40 Persen Dana APBN Masuk Kantong Pribadi PNS dan ASN Untuk Kepentingan Pribadi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN atau yang dulu disebut PNS) hingga politikus selama 2023. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

“Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Ivan menjelaskan berdasarkan pemeriksaan mendalam, transaksi yang tidak terkait pembangunan proyek itu teridentifikasi mengalir ke pihak dengan profil seperti ASN dan politisi. Uang itu dibelikan aset dan diinvestasikan ke sejumlah instrumen oleh para pelaku.

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para PNS, ASN dan politisi itu. Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

Kami sudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini. Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong PNS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun. “Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program,” ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional ‘Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut’, di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia. Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib? Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi. “Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut,” ujar Ronny.

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk. Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan. Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

“Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai,” lanjut Ronny. Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu. “Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?” ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai. Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

“Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi,” ujar Bhima. Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan PNS jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif. “Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur,” jelas dia.

“Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil,” sambung Bhima.

Anies Baswedan Mulai Sebarkan Fitnah Tanpa Data

Presiden Republik Indonesia (RI) Jokow Widodo (Jokowi) meminta Anies Baswedan menunjukkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan titipan kanan-kiri. Pernyataan itu diungkapkan Jokowi merespons Anies Baswedan yang menilai PSN adalah titipan kanan-kiri. “Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa?” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Sebelumnya bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo juga menantang Anies mengungkap datanya.

“Yang titip siapa? Kanan kiri itu siapa? Disebutin saja datanya secara terbuka, yang titip siapa? (Jadi) pakai data,” kata Ganjar usai jalan sehat dengan Ketum Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) di Surabaya, dilansir detikJatim Minggu (1/10/2023).

Menurut Ganjar, apa yang disampaikan Anies perlu disertai data yang valid. Sehingga, tidak menyebabkan isu negatif yang berkembang di publik. “Kalau pakai data tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka telanjang itu bagus,” jelasnya.

Mantan Gubernur Jateng ini berharap pernyataan Anies tidak menyebabkan isu liar di publik. Alangkah baiknya data tersebut diungkap. “Buka saja, dugaan saya tidak (ada) yang bisa mengungkap data itu. Buka saja jangan spekulasi,” tandasnya.

Anies Baswedan menilai PSN rentan titipan kanan-kiri jika tidak diluruskan. PSN saat ini perlu diluruskan.

“Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal,” kata Anies di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 1 Partai Masyumi di Oasis Amir Hotel, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

PSN harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi UUD Negara 1945. Dia sering menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintahan yang benar. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak berkeadilan.

“Saya beri contoh, suatu ketika saya ditanya tentang PSN, Proyek Strategis Nasional. Saya sampaikan Proyek Strategis Nasional secara substansi baik-baik saja. Yang problem, yang sering kita alami adalah bagaimana PSN itu disusun,” kata Anies.

PSN harus disusun secara transparan melibatkan publik. Bila PSN tidak disusun dengan cara pelibatan publik, PSN itu rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat. PSN dipahaminya sering dijadikan jalur cepat merealisasikan proyek pemerintah.

“Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun,” kata Anies.

Kristenfobia Landa Cinere Depok … Warga Minta Kegiatan Ibadah Gereja Ditutup

Polres Metro Depok dan Kodim 0508 Depok mengerahkan personel untuk mengamankan kegiatan ibadah jemaat GBI Cinere Bellevue di kapel, Gandul, Cinere, Depok, usai kejadian massa mendatangi kapel. TNI-Polri memastikan kegiatan ibadah hari ini berjalan aman dan lancar.

“Kegiatan hari ini di kapel GBI berlangsung ibadah. Kami dari jajaran Polres Metro Depok bersama Kodim 05/08 Depok menjamin pelaksanaan ibadah tersebut berjalan dengan baik, aman, dan lancar,” ujar Kapolres Metro Depok Kombes Ahmad Fuady kepada wartawan di Polsek Cinere, Depok.

Fuady mengatakan jemaat menghadiri ibadah secara online. Fuady menjelaskan pihaknya juga menempatkan personel di sekitar lokasi. “Alhamdulillah kegiatan bisa berlangsung, aman, lancar, dan kondusif. Walaupun masih dilaksanakan secara online gitu ya. (Penjagaan) Ada, kita tempatkan personil di sekitar lokasi memantau kegiatan ibadah di sana,” tuturnya.

Senada dengan Fuady, Komandan Kodim (Dandim) 0508 Depok Letkol Inf Totok Priyo menuturkan pelaksanaan ibadah aman. Dia lalu menyampaikan toleransi umat beragama harus diwujudkan dengan maksimal. “Kita harus bisa melaksanakan toleransi umat beragama secara maksimal, kita kan negara Pancasila. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Toleransi agama itu harus benar-benar kita junjung,” ungkap Totok.

Totok menegaskan setiap umat beragama harus diberi kesempatan beribadah dengan tenang dan nyaman. Dia pun menekankan TNI-Polri akan menjamin pelaksanaan ibadah tiap umat beragama.

“Kita harus memberikan setiap agama untuk bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman. Nah kami dari pihak Kodim dan Polres akan menjamin setiap umat beragama untuk melaksanakan ibadah aman nyaman dan tentram,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan kapel jemaat GBI Cinere Bellevue di Gandul, Depok, Jawa Barat didatangi massa. Mereka menolak kegiatan peribadatan di bangunan berbentuk ruko 3 lantai tersebut. “Tujuannya adalah Kepala LPM Gandul dan beberapa masyarakat yang ikut pengajian Subuh menolak adanya kapel tersebut,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Ahmad Fuady saat dihubungi.

Menurut Fuady, sudah ada pertemuan yang melibatkan perwakilan kapel dan masyarakat pada Jumat (15/9). Dalam pertemuan itu, Fuady menyampaikan ada kesepakatan jemaat tidak beribadah di kapel selama izin belum dikantongi.

“Pada hari Jumat kemarin sudah dilakukan pertemuan di Pemkot Depok dan disepakati beberapa hal, antara lain izin kapel tersebut akan diproses. Sebelum ada izin, disepakati dengan pihak pendeta dan Ketua LPM untuk tidak ada kegiatan kebaktian,” tutur Fuady.

Pihak GBI Cinere Bellevue, Pendeta Didi, mengungkapkan dirinya sempat mendengar alasan warga menolak adanya kapel karena dalam sejarah wilayah Gandul tak pernah ada gereja. Didi menjelaskan pihaknya sudah meminta izin kepada RW 10 terkait adanya kapel tersebut.

Namun ternyata kapel berada di RW 3. Pihaknya pun diundang oleh lurah setempat bahwa keberadaan kapel perlu adanya izin dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“(Alasannya) karena sejarahnya Gandul ini nggak pernah ada yang namanya gereja. Saya bilang kapel, katanya ‘sama saja itu tempat ibadah’ terus kenapa, kan nggak ada masalah dong,” kata Didi di lokasi, Sabtu (16/9).

“Kami sudah melihat waktu dapat kontrak ini ternyata RW-nya di situ RW 10 di PBB-nya, jadi kami izin sama RW-nya, sudah. Habis itu datang dari RW 3 RT 12 mengatakan bahwa ini RW 3. Akhirnya kami diundang ke lurah. Di lurah ada pihak Babinsa, pihak Polsek, ada juga LPM, udah lengkap di situ, MUI. Intinya mengatakan harus ada izin FKUB,” ungkap Didi.

Pihak FKUB, kata Didi, mengatakan tidak perlu adanya perizinan. Namun Didi mengatakan ada pihak yang tetap mendesak soal perizinan. “Diundang lagi FKUB, FKUB sudah memberikan pemaparan di kantor Kecamatan seminggu kemudian. Ketua FKUB sendiri sudah bilang bahwa ini kapel jadi tidak perlu izin,” jelasnya.

“Tapi tetap didesak karena katanya, dari bawah ini ada yang keras. Saya tanya siapa yang keras, maka kami datanglah meminta izin. Tapi katanya nggak bisa, mau FKUB pun, mau kiai siapa pun nggak bisa,” sambung dia.

PNS Makin Suka Selingkuh Seiring Kenaikan Gaji dan Tunjangan

Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengaku pihaknya kerap menerima kasus perselingkuhan yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Bahkan setiap tahun jumlah laporan yang diterimanya terus mengalami peningkatan. “KASN banyak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN, khususnya kasus perselingkuhan yang dilakukan ASN,” kata Agus dalam sebuah webinar, Rabu (30/8/2023).

Dijelaskan, dalam tiga tahun KASN menerima total 172 laporan kasus perselingkuhan. Jumlah tersebut setara dengan 25% dari seluruh aduan yang diterima oleh KASN. “Berdasarkan data KASN 2020-2023, 25% dari keseluruhan pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN yang dilaporkan ke KASN adalah kasus perselingkuhan dan rumah tangga ASN sebanyak 172 kasus,” terang Agus.

Agus mengatakan kasus perselingkuhan yang dimaksud dilakukan antar sesama ASN atau antara ASN dengan masyarakat. Menurutnya jumlah ini dapat semakin besar bila ditambah dengan pengaduan sejenis yang diterima oleh Biro SDM dan Kepegawaian Daerah.

Bagi Agus, kasus perselingkuhan ASN merupakan racun yang bisa membawa sederet dampak buruk seperti merusak integritas, moral, kinerja, reputasi dan karier ASN. Selain itu, perselingkuhan juga dinilai bisa mengancam keutuhan rumah tangga ASN, serta merusak nama baik instansi.

Namun sayangnya, ia mengaku hingga saat ini penanganan kasus perselingkuhan ASN masih cenderung lambat dan kompromistis. Hal ini diakibatkan beberapa faktor seperti adanya konflik kepentingan dalam keluarga, perselingkuhan dianggap sebagai masalah pribadi, hingga adanya pergeseran nilai-nilai budaya.

Asisten KASN Pangihutan Marpaung mengatakan larangan PNS melakukan perselingkuhan telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Namun, ia menjelaskan istilah yang digunakan dalam aturan tersebut bukan ‘perselingkuhan’ tapi ‘tinggal bersama tanpa ikatan suami-istri yang sah’. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 14 PP tersebut.

“Kalau di PP (nomor) 10 (tahun 1983) junto PP (nomor) 45 (tahun 1990) itu memang nggak ada istilah perselingkuhan. Adanya pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suami tanpa ikatan perkawinan yang sah,” jelas Pangihutan dalam acara webinar yang sama.

Pangihutan menegaskan setiap PNS yang terbukti melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi salah satu hukuman disiplin berat. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Ayat 1 aturan tersebut. “Jelas di sini PP (nomor) 10 (tahun 1983) junto PP (nomor) 45 (tahun 1990) konsekuensinya dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat,” tegasnya

Sebagai informasi, berdasarkan situs Sekretariat Kabinet RI dijelaskan ketentuan disiplin PNS masih diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut jenis hukuman disiplin berat dapat berupa:

• penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
• pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; atau
• pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Artinya PNS yang terbukti melakukan perselingkuhan dapat menerima salah satu sanksi di atas, termasuk diberhentikan dari jabatan alias dipecat.

Arogansi Faisal Marasabessy Pukuli Warga Di Pinggir Jalan Tol Gatsu

Video memuat aksi pemukulan pengemudi mobil berpelat RFH terhadap warga inisial JF di pinggir jalan Tol Gatot Subroto viral di media sosial. Pengemudi mobil pelat RFH itu kemudian ditangkap pihak kepolisian dan langsung ditahan. Seperti dilihat, Sabtu (4/6), dalam video viral itu tampak pelaku pemukulan mengenakan jas berwarna merah. Satu orang rekan pelaku menggunakan kemeja batik tampak hanya melihat peristiwa pemukulan itu.

Kini terungkap sudah identitas dari pengemudi mobil berpelat RFH yang memukuli Justin Frederick, anak dari anggota DPR RI Indah Kurniawati. Pria berkemeja batik yang terlihat di video viral adalah Ali Fanser Marasabessy, Ketua Pemuda Bravo 5. “Betul yang bersangkutan (Ali Fanser) Ketua Pemuda Bravo-5,” ujar Ketua Umum Bravo 5, Fachrul Razi, saat dimintai konfirmasi, Minggu (5/6/2022).

Sementara itu, satu pelaku berinisial FM yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka merupakan anak dari Ali Fanser. Dia bernama Faisal Marasabessy. “Iya,” singkat Fachrul. “Masalahnya sudah ditangani di Polda Metro Jaya,” sambungnya.

Dalam video yang beredar, Faisal Marasabessy adalah pria berbaju merah yang memukuli Justin. Sementara itu, Ali Fanser Marasabessy adalah pria berkemeja batik yang ada di lokasi kejadian bersama Faisal Marasabessy. Dapat terlihat dalam video tersebut bagaimana sang ayah ALi Fanser tidak bergeming melihat kebrutalan sang anak.

Seorang pengemudi mobil bernama Justin Frederick dipukul oleh pengemudi mobil berpelat RFH di Tol Gatot Subroto. Salah satu pelaku pemukulan Justin Frederick yang berinisial FM kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Satu orang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan,” ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengky Haryadi kepada wartawan, Minggu (5/6/2022).

Korban sempat memberikan perlawanan, namun usahanya gagal dan terus menjadi sasaran amukan dari pelaku yang diduga PNS berkemeja merah. Kedua pihak juga sempat adu mulut. Hilang sudah slogan abdi negara dan pengayom masyarakat dalam benak oknum tersebut setelah terekam kamera

Berikut fakta-fakta pemukulan yang dilakukan pengemudi pelat RFH:

1. Viral Pengemudi Berpelat RFH Pukuli Warga
   Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan membenarkan adanya pemukulan tersebut. Dia menyebut peristiwa itu terjadi pada Sabtu (4/6) sekitar pukul 12.40 WIB. Korban inisial JF telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. “Jadi membenarkan adanya laporan dari korban di Polda Metro,” kata Zulpan saat dihubungi, Sabtu (4/6). Sejumlah bukti turut dibawa JF saat membuat laporan ke polisi hari ini. Salah satu bukti itu berupa rekaman pemukulan yang dilakukan oleh pelaku. “Itu kan jelas sekali ya pada saat pelapor melapor ke Polda Metro pun itu ada ditunjukkan juga rekaman video pemukulan itu yang di jalan tol,” tutur Zulpan. Dia menambahkan terlapor selaku pemukulan itu merupakan pihak pengemudi mobil berpelat RFH. “Iya (terlapor) pemobil RFH itu,” katanya.

2. Awal Mula Pemukulan
   Pengemudi mobil berpelat RFH sudah dilaporkan karena memukul pengemudi lainnya inisial JF. Kasus itu berawal dari serempetan di jalan antara mobil korban dan pelaku. “Itu kan awalnya karena serempetan, tapi si (pengemudi) RF ini kan ngambil dari sebelah kiri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan. Awalnya korban melintas dari daerah Jakarta Timur, namun secara tiba-tiba ada kendaraan pelaku dengan pelat nomor B-1146-RFH memotong laju kendaraan pelapor.

“Dari sebelah kiri ada terlapor yang mengendarai mobil Nissan memotong laju kendaraan dan mengakibatkan mobil pelapor terserempet mobil terlapor,” katanya. Pengemudi pelat RFH itu lalu turun menghampiri kendaraan pelapor. Saat pelapor ikut turun tindakan pemukulan itu terjadi. “Saat turun si anak ini terus yang (pengemudi pelat) RF ini turun kemudian terjadi pemukulan seperti itu,” ujar Zulpan.

Korban JF lalu melaporkan peristiwa ini ke Polda Metro Jaya, Sabtu (4/6) sore. Sejumlah bukti dibawa dalam laporannya tersebut.

Korban Alami Luka Wajah hingga Punggung. Korban JF mengalami sejumlah luka usai dipukuli pengemudi mobil Nissan berpelat RFH. Korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah hingga punggung. “Pelapor mengalami luka atau menimbulkan rasa sakit pada wajah di bawah mata kanan, leher, di sekitar ketiak kanan, jari tangan, hidung, mulut, dan sekitar punggung,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan.

Pengemudi Pelat RFH Ditangkap. Pengemudi mobil Nissan berpelat RFH diamankan polisi usai memukul JF di Tol Gatot Subroto. Pengemudi mobil bersama satu orang lainnya diamankan oleh Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan membenarkan pihaknya telah mengamankan pengemudi arogan tersebut.

Pengemudi mobil Nissan berpelat RFH diamankan polisi usai memukul warga inisial JF di Tol Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil pelat RFH langsung diperiksa dan ditahan oleh Polda Metro Jaya. “Malam ini akan kita periksa, dan langsung kita tahan sesuai kapasitasnya,” kata Dirkrimum PMJ Kombes Hengki Haryadi. Pengemudi mobil pelat RFH bersama satu orang lainnya diamankan oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. “Kita amankan keduanya,” kata Dirkrimum PMJ Kombes Hengki Haryadi.

Seperti diketahui, pengemudi mobil Nissan berpelat RFH diamankan polisi usai memukul warga inisial JF di Tol Gatot Subroto. Pengemudi mobil pelat RFH itu diamankan Polda Metro Jaya. “Betul sudah diamankan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan. Warga inisial JF sebelumnya melapor ke polisi karena dipukuli pengemudi mobil Nissan berpelat RFH di Tol Gatot Subroto. Korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah hingga punggung.

“Pelapor mengalami luka atau menimbulkan rasa sakit pada wajah di bawah mata kanan, leher, di sekitar ketiak kanan, jari tangan, hidung, mulut, dan sekitar punggung,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan, Sabtu (4/6). Pemukulan itu terjadi siang tadi sekitar pukul 12.40 WIB. Awalnya mobil yang dikemudikan korban melaju dari arah Jakarta Timur. Namun, saat tiba di lokasi, pengemudi Nissan berpelat RFH itu memotong jalur korban. Imbasnya, kendaraan korban dan pelaku serempetan di lokasi.

“Dari sebelah kiri ada terlapor yang mengendarai mobil Nissan memotong laju kendaraan dan mengakibatkan mobil pelapor terserempet mobil terlapor,” katanya.

Anies Baswedan Tolak Permintaan Buruh Untuk Rayakan Hari Buruh

Serikat buruh meminta izin menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) untuk aksi kedua sebagai peringatan hari buruh sedunia atau May Day yang akan digelar pada 14 Mei 2022. Rupanya permohonan itu belum juga disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan protes kepada Anies Baswedan yang hingga kini belum memberikan jawaban terhadap permohonan buruh tersebut.

“Kami protes keras dan menyayangkan sikap Gubernur Anies Baswedan beserta beberapa oknum DPRD yang hanya pencitraan. Pencitraan terhadap JIS, seolah-olah JIS milik Pemda dan DPRD DKI Jakarta terhadap 2 partai tertentu. Seolah-olah JIS pencitraan Gubernur Anies,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (1/5/2022).

Said Iqbal menegaskan bahwa JIS milik publik karena anggarannya berasal dari pajak, meskipun pengelolaannya oleh Pemda DKI. Dia berpandangan harusnya buruh diperbolehkan untuk menggunakan JIS, meskipun dibarengi dengan peraturan yang berlaku.

“Kalau memang khawatir ada kerusakan, Partai Buruh dan serikat buruh berulang-ulang bilang, kami membayar sewa dan memberikan uang jaminan jika ada kerusakan seperti menggunakan GBK, Istora Senayan, maupun Sport Center Kelapa Gading,” ujar Said Iqbal.

Dia juga menyayangkan Jakpro sebagai pengelola JIS hanya menjawab melalui media, padahal pihaknya telah melayangkan surat resmi. Dalam pemberitaan detikcom, Jakpro menegaskan bahwa JIS baru akan diresmikan pada Juni mendatang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-495, sehingga sepanjang itu belum bisa digunakan untuk publik.

“Surat kami tidak dijawab, WA kami tidak dijawab, berkali-kali di telepon tidak dijawab. Bahkan dijawab Jakpro lewat media. Jangan pencitraan, itu uang rakyat, ada uang pajak rakyat dan buruh di dalamnya,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam peringatan May Day 2022 ini buruh menggelar dua kali aksi yakni pada 1 Mei 2022 dan 14 Mei 2022 mendatang. Hal itu dikarenakan May Day tahun ini berdekatan dengan momen Lebaran Idul Fitri sehingga banyak buruh yang sudah pulang kampung.

Partai buruh bersama sejumlah konfederasi dan serikat pekerja hari ini menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu untuk memperingati hari buruh sedunia atau May Day yang diperingati pada 1 Mei setiap tahunnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan massa aksi berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Di depan KPU mereka membawa tiga tuntutan, salah satunya meminta agar pemilihan umum (Pemilu) tetap dilakukan pada 2024.

“Satu meminta KPU menyelenggarakan Pemilu jurdil. Dua, meminta KPU mengkampanyekan tolak politik uang dan didiskualifikasi sebagai Parpol peserta Pemilu. Tiga, meminta KPU melaksanakan Pemilu tepat waktu pada 14 Februari 2024,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (1/5/2022).

Dari KPU, masa aksi bergeser ke sekitaran bundaran HI untuk menyuarakan 2 tuntutan. Pertama, meminta turunkan harga bahan-bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung dan lainnya), termasuk menolak rencana kenaikan BBM Pertalite dan elpiji 3 kilogram (kg).

“Karena selama 3 tahun, upah minimum riil buruh tidak pernah naik dan daya beli buruh merosot tajam sebesar 30%. Sehingga kenaikan harga bahan pokok, BBM, elpiji 3 kg akan mencekik buruh dan rakyat kecil,” ujarnya. Tuntutan kedua yang akan disuarakan di seputaran Bundaran HI adalah menolak omnibus law UU Cipta kerja.

“Bilamana Pemerintah dan DPR memaksakan membahas kembali UU Cipta Kerja, maka bisa dipastikan Partai Buruh serta elemen serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan yang lain akan melakukan mogok nasional yang diikuti jutaan kaum buruh,” tegasnya. Untuk diketahui, dalam peringatan May Day 2022 ini buruh menggelar dua kali aksi yakni pada 1 Mei 2022 dan 14 Mei 2022 mendatang. Hal itu dikarenakan May Day hari ini berdekatan dengan momen Lebaran Idul Fitri sehingga banyak buruh yang sudah pulang kampung.

“Hari ini aksi May Day awalan 100-an orang di lakukan di KPU dan puncaknya dilakukan pada 14 Mei 2022 di Jakarta 100 ribu orang,” kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat saat dihubungi.

Polisi Hampir Dikeroyok Massa Karena Difitnah Ibu Berkerudung

Lini masa dihebohkan sebuah video viral yang memperlihatkan seorang emak-emak mengamuk polisi. Emak-emak itu berteriak mengaku ditendang kemaluannya oleh polisi hingga mengundang perhatian. Peristiwa tersebut adalah rekaman kejadian pada saat demo di depan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin 11 April 2022 lalu. Pihak kepolisian dengan tegas membantah tuduhan itu dan menyebutkan emak-emak itu hanya memprovokasi.

Video emak-emak berkerudung mengaku ditendang kemaluannya oleh polisi ini viral di media sosial. Emak-emak berjas hujan ini berteriak di tengah jalan sambil memaki polisi. “Kemaluan saya kamu tendang. Kurang ajar, kamu,” teriak emak-emak itu, seperti dilihat dari video yang beredar.

Emak-emak berkerudung warna merah ini terus mengejar polisi yang disebutnya menendang alat vitalnya sambil melontarkan fitnah fitnah. Tapi, dalam rekaman video tidak terlihat adanya aksi polisi menendang kemaluan seperti yang diteriakkan emak-emak itu.

“Saya ini perempuan. Kamu tendang-tendang saya. Heii, Dajal kamu. Masa kamu tendang kemaluan saya? Kurang ajar itu orang,” kata ibu itu lagi.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto membantah tuduhan tersebut. Polres Jakarta Pusat telah memeriksa 7 saksi dan hasilnya tidak ada kejadian seperti yang dituduhkan emak-emak tersebut.

“Ada tujuh saksi, tidak ada yang melihat bahwa perbuatan itu ada,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis. Setyo kembali menegaskan tidak ada kejadian ‘polisi tendang kemaluan’ seperti yang dituduhkan emak-emak tersebut. Jika itu benar, Propam Polri pasti sudah menindaklanjuti kejadian tersebut. “Kalau ada tindakan anggota yang tidak sesuai prosedur, pasti sudah ditangani Propam Polri. Silakan konfirmasi ke sana. Kalau Polres, tidak ada laporan,” ucap Setyo.

Polres Metro Jakarta Pusat membantah tuduhan emak-emak yang mengaku ditendang kemaluannya oleh polisi dalam demo 11 April. Polisi menyebut emak-emak itu berkata demikian untuk memprovokasi massa.
“Ada tujuh saksi, tidak ada yang melihat bahwa perbuatan itu ada,” ujar Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Sabtu (16/4/2022).

Setyo mengatakan peristiwa yang terekam video itu terjadi pada saat demo di depan DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/4). Setyo menduga, emak-emak itu berkata demikian untuk memprovokasi massa agar melakukan kekerasan kepada polisi. “Ibu ini memprovokasi, sehingga saat itu polisi dilempari batu oleh massa,” katanya.

Anggota yang diviralkan menendang kemaluan itu sudah dimintai keterangan. Menurut anggota tersebut, emak-emak itu tiba-tiba datang dan memakinya tanpa sebab. “Hasil keterangan anggota bahwa tiba-tiba ibu-ibu tersebut menghampiri dan mencaci maki tanpa tahu apa penyebabnya,” katanya.

Menurut Setyo, anggota saat itu sudah mempersilakan emak-emak tersebut melapor polisi jika memang diperlakukan demikian. Namun, emak-emak itu malah menghindar. “Anggota sudah menyarankan, kalau dirugikan, silakan lapor atau visum, tapi ibu-ibu itu malah menghindar dan menjawab ‘lapor polisi percuma, kasus ilang besok’ begitu,” jelasnya.

Sebuah video memuat kemarahan seorang emak-emak terhadap anggota kepolisian viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat emak-emak itu memaki polisi di sebuah jalan raya. Sejumlah kalimat dilontarkan sosok emak-emak itu kepada polisi di lapangan. Salah satu kalimat yang terlontar soal kekesalan korban yang merasa kemaluannya ditendang oleh polisi tersebut.

“Kemaluan saya kamu tendang. Kurang ajar, kamu,” kata emak-emak itu.

Emak-emak yang mengenakan jas hujan berwarna biru dan kerudung warna merah ini terus mengejar polisi yang disebutnya menendang alat vitalnya. Dia terus berteriak ke arah polisi tersebut. “Saya ini perempuan. Kamu tendang-tendang saya. Heii, Dajal kamu. Masa kamu tendang kemaluan saya? Kurang ajar itu orang,” kata korban.

Demi Pembagian Kekuasaan Kadernya … PDIP Ingin Jakarta Di Pecah Lagi

PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan banyak hal yang perlu dibahas soal kekhususan Jakarta pascapemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur, nantinya. Salah satunya, soal perlu-tidaknya pembentukan DPRD tingkat kota di Jakarta. Diketahui, saat ini DPRD di DKI Jakarta hanya berada di tingkat provinsi. Kekhususan DKI Jakarta saat ini mengatur DPRD hanya berada di tingkat provinsi, dan wali kota ditunjuk langsung oleh gubernur.

“Ketika bicara politik pendistribusian kader, maka yang terjadi adalah teman-teman mendorong ada DPRD tingkat 2, sehingga maksimal. Tapi bicara Jakarta secara khusus, apakah ini perlu?” kata politikus PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono, saat dihubungi, Sabtu (9/4/2022).

Gembong saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta. Dia berujar, ada dua pandangan dalam dirinya melihat wacana DPRD tingkat kota. “Kalau kapasitas sebagai Sekretaris PDIP DKI Jakarta, itu perlu ada DPRD tingkat dua. Kalau saya sebagai anggota DPRD, takut rusak Jakarta,” katanya.

Maka dari itu, pembahasan soal struktur pemerintahan perlu dibicarakan serius. Pembicaraan bukan hanya oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh partai politik. “Kita perlu renungkan. Pasti ada pandangan berbeda. Ketika nanti duduk bareng. Renungkan baik-baik, bagaimana Jakarta ke depan lebih baik,” katanya. “Kan pemilihan wali kota pun otonom provinsi. Ini perlu kita dudukkan persoalan secara utuh,” ucapnya.

Sampai saat ini, DPRD dan partai politik belum duduk bareng membahas kekhususan Jakarta. Secara aturan, pembuatan naskah akademik RUU Kekhususan Jakarta tidak perlu melibatkan DPRD. “Secara aturan tidak ada kewajiban. Tapi kita harus melibatkan diri agar kita bisa memberi masukan. Jakarta dengan teritorial sempit, apakah DPRD tingkat 2 menguntungkan atau tidak?” katanya.

Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya masih menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta. Pemprov DKI menargetkan revisi rampung pada Mei 2022 mendatang. “Itu kan ditargetkan dalam Bulan Mei. Mudah-mudahan bisa selesai. Secepatnya kita upayakan,” kata Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).

Nantinya, dokumen tersebut akan memuat konsep Jakarta setelah tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara (IKN).

Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah membentuk tim perumus internal untuk mematangkan usulan RUU Kekhususan Jakarta. Ada delapan sektor yang dibahas, yakni mobilitas dan logistik ekonomi, investasi dan tata ruang, kesejahteraan masyarakat, fiskal lingkungan, politik dan pemerintahan, ekonomi digital dan readiness, serta tim penunjang.

“Kami sudah lakukan sejumlah workshop di lingkungan Pemprov untuk membahas substansi usulan RUU Kekhususan Jakarta. Baru-baru ini juga workshop diadakan, tepatnya pada 29-30 Maret 2022 di Ancol dan kami terus berproses dalam mematangkan usulan ini. Kami menyiapkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian meski bukan lagi sebagai pusat pemerintahan,” kata Sigit kepada wartawan, Senin (4/4).

Anies Baswedan Tolak Temui Warga Rusunawa Marunda Yang Luka Terkena Abu Batu Bara

Setelah Raihan (9), korban yang mengalami ulkus kornea di Marunda, Jakarta Utara (Jakut) bertambah dua orang. Diduga, penyakit luka pada bagian dalam mata ini disebabkan abu batu bara yang terjadi di kawasan Marunda. Kedua korban tersebut adalah Bayu (16) dan Syifa (9). Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM), Didi Suwandi, mengatakan kondisi mereka sama dengan Raihan. Salah seorang anak di sana yang harus menjalani operasi transplantasi mata akibat debu batu bara.

“Dua warga kami, adinda Bayu (16) dan adinda Syifa (8) mengalami atau didiagnosa ulkus kornea. Sama seperti Rayhan yang bola matanya diganti,” kata Didi di Patung Kuda, Senin (28/3/2022). “Kalau melihat kasusnya kami membaca di media bahwa penyakit tersebut sangat besar berdampak dari debu. Debunya ini kami meyakini debu batu bara. Karena kalau debu biasa tidak seperti itu. Sehingga terbakar korneanya karena kan panas,” imbuhnya.

Setelah Raihan (9), korban yang mengalami ulkus kornea diduga akibat polusi abu batu bara di Marunda, Jakut bertambah dua orang. Warga minta pemerintah turun tangan. Didi mengatakan pihaknya menerima laporan dari korban sekitar tiga hari lalu atau Jumat (25/3). “(Korban) Melapor ke kami, kalau tidak salah tiga hari yang lalu, itu kita sudah edukasi warga, tiba-tiba dia mengadu, dia cerita,” ujarnya.

Pengobatan Terkendala BPJS
Didi mengatakan hingga kini kedua korban masih belum menjalani perawatan. Bahkan, kata Didi, kondisi mata Bayu kian memburuk. Di samping itu, program BPJS miliknya mati, sehingga dia tidak kunjung menjalani perawatan.

Kecewa Tak Ditemui di Balkot, Warga Marunda Serukan Mosi Tak Percaya ke Anies
Padahal, Bayu seharusnya segera menjalani perawatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sebab, jika tidak cepat ditangani, kondisi matanya akan semakin buruk. “Dan sangat miris, yang namanya Bayu ini BPJS-nya udah mati dan BPJS-nya berbayar, sedangkan dia orang tidak mampu. Belum (operasi transplantasi kornea), karena masalah biaya tadi dan BPJS-nya tidak aktif,” kata dia. “Dia harus berobat ke Cipto (RSCM), yang saya dengar hari ini dia harus ke Cipto. Karena kalau tidak, matanya yang putih-putihnya (infeksi, red) akan semakin membesar,” tambahnya.

Terkait permasalahan ini, Didi mendesak pemerintah segera ambil langkah komprehensif terkait permasalahan abu batu bara di Marunda. Selain itu, terkait ulkus kornea yang diderita para korban, kata Didi, seharusnya negara mengambil alih. “Kita harus selesaikan secara komprehensif, bukan hanya LH datang ke sana, tapi kesehatan, psikologi diabaikan. Artinya, bahwa penyelesaian secara komprehensif itu nggak perlu menunggu sumbangan dari KCN, negara aja urus. Biar nanti KCN kami yang action,” pungkasnya.

Massa dari Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM) gagal bertemu Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menyampaikan suara terkait polusi debu batu bara. Warga kemudian bergerak ke kawasan Patung Kuda. “Kita pastikan Pak Anies Baswedan lagi tuli, kita pastikan Bapak Anies Baswedan lagi tidur. Mudah-mudahan setelah ini telinga Bapak cepat sembuh Pak Anies,” kata salah satu orator di atas mobil komando, Senin (28/3/2022).

Ketua F-MRM Didi Suwandi yang mewakili massa aksi menyatakan mosi tidak percaya terhadap Gubernur DKI Jakarta. “Saya ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda menyatakan mosi tidak percaya dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mari kita bergerak, kita akan menuju Istana Merdeka. Kita nyatakan hari ini bukan hari terakhir kita menggeruduk Balai Kota,” ucapnya.

Massa aksi tertahan di kawasan Patung Kuda tepatnya di depan PT Indosat. Lalu lintas menuju Jalan Medan Merdeka Barat ditutup. Di bawah JPO tampak kawat berduri sudah terpasang. Hernias salah satu orator meminta KSOP dicopot. Dia juga meminta Presiden Jokowi turun tangan. “Jika nanti akan ada ketemu dengan Kemenhub, kita tidak perlu. Karena ini hanya akal-akalan mereka, karena setelah itu akan ada bahasa akan begini akan begitu.”

“Biar telinga Pak Jokowi bisa mendengarkan kita, tolong semua jangan ada yang menemui Kemenhub. Tuntutan kita sudah, copot itu KSOP. Sampai sekarang tidak ada realisasi, malah kita diadu domba. Kalau bisa Pak Jokowi, copot itu Kemenhubnya, karena dia tidak bisa memerintahkan bawahannya,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Karya Cipta Nusantara (KCN) mendesak ada investigasi lanjutan terkait polusi abu batu bara di Marunda, Jakarta Utara. Sebab, PT KCN mengklaim terdapat 8 aktivitas pelabuhan di sekitar kawasan Marunda. “Dinamika terkait isu pencemaran debu batu bara yang berdampak kepada warga Marunda perlu investigasi lebih lanjut untuk mencari kebenaran dan fakta sesungguhnya,” kata Juru Bicara PT KCN, Maya S Tunggagini melalui keterangan tertulis, Minggu (27/3/2022).

Maya menyatakan pelabuhan-pelabuhan itu bergerak di bidang yang serupa dengan PT KCN. Delapan pelabuhan itu, kata dia, terdapat di beberapa titik sepanjang tepian Sungai Blencong maupun sekitar Marunda, Cilincing, dan Bekasi yang dikenal sebagai pelabuhan di Kawasan Marunda. “Terdapat sedikitnya 8 (delapan) pelabuhan dengan aktivitas bongkar-muat, terutama komoditas curah, seperti batu bara, pasir, dan barang curah lainnya,” jelasnya.

40 Ribu Data Rayat Yang Dikelola Oleh Pemerintah dan PNS Bocor Lagi

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (DJP) buka suara soal dugaan 40 ribu data pengguna bocor dan merupakan data kredensial pengguna untuk masuk dalam situs pemerintahan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengklaim data yang dikelola DJP dalam kondisi aman dan dapat diakses sebagaimana mestinya.

“Berdasarkan investigasi kami, situs web milik DJP dipastikan aman dan dapat diakses sebagaimana biasanya,” ujar Neilmaldrin lewat keterangan tertulis, Kamis (3/3). Ia menduga kebocoran data itu berasal dari perangkat pengguna yang terinfeksi malware. Kemudian data diambil dan digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan.

Dengan demikian, DJP menyarankan agar pengguna situs web pajak.go.id dan peserta wajib pajak segera mengganti kata sandi dengan kata sandi yang lebih kuat dan aman agar tak mudah diretas. Selain itu, para wajib pajak juga disarankan untuk memasang anti virus terbaru di perangkat masing-masing agar terhindar dari infeksi malware.

“Demi keamanan kita bersama, kami mengimbau pengguna dan seluruh wajib pajak untuk segera mengganti password untuk login di situs web pajak.go.id dengan password yang lebih kuat dan kemudian menggantinya secara berkala. Selain itu, pastikan juga antivirus yang terpasang sudah paling mutakhir,” pungkas Neilmaldrin.

Sebelumnya peneliti keamanan yang dikenal DarkTracer membeberkan ratusan ribu data kredensial yang diakses lewat web di Indonesia bocor. DarkTracer membagikan laporan itu pada akun Twitternya, Januari lalu.

Data kredensial itu termasuk di antaranya Ditjen Pajak, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), situs resmi prakerja, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. DarkTracer menyebut sebanyak 40.629 pengguna di Indonesia terinfeksi Stealer, seperti Redline, Raccoon, dan Vidar. Sedangkan sebanyak 502,581 kredensial yang diakses ke domain .id bocor dan didistribusikan ke situs gelap.