Category Archives: Demokrasi

Ahok Batasi Hak Penyampaikan Pendapat Warga Jakarta Hanya Di 3 Tempat Saja


Lokasi demo di Jakarta kini telah ditentukan. Hanya ada tiga tempat yang bisa digunakan untuk melakukan demo. Tiga lokasi itu adalah di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hal itu tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Peraturan itu dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan disahkan pada 28 Oktober 2015 lalu. “Pergub ini mengatur lokasi dan waktu aksi unjuk rasa,” kata Kepala Biro Umum Sri Rahayu, di Balai Kota, Kamis (29/10/2015). Sementara itu, waktu untuk unjuk rasa ditetapkan pada pukul 06.00-18.00. Para penegak hukum dapat menindak tegas para demonstran yang melanggar peraturan tersebut.

“Walau begitu, peraturan tersebut masih menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, dan menjunjung demokrasi,” kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kepala Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono menjelaskan, para demonstran tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, serta menekan orang lain atau pemerintah. Kemudian, demonstran tidak boleh mengganggu kesehatan dengan membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel (DB).

Selain itu, aksi unjuk rasa tidak boleh mengganggu perekonomian serta keamanan negara. Atas dasar itulah, sejak awal Januari 2015, Gubernur Basuki meminta agar aksi unjuk rasa berpedoman pada program Lima Tertib yang dicanangkan Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. “Sebenarnya peraturan aksi demontrasi sudah ada. Pergub ini cuma menentukan lokasi agar lebih tertib dan tidak menggangu hak asasi orang lain,” kata Ratiyono.

Di dalam aturan itu juga diatur tentang mediasi. Pemerintah bisa bertemu dengan perwakilan demonstran. Salah satu contohnya, aksi unjuk rasa mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP). Sebagai fasilitator, Bakesbangpol DKI akan meminta gubernur ataupun perwakilan Dewan Pengupahan menemui perwakilan demonstran. Adapun perwakilan demonstran yang dapat menemui perwakilan pemerintah (termasuk kementerian) dibatasi hingga lima orang. Sebelum unjuk rasa, koordinator aksi harus meminta izin ke kepolisian, dan polisi akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI.

Kalau aksi unjuk rasa ditujukan ke Istana atau Balai Kota, aksi diarahkan ke Monas. Kalau aksi untuk DPR atau kementerian, maka para pendemo diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI. “Nanti kami yang memfasilitasi perwakilan demonstran untuk bertemu dengan pihak berwenang,” kata Ratiyono.

Kronologi Penggrebekan Arzetti Bilbina dan Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya Di Kamar Hotel


Denpom TNI AD di Malang saat ini tengah menyelidiki pertemuan antara anggota DPR Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di hotel. TNI berjanji tidak akan menutup-nutupi penanganan kasus ini. “TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Meski demikian, TNI disebut Tatang juga akan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kasus ini juga menurutnya akan ditangani secara serius sampai tuntas, termasuk kebenaran sedang apa Arzetti dan Rizeki berada di dalam kamar hotel. “Kita sedang dalami, Denpom sedang lakukan penyidikan dan penyelidikan untuk memastikan sedang apa terkait urusan apa mereka di dalam situ (kamar hotel),” kata Tatang. “Semua akan dikumpulkan info. Kalau memang cukup bukti tentu kita akan lanjutkan proses hukum selanjutnya,” sambungnya.

Pihak TNI tidak ingin buru-buru menyebutkan alasan keberadaan Arzetti dan Rizeki di hotel. Dikatakan Kapuspen, semua harus menunggu hasil penyelidikan. “Langkah awalnya pasti diperiksa dulu. Meriksa kan tidak mungkin dua hari selesai kan. Makanya kita tidak menyampaikan itu perselingkuhan. Artinya perselingkuhan harus dibuktikan dulu. Yang jelas ada laporan ada yang melaporkan ada laporan kan, laporan masuk, diperiksa (ternyata) ada,” jelas Tatang.

Jika memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka penyidik dari Denpom akan menyerahkan kasus ini kepada pihak Otditur militer yang kemudian akan melimpahkannya kepada pengadilan militer. Sayangnya Kapuspen belum bisa menyebut siapa pihak yang melaporkan mengenai keberadaan keduanya di dalam kamar hotel. TNI juga tak bisa memproses atau memeriksa Arzetti karena bukan kewenangannya.

“Itu urusaan luar, kami hanya urus yang dalam (anggota TNI), kita nggak punya kewenangan. Kalau TNI ada indikasi pelanggaran kewajiban TNI melakukan penyidikan dan penyelidikan,” tutur Tatang.Kapuspen berjanji untuk memberikan informasi mengenai hasil penyelidikan ini secara transparan. Jika pun Letkol Rizeki terbukti bersalah, ancaman sanksi juga sudah menantinya. “Kalau ada perkembangan pasti nanti kami infokan. Kita kawal dan tunggu hasil penyelidikannya. Insya Allah seandainya sudah diperoleh hasil penyelidikannya kita akan sampaikan secara transparan ke publik,” Tatang berjanji.

Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga meminta TNI mengumumkan hasil investigasi penggerebekan terhadap Arzetti dan Letkol Rizeki. MKD mengaku akan berkoordinasi dengan Denpom TNI AD dalam mengawal kasus ini. “Dalam rangka keterbukaan informasi publik, daripada bias, silakan disampaikan saja. Kalau itu sudah ada, MKD akan mengambil sikap,” tukas anggota MKD DPR Sarifuddin Sudding

Gara-gara tepergok berduaan dengan Arzetti Bilbina di kamar hotel, Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diproses Denpom. Pengakuan keduanya cukup menarik, ada yang sama namun ada pula yang berbeda. Saat dikonfirmasi media, keduanya membantah ada hubungan spesial. Keduanya mengaku pertemuan itu membahas persoalan rakyat, benarkah? Simak pengakuan keduanya:

1. Sama-sama bantah selingkuh
Gara-gara digerebek saat berduaan dengan Dandim Sidoarjo, Arzetti yang juga anggota Komisi VIII DPR ini terancam ditindak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun Arzetti mengaku tak takut dan tetap tenang karena dirinya meyakini tak ada yang salah dalam pertemuan itu. Arzetti menegaskan tak ada hubungan spesial antara dirinya dengan Pak Dandim Sidoarjo. “Masya Allah. Nggaklah, kalau perselingkuhan kenapa ada suamiku. Nggak ada perselingkuhan sama sekali…kalau perselingkuhan jangan ada suamiku dong,” katanya. Sama dengan Arzetti, Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya juga menegaskan tak ada hubungan khusus antara dirinya dengan Arzetti Bilbina. “Tidak ada hubungan apa-apa, saya dan Mbak Arzetti itu hanya teman biasa,” aku Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10/2015).

2. Mengaku membahas program dapil
Arzetti mengaku dirinya bertemu khusus dengan Dandim Sidoarjo membahas program daerah pemilihan (dapil). Arzetti yang merupakan anggota DPR dari dapil Sidoarjo-Surabaya (Jatim 1) mengaku banyak dibantu oleh FKPPI dalam realisasi programnya. “Artinya sebetulnya program kita untuk dapil harus ada yang baik, bahwa aku butuh orang yang punya komitmen. FKPPI itu bantu total, cuma di situ aja,” ujarnya mengungkap isi pertemuan dirinya dengan Dandim Sidoarjo yang kemudian menjadi isu miring itu.

Sama dengan Arzetti, Rizeki juga mengaku pertemuan di kamar 18 Hotel Arjuna di Malang itu membahas rencana program. Rizeki mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang, dan 3 panti asuhan di Malang. Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut. Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok. “Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes),” jelas Rizeki.

3. Berbeda soal lokasi pertemuan dan kemunculan suami Arzetti
Arzetti menegaskan bahwa di kamar 18 tempat pertemuan itu berlangsung tidak hanya ada dirinya dan Dandim Sidoarjo. Mungkin untuk menepis isu miring, dia menyebut banyak orang ikut dalam pertemuan itu. Arzetti juga menampik pertemuan dilakukan di dalam kamar. “Ada Mas Didiet di sebelah saya, banyak orang kok, Mas. Jadi di depan kamar itu kan ada kursi ya kita ngobrol di situ,” kata Arzetti. Menurut pengakuan Rizeki, pertemuan tersebut digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10/2015) pada pukul 14.00 WIB. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Tak lama kemudian, anggota Denpom berpakaian preman datang dan ‘menginterogasi’.

“Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzeti (Didiet),” ungkap Rizeki. Sampai saat ini TNI akan dan tengah memproses kejadian ini. Saat dikonfirmasi, Kadispen TNI AD Brigjen Sabhar Fadhilah mengatakan, Rizeki dan Arzetti diamankan karena berduaan di dalam hotel. Saat itu, Rizeki berseragam dinas. Sejauh ini belum ada bukti yang mengarah pada perselingkuhan. Sementara itu terkait Arzetti, Mahkamah Kehormatan Dewan sedang melakukan telaah terkait peristiwa ini.

Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indrawijaya dan Anggota DPR Arzetti Bilbina digerebek saat berada di hotel. Penangkapan pun berawal dari laporan kepada pihak TNI. “Kejadian yang melibatkan Dandim Sidoarjo Letkol Kav RIW dan saudari AB yang terjadi di Malang sampai saat ini Denpom TNI AD malang masih melakukan penyelidikan secara mendalam kepada Letkol Kav RIW,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Adapun kronologi penggerebekan Arzetti dengan Letkol Rizeki dijelaskan Mayjen Tatang sebagai berikut:

Minggu (25/10) Pukul 13.00 WIB
Denpom Divisi 2 Kostrad mendapat laporan tentang keberadaan anggota TNI bersama seorang wanita di Hotel Arjuna, Lawang, Malang. Tidak disebutkan siapa pelapornya. Pelaporan disampaikan ke Denpom Divisi 2 Kostrad karena kedudukannya yang dekat dengan lokasi hotel tersebut.

Pukul 14.00 WIB
Kemudian anggota Denpom 2 Divisi I Kostrad mendapati seorang Perwira TNI AD yakni Dandim Sidoarja Letkol Kav Rizeki sedang bersama seorang wanita yang diketahui bernama AB (Arzeti Bilbina). Setelah melakukan penggerebekan, Denpom Divisi 2 Kostrad lalu melimpahkan penemuan kepada Denpom wilayah dalam hal ini adalah Denpom Malang. Perkara dilimpahkan ke Denpom Malang mengingat Denpim Divisi 2 Kistrad tidak bisa melakukan proses penyelidikan lanjutan. Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki selanjutnya diperiksa di Denpom Malang

Meski begitu, Tatang belum menjelaskan siapa sebenarnya yang melaporkan pertemuan Arzetti dengan Rizeki. Namun ia tidak menutup kemungkinan, ada alasan lain di balik pertemuan keduanya. “Makanya kita tidak menyampaikan itu perselingkuhan. Artinya perselingkuhan harus dibuktikan dulu. Yang jelas ada laporan ada yang melaporkan ada laporan kan, laporan masuk, diperiksa ada,” tuturnya. Jika pemeriksaan telah usai, kata Tatang, maka pihak penyidik dari Denpom Malang akan melimpahkan kasus ini kepada otditur militer. Kemudian akhirnya kasus pun akan dibawa hingga mahkamah militer. “Langkah awalnya pasti diperiksa dulu. Meriksa kan tidak mungkin dua hari selesai kan. Lalu kalau sudah dibawa ke otmil baru dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Tatang.

Mengenai sanksi yang akan diterima Rizeki, menurut Tatang masih harus menunggu keputusan pengadilan. Jika terbukti bersalah, maka hukuman akan dilihat sejauh mana pelanggaran dilakukan. Namun jika tidak terbukti bersalah, maka nantinya akan ada pemutihan untuk membersihkan nama Letkol Rizeki. “Sanksi yang diberikan tergantung tingkat kesalahannya, yang jelas hukuman terhadap seorang oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih berat. Dari sanksi kurungan atau penahanan, sanksi administratif berupa penundaan jabatan atau pangkat, bahkan hukuman tambahan berupa pemecatan,” tutup Tatang.

Tepergok berduaan dengan Arzetti Bilbina di kamar hotel, Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diproses Denpom. Keduanya menampik adanya hubungan asmara. Namun cerita sebenarnya tentang pertemuan itu sama misteriusnya dengan si pelapor yang berujung penggerebekan. Menurut pengakuan Rizeki, pertemuan tersebut digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10/2015) pada pukul 14.00 WIB. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Rizeki menuturkan pertemuan itu di kamar 18 Hotel Arjuna di Malang itu membahas rencana program untuk pondok pesantren.

Rizeki mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang, dan 3 panti asuhan di Malang. Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut. Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok. “Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes),” kata Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10). Saat pertemuan tengah berlangsung, serombongan anggota Denpom berpakaian preman tiba-tiba datang dan ‘menginterogasi’. Tak lama kemudian suami Arzetti yang bernama Didiet muncul.

“Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzeti (Didiet),” ungkap Rizeki. Sampai saat ini Rizeki maupun Arzetti tidak tahu siapa yang melaporkan pertemuan itu. “Nggak tahu saya, Mas,” kata Arzetti saat dikonfirmasi terpisah. Sementara itu Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015), juga tak mau terbuka soal pelapor pertemuan Arzetti dan Rizeki di kamar hotel itu. Apakah pelapornya suami Arzetti? “Ya mungkin saja, kita kan baru bisa bertindak kalau ada laporan. Sebenarnya mungkin karena suaminya yang tahu itu,” jawabnya.

Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indrawijaya diamankan saat berada di hotel bersama Anggota DPR Arzetti Bilbina. Berbagai ancaman sanksi kini mengarah ke Letkol Rizeki. “Kejadian yang melibatkan Dandim Sidoarjo Letkol Kav RIW dan saudari AB yang terjadi di Malang, sampai saat ini Denpom TNI AD Malang masih melakukan penyelidikan secara mendalam kepada Letkol Kav RIV,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Meski begitu Tatang belum bisa memastikan apakah Letkol Rizeki melakukan pelanggaran atau bertindak lalai. TNI sendiri menurut Tatang menerapkan asap praduga tak bersalah dalam menangani kasus ini. “Tetapi masalah ini akan ditangani serius sampai tuntas. TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Tatang. Akibat kejadian ini, sejumlah ancaman kini mendera Letkol Rizeki. Jika terbukti melanggar, sanksi yang akan diberikan kepada Rizeki pun disebut Tatang tergantung dari tingkat kesalahannya.

“Yang jelas hukuman terhadap seorang oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih berat, dari sanksi kurungan atau penahanan, sanksi administratif sampai hukuman tambahan bahkan berupa tindakan pemecatan,” jelasnya. “Kita kawal dan tunggu hasil penyelidikannya, Insya Allah seandainya sudah diperoleh hasil penyelidikannya kita akan sampaikan secara transparan ke publik,” lanjut Tatang. Kapuspen pun lantas menjelaskan kronologis penggerebekan Letkol Rizeki dan Arzetti dari versi TNI. Menurut Tatang, peristiwa berawal dari laporan tentang keberadaan anggota TNI bersama wanita yang berada di Hotel Arjuna, Lawang, Malang.

“Pelaporan tersebut disampaikan kepada Denpom Divisi 2 Kostrad karena kedudukannya dekat dengan lokasi hotel tersebut. Setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Denpom-2 Divisi I Kostrad pada Minggu (25/10) pukul 14.00 WIB didapati seorang perwira TNI AD bersama seorang wanita yang diketahui bernama AB,” jelas Tatang yang tidak memberi informasi mengenai identitas pelapor.

Denpom Divisi 2 Kostrad lantas melimpahkan hasil temuan kepada Denpom Malang sebab tidak dapat melakukan proses penyelidikan lanjutan. Mengenai Arzetti, TNI tak dapat memprosesnya. “Itu urusaan luar, kami hanya urus yang dalam (anggota TNI) kita nggak punya kewenangan. Kalau anggota TNI ada indikasi pelanggaran kewajiban, TNI melakukan penyidikan dan penyelidikan,” ucapnya. Lantas apakah Letkol Rizeki dan Arzetti sudah sering melakukan pertemuan seperti itu?

“Saya nggak tahu, nggak bisa duga-duga. Saat ini masih dalam pemeriksaan,” tutup Tatang.Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom TNI terkait penggerebekan anggota DPR Arzetti Bilbina dan Dandim Sidoarjo Letkol Rizeki. MKD bisa saja memproses ini meski tanpa aduan. “Bisa saja (MKD jemput bola) sepanjang itu jadi konsumsi publik. Itu bagian dari tata beracara. Bisa saja MKD menetapkan perkara ini tanpa aduan,” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).

Junimart berharap tidak ada pelanggaran yang ditemukan saat hasil pemeriksaan itu dirilis. Dia menegaskan bahwa MKD memegang azas praduga tak bersalah. “Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tunggu pemeriksaan di Denpom. Kita berharap itu tidak benar. Kalau benar, kita akan kaji,” ujar politikus PDIP ini. MKD akan membahas hal ini dalam rapat pimpinan yang dilanjutkan dengan rapat anggota. Dia enggan buru-buru memprediksi sanksi yang akan diberikan.

“Nanti. Kan kasihan juga, itu katanya pertemuan untuk dapil,” ucap Junimart. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengatakan keduanya terpergok bertemu pada Minggu (25/10/2015), pukul 14.30 WIB di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar sudah ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan.

Dikonfirmasi terpisah, Arzetti menepis hal tersebut sebagai penggerebekan. Ia juga menampik pertemuan itu dilakukan di dalam kamar.Beberapa versi kronologi muncul dari penggerebekan anggota DPR Arzetti Bilbina dan dan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya. Denpom TNI yang memproses hal ini diminta membuka hasilnya secara terang ke publik.

“Dalam rangka keterbukaan informasi publik, daripada bias, silakan disampaikan saja,” kata anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Selasa (27/10/2015). MKD saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom TNI tersebut. Hasil itu akan menjadi dasar sikap MKD. “Kalau itu sudah ada, MKD akan mengambil sikap,” ujar politikus Hanura ini. “Kita akan koordinasi dengan Denpom,” sambung Hanura.

Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengungkap keduanya terpergok bertemu Minggu 25 Oktober pukul 14.30 WIB di kamar Hotel Arjuna di Malang. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan. Kemudian mereka diamankan. Lalu tak lama kemudian, suami Arzetti yang akrab disapa Didiet datang, lalu mereka bertiga dibawa ke markas Denpom V/3 Malang.

Namun, ada pengakuan berbeda antara Dandim Sidoarjo dan Arzetti. Jika Arzetti menyebut dalam pertemuan itu ada sang suami (Didiet), Dandim menyebut Didiet baru datang bersama Denpom yang datang beramai-ramai. “Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzetti (Didiet),” ungkap Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo

Gara Gara Kirim SMS Adukan Lurah Ke Walikota …. Martua Saragih Dihukum Penjara


Martua Saragih (52) nyaris dipenjara karena SMS-nya yang melaporkan perilaku lurah di tempatnya ke Wali Kota Pekanbaru. Untung, majelis tinggi mengubah hukuman penjara menjadi hukuman percobaan. Kasus bermula saat Lurah Labuh Baru Barat, Pekanbaru, Riau, Lukman Hakim memberikan arahan kepada warganya soal pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan untuk meneruskan kebijakan Wali Kota Pekanbaru yang meminta pengangkutan sampah dengan menggunakan mobil operasional kelurahan.

Maratua tidak sepakat dengan kebijakan tersebut dan mengajak warga RT 5/9 rapat di rumahnya pada 5 April 2013. Setelah itu ia mengirim SMS kepada Wali Kota Pekanbaru dan Asisten Pekanbaru I yang mengkritik kebijakan itu. Atas SMS ini, Lukman tidak terima dan mempolisikan Maratua.

Pada 20 Januari 2015, jaksa menuntut Maratua selama 1 tahun penjara. Maratua dijerat dengan Pasal 27 auat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Gayung bersambut, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan hukuman kepada Maratua selama 6 bulan penjara pada 12 Februari 2015. Atas vonis ini, Maratua tidak terima dan mengajukan banding.

Siapa nyana, permohonannya dikabulkan. Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menganulir pidana penjara yang dijatuhkan PN Pekanbaru. “Menjatuhkan pidana selama 6 bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim sebelum masa percobaan berakhir selama 1 tahun,” ujar majelis sebagimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (6/7/2015).

Duduk sebagia ketua majelis Nasruddin Tappi dengan anggota Ewit Soetriadi dan Erwan Munawar. Ketiganya meminta Maratua belajar dari hukuman percobaan ini agar berkelakuan baik dalam pergaulan masyarakat dengan saling cinta mencintai, menghormamati satu sama lain dan rukun damai. “Perbuatan terdakwa karena ketidakpuasan bathin sehingga terdakwa membuat pengaduan-pengaduan dan hal tersebut bisa diselesaikan secara bijak sesama warga tokoh masyarakat di kelurahan setempat,” putus majelis dengan suara bulat pada 22 Juni 2015 lalu.

Sepak Terjang Alumni University of Berkley Di Kabinet Kerja Jokowi


Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto enggan menanggapi isu ijazah bodong yang diduga dimiliki salah satu menteri Kabinet Kerja. Nama Menteri Pariwisata Arief Yahya disebut-sebut sebagai salah satu alumnus University of Berkley. “Belum bisa menanggapi, harus ada tanggapan dari Kementerian Pariwisata dulu,” kata Andi di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 3 Juni 2015.

Andi mengatakan Istana baru akan berkomentar setelah masalah ini terkonfirmasi langsung oleh Arief. Rektor University of Berkley Liartha S. Kembaren mengakui Arief Yahya sebagai salah satu alumnus lembaga yang dia pimpin. Arief, kata Liartha, mengikuti program doctor of philosophy (PhD) pada bidang manajemen. Menurut Liartha, saat itu Arief masih menjabat Direktur Utama PT Telkomsel. Sebelum bergabung dengan Kabinet Kerja, Arief memang pernah memimpin perusahaan telekomunikasi tersebut pada 2002-2013.

University of Berkley membuka cabang di Jakarta melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII). Liartha adalah rektor universitas itu sekaligus Ketua LMII. Dalam situs resminya, LMII mempublikasikan daftar alumnus yang meraih gelar PhD dari kampus tersebut. Sejumlah nama beken terdapat dalam daftar tersebut, seperti Arief Yahya; anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kamarudin Watubun dan Lili Asdjudiredja; mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Hadiman; serta mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Alexander Bambang Riatmodjo.

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Padjajaran, Bandung, Engkus Kuswarno, membenarkan bahwa Liartha S. Kembaren pernah tercatat sebagai mahasiswa jenjang doktoral di kampus tersebut. Liartha adalah Rektor University of Berkley Jakarta yang saat ini sedang diperbincangkan karena dituding mengeluarkan ijazah palsu. Menurut Engkus, begitu kasus tersebut terungkap dan Liartha disebut-sebut lulusan Unpad, universitas langsung menelusuri. “Ternyata benar, dia lulus dari Unpad pada November 2009,” kata Engkus saat dihubungi, Selasa, 2 Juni 2015.

Liartha, kata Engkus, tercatat mengikuti pendidikan jenjang doktor kelas kerjasama yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad dan Institut Ilmu Pemerintahan. Program yang diikuti Liartha adalah yang terakhir diadakan. Setelah 2009, program kerjasama tersebut tak dibuka lagi.

University of Berkley yang dipimpin Liartha disebut sebagai cabang kampus bernama sama di Michigan, Amerika Serikat. Kampus tersebut bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia yang juga diketuai oleh Liartha. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menginspeksi mendadak kampus LMII yang ada di Menteng pekan lalu. Dari hasil inspeksi, Nasir menyatakan LMII adalah kampus bodong karena izinnya hanyalah sebagai tempat kursus. Ijazah yang dikeluarkan LMII juga dinyatakan palsu. Liartha terancam sanksi pidana.

Walau begitu, Engkus mengatakan Unpad tak bisa menjatuhkan sanksi seperti pencabutan gelar bagi Liartha. Bila Liartha menempuh program di Unpad yang proses akademiknya terjamin, maka ijazahnya legal dan menjadi hak yang bersangkutan. “Bila selepas mendapat ijazah dia melakukan tindakan kriminal, itu tanggung jawab individual,” kata Engkus. Gelar, kata Engkus, hanya dapat dicabut apabila terbukti proses akademiknya tidak berjalan sesuai aturan seperti melakukan plagiat karya disertasi.

Engkus juga mengatakan bahwa kampusnya tak memeriksa keabsahan gelar-gelar pascasarjana Liartha yang berderet sebelum menerimanya masuk. Tes masuk program doktoral kala itu hanya berupa tes tertulis. “Mulai 2009 baru diperketat dengan wawancara dan verifikasi dokumen.” Rektor Universitas Berkley, Jakarta, Liartha S. Kembaren girang bukan kepalang saat mengetahui seseorang yang diduga mahasiswanya, bernama Arief Yahya, menjadi menteri Presiden Joko Widodo. “Wah, kirimi saya alamatnya. Saya mau kirim surat,” kata Liartha dengan suara girang saat dihubungi, Selasa, 2 Juni 2015.

Liartha mengaku Arief Yahya, yang kini menjabat Menteri Pariwisata, memang salah satu alumninya. Arief, kata Liartha, mengikuti program doctor of philosophy (PhD) pada bidang manajemen. “Saya lupa persisnya, tapi sekitar tahun 2000-an,” ujar Liartha. “Dia ambil program selama dua tahun.” Menurut Liartha, saat itu Arief masih menjabat Direktur PT Telkomsel. Sebelum bergabung dengan Kabinet Kerja, Arief memang pernah memimpin perusahaan telekomunikasi tersebut pada 2002-2013. University of Berkley, Michigan, membuka cabang di Jakarta melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII). Liartha adalah rektor universitas itu sekaligus Ketua LMII.

Dalam situs resminya, LMII mempublikasikan daftar alumni yang meraih gelar PhD dari kampus tersebut. Sejumlah nama beken, seperti Arief Yahya, anggota DPR Kamarudin Watubun dan Lili Asdjudiredja, mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Hadiman, serta mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Alexander Bambang Riatmodjo, ada dalam daftar tersebut.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menginspeksi mendadak kampus LMII yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Dari hasil inspeksi, Nasir menyatakan LMII adalah kampus bodong karena izinnya hanya sebagai tempat kursus. Ijazah yang dikeluarkan LMII juga dinyatakan palsu. Liartha mengatakan semua nama yang ada dalam situs LMII benar pernah mengikuti program PhD Berkley, walau dia tak bisa mengingat pasti tanggal-tanggalnya. “Sudah lama sekali, kampus kami juga sudah pindah tiga kali.”

Dia bahkan menyebutkan masih berhubungan dengan mantan Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Hadiman. Melalui stafnya, Liartha mengklaim, Hadiman mengatakan tak ada yang salah dengan kampus Berkley. Hadiman, menurut Liartha, juga berjanji akan memberikan dukungan. “Katanya, tak usah layani Mendiknas yang baru ini,” ucap Liartha.

Kurang Antusias … Polisi Dekati Tokoh Agama Untuk Bantu Sambut Jokowi Di Papua


Kepolisian Daerah Papua mengimbau masyarakat untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan pada pekan ini. “Kami mengimbau semua pihak, tokoh adat, agama, perempuan, dan segenap masyarakat untuk menyambut dengan baik kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan pada minggu ini,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Patrige di Jayapura, Rabu (6/5/2015).

Patrige mengatakan, kedatangan Jokowi adalah untuk menepati janji mempercepat pembangunan di segala bidang dan mendekatkan diri dengan masyarakat di wilayah itu. “Pak Presiden juga akan meletakkan batu pertama atau juga meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Papua,” kata dia.

Patrige mengakui, masih ada sekelompok orang atau pimpinan gereja yang menolak kedatangan Presiden ke Papua, tetapi polisi bersama TNI akan mengawal kunjungan tersebut. “Kami akan melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang menolak kedatangan Presiden dan rombongan,” kata dia.

“Kami tetap mengawal kunjungan itu dan Polda Papua akan berupaya melakukan pendekatan dengan pimpinan gereja agar kunjungan Presiden bisa diterima dengan baik,” kata Patrige.

Patrige menegaskan, tugas kepolisian adalah untuk menetralisasi situasi dan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. “Mungkin ada pihak pimpinan gereja yang mungkin belum sepaham dengan pekerjaan kepolisian dalam melihat situasi kamtibmas. Polda akan tetap melakukan pendekatan intelijen dengan pimpinan gereja di tanah Papua ini,” kata dia.

Mengenai kesiapan pengamanan untuk kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan, Patrige mengemukakan bahwa Polda Papua telah melakukan rapat Koordinasi di Kantor Provinsi Papua dengan pihak terkait. Namun, pihaknya belum mengetahui jadwal pasti kedatangan Presiden Jokowi bersama rombongan.

“Nanti secara resmi akan disampaikan Panglima Kodam Cenderawasih terkait pengamanan RI-1 sebab sektor pengamanan ada di Pangdam,” kata dia.

Kronologi Baku Hantam Anggota DPR Dari Partai PPP dan Demokrat Saat Rapat Dengan Menteri ESDM


Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Sebabnya hanya karena keduanya saling sindir, berikut kronologi kisahnya. Yang terlibat adu jotos adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Muljadi. Menurut salah seorang anggota Komisi VII DPR yang enggan disebutkan namanya, awalnya rapat berlangsung adem ayem sampai kemudian Mustofa Assegaf menyampaikan pertanyaan kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

“Ingat jangan lebih dari 10 menit,” kata Muljadi mengingatkan agar Mustofa tak panjang lebar dalam bertanya. Mustofa pun melanjutkan kembali pertanyaannya. Namun kemudian dia kesal juga karena terus diingatkan Muljadi, keduanya pun terlibat saling sindir. Mustofa pun mendekati meja Muljadi dan kemudian terlibat tarik-tarikan dan terlibat adu jotos dengan Muljadi.

Kemudian terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan yang kaget ada dua anggota dewan itu yang adu fisik dan saling tarik pakaian. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan.

Tak lama polisi, pengamanan dalam DPR, dan beberapa anggota DPR lain melerai. Mereka kemudian dipisahkan. Muljadi luka berdarah di pelipis kiri dan kacamatanya pecah. Dia kemudian dirawat tim dokter. Sementara Mustofa Assegaf tak terlihat. Kini polisi dan pamdal DPR masih berjaga, sementara Muljadi masih berada di ruang Sekretariat Komisi VII DPR. Belum diketahui apakah keduanya akan menempuh jalur hukum. Dua anggota DPR yang terhormat baku hantam di rapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Aksi memalukan kedua wakil rakyat itu dipicu karena masalah saling sindir soal durasi pertanyaan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pemukulan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Mulyadi sebagai bentuk penganiayaan. Didik mengatakan sudah mengonfirmasi ke Mulyadi kalau pemukulan diduga dilakukan anggota Partai Persatuan Pembangunan. “Kami pandang ini sebuah penganiayaan. Bisa masuk delik tindak pidana,” kata Didik di gedung parlemen, Jakarta, Rabu, 8 April 2015.

Fraksi Partai Demokrat, lanjut Didik, juga sudah berkoordinasi dengan Mulyadi yang meminta bantuan hukum. Ia mengatakan mekanisme tersebut bisa dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Rencananya Fraksi Demokrat akan melaporkan kepada MKD setelah ada visum dari dokter. Namun Didik tidak akan tergesa-gesa melaporkan kasus pemukulan ini.

Sementara itu, Dr Darmadi, dari Klinik Damiyanti and Associate yang memeriksa Mulyadi menyatakan kalau korban mengalami luka di alis dan bagian mata kiri. Ia menyebutkan, polisi sudah meminta agar dilakukan visum terhadap Mulyadi. “Hasilnya kami belum tahu,” katan Darmadi.

Insiden pemukulan yang melibatkan dua anggota Komisi VII DPR terjadi di tengah-tengah rapat kerja dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Peristiwa itu melibatkan Mulyadi dengan anggota Komisi VII lainnya, Mustofa Assegaf. Rapat pun terpaksa dihentikan dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Kamis siang, 9 April 2015.

Sebelum terjadi baku hantam, Ketua Komisi VII Satya Yudha memberi peringatan kepada peserta rapat. Politikus Golkar itu mengingatkan agar anggota Komisi VII tak terlalu lama bertanya ke menteri. “Sesuai tatib, bertanya hanya 3 menit ya,” kata Satya di ruang rapat Komisi VII Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Usai peringatan itu, anggota DPR sahut-sahutan saling sindir. Tak jelas siapa yang memulai dan bicara, sejumlah anggota DPR mulai melontarkan celetukan.

“Udah dong nanyanya, udah 3 menit,” sindir seorang anggota DPR. “Udah 10 menit,” seloroh anggota DPR lainnya. Beberapa kali celetukan serupa terdengar sehingga mengganggu rapat. Satya pun mengeluarkan peringatan serupa. “Ini kan sudah ada di tatib, tanya hanya 3 menit. Ini sudah saya kasih dispensasi panjang, 10 menit, sudah tiga kali lipat,” ujar Satya. Namun peringatan itu tak digubris. Aksi sindir berlanjut. “Aawww!” Tiba-tiba terdengar teriakan salah seorang anggota DPR perempuan.

Wartawan yang ada di balkon pun langsung melongok ke bawah. Di situ terlihat politikus PD Muljadi tarik-tarikan baju dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Anggota DPR lain pun merapat mencoba melerai. Kedua anggota DPR lalu diamankan pamdal. Dokter datang. Muljadi diketahui luka di pelipis kiri dan mata kanan. Luka di pelipis kiri harus dijahit. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Pelipis kiri anggota FPD DPR Mujadi berdarah.

Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Yang terlibat berantem adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Muljadi dari Demokrat.

Akibat berantem itu pelipis kiri Mujadi berdarah. Muljadi dirawat oleh tim dokter dan sampai dengan pukul 19.15 WIB, Rabu (8/4/2015), Muljadi masih berada di ruang sekretariat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, dengan pengawalan ketat dari pengamanan dalam (pamdal) DPR dan polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Apakah keduanya akan saling gugat di kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan?Peristiwa memalukan terjadi di rapat Komisi VII DPR. Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Mulyadi baku hantam dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Ada seorang anggota DPR perempuan yang menjerit karena melihat Mulyadi dan Mustofa baku hantam. Keduanya lalu dilerai oleh anggota DPR yang lain. Pamdal pun turun tangan mengamankan keduanya.

Kedua orang itu lalu dibawa ke ruang tunggu yang berada di dekat ruang Komisi VII DPR. Pamdal berjaga di dalam. Tak lama kemudian, dua orang polisi Pam Obvit datang. Ada juga seorang dokter. Tak lama kemudian, dokter itu keluar, lalu menjelaskan kondisi salah seorang anggota DPR tanpa menyebut nama. “Salah satunya saya jahit di pelipis kiri. Sama bawah matanya luka,” ujar dokter itu sambil berlalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR yang dihadiri oleh Dirut PLN dan Pertamina sore ini diwarnai aksi perkelahian 2 orang anggota Komisi VII DPR-RI. Mereka adalah anggota Komisi VII Mustofa Assegaf dari PPP dan Muljadi dari Demokrat. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi-kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak.

Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan anggota DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat sempat terhenti sekitar 5 menit, dan dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab dengan Menteri ESDM. Pasca kejadian tersebut, jumlah anggota DPR yang ikut rapat berkurang, karena di antaranya ada yang melerai ke luar ruangan “Tadi mohon maaf ada masalah sedikit rapat bisa dilanjutkan lagi,” kata pimpinan sidang Satya Widya Yudha membuka sidang. Rapat ini berlangsung sejak pukul 13.00 WIB, membahas soal itu terkini tentang kementerian ESDM, dan perkembangan soal Pertamina dan PLN. Setelah berlanjut, rapat berlangsung sekitar 30 menit setelah itu diskors pukul 17.00 WIB hingga 19.00 WIB.

Takut Dikritik Alasan Ahok Larang Kegiatan Politik Di Car Free Day ?


Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengetatkan kegiatan di Car Free Day menuai pro dan kontra. Ahok, sapaan akrab gubernur, berencana melarang semua aksi politik dilakukan saat CFD.

“Aksi politik di saat CFD harusnya dilihat sebagai sinyal kurangnya ruang publik. Sebaiknya aksi politik ini jangan dibatasi dulu selama ketersediaan ruang publik masih terbatas,” kata Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, Selasa 24 Maret 2015.

Ia mengkritisi rencana Ahok lantaran indikator menganggu kenyamanan dan ketertiban publik serta titik tolak permasalahan belum terpetakan dengan baik. “Jangan sampai terlihat dia menjadi egois di mana aturan itu adalah dia. Aturan tak bisa dibuat tanpa ada indikator dan problem utama yang terpetakan dengan baik,” kata dia. Selain itu, kata Haris, untuk menerapkan aturan ini, harus ada konsensus apa saja yang dirasakan mengganggu oleh masyarakat pengambil manfaat CFD.

Haris meminta Ahok melihat CFD sebagai sebuah kemajuan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebab, muncul aksi-aksi spontanitas masyarakat menanggapi isu-isu politik yang berkembang. “Komunikasi politik selama ini tidak tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat bersuara melalui cara-cara ini,” kata dia. Selain itu, kata Haris, diskusi politik tak lagi identik dengan ruang penuh asap rokok, dilakukan malam hari, orang-orang yang seram. “Semua bisa terlibat dalam diskusi politik yang sehat,” kata dia.

Pernyataan sikap berbeda dikemukakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul. Ia justru menyetujui pelarangan CFD digunakan untuk aksi politik. “Awalnya fungsi CFD itu untuk mengurangi emisi, ajang rekreasi, refreshing dan untuk bersosialisasi. Bukan untuk kampanye politik,” kata dia. Ia mendukung penuh rencana Ahok agar kegiatan CFD menjadi lebih tertib.

Selama ini, kata dia, aksi-aksi politik yang diadakan di CFD tak pernah meminta izin kepolisian. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur syarat untuk mendapatkan izin demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. “Ini kan tempat terbuka, idealnya ya harus minta izin dulu tapi permasalahannya selama ini kan tak pernah,” kata dia.

Martinus mengatakan selain ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012, CFD juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi, Jadwal, dan Tata Cara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta. “Jadi tak ada salahnya kembali ke fungsi semula untuk berolah-raga,” kata dia. Aktivis Kontras Haris Azhar menyanggah, “aturan itu hanya menyangkut soal mobil dilarang melintas.”