Category Archives: Aneh Dan Lucu

Ahok Marah Besar Ketika Ditantang Untuk Bongkar Rumahnya Yang Berada Di Daerah Resapan Air


Gubernur Jakarta Basuki Tjahjana Purnama alias Ahok sewot bukan kepalang terhadap JJ Rizal, sejarawan jebolan Universitas Indonesia. Maklum, JJ Rizal menuding kebijakan Ahok tidak humanis ketika menggusur warga Kampung Pulo pada Kamis, 20 Agustus 2015. Dalam cuitannya, JJ Rizal mengatakan, “Kalo Ahok konsisten menggusur (warga) Kampung Pulo karena dianggap tinggal di lahan hijau/resapan, maka dia harus menggusur juga dong lingkungan rumahnya di Pantai Mutiara.”

Pantai Mutiara merupakan lahan hasil reklamasi yang letaknnya di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. “Sejarawan gak ngerti ilmu aja, sok ngerti ilmu banjir,” katanya, Minggu, 23 Agustus 2015. Ahok menyarankan agar JJ Rizal datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan berdiskusi soal proyek antisipasi banjir Ibu Kota dengan para ahli di sana. “Datang saja ke sana, supaya pinter,” katanya.

Namun dia menolak ajakan JJ Rizal untuk berdebat soal sejarah wilayah Pluit, Pantai Mutiara, dan Pantai Indah Kapuk, kawasan hutan mangrove yang kini sudah menjadi permukiman mewah di Jakarta Utara. “Apa yang mau diperdebatkan lagi?

Nah, siapa yang benar? Ahok atau JJ Rizal? Restu Gunawan, sejarawan yang pernah meneliti akar masalah banjir di Jakarta, punya pendapat. Penulis buku Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa ini membenarkan sinyalemen JJ Rizal bahwa daerah Teluk Gong, Pluit, Krendang, dan sekitarnya memang dulu merupakan kawasan resapan air.

Ketika dihubungi pada Minggu, 23 Agustus 2015, Restu menjelaskan, pada 1911, pemerintah kolonial Belanda pernah melakukan penelitian di sungai-sungai di Jakarta. Berdasarkan hasil riset itu, penjajah Belanda membuat rencana induk tata kota Batavia pada 1913. Pada cetak biru penanganan banjir Jakarta seratus tahun yang lalu itulah pertama kalinya pintu air Manggarai-Karet menuju utara digagas. Namun, zaman berubah, keinginan penguasa pun turut berubah. Restu bercerita bagaimana pemerintah Orde Baru bertindak sembrono dengan mengabaikan rencana tata ruang Jakarta.

Pada era Presiden Soeharto, keinginan para pengusaha untuk mengembangkan kawasan permukiman mewah di bibir Teluk Jakarta tak terbendung. Pembangunan masif dan reklamasi di pantai yang sebelumnya menjadi area hutan bakau pun dimulai. “Itu semua mulai terjadi pada 1990-an,” kata Restu

Kalau didaerah kampung pulo sudah dimulai pada tahun 1970 atau 20 tahun lebih awal.

Sejak saat itulah, kata Restu, problem banjir Jakarta makin runyam. “Sebenarnya, selama pembangunan di Pluit menyesuaikan dengan masterplan semula, tidak masalah. Artinya, harus tetap memperhatikan wilayah resapan,” tuturnya. Sebagai sejarawan, Restu rupanya punya pemahaman sendiri soal prinsip dasar penanganan banjir. “Kalau rumah manusia menggusur rumah air, ya, airnya akan ngamuk. Jadi, kalau mau bangun rumah manusia, airnya dibuatkan rumah dulu.”

Napak Tilas Janji dan Kerja Keras Ahok Soal Banjir Di Jakarta


Hujan deras mengguyur Jakarta sejak dini hari hingga pagi ini membuat beberapa wilayah Jakarta tergenang air, dan berimbas kemacetan di sejumlah titik. Bahkan Gedung E di Komplek Balai Kota DKI Jakarta tadi malam sempat kebanjiran. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG) memprediksi, Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi sepanjang hari ini. Dari satelit terlihat satu sel awan-awan besar berada di Barat Ibu Kota.

Humas BNPB Sutopo Purwo mengatakan, hingga pukul 06.00 WIB tadi, ada 49 genangan di Jakarta. Masing-masing 22 titik di Jakarta Pusat, 18 di Jakarta Barat, 4 di Jakarta Timur, dan 2 di Jakarta Selatan. Tinggi genangan antara 10-80 cm. Di Jalan Thamrin dan Jl. Medan Merdeka Barat masih tergenang banjir 10-50 cm. Daerah yang terendam banjir paling tinggi ada di Jl. Batu Ceper Raya 60-80 cm.

Dijelaskan Sutopo, titik genangan ini timbul akibat drainase perkotaan yang kurang mampu mengalirkan air permukaan ke sungai. Banyak masalah terkait drainase seperti kecilnya kapasitas, sedimentasi, tertutup sampah dan lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam beberapa kesempatan pernah mengungkap soal pembenahan masalah banjir Jakarta. Ia berkata, pihaknya telah bekerja keras dengan melakukan berbagai langkah. Ahok optimististis, jika Jakarta hujan, dirinya menjamin tak akan lebih dari sehari pasti surut.

Berikut 3 pernyataan Ahok soal Banjir:
1. Ahok Soal Banjir: Kita Udah Siap, Nggak Akan Lama
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkata, pihaknya telah mengantisipasi puncak musim hujan pada Februari ini. Katanya, banjir tak akan berlangsung lama karena langkah-langkah antisipasi telah dilakukan. “Kita udah jaga. Besok kan puncak. Saya pikir puncak bisa sampai mendekati Imlek, sampai mendekati Imlek tanggal 10-an. Kita udah siap kok. Banjir juga nggak akan lama. Kecuali sabotase ya,” kata Ahok saat diwawancarai wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015) sore.

“Genangan baru sebetulnya hampir nggak ada. Kurangnya udah lebih banyak,” sebut Ahok menambahkan. Suami Veronica Tan ini berkata, sistem pompa penyedot air sudah siap, meski belum sempurna. Namun untuk di jalur Selatan, masih terkendala banyaknya rumah-rumah kumuh di pinggiran sungai yang belum dibebaskan. “Tapi yang selatan, karena volume sungainya semua nggak cukup, pasti meluap. Yang repot selatan sebetulnya, karena selatan sungainya rata-rata ditutupi rumah-rumah mewah sampai kumuh. Yang harusnya lebar sungai 20 meter, 12 meter, tinggal 3-4 meter ya masalah. Nah, itu kita akan terus usahakan bongkar. Tidak ada pilihan,” jelas Ahok.

Sementara itu, 9 waduk baru yang direncanakan dibangun Pemprov DKI Jakarta belum selesai. Kata mantan Bupati Belitung Timur ini, kebanyakan masih terkendala dengan pembebasan lahan. “Belum (berfungsi-red). Baru gali. Pembebasan lahan juga masalah, yang Marunda. Makanya saya bilang sama mereka, kerjakan aja yang udah ada. Yang kita mau kerjakan tahun ini pemasangan tanggul. Kita tidak ingin rob masuk,” imbuh Ahok.

2. Jika Jakarta Hujan Tak Lebih dari Sehari Pasti Surut
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengundang Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan para dubes Indonesia makan malam di Balai Kota. Pada kesempatan itu, ia juga bicara soal penanganan banjir.

“Kalau bapak ibu perhatikan sekarang kalau hujan saya jamin tidak lebih dari 1 hari pasti surut, karrna bagian tengah semua sudah beres. Ini tengah, Istana, Glodok, sampai sini (Balai Kota-red) nggak bakalan banjir. Kecuali ada yang sabotase,” kata Ahok di ruang Balai Agung, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015) malam.

Ahok menjelaskan penanganan banjir di Jakarta Pusat sudah rampung. Sedangkan di Jakarta Barat dan Timur, dan Selatan masih ada kendala. Meski begitu, menurutnya, kalaupun dilanda banjir, tak akan berlangsung lama. “Timur dan Barat kita butuh 2-3 tahun untuk bereskan. Selatan memang masalah karena jalannya diduduki, sungainya jadi sempit. Tapi kalau dia banjir meluap pun nggak akan lama, karena utara yang rendah ini sudah beres,” ucap Ahok.

3. Ahok Curiga Sabotase
Hujan mengguyur sejak semalam menimbulkan genangan di sejumlah titik Ibu Kota. Bahkan, genangan air juga sempat terlihat di kawasan Balai Kota dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat dini hari tadi. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) curiga ada sabotase. Ahok berkata, dirinya heran kenapa wilayah Istana Merdeka sempat tergenang air. Apalagi menurutnya koneksi CCTV yang terpasang di pintu air Masjid Istiqlal terputus. “Tadi saya kebangun jam 02.00 WIB karena hujan langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga kerendam nih pasti Istana kerendam,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2015).

“Saya nggak tahu sabotase atau sengaja, saya nggak berani menduga. Tapi saya suudzon. Kamu hitung saja logika sekarang Pluit semua sauran begitu baik, Manggarai begitu rendah kita buka terus, Istiqlal kita buka mana mungkin banjir. Makanya saya begitu lihat CCTV Istiqlal connection lost, saya sudah curiga. Ada apa tiba-tiba. Istiqlal itu harus selalu rendah posisinya, kalau dia mulai tinggi buangnya ke sini, ke Tangki, ke Gajah Mada-Hayam Wuruk. Gajah Mada-Hayam Wuruk begitu rendah airnya, pasar ikan begitu baik pompanya kenapa nggak mau ke situ,” sambung Ahok.

Bagi Ahok, tidak ada alasan kawasan Monas, Istana Merdeka, Balai Kota, dan sekitarnya bisa terendam banjir. Menurutnya, kawasan Jakarta Pusat tidak mungkin digenangi air karena sudah dibenahi. Ahok pun tengah menunggu jawaban dari jajarannya soal permasalahan tersebut. “Saya lagi minta mereka jawab ke saya ini. Saya mau dengar jawaban, nggak ada alasan Monas-Istana kerendam. Ini juga kerendam kan semalam, masuk ini. Makanya saya nggak tahu. Sama kayak kasus Sunter, dia bilang nggak sengaja. Ya sudahlah kalau ini mau dibilang nggak sengaja,” tutupnya.

Aneh Tapi Nyata … Ahok Merasa Banjir Di Jakarta Adalah Upaya Sabotase Terhadap Gubernur


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada upaya sabotase dalam peristiwa banjir yang terjadi Jumat, 23 Januari 2015. Sabotase yang dimaksud berupa jebolnya tanggul Kali Sunter, Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. “Saya sudah curiga, pasti saya dikerjai,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin, 26 Januari 2015.

Ahok menuturkan dugaan itu berasal dari banyaknya titik banjir yang terjadi di wilayah utara Jakarta. Saat itu hujan turun semalaman sejak hari sebelumnya. Tinggi permukaan air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, menunjukkan angka normal pada siaga IV. Laut juga tak sedang mengalami pasang. Padahal hujan dengan curah serupa pernah terjadi pada awal Januari 2015 tapi tak ada banjir.

Ahok pun memerintahkan petugas Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara. Hasilnya, semua pompa yang ada berfungsi dengan baik. Apalagi di semua pintu dan pompa air kini sudah dipasang kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV).

Menjelang malam hari pada Jumat, 23 Januari 2015, Ahok baru mendapat laporan adanya tanggul yang dijebol di Kali Sunter di depan Mal Artha Gading. Tanggul itu dijebol karena dipakai untuk jalan masuk alat pengeruk sungai. Menurut Ahok, sungai tersebut dikeruk oleh kontraktor di bawah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ahok mengaku heran dengan keputusan menjebol tanggul. Sebabnya, pengerukan sungai dengan menjebol tanggul membutuhkan kajian dari Kementerian. Ia menilai keputusan menjebol tanggul menjelang puncak musim hujan merupakan kebijakan yang gegabah. Tanggul juga tak akan bisa ditutup dalam waktu satu hari. “Kami setengah mati memperkuat tanggul, ini malah dijebol,” tuturnya.

Menurut Ahok, penjebolan tersebut seharusnya dilakukan setelah musim hujan berakhir. Akibat penjebolan itu, kata dia, air sungai limpas dan menggenangi Jalan Yos Sudarso. Ahok melaporkan jebolnya tanggul tersebut ke Kementerian. “Saya sudah lapor. Kontraktor mereka kurang ajar,” ujar Ahok.

Wakil KPK Bambang Widjojanto Tolak Tanda Tangan Surat Penahanan Karena Tidak Jelas Dakwaannya


Meski sudah dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan mengarahkan saksi bersaksi palsu dalam sidang di MK mengenai sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, namun Bambang Widjojanto (BW) masih tetap berstatus sebagai pimpinan KPK. Status BW menjadi nonaktif atau diberhentikan sementara apabila Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).

Pendapat ini disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Prof Denny Indrayana saat menyambut pembebasan BW di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2015) pukul 02.20 WIB. Denny mengaku pendapatnya itu juga sesuai dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Prof Saldi Isra. “Status Pak BW, memang tersangka. Kalau melihat UU KPK pasal 32 ayat 2, disebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka akan diberhentikan sementara. Namun di ayat 3 disebutkan bahwa pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Presiden,” kata Denny yang sejak pagi berada di gedung KPK untuk mendukung KPK terkait penangkapan BW oleh Bareskrim Polri itu.

Dengan demikian, lanjut Denny, status BW hingga saat ini masih tetap sebagai pimpinan KPK. Pemberhentian sementara BW akan terjadi secara hukum apabila Presiden mengeluarkan Keppres. “Justru ini kita lihat bagaimana sikap Presiden Jokowi. Saya melihat kasus ini merupakan upaya kriminalisasi KPK, upaya balas dendam. Presiden Jokowi harus hati-hati dan jeli melihat masalah ini. Ini kesempatan bagi beliau dalam mendukung pemberantasan korupsi dan mendukung KPK,” ujar Denny yang disambut tepuk tangan massa.

Berikut bunyi selengkapnya pasal 32 UU KPK:
Pasal 32
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatannya;
c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
e. mengundurkan diri; atau
f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Wakil Ketua KPK yang ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (23/1) pagi akhirnya dilepas pada Sabtu (24/1) dini hari. Usai diperiksa, Bambang menolak untuk menandatangani surat perintah penahanan atas dirinya. “Usai diperiksa, ketika surat perintah penahanan sudah diterbitkan, Pak BW menolak untuk menandatangani surat penahanan,” ujar kuasa hukum Bambang, Usman Hamid, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2015).

Usman mengatakan, selama pemeriksaan, Bambang dicecar sebanyak delapan pertanyaan. Namun saat itu Bambang lebih banyak menolak menjawab karena dia masih mempertanyakan pasal yang disangkakan ke dirinya. “Pemeriksaan berlangsung dengan lancar. Ada sekitar 8 pertanyaan. Akan tetapi sejak pertanyaan pertama dimulai Pak BW mempertanyakan pasal yang disangkakan kepada Pak BW,” kata Usman. “Kemudian Pak BW mempertanyakan tentang kualifikasi detil pasal yang digunakan, apakah pasal 45 ayat satu, kedua atau yang ketiga,” tambahnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) keluar dari Bareskrim Polri dini hari ini setelah penahananya ditangguhkan. Ia pun menggelar jumpa pers singkat. Jumpa pers itu dilakukan di depan Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2015) pukul 01.15 WIB dini hari. Ia pun menyampaikan pernyataan di hadapan awak media.

Berikut pernyataan lengkap BW:
Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua lapisan masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan baik untuk KPK, dan juga, saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini.

Kedua, masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan, kita harus tetap merapatkan barisan, menjaga kejernihan pikiran, dan terus menerus meningkatkan kewaspadaan.

Ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga republik ini menjadi jauh lebih baik. menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul bisa berjalan di atas relnya.

Kita harus tetap solid, tetap bersama-sama, jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru menyebabkan masalah besar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat, kepada pers, kepada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

Status tersangka, apakah akan mundur dari KPK?
Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan. karena kalau pakai pasal 31 ayat 1 huruf d dan pasal 31 ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyataan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini pada pimpinan KPK.

Pemeriksaan seperti apa?
Pemeriksaan awal dimulai sebelum salat Jumat kalau tidak salah ya. Tapi ditutup karena saya belum didampingi lawyer. Setelah itu pemeriksaan selanjutnya dilakukan setelah azhar. Pada saat salat azhar pemeriksaan sudah selesai sebelum maghrib. Ada 8 pertanyaan diajukan, dan setelah itu lebih banyak pada revisi-revisi. Dan menurut kepala unit penyidik yang memeriksa saya, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Jika nanti diperlukan pemeriksaan tambahan, maka akan dipanggil, akan dibuat surat panggilan. Surat panggilan itu akan dikirimkan ke kantor KPK.

Tolak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik Bareskrim?
Saya tidak menolak menjawab pertanyaan, tapi saya memberi alasan terhadap pertayaan-pertanyaan itu perlu diklarifikasi beberapa hal, dan itu sudah teknis. Nanti saya memberi kesempatan kepada lawyer-lawyer saya menjelaskan.

Sebenarnya tadi Pak kepala unit menjelaskan kepada kami bahwa ada jaminan dari pimpinan KPK. Jaminan itulah yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan bagian dari kebijakan setelah bertemu Pak Plt Polri.

Apakah benar saat penangkapan diborgol?
Faktanya memang begitu.

Yang saya ingin lakukan hari ini adalah untuk jeda dulu. Saya tidak mau membuat pernyataan pernyataan apapun.

Soal alat bukti?
Pasti Polri belum memberikan kepada saya, memberitahukan soal alat bukti itu, dan sebaiknya memang Polri tidak memberitahukan kepada saya.

Soal mulut diplester?
Yang benar begini. Saya sedang diskusi sama anak saya. Proses penangkapan seperti apa, proses peradilannya. Terus ada salah satu ‘teman’ mengatakan ‘ada lakban nggak?’ Nah, yang benar seperti itu. Jadi tidak langsung mulut saya diplester.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan kesaksian palsu di sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng. Penyidik akan kembali memeriksanya pekan depan. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Barekrim Polri, Sabtu (24/1/2015), dini hari ini atas perintah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Bambang ditangguhkan penahanannya.

Adnan Pandu yang menjadi jaminan penangguhan penahanan. Bambang akan bersikap kooperatif dan tidak akan menghilangkan bukti serta mempengaruhi saksi. “Pekan depan rencananya akan diperiksa,” tutur Adnan. Tak lama kemudian Bambang bisa keluar tahanan Bareskrim. Bambang berpesan agar tetap menjaga konsolidasi serta tetap kompak. Bambang juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Damprat AirAsia Karena Download Laporan Cuaca Dari Situs BMKG dan Bukan Dari Fotokopi BMKG


Berita Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegur Air Asia karena tidak mengambil data cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofsika (BMKG) sebelum penerbangan Air Asia QZ 8501 Surabaya-Singapura memicu reaksi dari pilot-pilot. Salah satunya dari pilot Qatar Airways bernama Fadjar Nugroho yang sampai membuat surat terbuka untuk Jonan. Ini isinya sebagaimana dikutip dari situs ilmuterbang:

“Bapak Menteri yang terhormat, perkenalkan nama saya Fadjar Nugroho. Pekerjaan saya penerbang. Mungkin di mata orang lain ini adalah sebuah pekerjaan hanya sebagai supir. Tapi saya bangga karena katanya pekerjaan saya membutuhkan kemampuan otak dan fisik yang tinggi. Saya baru saja membaca berita bahwa bapak datang ke Air Asia dan marah besar kepada manejemen perusahaan tersebut karena laporan cuaca yang tidak diambil di briefing office tapi malah mengambil dari internet.

Sama dengan penerbang Air Asia dan maskapai lainnya, pada waktu saya terbang di Indonesia menggunakan pesawat beregistrasi Indonesia, saya harus mengambil laporan cuaca dari BMKG. Kenapa BMKG? Karena sudah bertahun-tahun tertulis bahwa sebuah penerbangan komersial berbasis PKPS (Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil) nomor 121 ayat 101 memberikan petunjuk seperti di bawah ini.

——————————————————

121.101 Weather Reporting Facilities

(a) No air carrier may use any weather report to control flight unless it was prepared and released by the Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) or a source approved by the Director.

——————————————————-

Saya tidak mengajari bapak Menteri tapi saya akan terjemahkan untuk pembaca lainnya karena saya yakin ayat ini sudah diperlihatkan pada bapak oleh staf bapak yang membuat ayat ini.

——————————————————-

121.101 Fasilitas Laporan Cuaca

(a) Tidak ada maskapai (air carrier) apapun yang boleh menggunakan laporan cuaca untuk mengendalikan sebuah penerbangan kecuali laporan tersebut dipersiapkan dan dikeluarkan oleh BMKG atau sumber yang disetujui oleh Direktorat Perhubungan Udara.

——————————————————–

Jadi, untuk mendapatkan laporan cuaca ini kami pergi ke briefing office yang menyediakan laporan ini berupa hasil print out atau fotokopi. Alhamdulillah, sekarang dengan teknologi internet, terima kasih bahwa BMKG telah menyediakan laporan ini secara online dalam website yang alamat secara lengkapnya adalah: aviation bmkg go id /web/metarspeci php

Pak Menteri, saya bangga dengan produk online BMKG ini. Tidak kalah dengan institusi sejenis di luar negeri yang menyediakan produknya secara gratis di internet. Dalam rangkaian produknya di website pun kita sampai-sampai bisa melihat citra satelit. Wah. Saya sampai bertepuk dada terhadap negara lain yang belum punya fasilitas serupa.

Sejak ada informasi cuaca untuk penerbangan di website BMKG ini banyak rekan-rekan saya yang penerbang dan FOO yang tidak perlu datang ke briefing office dan mengambil fotokopian laporan cuaca yang dipersiapkan oleh rekan-rekan dari kantor meteo yang biasanya dikumpulkan briefing office. Di PKPS di atas tidak ditulis bahwa laporannya harus berbentuk kertas dari BMKG.

Kabar gembira ini juga bagi rekan-rekan FOO yang bisa berkonsentrasi untuk melepaskan (release) sebuah penerbangan tanpa berlari atau berkendara baik motor atau mobil ke briefing office untuk mengambil fotokopian laporan cuaca. Apalagi kalau cuacanya hujan deras. Selama ada listrik yang menyalakan komputer dan printer kami, dan internet, maka kami bisa mendapatkan laporan cuaca. Para FOO akan punya banyak waktu untuk melakukan briefing dengan penerbang. Briefing yang artinya berdiskusi antara FOO dan penerbang untuk menentukan bahan bakar dan urusan penerbangan lainnya jika dibutuhkan.

Kami tahu dalam website tersebut ada peringatan bahwa informasi mungkin tidak update dan harus memperhatikan tanggal dan waktu penerbitan. Dengan memperhatikan tanggal dan waktu penerbitan kami tahu apakah data yang kami unduh di website itu masih berlaku atau tidak. Tentunya ini juga kabar gembira untuk rekan-rekan yang bekerja di briefing office terutama untuk para spesialis peramal cuaca (forecaster specialist). Beliau-beliau ini bisa berkonsentrasi mengirimkan produk-produk cuaca penerbangan tanpa terganggu dengan aktifitas fotokopi.

Bapak Menteri, kami juga mohon bapak untuk datang ke fasilitas BMKG terutama di daerah-daerah untuk mendengarkan keluhan rekan-rekan kami para spesialis meteorologi. Kalau bisa juga mendamprat para pejabat yang tidak menyediakan fasilitas yang tidak selengkap negara lain sehingga website BMKG ini kadang tidak update sampai-sampai untuk mengunduh datanya pun harus hati-hati dengan masa berlakunya.

Pak Menteri, kabar gembira lainnya adalah, data BMKG tersebut secara normal ternyata didistribusikan secara global dalam dunia penerbangan. Artinya kalau kami buka website dari luar negeri pun, isinya akan sama dengan isi website BMKG. Kecuali kalau tidak diupdate oleh petugasnya.

Pak Menteri, kami tentunya tahu kalau mengambil dari website luar negeri, biarpun isinya sama, kami tidak bisa mengambilnya kalau bukan dari BMKG atau sumber yang disetujui oleh Direktorat Perhubungan Udara. Jadi kami kembali ke website BMKG kecuali maskapai tempat para penerbang bekerja disetujui untuk mengambil data dari sumber lain oleh pejabat di kementerian bapak.

Pak Menteri, jangan damprat kami karena mendapatkan informasi cuaca dari internet karena informasi cuaca tersebut juga dari BMKG. Pak Menteri, kami juga senang bapak berkunjung ke Air Asia dan memperhatikan cara kerja penerbang di sana. Kami akan senang kalau bapak juga menyempatkan diri berkunjung ke maskapai lain. Mudah-mudahan kunjungan ke maskapai lain tidak menunggu kecelakaan di maskapai tersebut.

Saya setuju dengan bapak untuk menghargai nyawa manusia. Sebagai penerbang, kami juga menghargai nyawa, baik nyawa kami, nyawa penumpang dan nyawa keluarga kami. Kami tidak bekerja sembarangan karena kami tahu resikonya adalah nyawa.

Bapak Menteri, bahkan saya sendiri kehilangan seorang adik kandung yang juga seorang penerbang. Jadi mungkin saya lebih memahami kehilangan nyawa di dunia penerbangan daripada wartawan yang menulis berita ini.

Juga pada wartawan yang pernah bertanya pada saya di TV bertahun-tahun lalu dengan pertanyaan: “Apa perasaan anda dengan kejadian ini?”, pertanyaannya aneh ya pak, pasti sedih kan? Atau “Apakah anda masih berani menerbangkan pesawat dengan kejadian yang menimpa adik kandung anda?”. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih berani karena tidak ada hubungannya dengan adik saya. Saya yakin diapun bangga di alam sana melihat saya mengenakan seragam saya.

Bapak Menteri, terima kasih telah memperhatikan kami dan para penumpang.

Bapak Menteri, kembali ke masalah cuaca, di Indonesia cuacanya akan hampir sama pada bulan-bulan ini. Jadi tidak hanya rute Surabaya – Singapura yang mengalami cuaca seperti ini. Penghentian penerbangan di rute ini tidak menyelesaikan masalah. Yang mendapatkan masalah adalah para penerbang yang kehilangan rute dalam pekerjaannya dan kesempatan penumpang terbang di rute tersebut. Kami mohon jangan ada rute yang dihentikan.

Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam surat ini. Dalam pekerjaan kami, kesalahan ini disebut human error.

Kalau kami berbuat kesalahan, selain bisa mati, kami akan didamprat dan dihujat oleh umat manusia sedunia. Kalau kami tidak salah, tidak ada yang ingat karena sudah bayar sebelum naik pesawat.

Bapak Menteri, akhirnya saya hanya kembali berkata bangga terhadap bapak yang penuh perhatian pada pekerjaan kami. Kami dukung terus kerja bapak untuk memajukan penerbangan Indonesia yang aman.

Hormat saya

Fadjar Nugroho.”

Surat ini sekarang telah banyak disebarluaskan di berbagai jejaring sosial seperti Twitter ataupun Facebook. Di akun Twitter @ilmuterbang, tautan ke surat terbuka ini sudah di-retweet 55 kali.

Cara Tes Keperawanan Polri Dilakukan Dengan Memasukan Jari Ke Vagina Di Ruang Tidak Tertutup Hingga Ada Yang Pingsan


Lembaga swadaya masyarakat pemantau hak asasi manusia, Human Rights Watch, mewawancarai delapan polisi wanita dan calon polisi wanita di enam kota Indonesia yang telah menjalani tes keperawanan. Kota-kota lokasi wawancara tersebut yakni Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Padang, Medan, dan Makassar. Dari hasil wawancara, Andreas Harsono–peneliti Human Rights Watch–bercerita, salah satu calon polisi wanita menjelaskan praktek tes keperawanan yang dialaminya. “Tes itu juga dikatakan tes dua jari,” kata Andreas saat dihubungi, Rabu, 19 November 2014.

Menurut pengakuan calon polwan itu, para peminat profesi polwan masuk ke sebuah ruangan satu per satu untuk dites. Seorang dokter wanita lalu memeriksa mereka dengan cara memasukkan jarinya yang terbungkus sarung tangan ke dalam vagina mereka. Dalam siaran pers, Human Rights Watch menjelaskan perasaan wanita itu. “Rasanya sakit sekali. Bahkan teman saya ada yang sampai pingsan. Saya sangat malu sekali karena di dalam ruangan tidak tertutup,” katanya.

Selain diduga tersiksa secara fisik, Andreas mengatakan, banyak calon polwan yang mengalami trauma atas pemeriksaan itu. Padahal para perempuan tersebut diharapkan dapat mengendalikan emosi masyarakat ketika sudah menjadi polisi.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronnie Frangky Sompie mengatakan tes yang dialami para calon polwan itu bukan tes keperawanan, melainkan tes kesehatan menyeluruh. Ia mengatakan tes kesehatan itu sudah ada sejak dulu. Menurut dia, tes dengan cara seperti itu dianggap wajar.

Peneliti dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, mengatakan tes keperawanan yang dilakukan kepolisian saat melakukan rekrutmen polisi wanita sangat merendahkan martabat wanita. “Tes itu sangat melecehkan para calon polisi perempuan,” katanya saat dihubungi, Rabu, 19 November 2014.

Dalam wawancara Human Rights Watch dengan sejumlah polwan dan pelamar polwan di enam kota terungkap pelamar yang terbukti “tidak perawan” bukan berarti tak bisa masuk kepolisian. Namun, setelah menjalani tes, mereka trauma. “Padahal mereka bekerja melayani perempuan dan anak yang juga memiliki trauma. Sedangkan polwannya belum bisa menyembuhkan traumanya sendiri,” ujar Andreas.

Human Rights menyatakan polwan sudah membahas masalah ini dengan bagian personalia Kepolisian Indonesia, yang saat itu menyatakan praktek tersebut harus dihentikan. Namun tes keperawanan masih tercantum sebagai salah satu syarat yang harus dijalani pelamar polwan di website rekrutmen polisi.

Hasil wawancara Human Rights Watch menegaskan bahwa tes itu memang masih dilakukan hingga kini. “Tes keperawanan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan praktek diskriminasi dan penghinaan terhadap perempuan,” tutur Nisha Varia, Direktur Human Rights Watch Didang Hak Perempuan, dalam keterangan persnya.

Tes tersebut dianggap Human Rights bertentangan dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia soal seleksi calon polisi yang harus nondiskriminasi dan humanis serta melanggar hak asasi internasional tentang kesetaraan, nondiskriminasi, dan pribadi. Pemaksaan terhadap tes ini suatu kekejaman, tak manusiawi, serta merendahkan martabat perempuan di mata hukum internasional.

Pria Berbaju Hitam Di Amankan Polisi Sawangan Karena Dituding Jelmaan Babi Ngepet


Polisi memastikan TY (36), pria yang dituding babi ngepet oleh warga Sawangan sudah dilepaskan. Dia hanya korban salah tangkap karena berada di tempat yang salah saat malam Jumat. Petugas Koramil Sawangan yang tahu soal peristiwa itu bercerita, awalnya TY berhenti di dekat kuburan Sawangan. Dia menaiki sebuah mobil. TY kemudian turun sambil membawa tas besar dan berpakaian serba hitam. Kejadian itu tepat menjelang tengah malam Jumat.

“Jadi dia turun nyari alamat saudaranya. Karena di situ lagi ada isu babi ngepet, warga langsung nuding karena cowok itu pakaiannya serba hitam dan bawa tas,” kata petugas Koramil yang enggan disebut namanya tersebut, Jumat (10/10/2014). Petugas Koramil yang mendengar kejadian itu langsung sigap mengamankan. Sebab, bila dibiarkan, bisa terjadi aksi main hakim sendiri.

“Padahal dia punya KTP dan segala macam. Tudingannya juga nggak benar, tapi karena warga sudah marah, kita amankan,” tambahnya. “Itu karena kebetulan aja pakai baju serba hitam, bawa mobil, bawa tas dan malam Jumat dekat kuburan,” tambah petugas tersebut. TY sempat diserahkan ke Polsek Sawangan sebelum akhirnya dilepaskan.

Imam (52), salah seorang warga di Gang Pemuda, Sawangan Baru, Depok, Jabar, melihat langsung peristiwa penangkapan TY saat malam Jumat karena diduga sebagai babi ngepet. Dia menyebut, insiden itu terjadi karena ada penduduk yang kehilangan uang lalu menyalahkan babi ngepet. “Di daerah sini emang lagi banyak kabar babi ngepet. Banyak uang warga yang hilang, Tapi kan itu cuma kabar, toh kan nggak kelihatan wujudnya,” kata Imam saat ditemui di lokasi, Jumat (10/10/2014).

Peristiwa hilangnya uang warga paling terakhir terjadi pekan lalu. Lokasi rumahnya cukup jauh dari kuburan Jati Sawangan, namun masih dalam satu desa. “Mereka langsung menyebut babi ngepet sebagai biang keladi,” imbuhnya. Nah, malam tadi, ada seorang pria berbaju hitam yang sedang mencari alamat. Warga memang sedang berkumpul malam itu. Namun entah kenapa, warga langsung menudingnya babi ngepet. Padahal tidak terbukti.

“Kalau semalam emang lagi nyari alamat rumah saudaranya, itu mah orang keder. Kasihan jadinya fitnah. Dasar orang sini emang lagi parno,” urainya. Saat hendak dihakimi, TY langsung diamankan oleh pihak Koramil. Lalu diserahkan ke Polsek Sawangan. Tak lama berselang, TY pun dilepaskan.

Polisi mengimbau agar warga Sawangan, Depok, Jawa Barat tak mudah percaya pada isu yang berkembang soal babi ngepet. Semua cerita soal babi ngepet selama ini hanya isu belaka. “Isu babi ngepet yang ada di Sawangan Baru sebenarnya hanya isu belaka,” kata Kapolsek Sawangan Kompol Saderi, Jumat (10/10/2014).

Imbauan Saderi ini terkait aksi warga yang mengamankan TY, seorang pria asal Kalimantan yang disangka pelaku babi ngepet. TY kemudian dibebaskan polisi, setelah diperiksa. Keberadaan pria itu pada Kamis (9/10) malam di Sawangan karena dia tengah mencari alamat saudaranya. “Tidak ada babi ngepet di Sawangan, yang ada 8 patung kuda masih utuh berdiri di depan Polsek Sawangan,” canda Saderi.

Warga Sawangan, Depok, meringkus seorang pria mencurigakan yang berdiam diri di dekat kuburan. Mereka menuding pria itu sebagai babi ngepet. Aksi ini rupanya dilatarbelakangi isu babi ngepet yang sudah lama merebak. “Di situ memang lagi ada isu babi ngepet akhir-akhir ini,” kata seorang petugas koramil Sawangan yang enggan disebut namanya, Jumat (10/10/2014).

Koramil Sawangan sempat membantu mengamankan pria tersebut. Sebab, ada kekhawatiran aksi main hakim sendiri. Setelah diamankan, Koramil menyerahkan pria itu ke Polsek Sawangan. “Kita cuma mengamankan saja karena takut digebukin warga. Dia punya KTP dan segala macam, tudingan warga sebenarnya nggak benar,” tegasnya.

Anggota TNI ini tak menjelaskan secara detail bagaimana sebenarnya isu babi ngepet di Sawangan tersebut. Termasuk sudah berapa banyak korban yang dicuri hartanya. Yang jelas, warga Sawangan sudah sangat emosi ketika menangkap pria tersebut. “Warga sangat marah dan curiga soalnya di situ lagi ramai isu babi ngepet,” tambahnya.

Pihak kepolisian sebelumnya sudah memastikan, pria yang diamankan itu hanya korban salah tangkap. Pria tersebut kebetulan berbaju hitam dan berdiam di dekat kuburan tengah malam karena sedang mencari alamat. Kini, pria tersebut sudah dipulangkan.