Setelah Melepaskan Diri Dari Tanggung Jawab Atas Lumpur Lapindo Kini Lapindo Mulai Lakukan Pengeboran Gas Tak Jauh Dari Pusat Semburan

PT Lapindo Brantas kembali akan melakukan pengeboran eksplorasi gas bumi di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Kalidawir, lokasi eksplorasi yang diincar Lapindo, tak jauh dari pusat semburan lumpur Lapindo di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Kepala Seksi Sumber Daya Mineral, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo, Agus Darsono yang dihubungi di kantornya, Jumat (25/2), membenarkan bahwa Lapindo sudah mempresentasikan rencana kegiatannya itu.

”Memang yang berhak memberikan izin eksplorasi itu pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya menjalankan keputusan pemerintah pusat. Kendati demikian, jika warga Sidoarjo belum memberikan persetujuan, Lapindo tak boleh melakukan kegiatan. Dan, Pemkab Sidoarjo pasti memilih mendengarkan suara warganya,” kata Agus Darsono.

Lapindo akan menambah titik eksplorasi di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, yang berjarak beberapa kilometer sebelah timur laut pusat semburan lumpur Lapindo beberapa tahun silam. ”Untuk memperdalam sumur yang sudah ada pun, harus disosialisasikan agar warga tidak merasa khawatir. Sebab, pengeboran sebelum dengan sesudah semburan lumpur Lapindo situasinya sudah berbeda,” ujar Agus.

Selesaikan dulu

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo I Wayan Dendra mengatakan, Lapindo sebaiknya tidak mengajukan izin eksplorasi baru sebelum berbagai masalah yang timbul akibat semburan lumpur di Porong terselesaikan. ”Masalah ganti-rugi sampai sekarang belum selesai, jumlahnya lebih dari Rp 1 triliun. Selesaikan dulu masalah ini, baru setelah itu bisa mengajukan izin pengeboran,” ujarnya.

Aktivis pendamping masyarakat korban lumpur Lapindo, Paring Waluyo Utomo, mengatakan, sebelum pemerintah memberikan izin operasional pengeboran, Lapindo hendaknya memenuhi kewajibannya dulu membayar ganti-rugi kepada korban lumpur Lapindo sekitar Rp 1,4 triliun.

”Dengan mengajukan izin pengeboran, berarti Lapindo memiliki uang. Mengapa Lapindo tidak lebih dulu menggunakan uang itu untuk menyelesaikan kewajiban mereka terhadap korban lumpur yang hidupnya semakin terpuruk?” kata Paring tentang bencana semburan lumpur Lapindo yang pertama kali terjadi pada 29 Mei 2006 itu.

Pemerintah, menurut Paring, hendaknya juga mempertimbangkan trauma masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur pada umumnya atas tragedi lumpur Lapindo.

Pemerintah hendaknya juga mempertimbangkan bahwa lokasi Kalidawir itu memiliki karakteristik tanah yang sama dengan Renokenongo, yaitu tanah delta yang terbentuk dari endapan lumpur. Karena karakteristik tanahnya sama, potensi terjadi semburan lumpur seperti sumur Banjarpanji-1 di Renokenongo itu sangat besar.

Dentuman Misterius Di Bawah Tanah Pada Tengah Malam Meluas Dari Trenggalek, Ponorogo Hingga Tulungagung

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memasang empat alat pendeteksi gempa di Kabupaten Trenggalek. Mereka meneliti dentuman keras dari dalam bumi yang dilaporkan warga terjadi sejak tiga pekan terakhir.

Ketua tim peneliti PVMBG Heri Purnomo mengatakan penelitian ini merupakan tindak lanjut atas laporan warga tentang terjadinya suara dentuman dari dasar bumi. Suara yang diperkirakan berasal dari pergerakan lapisan tanah bagian bawah itu cukup meresahkan warga. “Kami memasang alat pendeteksi di empat kecamatan,” kata Heri, Rabu (23/2).

Keempatnya dipasang di Kecamatan Munjungan, Watulimo, Kampak, dan Dongko. Menurut Heri alat tersebut bisa mendeteksi getaran atau seisme hingga kedalaman 200 kilometer. Alat tersebut juga melaporkan sumber suara berkekuatan 1 hingga 3,2 skala richter. Pemantauan yang akan dilakukan selama tiga hari ke depan itu diharapkan bisa menjawab ketakutan warga terjadinya gempa bumi. Apalagi kawasan tersebut berdekatan dengan Pantai Laut Selatan yang memungkinkan terjadinya gelombang tsunami.

Sebelumnya tim PVMBG yang terdiri atas lima orang ini juga memasang alat serupa di empat titik Kabupaten Ponorogo. Mereka adalah Kecamatan Ngebel, Pulung, Pudak, serta Sooko. Di tempat ini juga dilaporkan terjadi suara dentuman dari dasar bumi yang meresahkan warga.

Hingga saat ini Heri belum bisa memastikan aktivitas yang terjadi di bawah bumi. Aktivitas tersebut bisa berupa tektonik ataupun vulkanik. Bahkan bisa saja hanya efek dari pergeseran tanah lambat seperti yang disampaikan Kepala PVMBG Surono di Bandung kemarin.

Masih menurut Heri, kejadian seperti ini cukup langka. Namun beberapa wilayah seperti Indonesia timur dan Sumatera kerap terjadi. Karena itu dia meminta masyarakat tidak terlalu khawatir. Rencananya PVMBG akan mengumumkan hasil penelitian itu dalam waktu dua pekan mendatang.

Bupati Trenggalek Mulyadi mengatakan, kedatangan tim PVMBG ini atas permintaan pemerintah setempat. Sejak tiga pekan terakhir wilayahnya kerap dilanda gempa berskala kecil. “Kami minta PVMBG menyelidikinya,” katanya.

Hasil penelitian itu selanjutnya akan dipergunakan untuk menyusun peta kerawanan Kabupaten Trenggalek.

Fenomena dentuman misterius yang muncul dari dalam perut bumi terus meluas. Setelah Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo, dentuman serupa juga dirasakan warga Kabupaten Tulungagung.

Sejumlah warga di lima desa Kecamatan Besuki mengaku mendengar suara dentuman seperti ledakan. Suara tersebut menggema dan kerap terdengar pada malam hari. “Sudah satu minggu ini,” kata Wahyu Aji, 30, warga Desa Tanggul Turus, Kamis (24/2).

Menurut dia, dentuman serupa juga dirasakan warga di desa sekitarnya. Di antaranya adalah Desa Siyoto Bagus, Sedayu Gunung, Tanggung Turus, Kebo Ireng, serta Desa Besuki. Warga yang ketakutan melaporkannya kepada perangkat desa yang meneruskannya ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Tulungagung Mariyani mengatakan, kelima desa yang merasakan dentuman itu berdekatan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Kawasan ini bahkan berbatasan langsung dengan Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek yang telah merasakan fenomena serupa. “Mungkin merembet dari Trenggalek,” katanya.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaporkan hal itu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tretes. Hingga saat ini belum diterima laporan kerusakan akibat dentuman misterius tersebut.

Gede Swantika, Ketua Tim Peneliti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung yang diterjunkan ke Trenggalek, mengaku telah mendengar munculnya dentuman di Tulungagung. Rencananya tim tersebut akan memperluas area penyelidikan di lima desa di Tulungagung untuk mengetahui asal usulnya. “Kami juga akan kesana (Tulungagung),” kata Gede.

Hingga saat ini Gede masih meyakini jika dentuman tersebut merupakan dampak dari pergerakan tanah lambat. Aktivitas ini diduga dipicu oleh tingginya curah hujan yang terjadi dalam satu tahun terakhir. “Pergerakan ini akan berhenti sendirinya jika sudah mencapai kesesuaian letak,” katanya.

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan lima tim PVMBG di Trenggalek dan Ponorogo juga menemukan banyaknya patahan di wilayah itu. Patahan tersebut telah mengalami pergerakan hingga menimbulkan suara bergemuruh. “Kami masih mendalami penyebab pergerakan itu,” ujar Gede.

Sewa Mobil Untuk Presiden Susilo Bambang Yudhyono SBY Sebanyak 150 Juta Belum Di Bayarkan

Sedikitnya 25 sopir kendaraan rental di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (22/2) sekitar pukul 14.30 WITA mengamuk di Kantor Gubernur NTT. Sebab, pemerintah daerah belum membayar biaya sewa kendaraan saat pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) dan kunjungan Presiden ke Kupang.

Boy, salah satu sopir rental mengamuk di depan kantor Gubernur NTT sambil memukul mobilnya dan merobek baju yang ia kenakan. Ia terlihat kesal, karena biaya sewa mobil belum dilunasi pemerintah daerah.

Boy semakin berang ketika Polisi Pamong Praja (Pol PP) mencoba menghentikan aksinya di depan kantor tersebut. Mengamuknya Boy menarik perhatian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah NTT.

Aksi Boy bersama beberapa temannya baru reda setelah puluhan polisi dari Kepolisian Resort Kupang Kota mengamankan Boy bersama kendaraannya.

Boy mengatakan, panitia HPN daerah menggunakan kendaraannya sejak tanggal 4-10 Februari 2011 saat pelaksanaan HPN dan kunjungan Presiden di Kupang.

Kendaraan di sewakan sehari sebesar Rp1 juta, sehingga tunggakan sewa mobil sebesar Rp6 juta per kendaraan yang belum dibayarkan. “Masih sekitar Rp6 juta, biaya sewa mobil saya yang belum dibayarkan,” katanya.

Sedikitnya 25 kendaraan yang disewa pemerintah daerah pada puncak acara HPN dan kunjungan Presiden di Kupang sejak tanggal 4-10 Februari belum dibayar. Total tunggakan sewa kendaraan yang belum dibayar sebesar Rp150 juta lebih.

Kepala Dinas Perhubungan Bruno Kupok mengatakan, pemerintah akan membayar tunggakan sebesar Rp150 juta lebih yang belum dibayarkan kepada sopir rental tersebut. “Dalam pekan ini, kita akan segera membayar tunggakan rental mobil tersebut,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua HPN Nadus Tokan mengatakan, masalah sewa mobil yang belum dibayar bukan menjadi tanggungjawab panitia HPN. “Itu bukan tanggungjawab panitia HPN. Namun, hari ini kita akan bahas untuk penyelesaian masalah itu,” katanya.

Menurut dia, semua kendaraan yang di pakai panitia HPN sudah dibayarkan. Sedangkan kendaraan yang dipakai untuk pengamanan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) itu yang belum dibayarkan. “Sejak awal kita sudah sampaikan bahwa sewa mobil untuk pengamanan Presiden bukan tanggungjawab panitia,” katanya.

Gunung Wilis Bergemuruh Akan Meletus, Warga Diminta Tak Panik

Warga yang merasakan getaran gempa dalam skala kecil di wilayah lereng Gunung Wilis diminta tak panik. Gempa dalam skala 1-3 Skala Richter (SR) ini kerap terjadi secara sporadis dalam sebulan terakhir.

Getaran gempa dan suara gemuruh dirasakan dan didengar warga di beberapa kecamatan di empat kabupaten yang berada di lereng Gunung Wilis yakni Ponorogo, Trenggalek, Nganjuk, dan Madiun.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten setempat masih menunggu hasil penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Kami masih menunggu hasil penelitian PVMBG dan BMKG. Masyarakat tidak perlu panik dan jangan sampai terpengaruh isu yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ponorogo Sunarti Aningsih, Selasa (22/2).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah meminta Badan Geologi yang bermarkas di Bandung dan BMKG Tretes, Pasuruan, untuk meneliti fenomena alam tersebut. “Tim dari Badan Geologi Bandung, dan BMKG Tretes, Pasuruan, sudah melakukan penelitian selama tiga hari di Ponorogo. Hasilnya belum kami terima,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten Ponorogo Didik Setyawan.

Menurut dia, informasi awal dari BMKG, getaran gempa tersebut bukan gempa vulkanik melainkan getaran gempa di darat (gempa tektonik). “Skalanya pun sangat kecil antara 1 hingga 3 Skala Richter. Di Ponorogo sendiri tidak sampai mengakibatkan kerusakan bangunan warga,” ujarnya.

Didik menambahkan sedikitnya ada empat kecamatan di Ponorogo yang berada di lereng Gunung Wilis yang terdampak getaran gempa ini antara lain Kecamatan Ngebel, Pudak, Soko, dan Pulung. “Warga di empat kecamatan ini merasakan getaran dan mendengar suara gemuruh secara sporadis dalam waktu tiga minggu sejak awal Januari lalu,” ujarnya.

Informasi yang diterimanya dari BMKG, bahwa ada patahan lempeng yang melintang dari Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan sejauh 33 kilometer. “Lempeng inilah yang katanya bergerak,” ujarnya. Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik namun tetap waspada.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo membenarkan adanya laporan gerakan tanah di empat kabupaten tersebut. “Kami masih koordinasi dengan BMKG. Masih asumsi, belum menjadi data yang dianalisis dan jadi informasi. Masih dalam penelitian. Harus ahli yang meneliti. Belum tahu penyebabnya apa,” ujarnya usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pacitan kemarin.

Gubernur menambahkan pihaknya sudah menginstruksikan kepala daerah setempat agar waspada dan masyarakat tetap tenang. “Semua kelompok masyarakat sampai di tingkat desa dan kecamatan sudah diberitahu hal ini,” ujarnya.

Cina Benteng yang Perkuat Budaya Ibu Kota

Suara pukulan simbal (cai-cai), gong (nong), dan tambur musik pengantar barongsai seperti magnet yang menarik warga untuk segera masuk dalam ruangan pertemuan atau sering disebut Rumah Kawin ”Hengky” di Kampung Melayu, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (19/2) sore.

Sontak, dalam sekejap ratusan pengunjung, yang sebagian sudah hadir sejak pagi hari, langsung mengerumuni dan memadati ruangan ajang pegelaran barongsai. Sebagian dari mereka terlihat berkulit hitam, mata besar, dan rambut ikal.. Ada lagi yang kulit hitam, mata sipit, dan rambut lurus.

Mereka menyaksikan Perkumpulan Barongsai Kwam Im Bio yang memainkan atraksi kesenian budaya Tionghoa itu. Atraksi itu merupakan pembukaan Festival Budaya Tionghoa 2001 yang berlangsung Sabtu dan Minggu (20/2).

”Festival ini bertujuan membangkitkan rasa cinta warga Cina Benteng terhadap budaya Tionghoa sekaligus ikut melestarikan budaya nenek moyang,” kata Ketua Panitia Festival Budaya Etnis Tionghoa Pemuda Tridharma Indonesia Provinsi Banten Aditiya Hermawan.

Keberadaan Cina Benteng memang berbeda dengan orang China kebanyakan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Budayawan Suma Mihardja dalam seminar Budaya Tionghoa Peranakan Tangerang, yang merupakan rangkaian acara festival tersebut, mengatakan, ”Adalah salah besar kalau orang Cina Benteng disebut sebagai pendatang atau orang asing.”

Meski sama-sama keturunan Tionghoa, menurut Suma, Cina Benteng adalah penduduk asli yang sudah lahir, besar, dan beranak pinak di Tangerang dan sekitarnya, berabad-abad.

Terbukti, budaya Tionghoa yang selama ini melekat dalam Cina Benteng sudah berbaur dan memperkuat budaya Indonesia, terutama dalam kesenian dan makanan. Sebut saja kesenian gambang kromong yang sudah menjadi kesenian tradisional di Tangerang, Jakarta, atau Betawi.

Begitu juga dalam penganan dan makanan tradisional di Tangerang dan Jakarta, antara lain dikenal penganan kue pepe, cucur, dan dodol. Sementara dalam makanan, ada laksa.

”Sebagai penduduk asli, Cina Benteng sudah menjadi bagian dari budaya Kota dan Kabupaten Tangerang serta Indonesia secara keseluruhan,” jelas Suma.

Setidaknya rasa memiliki itu pula yang mendorong Pemuda Tridharma Indonesia Provinsi Banten menggelar festival tersebut setiap tahun.

Mereka bukan sekadar ingin menunjukkan bahwa mereka eksis, melainkan juga ingin menunjukkan bahwa Cina Benteng menjadi bagian dari sejarah peradaban bangsa.

Seperti pemeo, ”bangsa yang besar, bangsa yang tak melupakan sejarah”. Sejarah Cina Benteng pun sudah menjadi bagian, bahkan memperkaya budaya Ibu Kota.

Setelah Kasus Gayus Terkuak Ternyata Tidak Membuat Aparat Pajak Takut, PPATK Menemukan Pegawai Pajak Yang Bertransaksi 27 Milyar

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein menyatakan pegawai Ditjen Pajak yang diketahui memiliki transaksi senilai Rp 27 miliar melakukan penghilangan jejak melalui transaksi anak dan istri, pembelian unit link, dan reksadana.

“Biasanya mereka muter-muter. Modusnya lewat anak-istri, beli unit link, dan reksadana,” ujar Kepala PPATK Yunus Hussein dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Hukum DPR RI, hari ini (16/2).

Sebelumnya, PPATK melaporkan pada Komisi Hukum telah melakukan analisis terhadap transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pegawai Pajak Analisis dilakukan tidak hanya pada pegawai yang tercatat aktif, tapi juga terhadap keluarga pegawai, termasuk istri, anak, dan beberapa kerabat dekat, serta pensiunan pegawai.

Data yang digunakan adalah daftar nama pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI periode tahun 2010, yang diperoleh PPATK dengan mencocokkan pada database PPATK dari 2004 hingga 2010. Total ada 3.616 rekening pegawai Pajak dan 12.089 anggota keluarganya.

Dari Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima PPATK, pegawai melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar dan tidak sesuai profil pegawai yang dimaksud.

Nilai transaksi signifikan yang diketahui antara Rp 500 juta-Rp 7 Miliar yang dilakukan dalam 1 transaksi, di mana terdapat salah satu transaksi tunai dengan total senilai Rp 27 miliar, dalam beberapa kali transaksi setor tunai. Transaksi tersebut dilakukan oleh seorang pegawai Pajak.

Yunus melanjutkan, modus berupa penarikan tunai baik atas nama pegawai yang bersangkutan atau atas nama anak-istri, tanpa didukung adanya dasar transaksi yang memadai (underlying transaction).

Temuan tersebar di segi wilayah maupun dari jenjang jabatan. Mulai dari Kepala seksi, Kepala Kantor Pratama, hingga pejabat eselon II di lingkungan Pajak. “Eselon III level gayus ada. Direktur juga ada. Cakupannya seperti itu,” ujar Yunus.

Temuan ini, kata Yunus, sudah diketahui Dirjen Pajak Fuad Rahmany. “Ada yang dia tahu ada yang dia tidak tahu. Irjennya ada yang tahu, ada yang tidak,” tutur Yunus.

Tour and Travel Diwilayah Selain Pulau Bali Perlu Digarap Demi Pariwisata

Jika berbicara mengenai pariwisata Indonesia, maka identik dengan Bali. Karena itu, pemerintah melalui diplomasi ekonomi oleh Kementerian Luar Negeri berusaha menggarap daerah-daerah di luar Bali. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Amerika dan Eropa Kemlu, Retno LP Marsudi pada acara Diplomatic Gathering Reception, di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (16/2/2011).

Ia menuturkan diplomasi ekonomi ini berhubungan dengan perdagangan, investasi, dan pariwisata. “Pariwisata tour and travel itu sumber ekonomi negara yang besar,” ungkapnya.

Karena itu acara gathering menghadirkan perwakilan tiga daerah yang memiliki potensi wisata. Ketiga daerah itu adalah Wakatobi, NTT, dan NTB. “Acara gathering ini adalah upaya Kemlu meng-connect potensi kita dengan pasar,” katanya.

Acara ini merupakan kali pertama diselenggarakan oleh Kemlu dan mengundang perwakilan yang khusus melakukan kebijakan ekonomi dari kedutaan-kedutaan negara di kawasan Amerika dan Eropa. “Kita bangunkan jembatan antara pemda dan kedutaan. Rencana selanjutnya setelah gathering, kita adakan diplomatic tour, dengan mengundang mereka langsung ke daerah-daerah tersebut,” jelas Retno.

Pihaknya juga berencana menyelenggarakan gathering serupa secara periodik dengan menampilkan daerah-daerah lain.

Bupati Wakatobi Hugua yang hadir dalam acara mengatakan terbantu dengan ada acara tersebut. “Saya beberapa kali mempromosikan Wakatobi di luar negeri tapi saya sadar biayanya mahal dan belum tentu mencapai target. Acara ini sangat efisien. Karena yang hadir target pasar,” jelasnya.

Sementara itu perwakilan dari kedutaan-kedutaan asing yang hadir berjumlah 24 negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Finlandia, Hongaria, Italia, Brazil, Krosia, dan lain-lain

Perilaku Sopir Mobil Roda Empat Ternyata Lebih Banyak Memakan Korban Di Jalan Raya

Perilaku ugal-ugalan sopir angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya terus memakan korban. Selama 2011 saja, Polda Metro Jaya mencatat terjadi 112 kali kecelakaan melibatkan angkutan umum. Terakhir, seorang reporter televisi swasta kritis setelah ditabrak Kopaja, Sabtu lalu.

Menurut beberapa sopir angkutan umum yang ditemui di beberapa lokasi di Jakarta, mereka berlaku seenaknya di jalanan demi memenuhi setoran setiap hari.

Menerobos jalur bus transjakarta, menurunkan dan menaikkan penumpang di tengah jalan, berhenti mendadak, tiba-tiba banting setir ke kiri atau ke kanan, tak lupa kebut-kebutan, dilakukan agar bisa mengejar dan mengalahkan angkutan lain untuk merebut calon penumpang.

Edi, sopir metromini 88 jurusan Slipi-Kalideres menuturkan, setiap hari dia harus menyetor Rp 300.000. ”Uang bensin Rp 300.000. Kalau belum dapat Rp 700.000 belum aman,” katanya.

Akhirnya dia nekat masuk ke jalur bus transjakarta Koridor IX di Jalan S Parman. Ruas jalan tersebut macet parah sejak dioperasikannya bus transjakarta Koridor IX. Dia juga menurunkan penumpang di jalur itu sehingga penumpang yang turun harus menyeberang jalan yang ramai ke tepi jalan.

Ketika melihat ada metromini 88 lain di belakangnya, dia langsung tancap gas dan memacu kencang busnya. Kondektur berdiri di pintu sambil melambai-lambaikan tangan, lalu bus memotong jalan kendaraan lain.

Begitu ada penumpang di tepi jalan, metromini yang dikemudikan Edi langsung keluar dari jalur bus transjakarta dan memotong jalan raya. ”Kalau tidak begini, waktu habis di jalan, setoran tidak terkejar. Penumpang makin sedikit, macetnya jalan parah,” kata Edi.

Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ditemui antrean panjang mikrolet berbeda trayek. Mereka ngetem untuk mendapatkan penumpang sebelum akhirnya berangkat ke tujuannya, antara lain, Jati Padang, Ciganjur, Jagakarsa, dan Lenteng Agung.

Willy (19), salah satu sopir, mengatakan, banyak sopir mikrolet yang bukan sopir resmi.

”Saya juga gantiin teman. Untuk bawa angkot enam jam, saya harus setor uang, seperti sewa. Kalau dapat uang lebih dari yang harus disetorkan, itu baru untung,” katanya.

Willy sudah hampir empat tahun bekerja di dunia angkot. Ia sempat menjadi kondektur dan memberanikan diri belajar menyetir. ”SIM A pernah buat, nembak aja, tapi hilang. Sampai sekarang belum punya lagi,” katanya.

Willy mengakui, sering dimaki pengemudi mobil pribadi atau bus karena suka berhenti seenaknya. ”Mungkin salah, tetapi kalau tidak berhenti di tengah nanti disalip angkot lain. Calon penumpang yang di depan bisa enggak dapet nanti,” ujarnya.

Umar (31), sopir tembak metromini 69 Ciledug-Blok M mengatakan, menjadi sopir tembak harus punya teman sopir. ”Dengan modal berani, yang penting bisa bawa mobil, saya sering menggantikan kalau teman saya itu mau istirahat makan,” kata Umar. Untuk satu rit, Umar mengaku diupah Rp 20.000.

Untuk mengejar agar mendapatkan tambahan, Umar sering kejar-kejaran dengan metromini jurusan sama. ”Sewa (penumpang) sepi, jadi pintar-pintarnya kita,” tutur Umar.

Umar mengatakan, dia sudah kebal dengan sumpah serapah dan omelan penumpang. ”Omelan penumpang enggak digubris. Kalau dituruti, mau dapat apa?” kata Umar.

Joni, salah satu pengguna mobil, mengatakan, dia pernah ditabrak bus saat akan berbelok di Depok. Bus, menurut dia, melaju sangat kencang karena sedang kebut-kebutan dengan sesama bus. Kendati sopir bus sempat meminta maaf dan memberikan Rp 100.000, Joni harus merogoh Rp 5 juta untuk perbaikan bumper depan mobilnya.

Sangat parah

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa mengakui, tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah sangat parah sehingga harus ditangani pemerintah pusat yang memiliki wewenang lebih besar dan fasilitas lebih banyak.

”Polisi sudah tidak sanggup lagi mengatasi keruwetan ini. Sebab, selain rasio antara petugas dan jumlah kendaraan sudah semakin buruk, masalah utama kemacetan di Jakarta adalah kian tidak seimbangnya antara jumlah pertambahan jalan dan jumlah pertambahan kendaraan,” ujarnya.

Polisi, lanjut Royke, kini hanya bekerja sebatas penegakan hukum saja. ”Tapi kalau kondisi kemacetan lalu lintas kian memburuk, proses penegakan hukum pun akan kian terbatas pelaksanaannya,” tuturnya.

Menyinggung soal penertiban kendaraan omprengan di Jalan Daan Mogot, Royke berjanji segera merealisasikan langkah itu.

Ketua Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan, Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) didesak mengembalikan seluruh pajak kendaraan bermotor untuk membangun infrastruktur dan jaringan kereta api. UKP4 juga didesak mengendalikan pertambahan jumlah kendaraan.

Tigor memaparkan, sudah saatnya UKP4 mengevaluasi penerimaan seluruh pajak kendaraan bermotor dari hulu ke hilir.

Dengan perubahan ini, Tigor berharap persoalan deret hitung dan deret ukur dalam pertambahan jumlah jalan dengan pertambahan jumlah kendaraan bisa ditekan bahkan dihapus.

”Sekarang ini kan pajak kendaraan justru jadi andalan APBD. Nilainya mencapai rata-rata 80 persen dari APBD. Di beberapa daerah bahkan mencapai 90 persen,” ucap Tigor.

Menurut dia, UKP4 juga harus berani mengurangi jumlah kendaraan bermotor serta merevitalisasi pelayanan KA Jabodetabek. Pengurangan jumlah kendaraan bisa dilakukan dengan menghentikan sama sekali impor dan produk kendaraan bermotor untuk sementara sampai persoalan kemacetan mulai terurai atau teratasi.

500 Hektar Hutam Gambut Di Aceh Barat Luder Terbakar

Dalam dua minggu terakhir, sekitar 500 hektar areal hutan gambut di Kabupaten Aceh Barat ludes terbakar. Hingga Rabu (16/2), api masih muncul di sejumlah titik dan mulai mengancam 3.000 hektar lahan gambut yang masih ada. Sumber api diduga dari pembersihan lahan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat Teuku Ahmad Dadek, Rabu, mengungkapkan, titik kebakaran sebagian besar masuk wilayah Kecamatan Arungan Lambalik. Petugas BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran Aceh Besar sudah berupaya memadamkan titik api, tetapi luas areal yang terbakar membuat pemadaman sulit dilakukan secara total.

”Mobil pemadam hanya bisa masuk hingga 400 meter ke areal hutan gambut. Selebihnya belum bisa dijangkau. Api di lahan gambut selalu sulit dipadamkan karena bara api menyala hingga di bawah tanah,” ujar Dadek.

Kebakaran lahan gambut ini membuat Kota Meulaboh diselimuti asap beberapa hari terakhir. Gangguan pernapasan pun mengancam warga setempat.

Sumber api diduga bersumber dari pembakaran lahan oleh warga untuk ditanami berbagai jenis tanaman, terutama kelapa sawit. Pembakaran lahan juga dilakukan perusahaan kelapa sawit.

”Kawasan hutan gambut ini semestinya menjadi kawasan lindung. Hutan gambut menghasilkan oksigen dan sangat penting sebagai areal pembatas antara daratan dan pantai. Namun, hal itu tak dipahami oleh masyarakat dan perusahaan. Hampir setiap tahun pembakaran seperti ini terus terjadi,” kata dia.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Aceh TM Zulfikar mengatakan, alih fungsi lahan dengan cara pembakaran adalah penyebab utama hilangnya hutan di Aceh. Tercatat pada 1980 hingga 2008 luas hutan di Aceh telah berkurang 914.422 hektar dari total 5.675.850 hektar. Artinya, 32.657 hektar hutan dibabat dan dibakar setiap tahunnya. Tahun 2008, luas hutan Aceh tersisa 61,42 persen. Dengan alih fungsi lahan yang terus terjadi belakangan, diperkirakan luasan itu kian menyusut.

Kebakaran juga melanda ratusan hektar perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut yang dikelola PT Sapta Sentosa Jaya Abadi di Nagari Silaut, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Kebakaran itu terjadi sejak Jumat (11/2) dan masih tampak sejumlah titik api dan kepulan asap pekat hingga Rabu kemarin. Namun, dampak kabut asap belum memengaruhi aktivitas warga yang tinggal di sejumlah permukiman berjarak sekitar 300 kilometer dari Kota Padang itu.

”Kebakaran itu sudah mencemari udara, kita bisa lakukan tindakan sesuai dengan UU yang berlaku,” kata Kapolsek Lunang Silaut AK Andrizal Guci.

Andrizal menambahkan, hingga kini diperkirakan sekitar 700 hektar lahan gambut yang ditanami sawit ataupun yang belum ditanami telah hangus terbakar. Berdasarkan pemeriksaan sementara, asal api diduga dari blok J8 yang berada di sebelah barat laut perkebunan. Api kemudian merambat ke tenggara perkebunan dan melahap habis tanaman dan lahan gambut.

Saling tuding

Andrizal mengatakan, tak kurang lima karyawan kontraktor pengerjaan penanaman sawit di ladang gambut telah diperiksa. Adapun kontraktor proyek yakni PT Sapta Sentosa Jaya Abadi.

Manajer proyek PT Sapta Sentosa Jaya Abadi Amaludin Ginting mengatakan, penyebab kebakaran berasal dari aktivitas masyarakat di sebelah barat yang membakar hutan untuk membuka perkebunan. ”Jadi saat dibakar, apinya loncat ke perkebunan kami karena tiupan angin waktu itu sangat kencang,” kata Ginting.

Camat Lunang Silaut, Darwis, menegaskan, lahan warga justru baru terbakar sehari setelah lahan perkebunan milik PT Sapta Sentosa Jaya Abadi terbakar. ”Lahan warga di Kampung Sindang terbakar seluas 10 hektar pada Sabtu (12/2), sebaliknya lahan perkebunan milik PT Sapta Sentosa Jaya Abadi justru sudah terbakar pada Jumat (11/2),” ujar Darwis

1000 Warga Porong Minta Ganti Rugi Soal Lumpur Lapindo

Sekitar 1.000 warga Porong yang tergabung dalam Aliansi Korban Lumpur Lapindo menuntut agar tempat tinggal mereka dimasukkan dalam peta area terdampak. Tuntutan didasarkan pada hasil penelitian Tim Kajian Kelayakan Permukiman yang menyatakan tempat tinggal mereka tidak layak huni.

Tuntutan warga 45 RT di Desa Mindi, Besuki, Ketapang, dan Pamotang, Kecamatan Porong, Sidoarjo, itu disampaikan dalam acara istighasah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu (16/2). Kegiatan yang diadakan di pinggir jalan raya Porong sejak pagi hingga siang sempat memacetkan lalu lintas.

Koordinator Aliansi 4 Desa Jasimin menuturkan, acara doa bersama diadakan guna menyalurkan ekspresi warga. ”Dengan berdoa, kami berharap agar harapan kami menjadi kenyataan,” ujarnya.

Menurut dia, warga di 45 RT berharap pemerintah segera memberikan legitimasi terhadap hasil penelitian TKKP. Apalagi, rekomendasi TKKP yang menyatakan wilayah 45 RT sudah tidak layak huni telah diusulkan Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Pekerjaan Umum, Agustus tahun lalu.

Ia menambahkan, warga di 45 RT masih bertahan di tempat tinggal masing-masing karena tidak punya pilihan lain. Di sekitar tempat tinggal mereka saat ini terdapat semburan lumpur, retakan tanah, air sumur tak layak pakai, dan pencemaran udara.

Menanggapi tuntutan warga, staf humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Akhmad Kusairi, menyatakan, BPLS akan melakukan kajian ulang terhadap kondisi tanah di 45 RT dengan melibatkan tim dari BPLS dan Badan Geologi. Kajian ulang yang membutuhkan waktu minimal 10 bulan itu tidak bermaksud mengoreksi hasil penelitian TKKP.