Category Archives: Transportasi

Keamanan 74 Halte TransJakarta Rawan Tindakan Melawan Hukum Ditingkatkan Pasca Pengeroyokan


Pengeroyokan yang terjadi di Halte Transjakarta Senayan JCC membuat keamanan di setiap halte dipertanyakan. Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Joseph mengungkapkan, saat ini ada 74 halte yang mendapat prioritas lebih dari perusahaan tersebut. Angka tersebut tak menyentuh setengah dari total jumlah halte Transjakarta yang ada di angka 232 halte.

“Ada 232 halte yang tersebar di seluruh Jakarta dan 74 di antaranya adalah priotitas,” kata Joseph saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya, Kamis (1/9). Joseph menjelaskan, 74 halte itu masuk dalam prioritas bukan hanya kerena sering terjadi tindakan melawan hukum tapi juga ada perilaku penumpang yang tidak taat aturan.

Biasanya para penumpang yang mau menggunakan Transjakarta harus masuk melalui pintu yang telah ditentukan dan harus memiliki kartu khusus. Namun di beberapa halte masih sering terjadi warga yang masuk lewat dermaga (pintu penghubung halte dengan Transjakarta) yang artinya mereka tak membayar tiket masuk. Joseph mengungkapkan hingga saat ini PT Transjakarta sudah memasang peralatan CCTV yang tersebar hampir di seluruh infrastruktur yang ada, mulai dari bus hingga halte.

Untuk CCTV di halte, gambar yang ditampilkan tak hanya soal keadaan di dalam halte melainkan juga di jalur Transjakarta. CCTV itu pula yang digunakan aparat kepolisian untuk membekuk pelaku pengeroyokan terhadap Andrew Budikusuma.

Demi menunjang peralatan itu, Transjakarta juga menyediakan petugas yang berpatroli di sekitaran halte. Dengan adanya kejadian pengeroyokan, Joseph menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait sistem patroli tersebut.

“Kami ulas kembali dan akan meningkatkan frekuensi pengamanan yang akan berlangsung 24 jam,” kata dia. Penganiayaan terjadi sekitar pukul 20.30 WIB saat Andrew menumpang TransJakarta dari Halte Kuningan Barat menuju Halte Pluit. Para penganiaya masuk ke dalam bus dan berteriak ‘Ahok’ sebelum mengeroyok Andrew.

Kelima orang penganiaya yang dibekuk itu berinisial MA (32 tahun), HBP (27), AR (21), DS (21), dan S (17). Mereka diringkus di Tambora, Jakarta Barat, Kamis dini hari (1/9). Berdasarkan keterangan awal yang didapat aparat kepolisian, diketahui bahwa kelima pelaku awalnya hanya berniat melontarkan candaan pada Andrew.

Kepala Subdit Resmob Ajun Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, karena candaan yang para pelaku lontarkan tak ditanggapi Andrew maka mereka kesal dan berakhir dengan pengeroyokan. Setelah candaannya tak digubris oleh Andrew, para pelaku terlibat cek-cok hingga terlontarlah kata-kata yang menyinggung nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ucapan tersebut muncul karena kebetulan Andrew merupakan warga keturunan seperti Ahok.

Sebelum melakukan penangkapan, polisi menganalisis CCTV yang merekam aksi para pelaku saat menganiaya Andrew di halte kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Polisi juga menyita pakaian yang dikenakan para tersangka ketika mengeroyok Andrew. Andrew sendiri mengalami luka pada bagian wajah, telinga, dan mulut. Ia sempat melawan dengan memukul salah satu pelaku dengan botol vitamin

Advertisements

Jalur Khusus Motor Terbukti Mampu Turunkan Angka Kecelakaan … Tapi Relakah Mobil


Masalah kecelakaan jalan raya bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga negara lain, salah satunya Malaysia. Upaya-upaya nyata dilakukan negeri jiran tersebut untuk bisa menurunkan angka kecelakaan.Salah satu yang dilakukan Malaysia yaitu memisahkan jalur sepeda motor dengan kendaran roda empat. Sistem ini diberlakukan sudah sejak 1980, dan sudah berlangsung hingga saat ini.

Informasi ini didapat dari sebuah materi presentasi diskusi bersama Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) akhir tahun 2014 lalu, milik Bambang Susantono, mantan Wakil Menteri Perhubungan (2010-2014).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan di Malaysia diketahui bahwa jalur khusus sepeda motor, dapat menurunkan tingkat kecelakaan sepeda motor sebesar 39 persen dan tingkat fatalitas hingga 83 persen. Dari angka tersebut, bisa dikatakan bahwa cara ini cukup efektif turunkan angka kecelakaan.

Kemudian pada 2012, Inggris ikut mengaplikasikan jalus khusus untuk sepeda motor. Sistem ini kembali terbukti menurunkan tingkat kecelakaan sepeda motor, kemacetan dan mengurangi polusi di Inggris. Diharapkan ke depannya sistem tersebut bisa diadopsi Indonesia. Tapi relakan pengendara mobil yang notabene kebanyakan orang kaya melihat perlakuan khusus bagi pemotor tersebut? Karena selama ini pengendara mobil sudah terbiasa diberikan perlakuan khusus seperti subsidi parkir oleh pemotor (dengan luas area parkir per mobil yang 6 kali luas parkir pemotor tapi biayanya hanya 2 kali), jalan layang khusus mobil, jalan tol dsb.

Sehingga angka kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda motor ataupun kendaraan roda empat bisa berkurang dengan signifikan. Karena selain Malaysia, Inggris sendiri sudah membuktikan efek positif dari sistem jalur khusus tersebut.

Cara Kota Bogor Atas Kepadatan


Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana memindahkan pusat ekonomi secara bertahap ke daerah pinggiran. Salah satunya dengan pembangunan TOD (transit oriented development) Sukaresmi. Untuk mendukung kawasan bisnis baru tersebut, Pemkot Bogor bakal membangun stasiun baru yang terhubung dengan kereta commuter line Jakarta-Bogor di kawasan tersebut. Sukaresmi juga akan terhubung dengan Bus Rapid Transit (BRT) yang tengah dikembangkan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, kawasan seluas 22 hektare tersebut akan dikembangkan jadi kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, terminal, hotel, dan area komersial lain. “Sukaresmi ini akan kita jadikan hotel, mal, perkantoran dan lainnya. Tujuannya, geser kesibukan dari pusat ke pinggiran. Pusat kota peruntukannya untuk heritage, kayak Balai Kota dan Istana Presiden,” jelas Bima ditemui di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Bima memperkirakan, kawasan yang masuk Kecamatan Tanah Sereal ini bisa menarik investasi US$ 142,32 juta. Menurutnya, sudah ada perusahaan properti yang berminat menanamkan modalnya di Sukaresmi. Kawasan pinggiran lain yang tengah ditawarkan ke investor, lanjut Bima, adalah rencana kawasan Terminal Agrobisnis Rancamaya. Kawasan seluas 9 hektar ini ditawarkan untuk dikembangkan menjadi pasar induk sayur, penginapan (cottage), gudang, dan wisata agro. Total investasinya diperkirakan US$ 19,42 juta.

“Rancamaya ini kita khususkan untuk investor yang mau bangun pusat sayur mayur, jadi pasar induk supaya sayur masuk ke sini saja. Kemudian ada cottage karena wilayahnya kan sejuk, urban farming untuk agrowisata,” ujar Bima. Bima mengungkapkan, saat ini minat investasi di kedua kawasan tersebut, plus imvetasi parkir sudah mencapai Rp 7 triliun.

Keberadaan jumlah angkutan kota (angkot) di Kota Bogor saat ini dinilai terlalu banyak. Tak berlebihan jika Bogor memiliki cap sebagai kota sejuta angkot. Angkot yang saat ini berjumlah sekitar 8.000 ini malah membuat kemacetan di beberapa ruas jalan. Walikota Bogor, Bima Arya mengungkapkan, mulai tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara bertahap akan menghapus beberapa trayek angkot di ‘Kota Hujan’.

“Penertiban angkot secara bertahap, akan kita tata, kita lakukan perampingan atau re-routing supaya trayek-trayek angkot nggak berhimpit. Karena dari 8 ribu angkot di Kota Bogor hanya 40% yang menjangkau wilayah kota saja. Kita akan re-routing agar bisa menjangkau 80% Kota Bogor,” kata Bima ditemui di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (16/12/2016).

Menurut Bima, mobil angkot yang terkena penghapusan tersebut, pihaknya akan menggantinya menjadi plat hitam. Bersamaan dengan penghapusan trayek angkot, dibangun pula rute bus rapid transit (BRT) Trans Pakuan. “Ada koridor-koridor utama yang akan diploting untuk menjadi percontohan konversi dari angkot ke Bus Trans Pakuan. Ada satu koridor pada 2016 yang kita akan fokuskan sehingga angkot diganti menjadi Trans Pakuan. Ini menuju moda transportasi BRT supaya nggak ada lagi (angkot) di pusat kota,” jelasnya.

Tahap awal yang akan dimulai tahun depan, Bima akan menghapus 3 trayek angkot yang bersinggungan dengan BRT rute Bubulak ke pusat kota. “Angkot nanti akan dikurangi. Jadi angkot nanti akan diplathitamkan sehingga jumlah angkot berkurang dan jumlah trayek lebih menyebar. Angkot itu ke depannya akan menjadi feeder di pinggir saja,” papar Bima.

Jika tahap pertama sukses, lanjut Bima, pihaknya akan menambah jadi 7 koridor lagi. Trayek angkot yang bersinggungan pun juga akan dihapus. “Ada 7 koridor yg sudah jadi master plan, tapi 2016 kita butuh pengadaan bis. Tujuh koridor itu nggak bisa dipenuhi semua karena kita butuh sekitar 400 bis. 2016 akan fokus di satu koridor dulu,” katanya. Bima menuturkan, meski trayeknya dihapus, Dia meyakini tidak akan banyak timbul konflik dengan pemilik angkot. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga akan menawarkan supir angkot menjadi supir BRT.

“Tidak (konflik), karena angkot ini jumlahnya banyak dan sama-sama terjebak (macet). Mereka setorannya berat karena persaingan semakin keras. Justru dengan sistem yang baru kita optimis akan memberikan win win solution bagi semua. Karena supir angkot nanti akan bekerja dalam moda transportasi yang baru. Sebagai contoh 3 angkot jadi 1 bus, bisa jadi 3 supir itu bekerja dalam tiga shift di 1 bus,” tutupnya. “Sudah ada pembicaraan dengan investor, total investasi yang masuk baru-baru ini dari Rancamaya, Sukaresmi, dan parkir Rp 7 triliun,” tutupnya.

Jadwal KRL Kota-Tanjung Priok Terbaru


PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) mulai hari ini kembali mengoperasikan KRL untuk lintas Jakarta Kota-Tanjung Priok. S‎etiap hari akan ada enam perjalanan KRL di lintas Jakarta Kota-Tanjung Priok. Perjalanan dari Stasiun Jakarta Kota ke Tanjung Priok maupun sebaliknya memakan waktu kurang lebih 20 menit. Harga tiketnya Rp 2.000 untuk sekali perjalanan. “Satu hari kita operasikan 3 kali PP, dengan tarif sesuai tarif KRL Rp 2.000, untuk jarak tempuh kurang lebih 20 menit,” kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwi Atmoko, saat peresmian KRL Kota-Priok di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Pengoperasian kembali lintasan KRL Kota-Priok ini dimungkinkan setelah sebelumnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan prasarana di lintas tersebut sehingga dapat kembali melayani KRL. Berikut Jadwal Perjalanan KRL Lintas Jakarta Kota-Tanjung Priok PP:

Keberangkatan Stasiun Jakarta Kota:
1. KA 2318, berangkat pukul 11.40 WIB
2. KA 2322, berangkat pukul 13.05 WIB
3. KA 2326, berangkat pukul 14.25 WIB

Keberangkatan Stasiun Tanjung Priok:
4. KA 2319, berangkat pukul 12.30 WIB
5. KA 2323, berangkat pukul 13.55 WIB

6. KA 2331, berangkat pukul 16.30 WIB

Kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dari Stasiun Kota ke Stasiun Tanjung Priok resmi mulai beroperasi kembali hari ini. Jalur kereta Tanjung Priok ke Kota ini sempat mati suri selama 26 tahun sejak 1989. Sejak 2007 pemerintah sudah berencana menghidupkan jalur ini lagi dan baru terealisasi di akhir 2015.”Mulai hari ini, 21 Desember 2015, kami membuka kembali pelayanan KRL Kota-Tanjung Priok. Ini sudah cukup lama dulu digagas 2007 membuka kembali jalur ke Priok ini. Sekarang bagus stasiunnya dan sekarang sudah kita bisa fungsikan, hari ini bisa memulai mengoperasikan KRL Kota-Tanjung Priok,” kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwi Atmoko, saat ditemui di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada awal Desember 2015 berencana menangaktifkan kembali pengoperasian jalur KRL Commuter Line rute Stasiun Kota-Stasiun Tanjung Priok. Namun, rencana ini masih tertunda karena sepanjang jalur KRL belum steril. Warga masih menempatkan barang hingga adanya bangunan liar di sepanjang rel. “Kita lagi penertiban. Nanti, 3 hari lagi kita evaluasi. Apakah bisa langsung aktifkan atau belum,” kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko, di Sela acara Forum Transportasi di Hotel Mercure, Hayam Muruk, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Meski belum beroperasi secara normal melayani warga Jabodetabek, Kemenhub bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) hari ini berencana kembali melakukan ujicoba jalur. Langkah ini dilakukan sebelum KRL resmi dioperasikan. Targetnya, KRL rute Kota-Priok bisa beroperasi sebelum akhir 2015. “Hari ini KRL akan dioperasikan untuk ujicoba namun tanpa penumpang. Ini tujuannya menginformasikan ke warga bahwa KRL akan segera beroperasi,” tambahnya.

Saat beroperasi, KRL hanya dioperasikan pagi dan sore hari. Hermanto beralasan, pihaknya masih membentuk pasar agar masyarakat tahu bila Priok-Kota memiliki pilihan transportasi massal berbasis rel. Ke depan, frekuensi akan ditingkatkan seiring tingginya minat penumpang. “Rencana baru pagi dan sore. Ini masih melihat potensi. Paling tidak nantinya masyarakat ada pilihan,” sebutnya.

Sementara itu, Humas PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), Eva Chairunnisa menyebut, pihaknya bakal ditugaskan sebagai operator. Dari sisi KCJ, pihaknya telah menyiapkan dari sisi sistem e-ticketing. “Untuk Tanjung Priok perjalanan KRL per harinya direncanakan ada 4 per hari. Kesiapan dari e-ticketing seperti dua buah gate dan loket juga sudah dilengkapi oleh KCJ sebagai operator sarana. Untuk kapan pastinya akan beroperasi KCJ masih menunggu penugasan atau keputusan akhir dari KAI dan satker Kemenhub,” tambahnya.

Hermanto menambahkan, KRL Kota-Priok akan beroperasi pulang-pergi 3 kali sehari untuk tahap awal. Harga tiketnya Rp 2.000. Lama perjalanan dari Stasiun Kota ke Tanjung Priok kira-kira 20 menit. “Satu hari kita operasikan 3 kali PP, dengan tarif KRL Rp 2.000, untuk jarak tempuh kurang lebih 20 menit,” ‎paparnya. Selain melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi umum ke Tanjung Priok, pengoperasian KRL Kota-Priok juga bertujuan untuk mengamankan aset-aset negara. “Tujuan dari pengoperasiannya untuk memberikan pelayanan masyarakat untuk transportasi dariKota-Priok, lalu untuk mengamankan aset Kemenhub mengenai rel dan lahan sekitarnya supaya tidak di kuasai boleh orang-orang yang tidak dikenal,” tutupnya.

PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) hari ini resmi mengoperasikan Kembali KRL jurusan Jakarta Kota-Tanjung Priok. Pengoperasian kembali lintas Jakarta Kota-Tanjung Priok dilakukan usai PT KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan prasarana di lintas tersebut sehingga dapat kembali melayani KRL. Setiap hari akan ada enam perjalanan KRL di lintas Jakarta Kota-Tanjung Priok. Tetapi dalam setiap perjalanan tersebut KRL hanya akan berhenti di 3 stasiun, yaitu Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Kampung Bandan (Atas), dan Stasiun Tanjung Priok.‎

Untuk sementara, KRL akan melintas langsung alias tidak berhenti di Stasiun Ancol karena stasiun tersebut masih dalam proses pembenahan.‎ Dengan demikian, masyarakat yang ingin pergi jalan-jalan ke Ancol belum bisa menggunakan KRL ini. “Stasiun tersebut belum dioperasikan karena saat ini masih dalam proses revitalisasi dan perpanjangan peron,” kata Manager Corporate Communication PT KCJ, Eva Chairunnisa, saat ditemui di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/12/2015). Eva berharap masyarakat tidak kecewa. Pihaknya mengajak masyarakat memanfaatkan kehadiran kembali KRL sebagai salah satu pilihan transportasi publik dari dan ke kawasan Tanjung Priok dan sekitarnya. Selain itu masyarakat juga dihimbau untuk ikut menjaga sarana dan prasarana perkeretaapian di lintas ini.

Untuk pengoperasian KRL Kota-Priok ini, KCJ telah menyiapkan berbagai sarana pelayanan penumpang di Stasiun Tanjung Priok, mulai dari loket, gate e-ticketing, toilet, musholla, serta petugas pelayanan, keamanan, maupun kebersihan. “Perjalanan dari stasiun Jakarta Kota menuju Tanjung Priok maupun sebaliknya akan ditempuh dalam waktu 20 menit,” Eva menambahkan.

Mobil Bertambah 4 Juta Per Tahun Di Jakarta dan Habiskan 90 Persen Badan Jalan


Penyebab utama tingginya kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi Jakarta diyakini pengamat angkutan umum Azas Tigor Nainggolan karena buruknya fasilitas alat transportasi massal yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Belum layak. Dampaknya banyak orang masih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum,” kata Tigor. Tigor pun meminta Pemprov DKI untuk rutin meremajakan angkutan umum agar masyarakat tertarik dan mau beralih dari kendaraan pribadi.

Menurut Tigor, pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 11 persen, membuat Jakarta menjadi kota termacet di dunia. “Paling tinggi, pertambahan sepeda motor kira-kira mencapai 12 juta per tahun,” ujarnya. Sedangkan menurut data dikepolisian pertambahan sepeda motor hanyalah mencapai 730 ribu unit per tahun.

Kepala Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Kasubdit Dikyasa) Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ipung Purnomo mengatakan perbandingan jumlah jalan dan kendaraan yang tidak sebanding menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Menurutnya, penambahan motor mencapai 2-3 ribu unit per hari, untuk mobil 7-10 ribu unit. Hal ini berbanding terbalik dengan penambahan jalan yang hanya 0,01 persen per tahun.

Kemacetan merupakan masalah klasik yang terus ada di Jakarta. Polda Metro Jaya mencoba berbagai cara untuk mengatasi macet salah satunya menerjunkan ribuan personel untuk mengatasi kemacetan setiap Senin Pagi dan Jumat Sore. Hal ini dikarenakan kemacetan terparah terjadi pada dua hari tersebut. Kepala Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Kasubdit Dikyasa) Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ipung Purnomo mengatakan kemacetan terjadi pada jam-jam sibuk. Namun, kemacetan yang terjadi kenaikannya tidak signifikan setiap harinya.

“Kalau dilihat kemacetan pasti ada, tapi tidak signifkan kenaikanya cuma 2-3 persen per hari, biasanya terjadi di jam sibuk seperti jam berangkat dan pulang kerja,” kata Ipung, kemarin. Selain itu, jalan rusak dan proyek pembangunan MRT (Mass Rapid Train) menjadi penghambat jalan yang menyebabkan semakin parahnya macet di Jakarta. Belum lagi ditambah pengendara yang tidak menaati rambu-rambu lalu lintas.

“Proyek pembangunan MRT menghambat pengendara, lajur yang tadinya dua jadi satu. Jalan rusak yang ada di Jakarta juga menghambat dan menyebabkan efek domino bagi kendaraan lainnya jika satu kendaraan mengerem akibat jalan rusak,” katanya. Untuk mengatasi kemacetan, Ipung mengatakan pihaknya menurunkan ratusan personel setiap harinya. Namun, ada pengecualian pada Senin Pagi dan Jumat Sore.

“Untuk Senin pagi kami tidak apel, semua personil diterjunkan untuk mengatur lalu lintas, jumlahnya 5 ribu. 5 ribu personel Biasanya Senin Sore dan Jumat Pagi karena merupakan waktu terparah macet di Jakarta. Kalau hari biasanya hanya 200 personel,” ujarnya. Upaya lainnya, pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan. “Pedagang Kaki Lima (PKL) juga membuat macet, makanya kita koordinasi agar ditertibkan sehingga arus lalu lintas jadi lancar,” kata Ipung.

Ipung mengatakan dirinya mendukung Pemerintah Provinsi Jakarta yang membenahi transportasi umum sebagai salah satu solusi kemacetan. “Kami mendukung pembenahan transportasi massal yang dilakukan pemprov Jakarta agar aman dan nyaman sehingga masyarakat yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum,” katanya.

Sementara itu, untuk pengendara kendaraan dirinya menghimbau agar keselamatan menjadi prioritas utama. Sehingga harus menaati peraturan lalu lintas dan tata tertib dalam berkendara. Menurutnya, jika pengendara tertib, hal itu juga dapat mengurangi kemacetan di Jakarta.

Meski demikian, buruknya kondisi kendaraan umum di Jakarta memberi keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, misalnya pengelola ojek berbasis aplikasi telepon pintar. Sebagai salah satu pelaku usaha angkutan baru, penyedia transportasi ojek berbasis ponsel ini dianggap dapat memberikan solusi mempersingkat waktu meski penggunanya harus mengeluarkan biaya lebih. “Ojek online itu sekarang diserbu orang. Masyarakat berpikir praktis daripada harus buang waktu naik angkutan umum seperti bus,” ujar Azas.

Kota Jakarta dinobatkan sebagai kota termacet di dunia berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Castrol Magnetec. Namun jauh sebelumnya, Jakarta yang kota metropolitan sudah dibayangi kecemasan menjadi sebuah kota gagal dalam hal dilanda kemacetan luar biasa. Prediksi Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 2000 bahwa lalu lintas Jakarta pada 2014 akan macet total, mulai jadi kenyataan. Rasio jalan dengan luas wilayah dan jumlah kendaraan di Jakarta tak berbanding lurus.

Idealnya, menurut pengamat masalah perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, perbandingan panjang jalan dengan wilayah yaitu di atas 10 persen. Namun pada kenyataannya di Jakarta hanya 7 persen. “Panjang jalannya segitu-gitu saja, sementara jumlah kendaraan setiap saat bertambah, dan luas wilayahnya juga tetap segitu,” ujar Yayat kepada CNN Indonesia.

Dewan Transportasi Kota Jakarta mencatat, dalam sehari terdapat penambahan 500 hingga 700 unit kendaraan baru di ibu kota. Sementara kendaraan yang melintasi jalanan Jakarta bisa mencapai angka 7 juta.

Ironis karena di saat warga Jakarta dan penduduk daerah-daerah penyangganya mengandalkan kendaraan pribadi, kota-kota besar lain di dunia justru meninggalkan pola transportasi berbasis jalan raya. Jepang dan China misalnya mengandalkan alat transportasi massal berbasis rel. Subway lebih diminati ketimbang jalanan, membuat kemacetan tinggal kenangan di kota-kota besar berbagai negara

Polisi Bandung Berikan Contoh Bahwa Melawan Arus Di Jalan Raya Boleh Dilakukan


Tiga mobil dinas polisi tertangkap tengah melawan arus lalu lintas di Jalan Dago, Bandung, Minggu (23/8/2015). Kejadian tersebut terekam oleh kamera salah seorang warga bernama Oginawa yang kebetulan sedang berada di lokasi tersebut.

Menurut Oginawa, hal ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Ia menyebutkan bahwa tiga mobil dinas polisi itu melawan arus bersama dengan empat mobil lainnya. Satu di antaranya merupakan mobil sedan putih dengan ornamen yang biasa digunakan untuk kendaraan pernikahan.

Jadi, mereka rombongan. Satu mobil polisi di depan, dua lagi di belakang. Di tengah-tengahnya ada mobil lain. Ada satu yang mencolok, sedan putih dengan pita-pita gitu. Kayaknya mobil pengantin, deh,” tutur Oginawa kepada , Minggu malam. Oginawa mengatakan, tujuh mobil yang melawan arus itu sedang menuju ke arah simpang Dago. Menurut dia, saat itu arus lalu lintas di sekitar Dago tidak macet.

“Arus lalu lintas enggak macet. Saya juga heran kenapa mereka sampai memilih contra flow begitu,” ujar dia.

Halaman Pada Sekretariat Kabinet Yang Menyatakan Pengawalan Moge Oleh Polri Adalah Pelanggaran UU Mendadak Hilang


Kontroversi terkait pengawalan polisi terhadap rombongan pengendara motor Harley-Davidson Indonesia sempat memunculkan suara dari situs Sekretariat Kabinet. Pada Rabu (19/8/2015), di situs Setkab sempat dituliskan bahwa pengawalan polisi terhadap konvoi motor gede atau moge itu merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebab, konvoi moge dianggap tidak termasuk dalam kategori pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

Namun, artikel yang ditulis oleh Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab itu sekarang telah hilang dari situs setkab.go.id. Ketika berusaha membuka tautan ke artikel itu, yang muncul adalah tulisan “Error 404 Page”. Meski jejak digital di url masih terlihat, artikel tersebut tidak muncul.

Google.com Artikel di situs Setkab yang berjudul “Catatan Mengenai Penghadangan Konvoi Motor Gede oleh Pesepeda di Yogyakarta” masih muncul di halaman pertama mesin pencari Google, tapi tidak bisa diakses, Jumat (21/8/2015).
Ketika berusaha melakukan pencarian di Google dengan kata kunci “Setkab moge”, hasil pencarian pun masih ada. Namun saat diklik, informasi itu akan mengarah ke halaman dengan tulisan “Error 404 Page” tersebut.
Hilangnya artikel itu juga dipertanyakan netizen. Melalui media sosial, banyak yang mempertanyakan mengenai hilangnya artikel itu dari laman Setkab. Bahkan, netizen ada yang bertanya dengan menyebut atau mention ke akun @setkabgoid, meski belum juga ada jawaban.

Artikel dengan judul “Catatan Mengenai Penghadangan Konvoi Motor Gede oleh Pesepeda di Yogyakarta” itu menunjukkan, jika merujuk pada isi dan penjelasan Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa konvoi dan atau kendaraan yang digolongkan mendapat hak utama lalu lintas dimaksudkan untuk kepentingan tertentu, maka moge dianggap tidak termasuk “kepentingan tertentu”.

Sesuai penjelasan pasal tersebut, kepentingan tertentu itu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam. (Baca: Setkab Sebut Tindakan Polisi Kawal Konvoi Moge Langgar Aturan)

Meski begitu, Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Condro Kirono tetap berkeyakinan bahwa pengawalan konvoi moge oleh polisi adalah hal yang benar. Penjelasan Pasal 134 huruf (g) itu pun, menurut Condro, sama sekali tidak bertentangan

Boleh atau tidaknya polisi mengawal konvoi motor gede (moge) masih menjadi polemik. Hal ini terutama terjadi setelah peristiwa pesepeda menghadang iring-iringan Harley Davidson di Yogyakarta beberapa waktu lalu, yang kemudian menjadi buah bibir di publik.

Pihak kepolisian yang dimintai tanggapan atas hal itu berlindung pada Pasal 134 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bunyinya, “Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut…(a)…(b) dan seterusnya hingga huruf (g) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Intinya, polisi menganggap pengawalan terhadap konvoi moge telah sesuai aturan perundangan. Namun, dalam poin penjelasan pasal itu disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan tertentu’ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.”

Poin ini dipersepsikan bahwa konvoi moge tidak masuk ke dalam kategori “kepentingan tertentu” sehingga tidak laik mendapatkan pengawalan polisi. Lantas, apa jawaban Polri atas hal tersebut? Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Condro Kirono tetap berkeyakinan bahwa pengawalan konvoi moge oleh polisi adalah hal yang benar. Penjelasan Pasal 134 huruf (g) itu pun, menurut Condro, sama sekali tidak bertentangan.

“Kan ada kata ‘antara lain’. Artinya, yang dijelaskan di situ ya antara lainnya saja, tetapi ada yang lain juga, salah satunya konvoi. Kan tidak mungkin semuanya dimasukkan ke dalam situ (penjelasan Pasal 134 huruf (g)) itu kan,” ujar Condro di Kompleks PTIK, Kamis (19/8/2015). Condro mencontohkan aktivitas lain yang biasanya mendapat kawalan dari kepolisian, yakni gerak jalan, sepeda santai, karnaval, dan sebagainya. Aktivitas masyarakat yang menurut penilaian polisi butuh penjagaan, menurut Condro, sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan peraturan.

“Nah, apalagi ini (iring-iringan Harley Davidson di Yogyakarta). Ada event Bike Week yang mengumpulkan komunitas motor gede sampai 2.500-an unit, maka dibuatlah rencana pengamanan dari start sampai finis. Ya pasti diamankan, dong,” lanjut Condro. Condro juga menampik anggapan bahwa polisi tidak peka terhadap lingkungan sosial dalam pengawalan itu. Ia menegaskan, atas dasar menghormati ketenangan Yogyakarta, pihaknya tidak membuat rute yang melintasi dalam kota, tetapi melalui jalur lingkar luar demi meminimalkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab RI, melalui situs setkab.go.id, Kamis, sudah menebak jawaban Polri soal pemaknaan frasa “antara lain” sebagai dasar argumentasi. Namun, tafsir Polri atas frasa dalam UU tersebut tetap dianggap lemah. Bahkan, ia meminta Polri merevisi poin itu dengan mempertegas definisi frasa “antara lain” di dalam penjelasan pasal tersebut.