabar bahwa dosen berinisial TN tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan mahasiswi yang merasa dilecehkan.

Hal ini terungkap dalam acara jumpa pers di Kampus FHUI, Kamis (30/10). ”Penonaktifan dilakukan agar proses belajar-mengajar tidak terganggu, mengingat proses hukum sudah mulai berjalan,” demikian kata Sekretaris FHUI Kurnia Toha yang memberi penjelasan di Kampus FHUI.

Sementara itu, TN yang dihubungi Kompas kemarin mengatakan, mengenai tuduhan dirinya melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya tidak benar. Tim FHUI sudah melakukan penyelidikan dan tidak menemukan bukti pelecehan, apalagi pemerkosaan. ”Saya memang sempat pacaran, tapi putus karena saya rujuk lagi dengan istri saya,” katanya.

Sudah diterima

Berita bahwa TN dilaporkan ke polda sudah diterima pihak FHUI dari Santi Dewi, penasihat hukum pelapor. ”Santi adalah pengacara swasta yang juga alumni FHUI,” papar Manajer Umum FHUI Heri Tjandrasari yang mendampingi Toha.

Dosen yang berinisial TN tersebut dinonaktifkan sejak 24 Oktober dan akan berlangsung sampai proses hukum selesai.

Menurut Toha, penonaktifan TN dilakukan juga karena dosen itu diduga telah menyalahi aturan tak tertulis tentang proses bimbingan. ”Bimbingan skripsi yang seharusnya dilakukan di dalam kampus, justru dilakukan di luar kampus,” katanya menjelaskan.

Calon Kepala Daerah Menjanjikan Kesehatan Gratis Tanpa Memikirkan Cara Sehingga Merugikan Rakyat dan Ruamh Sakit


Janji pemberian kesehatan gratis yang disuarakan dalam mayoritas pemilihan kepala daerah membuat Ikatan Dokter Indonesia atau IDI perlu memetakannya. Di sejumlah daerah hal ini membuat resah dokter dan rentan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Alasannya, hingga kini belum ada aturan pelaksanaannya.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar IDI Fachmi Idris, Rabu (29/10) di Bandung, banyak keluhan dari pengurus IDI di daerah mengenai kelanjutan janji pengobatan gratis yang dilontarkan calon kepala daerah. Beberapa hal yang sering menjadi salah pengertian antara lain pengertian pengobatan gratis, skema pembiayaan, dan mekanisme rujukan rumah sakit.

Pengertian gratis, menurut Fachmi, bukan semata-mata membebaskan pembiayaan sama sekali. Ada pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah yang membiayainya. Hal itu dilakukan agar prinsip masyarakat mendapatkan hak sehat bisa tercapai.

”Bila tidak ada kompensasi, permasalahan selanjutnya beban biaya manajemen rumah sakit. Ketika melakukan praktik tidak cukup menggunakan jasa dokter, tapi juga peralatan rumah sakit dan obat yang membutuhkan biaya,” katanya mengawali Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IDI XVIII di Bandung, 29 Oktober-2 November 2008.

Oleh karena itu, ia mengharapkan mukernas yang dihadiri perwakilan sekitar 400 dokter seluruh Indonesia bisa mencapai kesepakatan bersama.

Hal yang sama dikatakan Zubairi Djoerban, Ketua Mejelis Pengembangan dan Pelayanan Keprofesian IDI. Menurutnya, jangan sampai karena belum jelas mekanisme dan tata cara pelayanan gratis justru merugikan masyarakat yang ingin mendapat pelayanan kesehatan.

Diskriminasi Ras dan Etnis Diharapkan Berakhir Apabila Semua Aparat Negara dan Anak Bangsa Mau Melaksanakan Undang-Undang


Perlakuan diskriminatif diharapkan berakhir dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (28/10) siang. Penyelesaian RUU tersebut diharapkan mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap penghormatan hak-hak dasar kemanusiaan.

Dalam RUU, antara lain, diatur jaminan, setiap warga negara berhak mendapat perlakuan sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain ancaman pidana bagi pelaku, setiap warga negara juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan negeri atas perlakuan diskriminatif yang merugikan dirinya.

RUU juga menugaskan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawasi segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi.

Untuk memberi efek jera sekaligus upaya preventif, ada tambahan pemberatan hukuman sepertiga untuk setiap tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP untuk pelaku tindak pidana ras dan etnis. Juga diatur pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban diskriminasi ras dan etnis.

Bahkan, jika pelaku pidana adalah korporasi, denda diperberat tiga kali dari denda yang dilakukan perseorangan. Korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status hukum. Tindak pidana dianggap dilakukan korporasi, antara lain, jika dilakukan orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUU Murdaya Poo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Timur I), penyelesaian RUU ini merupakan langkah maju untuk menjamin persamaan hak warga negara.

Embrio penyusunan RUU ini sebenarnya sudah dimulai pada DPR periode 1999-2004. Namun, baru pada September 2005 naskah RUU disetujui sebagai usul DPR. Pembahasan RUU bersama pemerintah hampir mentok menyangkut klausul penggunaan pidana minimal khusus kepada pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Akhirnya disepakati bahwa pemidanaan bukan termasuk pidana minimum khusus, tetapi ada pemberatan untuk menimbulkan efek jera.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dalam sambutannya, pengesahan RUU mendorong pemerintah untuk senantiasa melindungi warga negaranya. Selain itu, RUU juga memberi landasan hukum yang kuat bagi Komnas HAM untuk mengawasi terjadinya praktik diskriminasi dalam segala bentuk

Setelah Hampir Bangkrut Pada Krisis Moneter Pertama Kini Bakrie Juga Hampir Bangkrut Pada Krisis Ekonomi Kedua, Untung Selalu Ada Pemerintah Yang Siap Membantu


Pemerintah tetap memberikan ruang kepada Grup Bakrie sesuai dengan peraturan yang ada, agar perusahaan tersebut dapat menyelesaikan kewajibannya.

Pada konferensi pers usai rapat kabinet terbatas membahas kebijakan mengatasi gejolak keuangan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak akan melakukan diskriminasi terhadap seluruh emiten di pasar modal.

“Pemerintah memahami saham ini dimiliki sejumlah umat. Pemerintah akan memberikan ruangan yang cukup, sesuai aturan yang ada agar perusahaan itu selesaikan kewajibannya,” jelas Sri Mulyani.

Meski UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) memungkinkan pemerintah untuk menyelamatkan sebuah perusahaan yang memiliki dampak sistemik, Menkeu mengatakan, pemerintah masih memberi kesempatan kepada Bakrie menyelesaikan seluruh kewajibannya pada tingkat korporat.

“Semua tetap mengacu pada rambu-rambu yang ada. BI dan Bapepam akan terus berkomunikasi dengan pemilik grup tersebut,” ujar Menkeu.

Apabila Grup Bakrie telah menyelesaikan utangnya dan melakukan perubahan fundamental dalam perusahaannya, maka dari sisi regulator akan dilakukan penyelesaian yaitu dengan membuka kembali perdagangan saham Grup Bakrie. Perdagangan saham rup Bakrie ditutup oleh pemerintah karena harga saham mereka terus turun padahal Grup Bakrie harus membayar hutang dengan saham dan untuk mencegah kerugian Grup Bakrie maka pemerintah mengambil tindakan tegas.

Sampai saat ini, Grup Bakrie masih diwajibkan untuk terus memberi informasi akurat dan kredibel kepada pasar saham, pemegang saham, dan media sehingga semua pihak dapat mengikuti langkah-langkah perusahaan tersebut.

Apabila pemerintah maupun BUMN tertarik kepada saham Bakrie, Menkeu mengatakan, maka prosesnya juga akan dilakukan secara transparan dan mengikuti peraturan yang ada

Buruh Berkeras Bahwa Upah Harus Naik Meskipun Perusahaan Bisa Bangkrut Karena Kenaikan Upah


Pemerintah telah menerbitkan peraturan bersama yang ditandatangani oleh empat menteri untuk ”mengendalikan” kenaikan upah minimum buruh tahun 2009. Aturan ini didesain untuk menyelamatkan dunia usaha dan pekerja dari gejolak krisis global yang sudah mulai terasa dampaknya di Indonesia.

Rapat sosialisasi kepada unsur tripartit nasional yang digelar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Jumat (24/10) malam, terhenti sejenak pukul 23.50.

Erman memberikan waktu sepuluh menit bagi wakil serikat buruh untuk rapat seperempat kamar. Mereka bersikeras menolak Pasal 3 Peraturan Bersama Mennakertrans, Mendagri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.

Pasal 3 aturan itu berbunyi, ”Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional”. Klausul ini memang berpotensi mengundang masalah.

Namun, rapat akhirnya ditutup setelah Erman memutuskan, Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, yang terdiri dari wakil pemerintah, pengusaha, dan buruh, mengadakan rapat lanjutan, Sabtu (25/10). Rapat merumuskan surat edaran Mennakertrans yang merinci industri yang bisa mendapat keringanan dalam Pasal 3.

”Para menteri menandatangani peraturan bersama ini dengan penuh tanggung jawab dan pemikiran yang jauh ke depan. Tujuannya, menyelamatkan dunia usaha dan pekerja sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat krisis global,” ujar Erman.

Pemerintah merasa perlu menerbitkan aturan ini karena menilai dampak krisis di Amerika dan Eropa sudah mulai menyentuh industri berorientasi ekspor.

Permintaan terhadap berbagai produk manufaktur nasional yang lazimnya relatif meningkat pada akhir tahun terus merosot tajam. Ekspor tekstil dan produk tekstil diperkirakan anjlok sampai 30 persen dalam beberapa bulan mendatang. Demikian juga yang terjadi pada industri alas kaki dan manufaktur.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dunia usaha dan pekerja. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, industri yang paling terkena dampak krisis global antara lain garmen, tekstil, alas kaki, dan elektronik.

”Semua ini adalah sektor industri padat karya. Kalau industri yang berbasis sumber daya alam, seperti CPO (minyak kelapa sawit mentah) atau batu bara, tidak terlalu terkena dampak krisis ini. Permintaan terhadap komoditas pasti tetap ada sehingga sektor ini relatif lebih sanggup bertahan dibanding industri manufaktur,” tutur Sofjan.

Para pengusaha khawatir, tren permintaan yang terus merosot semakin menyulitkan mereka bertahan. Jika permintaan melemah, bagaimana mereka meningkatkan produksi untuk menjalankan berbagai kewajiban, misalnya mencicil utang modal kerja ke perbankan.

Sementara itu, di sisi lain, pembahasan besaran kenaikan upah minimum provinsi di akhir tahun sudah menjadi kewajiban rutin. Kondisi ini yang semakin menimbulkan kekhawatiran dunia usaha. ”Jangan sampai kenaikan upah minimum malah semakin membebani industri yang kesulitan karena order anjlok,” ujar Sofjan.

Buruh khawatir

Sayang, rapat badan pekerja yang berlangsung selama tiga jam itu pun gagal merumuskan surat edaran Mennakertrans. Wakil buruh bersikeras menuntut Pasal 3 dicabut.

Mereka khawatir, pasal tersebut malah dimanfaatkan oleh perusahaan yang sebenarnya tidak terkena krisis untuk meminta pembatasan kenaikan upah minimum buruh.

Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal, Pasal 3 bertentangan dengan peraturan yang telah ada mengenai penetapan upah minimum. Sebagian besar anggota FSPMI adalah pekerja industri elektronik dan manufaktur.

Secara terpisah, Presiden Federasi Serikat Pekerja Nasional (FSPN) Bambang Wirahyoso meminta pemerintah pusat tidak mengintervensi penetapan upah minimum yang sudah dilimpahkan ke daerah.

Intervensi pengupahan dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru. FSPN merupakan wadah organisasi buruh tekstil, produk tekstil, dan alas kaki.

Menurut Bambang, mekanisme perusahaan yang tidak mampu mengikuti ketentuan upah minimum sudah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sepanjang pengusaha transparan melampirkan laporan produksi, penjualan, stok, sampai utang-piutang, dewan pengupahan daerah bakal merekomendasikan kepada gubernur agar memberi dispensasi tidak mampu membayar upah minimum.

”Mekanisme ini sudah diatur semuanya. Kami khawatir kalau pemerintah pusat intervensi daerah, bisa-bisa sistem yang sudah berjalan sekarang ini bakal kacau. Lha, upah minimum ditetapkan normatif saja masih banyak perusahaan yang ngemplang tanpa melapor,” ujar Bambang.

Namun, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) justru mendukung peraturan bersama tersebut. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban, peraturan ini harus dilaksanakan secara transparan dan selektif.

Pemerintah tidak bisa langsung menyetujui klaim seluruh perusahaan sektor tertentu terancam bangkrut sehingga berhak tidak menaikkan upah minimum di atas inflasi.

Industri yang mengerjakan proyek pemerintah dan masih mengekspor harus tetap menaikkan upah minimum tahun 2009 sebesar 6-12 persen sesuai survei KHL 2008.

Peraturan bersama hanya layak diterapkan untuk perusahaan yang memang terbukti jeblok akibat krisis. ”Kalau sudah situasi seperti ini, kami justru menyayangkan jika ada serikat buruh yang tetap ngotot menuntut kenaikan upah. Bagi kami, yang terpenting perusahaan tetap eksis sehingga buruh bisa tetap bekerja,” ujar Rekson.

Menurut Erman, peraturan bersama ini berlaku temporer selama krisis terjadi. Begitu krisis berakhir, pemerintah akan mencabutnya. ”Peraturan bersama ini tak bertujuan membatasi kenaikan upah minimum. Perusahaan yang mampu tetap harus menaikkan upah minimum sesuai ketentuan,” katanya.

Masih adanya pro kontra soal penetapan upah minimum buruh ini menyisakan pertanyaan dan pembuktian. Untuk kepentingan siapa sebenarnya ketentuan baru soal penetapan upah minimum buruh tersebut dibuat?

Meskipun Dikritik Karena Tidak Mampu Mengurus Ekonomi Indonesia, Pemerintah SBY Tetap Ngotot Mempertahankan Sri Mulyani


Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memercayai Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani.

Sampai akhir pemerintahan tahun depan, Presiden tidak akan melakukan perombakan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu.

”Presiden percaya kepada Ibu Ani. Itu sebabnya beliau diberi kepercayaan menjadi Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10).

Andi membantah rumor yang mengatakan adanya ketidakkompakan di dalam kabinet, terutama dalam upaya pemerintah mengantisipasi dampak krisis keuangan global yang telah berimbas ke pasar modal di Indonesia.

Kabinet tetap solid

Desakan di antara anggota kabinet agar Sri Mulyani karena tidak becus mengurus perekonomian Indonesia, diganti juga dibantah Andi. ”Tidak benar itu. Kabinet tetap solid. Tidak akan ada perombakan kabinet sampai akhir pemerintahan,” ujar Andi Mallarangeng.

Senin siang kemarin, Presiden mengadakan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta.

Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dan menurut Andi membicarakan langkah bersama untuk mengatasi krisis keuangan global.

Seusai pertemuan empat mata dengan Wapres, Presiden memanggil Sri Mulyani, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan A Djalil, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Koordinasi dilakukan untuk membuat langkah guna mengantisipasi dampak krisis keuangan global di Indonesia.

Seusai pertemuan, ditanya mengenai melemahnya rupiah dan dampak lain dari krisis keuangan global, Sri Mulyani mengemukakan, pihaknya terus melakukan observasi tentang pengaruhnya ke APBN. ”Kita observasi dan antisipasi segala konsekuensinya tetapi untuk sementara kita tunggu dulu kemana arahnya,” ujarnya.

Mengenai pelemahan rupiah terhadap dollar AS, Sofyan mengemukakan, semua BUMN yang mempunyai dollar AS di luar negeri sudah diperintahkan memasukkan ke dalam negeri.

Sementara itu, untuk Pertamina dan PLN diperintahkan agar apa saja yang bisa dibayar dengan rupiah dibayar dengan rupiah. Penggunaan biodiesel juga dipercepat karena dibayar menggunakan mata uang rupiah dan membantu petani sawit.

”Kita lakukan minimalisasi permintaan valuta asing di BUMN agar ketersediaan valas meningkat dan mengurangi permintaan,” kata Sofyan.