Category Archives: Demokrasi

BPKP Audit Pengadaan UPS di APBD 2014


Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang mengaudit pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2014.

Kepala Perwakilan BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto mengatakan audit investigasi itu dilakukan untuk membantu kepolisian. “Kami diminta kepolisian untuk memperkuat penyelidikan mereka,” katanya saat dihubungi, Senin, 2 Maret 2015.

Polda Metro Jaya, ujar Bonny, mendapat aduan masyarakat terkait dengan pengadaan ini. Saat ini BPKP masih mengumpulkan data, dokumen kontrak, dan meminta keterangan dari pihak terkait. “Termasuk meminta keterangan perusahaan-perusahaan yang terlibat kontrak,” tuturnya.

Bonny belum tahu kapan audit ini akan rampung. Menurut dia, BPKP tak menargetkan waktu khusus untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut. Jika ditemui kerugian negara, BPKP akan menyerahkannya kepada kepolisian untuk ditangani lebih lanjut.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduga ada penggelembungan APBD 2014, salah satunya adalah pengadaan alat UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.

Ahok juga menduga ada dana siluman dalam APBD 2015. Dia menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman dalam APBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.

Bonny mengatakan lembaganya sudah mendapatkan surat terkait dengan APBD 2015. Menurut dia, Sekretaris Daerah DKI meminta BPKP untuk mengevaluasinya. Namun permintaan itu belum dipenuhi karena APBD belum disahkan. “Diketuk saja belum,” katanya.

Ini Profil 3 Pimpinan Baru KPK Pengganti Abraham Samad


Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pemberhentian dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebagai gantinya, Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden soal pengangkatan tiga anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi. Siapakah mereka?

1. Taufiequrachman Ruki.
Ia adalah mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pertama. Dia menjabat sejak 2003 – 2007. Dia juga pernah menjadi anggota DPR RI:

1992-1997: Komisi III
1997-1999: Komisi VII, anggota MPR RI, dan anggota tim asistensi BP-MPR RI
1999-2000: wakil ketua fraksi TNI Polri (Korbid Kesra)
1999-2001: Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
2000-2001: Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII. Ia juga Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI.

Dia juga adalah mantan polisi dengan masa jabatan sebagai berikut:
1974-1975: Kapolsek Kelari Polres Karawang
1975-1979: Kepala subseksi Kejahatan Poltabes Bandung
1979-1981: Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja
1981-1982: Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang
1982-1984: Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan
1984-1985: Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri
1985-1986: Perwira Staf Pusat Komando
1986-1987: Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
1987-1989: Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
1989-1991: Kepala Kepolisian Resort Cianjur
1991- 1992: Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya
1992: Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar
1992-1997: Kepala Kepolisian Wilayah Malang.

2. Indriyanto Seno Adji.
2004: dikukuhkan sebagai Guru besar hukum pidana oleh Universitas Krisna Dwipayana. Saat ini menjabat sebagai guru besar hukum pidana Universitas Indonesia.

3. Johan Budi Sapto Prabowo.
1998-2003: Wartawan Tempo
2003-2006: Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
2006: Juru bicara KPK
2008-2009: Direktur Pendidikan dan Pelayanan masyarakat KPK sekaligus Juru Bicara KPK
2009-2014: Kepala Biro Humas KPK
2014-2015: Deputi Pencegahan KPK
2015: Pimpinan sementara KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad tidak bisa menerima penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Samad membantah memalsukan dokumen. “Dalam hati kecil saya, saya sama sekali tak bisa terima apa yang dituduhkan kepada saya,” kata Samad saat konferensi pers di kantornya, 17 Februari 2015.

Samad mengatakan alamat rumahnya adalah Jalan Mapala Blok E 29 Nomor 30, RT 004 RW 005, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, yang ditempati sejak 1999. Alamat itu, menurut Samad, berbeda dengan dokumen yang ditunjukkan polisi mengenai seorang wanita bernama Feriyani Lim. “Kartu Keluarga yang dimaksud adalah alamat sebuah ruko. Berdasarkan itu saya sampaikan sampai detik ini saya belum mengerti,” ujar Samad. Abraham Samad dijadikan tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan atas kasus pemalsuan surat. Feriyani Lim sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang sama.

Surat panggilan untuk Samad mencantumkan pasal-pasal sangkaannya. Di antaranya, “Dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) subs Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.” “Atau Pasal 93 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013,” demikian tercantum di surat panggilan itu.

Juru Bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Endi Sutendi mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad untuk diperiksa Jumat mendatang. Abraham ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

“Kita sudah layangkan surat panggilan kepada tersangka, Selasa,” ujar Endi, Rabu, 18 Februari 2015. Menurut Endi, Polda Sulawesi Selatan dan Barat telah menyiapkan tim pemeriksa yang berjumlah tiga orang, dari total penyidik keseluruhan yang menangani kasus tersebut sekitar 8 orang. Endi juga telah menyiapkan tempat pemeriksaan untuk Abraham Samad. Endi mengatakan Polda hanya menangani kasus sebagai terlapor yakni tersangka Feriyani Lim. Sedangkan untuk terlapor Abraham Samad dan Sukriansyah Latief ditangani Badan Reserse Kriminal Polri.

Dalam kasus Feriyani, kata Endi, hingga kini penyidik sudah memeriksa 23 orang yang dijadikan saksi terkait kasus pemalsuan dokumen kependudukan. “Jadi, kami tidak tahu, apakah Sukriansyah sudah diperiksa atau belum. Karena kami hanya menangani kasus Feriyani Lim saja,” tutur Mantan Kepala Kepolisian Resor Enrekang ini. Endi juga menegaskan bahwa saksi- saksi yang telah menjalani pemeriksaan mengetahui, mendengar dan menyaksikan peristiwa tersebut.

Pada Selasa lalu, Polda Sulawesi Selatan dan Barat mengumumkan penetapan tersangka Abraham Samad dalam kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan. Akibat kasus tersebut, Abraham Samad terancam hukuman penjara maksimal delapan tahun. Kasus ini dilaporkan Ketua Lembaga Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri beberapa waktu lalu. Selanjutnya, kasus ini dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat per 29 Januari 2015. Berselang empat hari kemudian, polisi menetapkan Feriyani sebagai tersangka.

Presiden Jokowi Batal Melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan Sebagai Kapolri


Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengaku tak senang dengan keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI. “Kami kecewa sudah,” ujar Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan,” Rabu, 18 Februari 2015.

Menurut Trimedya partainya sempat senang saat mendengar keputusan Jokowi yang akan menghormati proses hukum terkait status Budi Gunawan. Kenyataannya setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jokowi tetap tak melantik Budi.

Trimedya juga menyayangkan sikap Jokowi bertentangan dengan aspirasi yang berkembang di partai. Padahal Jokowi merupakan kader aktif PDIP. “Kami menyayangkan sikap ini. Katanya Presiden hormati hukum,” kata Trimedya lagi. Presiden Joko Widodo mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri. Otomatis itu membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi mengatakan pencalonan Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan di masyarakat.

Menurut Jokowi, untuk menciptakan ketenangan dan kebutuhan Kepolisian untuk segera dipimpin Kapolri definitif maka istana mengusulkan calon baru. “Kami usulkan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai penggantinya,” kata Jokowi di Istana Medeka. Usai putusan praperadilan yang mememangkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, pelantikannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia makin mengemuka. Apa saja bahaya besar bila Presiden Joko Widodo bersikeras melantik polisi yang diduga memiliki rekening gendut ini?

1. Tafsiran hukum makin sembarangan.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto menyatakan masyarakat akan resah dan mempertanyakan keputusan Jokowi bila Budi tetap dilantik. “Penegakan hukum akan dipertanyakan,” kata Satya yang dihubungi pada Selasa, 17 Februari 2015. Selain itu, Satya menilai penafsiran hukum oleh masyarakat akan makin sembarangan. Sebelumnya, Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi mengambil keputusan memenangkan Budi tanpa merinci landasan hukum yang digunakannya. Sarpin juga menyebut Budi yang menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri itu tidak tergolong penyelenggara negara atau pun penegak hukum.

2. Perseteruan terus-menerus antara KPK dan Polri.
Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi, berujar konflik antara KPK dan Polri tak akan ada habisnya bila Budi jadi dilantik. KPK, kata Kristiadi, dapat memperbaiki surat penyidikan dan terus memperkarakan kasus Budi. “Sementara itu, Budi yang telah menjabat Kapolri akan menggunakan kekuasannya untuk terus melawan KPK,” ucap Kristiadi. Perseteruan ini, kata Kristiadi, tidak akan berakhir hingga Jokowi mengambil sikap tegas. Kristiadi menilai Jokowi saat ini terlihat lemah karena tidak memiliki kekuatan politik yang menyokongnya. “Jokowi berdiri di kaki sendiri,” kata dia.

3. Pembusukan lembaga hukum.
Bahaya terakhir jika Budi tetap dilantik sebagai Kapolri menurut Kristiadi adalah potensi membusuknya internal lembaga hukum di Indonesia. Lembaga hukum seperti kepolisian yang harusnya melayani masyarakat nantinya justru sibuk bertarung untuk melanggengkan kekuasaan. Kristiadi mengkhawatirkan lembaga hukum akan dimanipulasi oleh oknum tertentu. “Penegakan hukum akan kacau balau,” ujarnya lagi.

Budi Gunawan dan PDI Perjuangan melobi partai penentang pemerintah agar dia disetujui menjadi Kepala Polri. Aburizal Bakrie mendapat dana ganti rugi Lapindo. Adalah Hatta Rajasa. Ia menduga kedatangan Pramono Anung pada akhir tahun lalu untuk membicarakan kisruh berkepanjangan dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bergabung bersama koalisi non-pemerintah, yang sebelumnya mencalonkan dirinya menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto pada pemilihan pertengahan tahun lalu.

Pramono ditunjuk petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjalankan lobi ke partai lain guna menyelesaikan kisruh di Senayan. Namun Hatta kaget ketika Pramono muncul di rumahnya di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, bersama orang lain yang merupakan jenderal polisi aktif. “Masih ingat dengan Pak Budi Gunawan?” kata Hatta menirukan Pramono saat menceritakan ulang pertemuan itu pada Kamis, 23 Januari 2015.

Hatta tak asing dengan pria 55 tahun berkumis baplang itu. Ketika ia menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada 2001-2004, Komisaris Jenderal Budi Gunawan merupakan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, meski sudah lama kenal, ia mengaku tak pernah berinteraksi dengan Budi. “Wong, dia ajudan presiden,” ujarnya.

Obrolan dengan Pramono dimulai dengan kisruh perebutan ketua komisi di DPR antara partai yang sekubu dengan PAN dan kubu pemerintah pimpinan PDI Perjuangan. Pramono mengajak partai Hatta mendukung pemerintah. Menurut Hatta, Budi lebih banyak diam.

Pertemuan dengan Hatta Rajasa dan elite partai lain merupakan cara PDI Perjuangan memuluskan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo kemudian mengajukannya ke DPR, 15 Januari lalu, sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Sutarman, yang sebenarnya baru pensiunan Oktober nanti. Sehari setelah pengajuan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi perkara suap dan gratifikasi.

PDI Perjuangan juga mengutus Ketua Fraksi Olly Dondokambey guna melobi partai-partai anggota koalisi non-pemerintah. Gerilya dilakukan sejak Desember 2014. Pramono dan Olly wira-wiri membawa Budi Gunawan menemui para bos partai “oposisi” itu.

Akhir tahun lalu, Olly bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Aburizal, Olly mengutarakan niat Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sepekan sebelum uji kelayakan, Olly kembali bertemu dengan Aburizal untuk memastikan dukungan Golkar. “Ya, kami akan mendukung apa pun keputusan Presiden,” kata Aburizal seperti ditirukan seorang petinggi Golkar.

Dukungan Golkar menuntut syarat. Seorang politikus partai beringin yang mengetahui pertemuan itu menuturkan bahwa Aburizal meminta bantuan pemerintah menalangi pembelian lahan warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo. Grup Bakrie tak cukup punya dana segar untuk membayar tunggakan Rp 781 miliar pembelian lahan. Dana talangan inilah yang diinginkan Aburizal.

Pada 13 Januari lalu, Aburizal menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Aburizal memberi masukan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Rabu pekan lalu, Aburizal lagi-lagi bertandang ke Istana Kepresidenan. Kali ini tujuannya adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Topik pembahasannya kembali masalah anggaran perubahan. Dia meminta anggaran perubahan tak hanya digunakan untuk infrastruktur. “Pemerataan juga penting,” ujarnya.

Pertemuan itu membuahkan hasil. Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengajukan dana talangan pembayaran lahan Lapindo senilai Rp 781,7 miliar. Skemanya adalah utang-piutang antara pemerintah dan PT Minarak dengan jaminan aset senilai Rp 3,01 triliun. “Beberapa kali kami bahas di rapat kabinet dan disetujui Presiden,” kata Bambang. Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, membantah kabar bahwa Aburizal membarter urusan Budi Gunawan agar pemerintah menalangi pembayaran ganti rugi lahan Lapindo. “Kalau keluarga Bakrie belum ada dana, itu fakta,” ujarnya.

Di luar urusan Lapindo, permintaan Aburizal adalah pemerintah membereskan dualisme kepemimpinan di partainya. Golkar pecah menyusul kisruh dukungan dalam pemilihan presiden. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengambil jalan tengah, yakni kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah Nasional Golkar di Riau pada 2009 di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Menurut Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, dalam pertemuan dengan Olly, Aburizal meminta Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan ke Presiden agar ucapan lisan Yasonna dituangkan dalam keputusan formal. “Tapi ini bukan barter dukungan untuk pencalonan Budi Gunawan,” kata Bambang. Juru lobi PDI Perjuangan juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar mendukung Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Hanya, kata politikus Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, Prabowo tak menjawab tegas dukungan partainya kepada calon PDI Perjuangan itu. “Saya serahkan kepada fraksi,” ujarnya menirukan ucapan Prabowo.

Pramono membenarkan kabar bahwa ia mengajak Budi Gunawan menemui bos partai politik koalisi penentang pemerintah di DPR. “Semua calon Kepala Polri melakukan itu,” katanya. Namun ia membantah anggapan bahwa gerilya politik tersebut dibarter dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti dana talangan Lapindo itu atau pengakuan pengurusan Golkar. “Saya jamin tidak ada.”

Budi Gunawan juga bergerak sendiri. Sebelum uji kelayakan dan kepatutan dua pekan lalu, secara terpisah anggota Komisi Hukum menemui Budi di Markas Besar Polri. Desmond dan Bambang Soesatyo membantah kabar bahwa anggotanya di Komisi Hukum secara resmi menemui Budi di luar forum resmi. “Kalau kami hanya bertemu di uji kelayakan,” ujar Desmond. Bambang Soesatyo mengenal Budi sejak 2005, ketika sama-sama mengambil pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional. Kawan satu angkatan mereka antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Ketika itu, Budi masih berpangkat brigadir jenderal. Bambang menilai Budi layak menjadi Kepala Polri karena berprestasi. “Terbukti menjadi yang terbaik saat pendidikan di Lemhannas,” katanya.

Budi sudah lama berjejaring dengan Komisi Hukum. Dia menjadi juru lobi Markas Besar Polri ke parlemen saat pembahasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Budi berhasil meyakinkan Dewan agar pengurusan surat tanda nomor kendaraan tetap berada di Kepolisian–awalnya hendak dipindahkan ke Kementerian Perhubungan. Seorang pemimpin Komisi Hukum bercerita, Budi juga murah hati ketika ada yang meminta bantuan. Misalnya yang berkaitan dengan mutasi jabatan di Kepolisian yang melibatkan kolega anggota Komisi Hukum. “Budi tak pernah tidak mengiyakan,” ujar politikus itu. “Mungkin memang dia dikenal baik sehingga mempengaruhi subyektivitas Komisi Hukum,” kata Razman Nasution, pengacara Budi Gunawan.

Pendekatan ala PDI Perjuangan dan Budi Gunawan terbukti moncer. Komisi Hukum, yang mayoritas diisi politikus partai penentang Presiden Jokowi, secara aklamasi menerima pencalonannya sebagai Kepala Polri. Mereka mengabaikan keputusan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi rekening gendut. Dalam rapat paripurna, hampir semua fraksi menyetujui keputusan itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Ahok Di Interpelasi DPRD


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji bakal buka-bukaan jika ia diinterpelasi oleh anggota DPRD DKI. Termasuk dengan alasannya menggunakan e-budgeting dalam penyusunan anggaran. Terlebih latar belakang penggunaan hak interpelasi itu terkait rendahnya serapan APBD DKI 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. “Tunggu interpelasi, pasti kami jawab supaya jelas. Dari awal kami sudah proses e-budgeting,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (16/2/2015).

Menurut Basuki, di dalam pembahasan APBD tahun ini, pihak eksekutif dengan legislatif tidak menemui kesepakatan. Sejak awal pengusulan anggaran, maka program sudah dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. Sementara DPRD berpendapat, sistem e-budgeting baru terlaksana setelah pengesahan APBD DKI. Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, melalui penerapan e-budgeting, oknum DPRD DKI tidak dapat lagi mengusulkan anggaran serta kegiatan “siluman”.

Terbukti dengan adanya usulan kegiatan sosialisasi visi misi gubernur senilai Rp 8,8 triliun. Pengesahan APBD pada paripurna 27 Januari 2015 lalu itu, menurut Basuki, tidak perlu ada pembahasan kembali oleh DPRD. Sementara DPRD berpikir, pihaknya perlu pembahasan APBD setelah pengesahan dan sebelum diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dari dulu saya bilang, saya enggak mau paripurna (pengesahan APBD), dia (DPRD) maksa (paripurna) kan? Paripurna itu seharusnya sudah ada sudah di-print out keluar. Kalau abis paripurna kan enggak ada pembahasan lagi, paripurna artinya apa yang kamu sudah setujui berarti sah dan diajukan ke Kemendagri. Pokoknya nanti kami buktikan saja pokok pikiran dia (diinterpelasi),” kata Basuki.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengatakan, dalam rapat pimpinan (rapim) yang diselenggarakan pukul 12.00 ini akan dihadiri oleh pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi di DPRD DKI Jakarta. Lebih lanjut, menurut Taufik, e-budgeting bukanlah proses namun hanyalah alat untuk transparansi bukan masuk dalam proses yang harusnya berjalan dalam menentukan APBD.

“E-budgeting itu setelah disahkan (APBD) baru masuk ke sistem e-budgeting, itu kan alat untuk transparansi. Bukan dalam proses (menyusun anggaran). Setelah (anggaran) disahk an oleh dewan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting,” kata Taufik. Para wakil rakyat yang berkantor di Kebon Sirih atau anggota DPRD DKI Jakarta kembali terlihat ngebul ataumerokok di dalam ruang AC. Mereka yang merokok sedang menunggu untuk mengikuti rapat pimpinan (rapim) yang membahas rencana pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014, Senin (16/2/2015).

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, anggota DPRD yang merokok mewakili beberapa pimpinan fraksi yang memang diundang dalam rapim ini. Salah satunya adalah seorang pimpinan Fraksi Demokrat-PAN yang merokok sejak masuk ke ruangan hingga pimpinan rapat tiba. Para pimpinan fraksi yang kedapatan merokok berjumlah tiga sampai empat orang. Ketika rapat sudah akan dimulai pun, para pimpinan yang sedari awal merokok tidak memperlihatkan tanda-tanda ingin mematikan rokok tersebut, tetapi tetap menikmati rokoknya sampai habis.

Hawa di dalam ruang rapat yang memakai pendingin udara atau AC itu pun akhirnya bercampur dengan bau tembakau yang menyengat. Melihat hal tersebut, tidak ada pimpinan rapat yang menegur. Baik Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, maupun kedua Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham “Lulung” Lunggana dan Mohammad Taufik, yang duduk tepat di depan pimpinan fraksi yang merokok.

Ada beberapa peraturan yang mendasari kebijakan larangan merokok bagi pejabat publik serta pegawai di lingkungan kerjanya, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2005, serta Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Kemudian, ada pula Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.

Kawasan dilarang merokok, berdasarkan peraturan tersebut, adalah kawasan fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, tempat ibadah, instansi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan angkutan umum. Berdasarkan peraturan itu, Gedung DPRD merupakan salah satu kawasan penerapan aturan larangan merokok. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan, dia tidak akan berkomunikasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan rencana impeachment (pemakzulan) Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

“Enggak (melakukan mediasi). Itu haknya Dewan. Tanya Pak Ahok,” ujar Djarot ketika ditanya mengenai upaya komunikasi dengan Dewan di Balai Kota, Senin (16/2/2015). Saat ditanya lebih lanjut oleh pewarta, Djarot langsung beranjak pergi tanpa memberikan jawaban apa pun. Mantan Wali Kota Blitar ini hanya menekankan bahwa interpelasi merupakan hak Dewan dan harus dihargai.

Sebelum menjabat sebagai wakil gubernur, Djarot pernah berjanji bakal mengedepankan komunikasi dengan pihak legislatif, DPRD DKI, dalam memimpin Ibu Kota. Menurut dia, eksekutif dan legislatif saling membutuhkan satu sama lain. Untuk dapat merealisasikan program-program unggulan DKI, harus ada koordinasi yang baik terjalin antara keduanya. “DPRD tuh mitra ya, lembaga yang harus kita jaga dan mereka (anggota DPRD) semua itu teman kita. Saya sudah kenal banyak (anggota DPRD DKI),” kata Djarot, Jumat (5/12/2014) lalu.

Menurut dia, saat itu, gubernur dan wakil gubernur DKI berperan sebagai jembatan komunikasi antara komisi DPRD dan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Semua program unggulan DKI yang akan terealisasi sebelumnya harus disetujui serta disahkan oleh DPRD terlebih dahulu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan sikap DPRD DKI yang akhirnya hanya mengajukan hak angket kepada dirinya. Padahal, lanjut dia, apabila DPRD mengajukan interpelasi (hak bertanya) terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Basuki akan terbuka menjawab pertanyaan anggota Dewan.

“Saya bilang kalau (DPRD mengajukan) hak interpelasi lebih bagus, kan. Kalau saya punya hak interpelasi, saya yang akan interpelasi DPRD sebenarnya, supaya lebih jelas,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (17/2/2015). Kendati demikian, Basuki enggan berkomentar lebih banyak perihal pengajuan hak angket ini. Dia mengaku ingin lebih fokus dalam bekerja, terutama meminimalisasi banjir Ibu Kota. “Kalau mereka enggak berani (mengajukan) hak interpelasi, gimana saya mau jawab? Saya enggak mau pusing, kerja sajalah. Banjir masih begitu banyak, pusing mikirin-nya,” kata Basuki.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jhonny Simanjuntak menyatakan, hak angket digulirkan merujuk pada sikap Basuki sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015 karena belum lengkap dan tidak memenuhi struktur serta format penyusunan anggaran.

“Berdasarkan keterangan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, ditemukan fakta bahwa tidak adanya lampiran A1, yakni ringkasan APBD, tidak ada belanja tidak langsung pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), dan format serta struktur APBD tak sesuai Pasal 47 PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Selain itu, dokumen (yang diserahkan Pemprov DKI) tersebut juga tidak ditandatangani pimpinan DPRD DKI. Artinya, dokumen anggaran tersebut diduga kuat melanggar prosedur hukum formal dan materiil,” tutur Johnny.

Hak angket terkait penyampaian Raperda APBD 2015 ke Kemendagri ini mencakup dua hal. Pertama, penerapan e-budgeting yang tak berdasarkan hukum dan cenderung menabrak peraturan yang ada. Kedua, penyampaian dokumen APBD yang berbeda dengan hasil pembahasan anggaran bersama antara Gubernur dan DPRD DKI yang diputuskan dalam rapat paripurna pengesahan Raperda APBD DKI 2015 pada 27 Januari lalu.

Hak angket yang diajukan DPRD DKI ini berbeda dengan sikap DPRD DKI beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengklaim semua fraksi sepakat untuk mengajukan hak interpelasi serta impeachment (pemakzulan) kepada Basuki. Penggunaan hak interpelasi ini untuk bertanya kepada Basuki perihal rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. Serapan anggaran tahun 2014 ialah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menegaskan, Dewan tidak berniat memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Rencana interpelasi yang sejak awal disebutkan Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik pun tidak jadi dilakukan, tetapi langsung diputuskan untuk dilaksanakan hak angket. “Kita enggak ada maksud impeachment (pemakzulan). Kita hanya mau menjalankan tugas DPRD. Enggak ada pemikiran kenapa kita enggak impeachment,” kata Jhonny di gedung DPRD DKI, Senin (16/2/2015).

Jhonny menambahkan, dengan melaksanakan hak angket, akan diketahui apakah penerapan sistem e-budgeting yang digambarkan oleh Basuki sesuai dengan hasil pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) DKI tahun 2015. Perbedaan konsep e-budgeting sendiri masih terjadi antara DPRD dan Basuki. Konsep yang diusung Basuki adalah mengalokasikan anggaran-anggaran untuk bisa dimasukkan dalam e-budgeting di awal perancangan APBD. Alasannya supaya anggaran yang sudah ditetapkan tidak bisa diutak-atik lagi, terlebih ditambahkan untuk hal yang tidak perlu.

Sedangkan versi DPRD adalah seharusnya e-budgeting diletakkan di belakang karena bisa jadi ada perubahan-perubahan anggaran yang bersifat mendesak. Hal itu dihindari Ahok karena dinilai rawan anggaran siluman. Sebelumnya, Taufik mengatakan akan menggelar rapat pimpinan (rapim) yang membahas rencana pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014.

Menurut Taufik, Basuki juga telah membohongi anggota Dewan soal proses penyerapan anggaran selama ini yang menggunakan e-budgeting. Ia menganggap e-budgeting hanya merupakan alat untuk transparansi sehingga tidak bisa dikatakan sebagai proses dari penyerapan anggaran. “Pengajuan draf (APBD) setelah disahkan oleh Dewan dan disepakati bersama, di situ baru input e-budgeting. Kalau ini dia e-budgeting jauh-jauh hari (sudah diinput). Kalau dibahas (lagi) percuma dong, enggak bisa diganti kalau ada hal-hal yang dianggap urgent. Kan dia bohongi kita,” tambah dia.

Serapan anggaran tahun 2014 yakni Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun. Veronica Tan menolak berkomentar banyak perihal rencana pemakzulan (impeachment) terhadap suaminya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ia lebih memilih untuk terus tersenyum seraya masuk ke dalam mobilnya. Veronica mengaku tidak ingin menambah persoalan yang ada menjadi lebih rumit. “Jangan diasap-asapin lagi. Asap yang ada sekarang sudah banyak, jangan dimunculkan api baru juga,” kata Veronica seraya tersenyum, di Balai Kota, Senin (16/2/2015) sore. Api yang dimaksud Veronica adalah permasalahan yang ada saat ini. Ia mengaku akan terus mendukung apa yang dilakukan oleh Ahok. “Enggak komentar, saya ikut Bapak (Basuki) saja,” ujar Veronica.

Sekadar informasi, DPRD menggelar rapat pimpinan (rapim) hari ini untuk membahas rencana interpelasi serta pemakzulan Basuki. Penggunaan hak interpelasi ini untuk bertanya kepada Basuki perihal rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target.

Serapan anggaran tahun 2014 yakni Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun. Sementara itu, pemakzulan tersebut diwacanakan karena Pemprov DKI menyerahkan APBD tanpa pembahasan DPRD kepada Kemendagri.

Ketua KPK Jadi Tersangka, Jokowi Sukses Lumpuhkan KPK ?


Kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Nursyahbani Katjasungkana, menilai, penetapan Abraham sebagai tersangka oleh kepolisian semakin melumpuhkan KPK. Ia yakin bahwa hal tersebut merupakan upaya lain untuk mengkriminalisasi KPK. Bahkan, kata dia, KPK sudah telanjur lumpuh meskipun pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri masih diperdebatkan.

“Ini bagian dari politisasi dan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. BG tidak dilantik, KPK sudah telanjur lumpuh,” ujar Nursyahbani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2/2015). Menurut Nursyahbani, saat ini perdebatan apakah Budi akan dilantik atau tidak oleh Presiden Joko Widodo tidak lagi relevan dengan KPK. Ia menilai, sejak KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, upaya pelemahan itu semakin kencang.

Terlebih lagi, hasil sidang praperadilan yang diajukan Budi dikabulkan sebagian oleh hakim Sarpin Rizaldi. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa penyidikan terhadap Budi tidak sah. “Pesan dari pengadilan lewat putusan praperadilan kemarin jelas menunjukkan seolah bahwa usaha pemberantasan korupsi dilumpuhkan juga, tidak hanya KPK. Karena ini, akan ‘banjir’ praperadilan tidak hanya tersangka korupsi, tapi seluruh tersangka akan ‘membanjiri’ pengadilan dengan praperadilan,” kata dia.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Barat menetapkan Abraham sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Dalam kasus ini, Abraham Samad disangkakan dengan Pasal 264 ayat (1) sub 266 ayat (1) jo 55, 56, atau Pasal 93 UU RI No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbarui dengan UU RI No 24 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Ia disangka melakukan dugaan pemalsuan dokumen tersebut bersama dengan Feriyani Lim. Pada pengajuan permohonan pembuatan paspor pada 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Namun, kasus pemalsuan dokumen ini dilaporkan Ketua LSM Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri pada 29 Januari 2015. Setelah menerima laporan Chairil, penyidik Mabes Polri melimpahkan kasus itu ke Polda Sulselbar. Setelah memeriksa enam orang saksi dalam waktu tiga hari, penyidik Dit Reskrimum akhirnya menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka karena merupakan pemohon pembuatan paspor.

Besarnya Gaji Lurah Yang Capai 100 Juta Per Bulan Ciptakan Kecemburuan Sosial


Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik mengomentari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan penghasilan untuk para pegawainya. Ia memaklumi hal tersebut karena besaran penghasilan tiap pegawai pemerintah daerah memang bisa berbeda besarannya tergantung raihan APBD daerah masing-masing. Namun kenaikan penghasilan fantastis itu juga disebutnya keterlaluan karena menimbulkan ketimpangan yang sangat njomplang antardaerah. “Wajar tetapi keterlaluan,” katanya, Senin malam, 2 Februari 2015.

Soengkono menganggap penghasilan lurah DKI Jakarta mencapai Rp 33,7 juta dan camat Rp 48,8 juta terlalu luar biasa jika dibandingkan, misalnya, penghasilan seorang lurah di Sumenep yang tak sampai Rp 5 juta per bulan. Penghasilan lurah Jakarta, kata dia, menyamai penghasilan Bupati Sumenep. “Kami iri, inginnya bisa sama kalau mampu sesuai APBD-nya,” katanya. Ia mengakui besaran APBD Sumenep tidak sebanding dengan APBD DKI Jakarta. APBN Kabupaten Sumenep tahun ini hanya sebesar Rp 2 triliun sementara DKI Jakarta lebih Rp 73 triliun.

Soengkono berharap pemerintah pusat mau ikut memikirkan cara bagaimana menaikkan penghasilan pegawai pemerintah di daerah. Kecilnya penghasilan pegawai daerah dibandingkan DKI Jakarta dikhawatirkan Soengkono akan menimbulkan gejolak. “Para lurah se-Indonesia bisa saja berunjuk rasa,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Ahok menaikkan tunjangan kinerja daerah pegawai pemerintahan. Seorang lurah bisa mendapatkan gaji dan tunjangan Rp 33,7 juta per bulan dan camat Rp 48,8 juta per bulan. Angka ini tergolong yang tertinggi di seluruh Indonesia. Ahok mengklaim penerapan TKD bukan pemborosan. Sebab, tunjangan itu sebelumnya merupakan anggaran honorarium pekerjaan teknis dan proyek kegiatan. Nilai honorarium itu bisa mencapai 40 persen APBD DKI. “Sekarang kami potong semua honor itu menjadi TKD. Jika kinerja tercapai pengeluaran belanja pegawai dari APBD hanya 24 persen,” kata Ahok.

Jangan Salahkan Jokowi Dalam Kemelut KPK vs Polri


Presiden Jokowi panen kritik karena sikapnya dinilai kurang tegas dalam menyikapi kemelut KPK vs Polri. Eks Kepala BIN Hendropriyono pun membela Jokowi. “Dalam kasus KPK-Polri, jangan sekali-kali menyalahkan Jokowi, karena dia adalah pilihan rakyat jelata selama ini yang terbaik sebagai Presiden RI. Dia sudah melangkah dengan tepat dan cepat, namun tentu saja tidak bisa seperti yang diinginkan oleh para demagog,” kata Hendro dalam pesan singkatnya, Sabtu (24/1/2015).

Profesor ilmu intelijen ini mengatakan, sebagai Kepala Negara, selain punya kewenangan, Jokowi juga punya tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa ini. Menurut Hendro, langkah Jokowi dengan mengambil posisi tengah di konflik KPK-Polri sudah benar, untuk menjaga kondisi politik tetap stabil. Sebab, dia menambahkan, tak bisa dipungkiri konflik tersebut tak lepas dari banyak kepentingan politik. “Dia bersama Wapres sudah bertemu dengan para Ketua Parpol. Jika domain politik goncang, hukum tidak mungkin bisa ditegakkan oleh siapapun yang jadi Presiden. Setelah itu dia berkonsultasi dengan para aparat penegak hukum, untuk melangkah di domain hukum,” papar Hendro.

“Dengan demikian Jokowi sebagai kepala negara sudah bertindak arif, dengan menghargai semua institusi penegak hukum dengan kewenangan masing-masing, sambil mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dengan alasan dan pertimbangan hukum, tidak ada kepentingan non hukum dan dia melarang dengan keras perbuatan abuse of power,” imbuhnya.

Hendro memberi contoh saat penegakan hukum di Indonesia melempem karena ketidakstabilan politik.‎ “Kasus penculikan Sukarno-Hatta, kasus Supriyadi, kasus Oerip Soemohardjo dan lain-lain. Tapi setelah politik kita tertata, baru kita bisa menegakkan hukum seperti kasus Jungslager, Ruslan dan lain-lain. Jokowi sudah melaksanakan VELOX (cepat) et EXACTUS (tepat),” ujar purnawirawan jenderal bintang empat ini.

Hendro juga menepis ‎anggapan Jokowi takut kepada Megawati. Jokowi, menurut Hendro, tak ragu untuk berbeda pendapat dengan Mega. Salah satunya soal pemilihan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang menurut Hendro, berlawanan dengan dengan parpol-parpol pendukung Jokowi.

Selain tak ragu berbeda pendapat dengan Mega, Hendro juga menyebut Jokowi tak ragu melawan arus untuk hal-hal yang diyakininya tepat. “Jokowi tetap kokoh menempatkan Budi Gunawan sebagai Kapolri (hanya menunda waktunya saja, karena dia sedang membereskan tataran politik). Ini jelas merupakan bukti dia gagah berani melawan arus opini publik, yang dimotori oleh para elite LSM-LSM liberal,” ulasnya.

Masuk ke polemik pelantikan Kapolri, Hendro tetap mendukung Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan. Dia yakin proses hukum terhadap Komjen Budi akan tetap bisa berjalan meski mantan ajudan Megawati itu telah naik pangkat jadi Kapolri. “Bangsa Indonesia patut bersyukur punya Panglima Tertinggi, Kepala Negara yang bijak dan berani. Budi Gunawan bisa dilantik, tapi hukum tetap harus jalan. Sudah terbukti kan bahwa ada ex Kapolri kita yang masuk penjara. Kalau Anda takut dia sebagai Kapolri nanti menghilangkan barang bukti, emangnya Anda yakin sekarang belum hilang?,” tuturnya.

“Jadi Kapolri itu kan paling lama cuma 2 tahun, habis itu dia rakyat biasa. Kenapa takut menghukum? Saya kira para demagog, pengamat, demonstran bayaran dan lain-lain yang menebar kebencian, permusuhan, selalu menyalahkan tanpa punya jalan keluar yang sejatinya hanya anti kemapanan, harus dijebloskan ke penjara!” pungkas Hendro.