Monthly Archives: July 2010

Para Pemodal Asing Mulai Memburu Properti Indonesia


Perekonomian yang mulai menggeliat di sejumlah negara membuat para pemilik modal mencari bentuk baru untuk menanamkan modalnya. Selama ini sudah sering diiklankan properti-properti di Singapura dan Australia dipasarkan di Indonesia. Bagaimana dengan kemungkinan properti Indonesia dipasarkan di pasar asing?

Belum banyak yang tahu, sekarang pemodal asing juga mengincar properti Indonesia, terutama di kawasan-kawasan wisata yang eksotis dan menyedot wisatawan asing setiap tahunnya. Hal ini disebabkan harga tanah di Indonesia masih jauh lebih murah dibanding negara lain, seperti Singapura, Australia, Hongkong, dan negara-negara sekitar. Sementara fasilitas dan pemandangan alam yang ditawarkan tidak kalah dengan apa yang ada di negara-negara lain.

Di Hongkong, misalnya, sebagian besar warga Hongkong hanya bisa menyewa apartemen karena harga properti di Hongkong sangat mahal. Bahkan, menurut The Straits Times, harian Singapura, edisi 12 Juni lalu, harga properti di Hongkong, China, dan Singapura paling mahal di dunia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pemilik properti di negara-negara itu bukan hanya warga negara mereka sendiri, melainkan juga warga negara asing yang memang diizinkan untuk memiliki properti di sana.

”Jika banyak orang asing yang memiliki properti di Indonesia, harga tanah di Indonesia juga akan meningkat. Orang Indonesia pun akan lebih tertarik berinvestasi di Indonesia daripada membeli properti di negara lain,” ujar Magda.

Kepemilikan properti oleh WNA juga berarti masuknya modal asing ke Indonesia. ”Investasi di Indonesia tidak hanya berarti membuka perusahaan di Indonesia, tetapi juga membeli properti. Jika banyak yang berinvestasi di properti, pembangunan akan terus berjalan dan tentu menyerap tenaga kerja,” kata Magda.

The W Residences Seminyak yang dimiliki oleh PT Dua Cahaya Anugrah (DCA), tetapi dikelola oleh Starwood Hotels & Resorts membuka kemungkinan WNA memiliki vila-vila yang ada di dalamnya. ”Keinginan WNA memiliki properti di Indonesia, terutama di Bali, sangat besar. Mereka senang bisa berlibur ke Bali dan tinggal di rumah mereka sendiri. Pemerintah juga diuntungkan dengan adanya investasi asing di Indonesia yang bisa mendorong laju perekonomian,” kata Magda Hutagalung, Direktur Utama PT Dua Cahaya Anugrah, pemilik W Retreat & Spa dan The W Residences Seminyak.

Pemaparan soal The W Residences dan segala fasilitasnya ternyata menarik bagi calon investor yang diundang cocktail party di The W Hotels Hongkong. Mereka menyatakan diri sangat berminat, terlebih mengetahui letak properti itu di Seminyak, kawasan paling prestisius saat ini di Bali.

Antusiasme calon investor itu semakin membuncah ketika mengetahui The W Residences itu juga menjanjikan nilai investasi yang tinggi. Magda menuturkan, dengan memiliki vila berkamar satu yang harganya 1,4 juta dollar AS (setara Rp 1,26 miliar), pemilik vila akan mendapatkan dua keuntungan investasi. Pertama, nilai tanah yang terus berkembang. Kedua, hasil pengelolaan dari Starwood Hotels & Resorts dengan porsi 40 persen bagi pemilik dan 60 persen bagi pengelola.

”Pemilik properti bisa menempati vila itu selama empat minggu dalam setahun. Sisanya, 48 minggu, diserahkan ke Starwood Hotels & Resorts untuk disewakan. Perhitungan kasar saya, dalam setahun pemilik vila bisa mendapatkan sekitar Rp 700 juta,” kata Magda, yang rencananya juga akan menawarkan The W Residences ini ke China, Singapura, dan Rusia.

Advertisements

Anggaran 30 Triliun Pertahun Untuk Papua Belum Menampakan Hasil


Aliran dana ke Provinsi Papua dan Papua Barat sudah sangat besar, yakni di atas Rp 30 triliun setiap tahun, tetapi pembangunan fisik yang dihasilkan belum memuaskan.

”Dengan dana sebesar itu, seharusnya cukup bagi Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (29/7), seusai memimpin Rapat Koordinasi tentang

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Menurut Hatta, dana otonomi khusus tahun 2010 untuk Papua Rp 22,42 triliun. Angka itu meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 21,7 triliun dan tahun 2008 sebesar Rp 20,9 triliun. Di dalam alokasi anggaran tersebut, terdapat dana yang dialokasikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Dana yang dialokasikan melalui kementerian dan lembaga nonkementerian untuk Papua Rp 8,5 triliun tahun 2010 dan Papua Barat Rp 3,9 triliun.

”Itu uang yang sangat besar. Kalau masih ada keluhan, harus dicek. Apakah dana-dana itu efektif penggunaannya? Tepat sasaran atau tidak?” kata Hatta.

Secara terpisah, Wakil Gubernur Papua Alex Haesegem mengatakan, total anggaran yang telah diterima Provinsi Papua saat ini Rp 6 triliun. Anggaran itu sudah besar, tetapi dengan kondisi fisik Papua yang sangat luas, dana tersebut terlalu kecil. ”Dananya memang turun di Papua, tetapi geografis di Papua sangat berat,” katanya.

Akses Sertifikasi Agen Perlu Diperluas Agar Tidak Terjadi Pembajakan


Untuk mencegah praktik bajak-membajak agen asuransi terkait berlakunya kewajiban sertifikasi agen, akses sertifikasi sebaiknya diperluas dengan memberikan kesempatan kepada pihak lain mendirikan lembaga sertifikasi.

Pengamat asuransi Eko B Supriyanto di Jakarta, Kamis (29/7), mengatakan, implikasi penerapan kewajiban sertifikat bagi agen asuransi dalam dalam jangka pendek adalah bajak-membajak agen.

Sebab, saat aturan mulai berlaku awal Agustus 2010, perusahaan asuransi tidak dapat lagi menggunakan agen yang tidak bersertifikat.

Agar perolehan premi tidak merosot, asuransi tentu membutuhkan tambahan agen yang bersertifikat. Inilah yang berpotensi memicu bajak-membajak agen. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dari total agen sebanyak 194.000 orang per Juni 2010, sekitar 80.923 orang di antaranya belum memiliki sertifikat yang valid.

Selama ini untuk mendapatkan sertifikat, agen harus mengikuti ujian yang diselenggarakan AAJI.

Di tempat terpisah, CEO AXA Indonesia Randy Lianggara mengatakan, AXA sangat mengutamakan kualitas agen. Oleh karena itu, AXA menyekolahkan sejumlah agennya ke Akademi AXA di Singapura.

Selain kualitas, AXA juga berupaya meningkatkan kepuasan agen, salah satunya dengan melibatkan agen dalam setiap proses pembuatan kebijakan.

Untuk mendorong kinerja, Randy juga sangat memprioritaskan kepuasan karyawan. Selain itu, AXA juga selalu terbuka memberikan informasi kepada karyawan sehingga pimpinan dan karyawan berada dalam visi dan misi yang sama.

Perhatian kepada karyawan terbukti membuat kinerja AXA tumbuh secara signifikan. Ini karena karyawan bekerja dengan lebih semangat dan kreatif.

AXA Indonesia mencatat pendapatan premi selama triwulan I-2010 sebesar Rp 902,7 miliar, tumbuh 102 persen dari periode sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 446,6 miliar. Pertumbuhan premi tersebut terutama didorong oleh pendapatan premi baru yang mencapai Rp 545,8 miliar atau tumbuh 205 persen dibandingkan tahun lalu.

Laba Astra Melonjak Semester Pertama 2010


PT Astra International Tbk dan anak perusahaannya berhasil membukukan peningkatan kinerja yang signifikan pada semester I-2010. Lonjakan kinerja ini didukung permintaan konsumen yang meningkat terhadap produk-produk Astra dan anak perusahaan.

Peningkatan kinerja Astra antara lain karena tersedianya dana dengan suku bunga rendah serta nilai tukar rupiah yang stabil.

Berdasarkan Laporan Keuangan Astra yang diumumkan di Jakarta, Kamis (29/7), sepanjang enam bulan pertama 2010, perseroan berhasil meningkatkan penghasilan bersih 38 persen, menjadi Rp 61,9 triliun.

Peningkatan ini mendongkrak total laba bersih perseroan menjadi Rp 6,4 triliun atau Rp 1.591 per saham, naik 52 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009.

Hal ini selaras dengan penguatan harga saham Astra yang sepanjang semester I-2010 naik 39 persen, dari Rp 34.700 per 30 Desember 2009 menjadi Rp 48.300 per 30 Juni 2010.

Presiden Direktur Astra Prijono Sugiarto mengatakan, pada enam bulan pertama 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut.

Permintaan konsumen domestik meningkat ditunjang ketersediaan likuiditas dengan suku bunga yang rendah, nilai tukar rupiah stabil, dan inflasi yang terjaga. Hal itu mendukung perseroan menunjukkan kinerja yang baik, khususnya bidang otomotif dan jasa keuangan.

”Kepercayaan konsumen cenderung meningkat seiring dengan stabilnya suku bunga dan nilai tukar rupiah.

”Astra telah berhasil melewati paruh pertama 2010 dengan baik dan diharapkan akan tetap dapat menghadapi pasar yang cukup menantang di semester II-2010,” kata Prijono.

Penyumbang laba terbesar

Menurut Prijono, secara keseluruhan, bidang usaha otomotif dan jasa keuangan Astra masih menjadi penyumbang laba usaha terbesar, yaitu Rp 2,5 triliun.

Sepanjang semester I-2010, Grup Astra berhasil menjual 208.000 mobil atau naik 71 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009.

Angka penjualan mobil Astra ini mencapai 56 persen dari total penjualan mobil nasional yang tercatat 370.000 unit lebih atau naik 76 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009.

Sementara itu, penjualan sepeda motor Astra pada periode yang sama meningkat 43 persen menjadi 1,7 juta unit. Angka ini mencapai 45,8 persen dari total penjualan sepeda motor nasional semester I-2010 yang tercatat sebanyak 3,6 juta unit atau naik 41 persen dibandingkan semester I-2009.

Direktur Paramitra Alfa Sekuritas Ukie Jaya Mahendra memperkirakan, pada semester II-2010 Astra akan menghadapi tantangan berbeda dengan semester I-2010, yaitu inflasi yang cenderung lebih tinggi sehingga kemungkinan akan diikuti dengan kenaikan suku bunga. ”Kenaikan suku bunga akan memengaruhi masyarakat mengajukan kredit kepemilikan kendaraan,” kata Ukie.

Namun, di sisi lain, lanjut Ukie, terdapat beberapa hal yang mendukung kinerja Astra pada semester II-2010, antara lain, tingginya kebutuhan akan kendaraan roda dua dan empat menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.

Kesehjateraan Petani Tembakau Terus Menurun Karena Impor


Impor daun tembakau untuk memenuhi kebutuhan industri rokok dalam negeri terus meningkat. Produksi rokok juga tumbuh pesat. Sebaliknya, luas areal tanam tembakau, produksi tembakau dalam negeri, dan kesejahteraan petani tembakau menurun.

Hal itu terungkap dalam seminar bertajuk ”Meretas Jalan Peningkatan Kesejahteraan Petani” di Jakarta, Kamis (29/7).

Abdillah Ahsan, peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menyatakan, pemerintah sebaiknya melakukan pembatasan impor daun tembakau agar nilai ekonomi bisa dinikmati petani tembakau dalam negeri.

Dengan membatasi impor tembakau, posisi tawar petani tembakau terhadap pabrik rokok akan lebih baik sehingga pendapatan dan kesejahteraan mereka meningkat.

Tidak seperti sekarang, tekanan terhadap petani tembakau untuk berhenti menanam tembakau begitu kuat. Di sisi lain, impor daun tembakau terus membengkak.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, tahun 2002 impor daun tembakau hanya 18 persen (33.289 ton) dari total konsumsi. Tahun 2007, naik 37 persen. Volume impor mencapai 69.742 ton senilai 267,1 juta dollar AS.

Impor daun tembakau lebih banyak jenis tembakau virginia sebagai bahan baku rokok putih. Impor daun tembakau didominasi China. Selain itu, dari Singapura, meski negara ini tidak memiliki lahan tembakau.

Pada tahun 2001, produksi tembakau nasional 199.000 ton, sementara tahun 2007 hanya 165.000 ton. Pada periode yang sama, luas lahan tanaman tembakau juga turun dari 262.000 hektar menjadi 215.000 hektar.

Seiring dengan penurunan luas real tanam dan produksi, jumlah petani tembakau juga berkurang, dari 913.208 petani menjadi 582.063 petani.

Pendapatan petani tembakau juga turun. Begitu pula dari hasil penelitian Lembaga Demografi FEUI, pendapatan buruh tani tembakau hanya 47 persen dari rata-rata upah minimum nasional. Sementara konsumsi rokok domestik naik. Tahun 1970 baru 30 miliar batang dan tahun 2009 naik 250 miliar batang.

Direktur Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Kementerian Pertanian Deciyanto Soetopo menyatakan perlu pengembangan industri alternatif berbahan baku tembakau.

Industri alternatif ini akan meningkatkan posisi tawar petani tembakau dan dapat menekan produksi rokok dengan tetap mendorong peningkatan kesejahteraan petani, sekaligus menyehatkan konsumen.

Suli, anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, meminta pemerintah sungguh-sungguh merealisasikan program untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani, seperti mengembangkan pasar alternatif tembakau agar tidak hanya bergantung pada industri rokok.

Pemerintah Perlu Mendorong Pertumbuhan Iklim Investasi


Perbaikan iklim investasi serta pertumbuhan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Indonesia makin menggembirakan.

Namun, pemerintah mengidentifikasi empat langkah yang mesti dilakukan untuk mendorong investasi lebih tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan hal itu sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/7).

Menurut Hatta, untuk mendorong pertumbuhan investasi di sektor riil, pemerintah harus menggandeng semua pihak agar segera menyelesaikan rancangan UU mengenai pengadaan lahan untuk kepentingan publik.

Pemerintah menargetkan mengajukan rancangan UU itu kepada DPR selambat-lambatnya September. Pemerintah juga meminta DPR memprioritaskan pembahasan aturan pengadaan lahan untuk kepentingan publik.

Institusi satu atap

Pemerintah juga akan sesegera mungkin menyiapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai institusi ”satu atap” untuk mengeksekusi semua aturan perizinan.

”Jadi, jangan lagi kalau kemitraan publik dan privat sudah kita berikan front office-nya kepada BKPM, orang melihat bukunya, ’Oh kalau mau investasi ini, saya harus pergi ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dari PU nanti harus ke daerah lagi’, tidak demikian,” ujar Hatta mencontohkan.

Sebagai langkah berikutnya, pemerintah juga berkomitmen menekan praktik ekonomi biaya tinggi, baik yang berkaitan dengan pungutan yang tidak sepantasnya maupun beban biaya transportasi yang tinggi.

Selain itu, ujar Hatta, pemerintah bertekad mengharmonisasikan pusat-daerah dengan membangun kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

”Yang sudah ditetapkan pemerintah sampai tahun 2012, ada empat kawasan ekonomi khusus kita bangun,” ujar Hatta.

Ia mencontohkan, di pantai utara Jawa, untuk mendukung tumbuhnya kawasan ini, akan dibangun pelabuhan baru. Di Dumai dan Riau sudah terbangun kawasan pertumbuhan berbasis minyak kelapa sawit.

Kawasan ekonomi khusus juga dibangun di Kalimantan. ”Kawasan ekonomi khusus lainnya berbasis pangan, yang akan kita selesaikan masalah tata ruangnya di Merauke,” ujar Hatta

Penempatan TKI Ke Jordania Dihentikan Pemerintah


Pemerintah menghentikan sementara penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestik ke Jordania. Namun, langkah ini tidak menyelesaikan masalah sepanjang proses penempatan dan perlindungan tidak dibenahi secara komprehensif dengan audit dan evaluasi yang tuntas.

Penghentian penempatan TKI ke Jordania itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar Nomor SE.172/ Men/PPTK-TKLN/VII/2010 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan TKI ke Jordania untuk Pekerja Sektor Domestik.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta, Kamis (29/7), pemerintah terlalu menyederhanakan masalah buruh migran. ”Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan sering kali tidak menjawab persoalan. Selama ini sudah terbukti bahwa moratorium tidak pernah efektif, tetapi selalu dijadikan solusi,” ujar Anis.

Sejak 26 Juni 2009, pemerintah menghentikan sementara penempatan TKI ke Malaysia, Kuwait, dan Jordania. Namun, proses penempatan ilegal TKI ke Malaysia dan Kuwait tetap tak terbendung.

Hal ini membuat pelanggaran hak asasi manusia atas TKI terus terjadi. Jordania selama ini menjadi negara transit untuk perdagangan manusia ke negara konflik. Pemerintah, kata Anis, semestinya mengintegrasikan kebijakan migrasi pekerja dengan pemberantasan perdagangan manusia.

Saat ini sekitar 30.000 warga negara Indonesia yang bekerja di Jordania 90 persen di antaranya pembantu rumah tangga.

Menurut Kepala Pusat Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Budi Hartawan, walau Pemerintah RI dan Jordania telah menandatangani nota kesepahaman penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik pada 27 Juni 2009, nota kesepahaman itu tidak berjalan sesuai harapan.

”Oleh karena itu, untuk sementara pelayanan penempatan TKI untuk sektor domestik dihentikan sambil menunggu penyelesaian permasalahan TKI yang ada di penampungan dan pembenahan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI di Jordania, termasuk masalah kesehatan TKI,” kata Budi.

Pengusaha kecewa

Surat Edaran Mennakertrans itu ditembuskan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Kepala Polri, semua gubernur, ketua asosiasi pelaksana penem patan TKI swasta (PPTKIS), dan direktur utama PPTKIS.

Terbitnya surat edaran itu membuat kalangan pengusaha kaget dan kecewa. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia Yunus M Yamani mengatakan, moratorium penempatan TKI domestik ke Jordania membingungkan mereka.

Ia mengatakan, pemerintah tak perlu sekonyong-konyong memutuskan moratorium ke Jordania. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (ketika itu) Erman Suparno dan Menteri Perburuhan Jordania Gazi Hamdallah telah menandatangani nota kesepahaman penempatan dan perlindungan TKI di Nusa Dua, 27 Juni 2009.

Kesepakatan yang bertujuan memperluas kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia di Jordania itu kini malah dihentikan sepihak. Yunus meminta pemerintah menjelaskan kondisi mendesak yang membuat keputusan moratorium diambil

”Di Jordania tak ada masalah. Kalau bicara TKI, di semua negara (penempatan) ada masalah, termasuk (di) Indonesia. Yang perlu ditanyakan, apa gunanya menteri dua negara menandatangani kesepakatan tahun lalu? (Moratorium) ini memalukan. Apa sebetulnya program Mennakertrans?” tanya Yunus.