Category Archives: Demokrasi

Eks Teman Ahok Bongkar Manipulasi Pengumpulan KTP Untuk Dukung Ahok


Sejumlah eks relawan Teman Ahok yang kecewa dan merasa tak dianggap membongkar manipulasi pengumpulan KTP dukungan untuk Ahok di Pilgub DKI. Mereka buka-bukaan meluapkan kekecewaan. Rabu (22/6/2016) siang sejumlah eks relawan Teman Ahok menggelar konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat. Mereka bergantian memaparkan keluh kesahnya di forum tersebut, salah satunya mantan penanggung jawab pengumpulan KTP di daerah Kamal, Jakarta Utara, Paulus Romindo. Eks relawan Teman Ahok lainnya seperti Dodi Hendaryadi yang tercatat sebagai penanggung jawab wilayah Pinang Ranti, Jakarta Timur, juga ikut bicara.

Sembari menegaskan permintaan maaf kepada warga DKI yang tak merasa KTP-nya diserahkan untuk mendukung Ahok dan menampik ada kepentingan tertentu yang mendesak, mereka ramai-ramai menyampaikan ‘keluh kesah’ sebagai berikut:

Kami adalah orang orang yang direkrut oleh Teman Ahok dengan Surat Tugas untuk mengumpulkan KTP untuk Ahok maju dari independen. Beberapa nama dan nomor HP kami hingga hari ini masih tercantum dalam situs http://www.temanahok dot com. Kami mau sampaikan secara terbuka apa yang kami kerjakan dan apa yang kami terima dari Teman Ahok. Hal ini kami lakukan karena beberapa pertimbangan:

1. Teman Ahok tidak demokratis dan transparan dalam keuangan. Kami tidak pernah diberitahu dari mana uang didapatkan dan berapa jumlahnya.

2. Teman Ahok menyampaikan beberapa hal yang tidak sesuai fakta dan bagi kami itu kebohongan pada orang banyak.

3. Kami takut tersangkut perkara korupsi dengan ramainya berita adanya indikasi uang Teman Ahok berasal dari aliran dana pengembang yang terkait dengan rencana reklamasi.

4. Hati nurani kami memaksa kami untuk secara terbuka menyampaikan kesaksian ini sebagai wujud permintaan maaf kami pada masyarakat.

Kalau Teman Ahok mengatakan bahwa kami adalah relawan maka seharusnya Teman Ahok transparan dalam keuangan dan tidak memaksa kami mengejar target tertentu dengan bayaran tertentu. Ketika kami dipaksa mengejar target tertentu dengan bayaran tertentu dan tidak transparan maka kami bukan relawan tapi karyawan dan Teman Ahok adalah perusahaan yang memperkerjakan kami.

Karena dikejar target dan kami perlu tambahan uang serta tidak ada penjelasan yang jelas maka KTP yang kami kumpulkan kami dapatkan dengan bermacam-macam cara antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa counter pulsa dan cara-cara yang lain.

Dengan demikian maka sekian banyak KTP yang kami kumpulkan sebagian adalah KTP ganda dan sebagian besar lagi tidak diberikan oleh pemilik KTP karena kesadaran mereka. Untuk apa yang kami kerjakan kami sebagai PJ (penanggung jawab) kelurahan dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per minggu dan jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka kami diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ ada 153 (tercantum di situs http://www.temanahok dot com).

Di atas kami ada yang disebut korpos atau koordinator posko yabg mengawasi kerja kerja kami. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ di bawahnya. Kalau di bawah Korpos ada 5 PJ maka Korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ, maka korpos mendapatkan Rp 5.000.000 per bulan. Jumlah Korpos kami perkirakan ada 40 orang tersebar di 40-an kecamatan.

Selain upah atas KTP yang kami kumpulkan, kami juga mendapatkan upah untuk membagikan koran-koran Teman Ahok. Untuk setiap kali pembagian koran kami dibayar Rp 350.000. Sampai saat ini kami sudah 2 kali membagikan koran. Kami yang menjadi PJ diberikan juga printer dan laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merek Lenovo.

Kalau Teman Ahok mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta maka dugaan kami itu hanya klaim saja karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016. Kalau Teman Ahok mengatakan bahwa pengeluaran mereka untuk mengumpulkan 1 juta KTP hanya sekitar Rp 2,5 miliar atau Rp 5 miliar maka kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Sebagai gambaran kasarnya kami akan sampaikan perkiraan perhitungan yang kami dapatkan dari apa yang kami terima, perkiraan harga dari jumlah barang-barang yang dicetak maupun barang-barang yang kami terima dan lain-lain.

Dalam perhitungan kasar dan sementara kami, kami perkirakan uang yang dikeluarkan oleh Teman Ahok dalam satu tahun berkisar paling sedikit Rp 12 miliar. Perincian perkiraan kami lampirkan.
Sebagian besar teman-teman kami yang direkrut Teman Ahok sudah mau keluar tetapi beberapa waktu lalu kami menerima informasi bahwa Teman Ahok akan memberikan THR. Sebagian teman-teman kami masih menunggu THR itu.

Selain alasan itu sebagian teman-teman kami yang belum mau keluar disebabkan adanya informasi ada bayaran yang lebih besar untuk pekerjaan selanjutnya. Pastinya kami tidak tahu tapi informasi yang beredar di orang-orang yang direkrut Teman Ahok nilainya antara Rp 20.000.000 hingga Rp 25.000.000 untuk setiap PJ. Dan ada nilai tertentu juga tapi belum kami ketahui yang diberikan untuk Korpos.
Jujur saja bahwa kami tidak bermaksud untuk membohongi rakyat, tapi kami perlu uang untuk kebutuhan hidup kami. Untuk itu kami mohon maaf pada orang orang yang tidak tahu KTP nya kami serahkan ke Teman Ahok.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan mana pun.

Lampiran:

Komponen biaya yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan Teman Ahok.
1. Honor PJ Posko : @ Rp. 2.500.000 x 153 posko = Rp. 382.000.000,- per bulan
2. Koordinator Posko : @ Rp. 500.000 x 153 PJ Posko = Rp. 76.500.000,- per bulan.
Total : Rp. 459.000.000,- per bulan
Total 1 Tahun : Rp. 459.000.000 x 12 bulan = Rp. 5.508.000.000,-

3. Biaya distribusi Koran TA : @Rp. 350.000,- x 2 terbitan x 153 Posko = Rp. 107.100.000,-
4. Biaya Cetak Koran TA : @Rp. 1600 x 200.000 eksemplar = Rp. 320.000.000,-
5. Pengadaan Laptop : @Rp. 5.000.000 x 40 unit = Rp. 200.000.000,-
6. Pengadaan Printer : @Rp. 700.000 x 153 unit = Rp. 107.100.000,-
7. Pengadaan HP : @Rp. 2000.000 x 46 unit = Rp. 92.000.000,-
8. Biaya Cetak Spanduk : @Rp. 100.000 x 500 buah = Rp. 50.000.000,-
9. Biaya Cetak Sticker : @Rp. 100 x 1.000.000 buah = Rp. 200.000.000,-
10. Biaya Pengadaan Seragam : @Rp. 100.000 x 500 org relawan = Rp. 50.000.000,-
Total : Rp.1.126.200.000,-

Total komponen biaya yang tidak dimasukkan dalam laporan Keuangan Teman Ahok : Rp. 5.508.000.000 + 1.126.200.000,- = Rp. 6.634.200.000,-

Klaim Catatan Laporan Keuangan Pengeluaran Teman Ahok Periode Juni 2015 s/d Desember 2015 yang dipublikasikan di situs http://www.temanahok dot com tercatat sejumlah Rp. 2.984.487.838,- Jika apa yang kami hitung tersebut ditambahkan dengan apa yang dituliskan dalam situs http://www.temanahok dot com dalam periode penghitungan mulai Juni 2015 s/d Desember 2015 (6 Bulan) adalah Rp. 6.634.200.000,- + Rp. 2.984.487.838,- = Rp. 9.618.687.838,-

Tetapi jika di penghitungan laporan keuangan http://www.temanahok dot com dihitung selama 12 bulan (Juni 2015 s/d Juni 2016) dengan asumsi dan kecenderungan pengeluaran serupa dengan 6 bulan pertama maka perkiraan total pengeluaran adalah : 6.634.200.000,- + Rp. 2.984.487.838,- (Juni s/d Desember 2015) + Rp. 2.984.487.838,- (asumsi kecenderungan pengeluaran Jan 2016 s/d Juni 2016) menjadi TOTAL Rp. 12.603.175.676

Eks relawan Teman Ahok buka-bukaan soal manipulasi pengumpulan KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka menampik disetir kepentingan pihak mana pun. “Tidak ada. Acara hari ini kita patungan,” kata salah seorang eks relawan Teman Ahok yang membacakan pernyataan sikap eks Teman Ahok, Paulus Rominda, usai konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Dalam paparannya, Paulus mengungkap bahwa relawan Teman Ahok sebenarnya seperti karyawan saja. Mereka digaji bulanan dan juga ditarget. Mereka mendapat sejumlah perlengkapan untuk mengejar target itu. Namun karena mengejar target yang berat, mereka akhirnya melakukan banyak cara. Termasuk barter KTP dengan beberapa pihak. “Karena dikejar target dan kami perlu tambahan uang serta tidak ada penjelasan yang jelas, maka KTP yang kami kumpulkan kami dapatkan dengan bermacam-macam cara, antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa counter pulsa dan cara-cara yang lain. Dengan demikian maka sekian banyak KTP yang kami kumpulkan sebagian adalah KTP ganda dan sebagian besar lagi tidak diberikan oleh pemilik KTP karena kesadaran mereka,” kata Paulus yang membacakan siaran pers.

Karena itu mereka meminta maaf kepada warga DKI yang tak tahu KTP-nya dimasukkan dalam KTP dukungan untuk Ahok. Mereka lagi-lagi menegaskan tidak dipaksa pihak mana pun untuk muncul dan membuat kehebohan seperti saat ini. “Jujur saja bahwa kami tidak bermaksud untuk membohongi rakyat, tapi kami perlu uang untuk kebutuhan hidup kami. Untuk itu kami mohon maaf pada orang orang yang tidak tahu KTP-nya kami serahkan ke Teman Ahok. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan mana pun,” ungkap Paulus.

Eks relawan yang kecewa dengan Teman Ahok membongkar ‘rahasia’ di balik pengumpulan KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju Pilgub DKI. Sembari mengungkap kejanggalan itu, mereka meminta maaf kepada warga DKI yang tidak tahu KTP-nya diserahkan ke Teman Ahok. “Jujur saja bahwa kami tidak bermaksud untuk membohongi rakyat, tapi kami perlu uang untuk kebutuhan hidup kami. Untuk itu kami mohon maaf pada orang orang yang tidak tahu KTP-nya kami serahkan ke Teman Ahok. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan mana pun,” demikian siaran pers eks relawan Teman Ahok yang juga dibacakan dalam konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Mereka mengawali konferensi pers dengan memaparkan pertimbangan mereka membongkar rahasia tentang manipulasi pengumpulan KTP dukungan untuk Ahok.

“Hal ini kami lakukan karena beberapa hal. Teman Ahok tidak demokratis dan transparan dalam keuangan. Kami tidak pernah diberitahu dari mana uang didapatkan dan berapa jumlahnya. Teman Ahok menyampaikan beberapa hal yang tidak sesuai fakta dan bagi kami itu kebohongan pada orang banyak. Kami takut tersangkut perkara korupsi dengan ramainya berita adanya indikasi uang Teman Ahok berasal dari aliran dana pengembang yang terkait dengan rencana reklamasi. Hati nurani kami memaksa kami untuk secara terbuka menyampaikan kesaksian ini sebagai wujud permintaan maaf kami pada masyarakat,”

kata salah satu eks relawan Teman Ahok yang mengenakan baju Teman Ahok, Paulus Romindo. Paulus dulunya adalah penanggung jawab di daerah Kamal, Jakarta Utara. Dalam siaran pers itu mereka mengungkap bahwa mereka sebagai relawan tetap menerima gaji, juga ditarget dalam mengumpulkan KTP. Nah karena target inilah mereka menggunakan beragam cara untuk mengumpulkan KTP.

“Karena dikejar target dan kami perlu tambahan uang serta tidak ada penjelasan yang jelas maka KTP yang kami kumpulkan kami dapatkan dengan bermacam-macam cara antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa counter pulsa dan cara-cara yang lain. Dengan demikian maka sekian banyak KTP yang kami kumpulkan sebagian adalah KTP ganda dan sebagian besar lagi tidak diberikan oleh pemilik KTP karena kesadaran mereka,” katanya.

“Untuk apa yang kami kerjakan kami sebagai PJ Kelurahan (penanggung jawab) dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per minggu dan jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka kami diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ ada 153 (tercantum di situs http://www.temanahok dot com). Di atas kami ada yang disebut korpos atau Koordinator Posko yang mengawasi kerja kerja kami. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ di bawahnya. Kalau di bawah korpos ada 5 PJ maka korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ maka korpos dapatkan Rp 5.000.000 per bulan. Jumlah korpos kami perkirakan ada 40 orang tersebar di 40-an kecamatan,” bebernya.

Selain upah atas KTP yang mereka kumpulkan, mereka juga mendapatkan upah untuk membagikan koran-koran Teman Ahok. “Untuk setiap kali pembagian koran kami dibayar Rp 350.000. Sampai saat ini kami sudah 2 kali membagikan koran,” katanya. “Kami yang menjadi PJ diberikan juga printer dan laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merek Lenovo,”j elasnya. “Kalau Teman Ahok mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta, maka dugaan kami itu hanya klaim saja karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016,” demikian bagian kesimpulan mereka.

Dalam siaran pers ini mereka juga menyebut anggaran pengeluaran Teman Ahok yang diklaim hanya sekitar Rp 2,5 – 5 miliar tidak benar. Mereka juga memaparkan anggaran pengeluaran Teman Ahok. Di saat Teman Ahok merayakan terkumpulnya satu juta KTP dukungan, ada sejumlah eks relawan Teman Ahok yang membuka ‘rahasia’ di balik pengumpulan KTP. Ada apa sebenarnya?

Sejumlah eks relawan Teman Ahok menggelar konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016). Mereka mengungkap bagaimana teknis pengumpulan KTP dukungan Ahok yang kini diklaim tembus 1 juta itu. Mereka menyebut ada sejumlah manipulasi dalam pengumpulan KTP. “Tidak sesuai fakta karena mereka banyak melakukan manipulasi terhadap 1 juta KTP,” kata salah satu eks pengurus Teman Ahok yang mengenakan baju Teman Ahok, Paulus Romindo, yang dulunya adalah penanggung jawab di daerah Kamal, Jakarta Utara.

“Di depan kita ada teman-teman yang berangkat dari bulan Juni 2015 sampai 2016 sebagai pengumpul KTP. Bagaimana mendapatkan KTP tersebut dan bagaimana memanipulasi KTP tersebut,” imbuhnya. Dia juga mengungkap bahwa Teman Ahok bukanlah relawan. Mereka juga digaji mingguan dan ditarget mengumpulkan KTP. Selain itu pengurus Teman Ahok di tingkatan tertentu juga mendapatkan fasilitas seperti laptop dan handphone.

Baca juga: Eks Teman Ahok Beri Pengakuan Digaji Rp 500 Ribu/Minggu dan Ditarget KTP. Mereka kemudian mengungkap alasan mereka membuka rahasia itu. “Karena kita tergerak, karena kita cinta sama Pak Ahok,” kata Paulus. “Kami mau sampaikan secara terbuka apa yang kami kerjakan dan apa yang kami terima dari Teman Ahok,” imbuhnya.Mereka punya alasan khusus kenapa akhirnya buka-bukaan. Rupanya mereka menilai Teman Ahok tidak demokratis dan tidak transparan dalam mengelola keuangan.

“Kami tidak pernah diberi tahu dari mana uang didapatkan dan berapa jumlahnya. Teman Ahok menyampaikan beberapa hal yang tidak sesuai fakta dan bagi kami itu kebohongan pada banyak orang. Kami takut tersangkut perkara korupsi dengan ramainya berita indikasi soal aliran dana pengembang. Hati nurani kami memaksa untuk secara terbuka menyampaikan kesaksian ini sebagai wujud permintaan maaf kepada masyarakat,” kata Paulus.

Lalu apakah ada pihak lain di belakang mereka? Mereka membantah dan menegaskan kegiatan hari ini dibiayai patungan. ebagian eks relawan Teman Ahok yang kecewa dengan transparansi Teman Ahok mbalelo dengan mengungkap rahasia manipulasi pengumpulan KTP. Sebagian di antara mereka ternyata masih terdaftar sebagai relawan Teman Ahok.

Sejumlah eks relawan Teman Ahok menggelar konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016). Mereka mengungkap bagaimana teknis pengumpulan KTP dukungan Ahok yang kini diklaim tembus 1 juta itu. Mereka menyebut ada sejumlah manipulasi dalam pengumpulan KTP. Selain itu mereka juga mengungkap bahwa Teman Ahok bukanlah relawan. Mereka digaji mingguan dan ditarget mengumpulkan KTP. Selain itu relawan Teman Ahok di tingkatan tertentu juga mendapatkan fasilitas seperti laptop dan handphone.

Memang mereka pernah menjadi relawan Teman Ahok di wilayah. Bahkan ada yang masih terdaftar di website resmi Teman Ahok sebagai salah satu koordinator wilayah. Salah satunya adalah Dodi Hendaryadi yang tercatat sebagai penanggung jawab wilayah Pinang Ranti, Jakarta Timur. Nomor teleponnya juga terpampang. “Saya bulan Maret sudah keluar, menurut saya kalau saya sudah keluar ya dihapus sehingga tidak ditelepon lagi,” kata Dodi dalam konferensi pers itu.

Dodi bergabung dengan Teman Ahok tahun 2015 silam. Baginya pengumpulan KTP teman Ahok realnya tak sampai sejuta. “Nggak ada data real dan benar, karena saya baru ikut bulan Juni 2015, perlengkapan sudah ditarik semua. Intinya kalau pengumpulan KTP itu ya nggak ada yang real sampai korpos-nya juga,” ungkapnya.

Daftar Nama Pejabat Indonesia Yang Jadi Target Pembunuhan ISIS


Sejumlah pejabat sipil dan militer di Indonesia termasuk di dalam daftar target pembunuhan oleh jaringan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Informasi itu dirilis Daily Mirror, Kamis (9/6/2016), dengan merujuk informasi dari kelompok peretas pro-ISIS, United Cyber Caliphate (UCC), yang diperoleh grup media Vocativ.

Grup media Vocativ mengkhususkan dirinya dalam usaha menyelidiki sisi-sisi tersembunyi dari web. Namun, media ini tak mau memberikan nama-nama target serangan ISIS itu. Daftar nama-nama target ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab sebagaimana diungkap oleh grup media tersebut. Menurut Daily Mirror, yang mengacu pada grup media Vocativ, kelompok peretas pro-ISIS telah merilis 8.318 warga Amerika Serikat pada “daftar target pembunuhan”.

Bersama para pejabat militer dan pemerintah, pengusaha, dan selebriti AS, terdapat juga nama-nama warga Kanada, Australia, dan Inggris. Mereka itu terdiri dari 7.848 warga AS, 312 warga Kanada, 39 warga Inggris, dan 69 warga Australia. Mereka menjadi target prioritas.

Detail target
Kelompok peretas UCC yang pro-ISIS itu merilis tidak saja nama-nama target, tetapi juga termasuk rincian alamat, kontak surat elektronik, pada aplikasi layanan pesan rahasia. ISIS mendesak para pendukungnya untuk “mengikuti ” mereka yang telah terdaftar dan “membunuh mereka sebagai balas dendam bagi umat Islam”. Demikian lapor Daily Mirror.

Para peretas pro ISIS relah merilis daftar nama, alamat, dan kontak surat elektronik orang-orang yang menjadi target pembunuhan oleh militan ISIS Daftar yang terungkap itu merupakan deretan terpanjang yang pernah dirilis kelompok yang berafiliasi dengan ISIS dan telah didistribusikan kepada militan mereka di berbagai negara target.

Namun, secara keseluruhan, target yang tercantum dalam daftar ISIS juga berasal dari berbagai negara, yakni Indonesia, China, Korea Selatan, Belgia, Brasil, Estonia, Perancis, Jerman, Yunani, Guatemala, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Selandia Baru, Trinidad dan Tobago, serta Swedia. Sebagian besar mereka (yang menjadi target) adalah pejabat militer atau pemerintah atau orang-orang terkenal di mata publik, seperti keluarga raja atau selebriti.

Vocativ menemukan daftar target ISIS itu pada layanan aplikasi pesan bernama Telegram, awal pekan ini. Namun, Vocativ menolak merinci nama-nama target pembunuhan ISIS itu. Sebuah laporan dari perusahaan intelijen AS, Flashpoint, menyebutkan, UCC dibentuk pada April 2015 setelah beberapa kelompok peretas Islam radikal lain bergabung.

Ahok Tidak Libatkan Rakyat Kecil Nelayan, Hakim Perintahkan Gubernur Cabut Izin Reklamasi Pulau G Yang Diterbitkan Ahok


Majelis hakim meminta Gubernur DKI untuk mencabut izin reklamasi Pulau G. Ada lima alasan yang mendasari keputusan majelis hakim ini.

  1. “Tidak dicantumkannya UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesiri dan pulau-pulau kecil,” ujar hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016). Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang.
  2. Alasan kedua, dalam surat keputusan Gubernur tersebut dicantumkan mengenai rencana zonasi.
  3. Alasan ketiga, penyusunan Amdal dalam pemberian izin tersebut tidak partisipatif melibatkan nelayan.
  4. “Keempat, tidak sesuai dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan UU no 2 Tahun 2012,” ujar Adhi.
  5. Alasan kelima, hakim menilai izin reklamasi tersebut akan menimbulkan banyak dampak buruk untuk lingkungan, sosial, dan ekonomi serta menganggu objek vital.

Hakim PTUN Jakarta meminta Gubernur DKI mencabut izin reklamasi Pulau G. Putusan hakim ini disambut sorak syukur pengunjung sidang. “Allahuakbar,” kata seorang pengunjung usai pembacaan putusan di PTUN, Jaktim, Selasa (31/5/2016). Pengunjung lainnya ikut menirukan lafal takbir tersebut. Mereka berdiri. Ada juga yang berpelukan satu sama lain. Keriuhan juga terjadi di luar ruang sidang. Sejumlah pengunjung langsung berorasi.

“Tolak reklamasi sekarang juga,” kata seorang pengunjung. Majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa tidak sah. Surat keputusan itu harus dicabut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu elemen yang ikut menggugat izin reklamasi Pulau G menyambut senang putusan PTUN. Putusan hakim memenangkan gugatan Walhi dkk atas izin reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok.

“Jelas mulai detik ini nggak boleh ada reklamasi,” jelas Perwakilan Walhi, Nursatyahat Prabu di PTUN DKI Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (31/5/2016). Menurut Prabu, yang sedang digugat oleh Walhi dkk adalah izin reklamasi yang dikeluarkan Ahok. “Jadi yang kita gugat keputusan rekalamasi itu. Siapapun yang melakukan reklamsi dengan seizin gubernur itu tidak sah sekarang. Kalau mau mengambil alih itu urusan lain tapi jangan direklamasi. Karena reklamasi yang kita gugat izin reklamasi itu. Tidak prosedur, melanggar UU. Artinya secara legal reklamasi salah, kalau setelah ini mau diambil pemprov itu prinsipnya lain,” tegas dia.

Menurut dia, Pulau G yang sudah dibatalkan izinnya, apabila kemudian diambil Pemprov DKI, harus juga ada aturannya. “Kalau diambil alih artinya ada skenario lain. Kalo mau diambil dengan apa? Apakah sesuai dengan apa? Kita belum liat skenario itu,” tegas dia. Sidang gugatan terhadap izin reklamasi Pulau G di kawasan Teluk Jakarta memasuki babak terakhir. Hakim PTUN Jakarta menerima gugatan pihak nelayan dan meminta izin reklamasi dicabut. “Mengabulkan gugatan para penggugat 5 orang nelayan teluk Jakarta,” ujar Hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016).

Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang. Adhi menyatakan surat keputusan Gubernur 2238/2014 kepada PT Muara Wisesa tidak sah. Gubernur pun diminta pengadilan untuk mencabut surat itu. “Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat putusan itu,” kata Adhi.

Gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilayangkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Martin Hadiwinata menyatakan optimistis terkait hasil putusan sidang gugatan. Pasalnya pemprov dinilai tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Ahok Batasi Hak Penyampaikan Pendapat Warga Jakarta Hanya Di 3 Tempat Saja


Lokasi demo di Jakarta kini telah ditentukan. Hanya ada tiga tempat yang bisa digunakan untuk melakukan demo. Tiga lokasi itu adalah di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hal itu tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Peraturan itu dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan disahkan pada 28 Oktober 2015 lalu. “Pergub ini mengatur lokasi dan waktu aksi unjuk rasa,” kata Kepala Biro Umum Sri Rahayu, di Balai Kota, Kamis (29/10/2015). Sementara itu, waktu untuk unjuk rasa ditetapkan pada pukul 06.00-18.00. Para penegak hukum dapat menindak tegas para demonstran yang melanggar peraturan tersebut.

“Walau begitu, peraturan tersebut masih menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, dan menjunjung demokrasi,” kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kepala Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono menjelaskan, para demonstran tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, serta menekan orang lain atau pemerintah. Kemudian, demonstran tidak boleh mengganggu kesehatan dengan membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel (DB).

Selain itu, aksi unjuk rasa tidak boleh mengganggu perekonomian serta keamanan negara. Atas dasar itulah, sejak awal Januari 2015, Gubernur Basuki meminta agar aksi unjuk rasa berpedoman pada program Lima Tertib yang dicanangkan Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. “Sebenarnya peraturan aksi demontrasi sudah ada. Pergub ini cuma menentukan lokasi agar lebih tertib dan tidak menggangu hak asasi orang lain,” kata Ratiyono.

Di dalam aturan itu juga diatur tentang mediasi. Pemerintah bisa bertemu dengan perwakilan demonstran. Salah satu contohnya, aksi unjuk rasa mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP). Sebagai fasilitator, Bakesbangpol DKI akan meminta gubernur ataupun perwakilan Dewan Pengupahan menemui perwakilan demonstran. Adapun perwakilan demonstran yang dapat menemui perwakilan pemerintah (termasuk kementerian) dibatasi hingga lima orang. Sebelum unjuk rasa, koordinator aksi harus meminta izin ke kepolisian, dan polisi akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI.

Kalau aksi unjuk rasa ditujukan ke Istana atau Balai Kota, aksi diarahkan ke Monas. Kalau aksi untuk DPR atau kementerian, maka para pendemo diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI. “Nanti kami yang memfasilitasi perwakilan demonstran untuk bertemu dengan pihak berwenang,” kata Ratiyono.

Kronologi Penggrebekan Arzetti Bilbina dan Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya Di Kamar Hotel


Denpom TNI AD di Malang saat ini tengah menyelidiki pertemuan antara anggota DPR Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya di hotel. TNI berjanji tidak akan menutup-nutupi penanganan kasus ini. “TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah, akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Meski demikian, TNI disebut Tatang juga akan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kasus ini juga menurutnya akan ditangani secara serius sampai tuntas, termasuk kebenaran sedang apa Arzetti dan Rizeki berada di dalam kamar hotel. “Kita sedang dalami, Denpom sedang lakukan penyidikan dan penyelidikan untuk memastikan sedang apa terkait urusan apa mereka di dalam situ (kamar hotel),” kata Tatang. “Semua akan dikumpulkan info. Kalau memang cukup bukti tentu kita akan lanjutkan proses hukum selanjutnya,” sambungnya.

Pihak TNI tidak ingin buru-buru menyebutkan alasan keberadaan Arzetti dan Rizeki di hotel. Dikatakan Kapuspen, semua harus menunggu hasil penyelidikan. “Langkah awalnya pasti diperiksa dulu. Meriksa kan tidak mungkin dua hari selesai kan. Makanya kita tidak menyampaikan itu perselingkuhan. Artinya perselingkuhan harus dibuktikan dulu. Yang jelas ada laporan ada yang melaporkan ada laporan kan, laporan masuk, diperiksa (ternyata) ada,” jelas Tatang.

Jika memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka penyidik dari Denpom akan menyerahkan kasus ini kepada pihak Otditur militer yang kemudian akan melimpahkannya kepada pengadilan militer. Sayangnya Kapuspen belum bisa menyebut siapa pihak yang melaporkan mengenai keberadaan keduanya di dalam kamar hotel. TNI juga tak bisa memproses atau memeriksa Arzetti karena bukan kewenangannya.

“Itu urusaan luar, kami hanya urus yang dalam (anggota TNI), kita nggak punya kewenangan. Kalau TNI ada indikasi pelanggaran kewajiban TNI melakukan penyidikan dan penyelidikan,” tutur Tatang.Kapuspen berjanji untuk memberikan informasi mengenai hasil penyelidikan ini secara transparan. Jika pun Letkol Rizeki terbukti bersalah, ancaman sanksi juga sudah menantinya. “Kalau ada perkembangan pasti nanti kami infokan. Kita kawal dan tunggu hasil penyelidikannya. Insya Allah seandainya sudah diperoleh hasil penyelidikannya kita akan sampaikan secara transparan ke publik,” Tatang berjanji.

Sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga meminta TNI mengumumkan hasil investigasi penggerebekan terhadap Arzetti dan Letkol Rizeki. MKD mengaku akan berkoordinasi dengan Denpom TNI AD dalam mengawal kasus ini. “Dalam rangka keterbukaan informasi publik, daripada bias, silakan disampaikan saja. Kalau itu sudah ada, MKD akan mengambil sikap,” tukas anggota MKD DPR Sarifuddin Sudding

Gara-gara tepergok berduaan dengan Arzetti Bilbina di kamar hotel, Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diproses Denpom. Pengakuan keduanya cukup menarik, ada yang sama namun ada pula yang berbeda. Saat dikonfirmasi media, keduanya membantah ada hubungan spesial. Keduanya mengaku pertemuan itu membahas persoalan rakyat, benarkah? Simak pengakuan keduanya:

1. Sama-sama bantah selingkuh
Gara-gara digerebek saat berduaan dengan Dandim Sidoarjo, Arzetti yang juga anggota Komisi VIII DPR ini terancam ditindak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun Arzetti mengaku tak takut dan tetap tenang karena dirinya meyakini tak ada yang salah dalam pertemuan itu. Arzetti menegaskan tak ada hubungan spesial antara dirinya dengan Pak Dandim Sidoarjo. “Masya Allah. Nggaklah, kalau perselingkuhan kenapa ada suamiku. Nggak ada perselingkuhan sama sekali…kalau perselingkuhan jangan ada suamiku dong,” katanya. Sama dengan Arzetti, Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya juga menegaskan tak ada hubungan khusus antara dirinya dengan Arzetti Bilbina. “Tidak ada hubungan apa-apa, saya dan Mbak Arzetti itu hanya teman biasa,” aku Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10/2015).

2. Mengaku membahas program dapil
Arzetti mengaku dirinya bertemu khusus dengan Dandim Sidoarjo membahas program daerah pemilihan (dapil). Arzetti yang merupakan anggota DPR dari dapil Sidoarjo-Surabaya (Jatim 1) mengaku banyak dibantu oleh FKPPI dalam realisasi programnya. “Artinya sebetulnya program kita untuk dapil harus ada yang baik, bahwa aku butuh orang yang punya komitmen. FKPPI itu bantu total, cuma di situ aja,” ujarnya mengungkap isi pertemuan dirinya dengan Dandim Sidoarjo yang kemudian menjadi isu miring itu.

Sama dengan Arzetti, Rizeki juga mengaku pertemuan di kamar 18 Hotel Arjuna di Malang itu membahas rencana program. Rizeki mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang, dan 3 panti asuhan di Malang. Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut. Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok. “Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes),” jelas Rizeki.

3. Berbeda soal lokasi pertemuan dan kemunculan suami Arzetti
Arzetti menegaskan bahwa di kamar 18 tempat pertemuan itu berlangsung tidak hanya ada dirinya dan Dandim Sidoarjo. Mungkin untuk menepis isu miring, dia menyebut banyak orang ikut dalam pertemuan itu. Arzetti juga menampik pertemuan dilakukan di dalam kamar. “Ada Mas Didiet di sebelah saya, banyak orang kok, Mas. Jadi di depan kamar itu kan ada kursi ya kita ngobrol di situ,” kata Arzetti. Menurut pengakuan Rizeki, pertemuan tersebut digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10/2015) pada pukul 14.00 WIB. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Tak lama kemudian, anggota Denpom berpakaian preman datang dan ‘menginterogasi’.

“Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzeti (Didiet),” ungkap Rizeki. Sampai saat ini TNI akan dan tengah memproses kejadian ini. Saat dikonfirmasi, Kadispen TNI AD Brigjen Sabhar Fadhilah mengatakan, Rizeki dan Arzetti diamankan karena berduaan di dalam hotel. Saat itu, Rizeki berseragam dinas. Sejauh ini belum ada bukti yang mengarah pada perselingkuhan. Sementara itu terkait Arzetti, Mahkamah Kehormatan Dewan sedang melakukan telaah terkait peristiwa ini.

Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indrawijaya dan Anggota DPR Arzetti Bilbina digerebek saat berada di hotel. Penangkapan pun berawal dari laporan kepada pihak TNI. “Kejadian yang melibatkan Dandim Sidoarjo Letkol Kav RIW dan saudari AB yang terjadi di Malang sampai saat ini Denpom TNI AD malang masih melakukan penyelidikan secara mendalam kepada Letkol Kav RIW,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Adapun kronologi penggerebekan Arzetti dengan Letkol Rizeki dijelaskan Mayjen Tatang sebagai berikut:

Minggu (25/10) Pukul 13.00 WIB
Denpom Divisi 2 Kostrad mendapat laporan tentang keberadaan anggota TNI bersama seorang wanita di Hotel Arjuna, Lawang, Malang. Tidak disebutkan siapa pelapornya. Pelaporan disampaikan ke Denpom Divisi 2 Kostrad karena kedudukannya yang dekat dengan lokasi hotel tersebut.

Pukul 14.00 WIB
Kemudian anggota Denpom 2 Divisi I Kostrad mendapati seorang Perwira TNI AD yakni Dandim Sidoarja Letkol Kav Rizeki sedang bersama seorang wanita yang diketahui bernama AB (Arzeti Bilbina). Setelah melakukan penggerebekan, Denpom Divisi 2 Kostrad lalu melimpahkan penemuan kepada Denpom wilayah dalam hal ini adalah Denpom Malang. Perkara dilimpahkan ke Denpom Malang mengingat Denpim Divisi 2 Kistrad tidak bisa melakukan proses penyelidikan lanjutan. Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki selanjutnya diperiksa di Denpom Malang

Meski begitu, Tatang belum menjelaskan siapa sebenarnya yang melaporkan pertemuan Arzetti dengan Rizeki. Namun ia tidak menutup kemungkinan, ada alasan lain di balik pertemuan keduanya. “Makanya kita tidak menyampaikan itu perselingkuhan. Artinya perselingkuhan harus dibuktikan dulu. Yang jelas ada laporan ada yang melaporkan ada laporan kan, laporan masuk, diperiksa ada,” tuturnya. Jika pemeriksaan telah usai, kata Tatang, maka pihak penyidik dari Denpom Malang akan melimpahkan kasus ini kepada otditur militer. Kemudian akhirnya kasus pun akan dibawa hingga mahkamah militer. “Langkah awalnya pasti diperiksa dulu. Meriksa kan tidak mungkin dua hari selesai kan. Lalu kalau sudah dibawa ke otmil baru dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Tatang.

Mengenai sanksi yang akan diterima Rizeki, menurut Tatang masih harus menunggu keputusan pengadilan. Jika terbukti bersalah, maka hukuman akan dilihat sejauh mana pelanggaran dilakukan. Namun jika tidak terbukti bersalah, maka nantinya akan ada pemutihan untuk membersihkan nama Letkol Rizeki. “Sanksi yang diberikan tergantung tingkat kesalahannya, yang jelas hukuman terhadap seorang oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih berat. Dari sanksi kurungan atau penahanan, sanksi administratif berupa penundaan jabatan atau pangkat, bahkan hukuman tambahan berupa pemecatan,” tutup Tatang.

Tepergok berduaan dengan Arzetti Bilbina di kamar hotel, Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya diproses Denpom. Keduanya menampik adanya hubungan asmara. Namun cerita sebenarnya tentang pertemuan itu sama misteriusnya dengan si pelapor yang berujung penggerebekan. Menurut pengakuan Rizeki, pertemuan tersebut digelar di Hotel Arjuna Malang, Minggu (25/10/2015) pada pukul 14.00 WIB. Rizeki mengaku datang bersama sopirnya, Serda Hadi. Rizeki menuturkan pertemuan itu di kamar 18 Hotel Arjuna di Malang itu membahas rencana program untuk pondok pesantren.

Rizeki mengaku memiliki 1 pondok pesantren di Desa Klompok, Kecamatan Singosari, Malang, dan 3 panti asuhan di Malang. Arzetti diharapkan ikut membantu kelangsungan tempat tersebut. Selain itu, Rizeki akan mendirikan masjid di sekitar pondok. “Pada intinya saya bertemu dengan Mbak Arzetti itu membahas CSR (Corporate Social Responsibility). Mbak Arzetti juga tertarik akan membantu (pendirian masjid dan pendanaan ponpes),” kata Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo, Jl Lingkar Timur Sidoarjo, Senin (26/10). Saat pertemuan tengah berlangsung, serombongan anggota Denpom berpakaian preman tiba-tiba datang dan ‘menginterogasi’. Tak lama kemudian suami Arzetti yang bernama Didiet muncul.

“Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzeti (Didiet),” ungkap Rizeki. Sampai saat ini Rizeki maupun Arzetti tidak tahu siapa yang melaporkan pertemuan itu. “Nggak tahu saya, Mas,” kata Arzetti saat dikonfirmasi terpisah. Sementara itu Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015), juga tak mau terbuka soal pelapor pertemuan Arzetti dan Rizeki di kamar hotel itu. Apakah pelapornya suami Arzetti? “Ya mungkin saja, kita kan baru bisa bertindak kalau ada laporan. Sebenarnya mungkin karena suaminya yang tahu itu,” jawabnya.

Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indrawijaya diamankan saat berada di hotel bersama Anggota DPR Arzetti Bilbina. Berbagai ancaman sanksi kini mengarah ke Letkol Rizeki. “Kejadian yang melibatkan Dandim Sidoarjo Letkol Kav RIW dan saudari AB yang terjadi di Malang, sampai saat ini Denpom TNI AD Malang masih melakukan penyelidikan secara mendalam kepada Letkol Kav RIV,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jaktim, Selasa (27/10/2015).

Meski begitu Tatang belum bisa memastikan apakah Letkol Rizeki melakukan pelanggaran atau bertindak lalai. TNI sendiri menurut Tatang menerapkan asap praduga tak bersalah dalam menangani kasus ini. “Tetapi masalah ini akan ditangani serius sampai tuntas. TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Tatang. Akibat kejadian ini, sejumlah ancaman kini mendera Letkol Rizeki. Jika terbukti melanggar, sanksi yang akan diberikan kepada Rizeki pun disebut Tatang tergantung dari tingkat kesalahannya.

“Yang jelas hukuman terhadap seorang oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih berat, dari sanksi kurungan atau penahanan, sanksi administratif sampai hukuman tambahan bahkan berupa tindakan pemecatan,” jelasnya. “Kita kawal dan tunggu hasil penyelidikannya, Insya Allah seandainya sudah diperoleh hasil penyelidikannya kita akan sampaikan secara transparan ke publik,” lanjut Tatang. Kapuspen pun lantas menjelaskan kronologis penggerebekan Letkol Rizeki dan Arzetti dari versi TNI. Menurut Tatang, peristiwa berawal dari laporan tentang keberadaan anggota TNI bersama wanita yang berada di Hotel Arjuna, Lawang, Malang.

“Pelaporan tersebut disampaikan kepada Denpom Divisi 2 Kostrad karena kedudukannya dekat dengan lokasi hotel tersebut. Setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Denpom-2 Divisi I Kostrad pada Minggu (25/10) pukul 14.00 WIB didapati seorang perwira TNI AD bersama seorang wanita yang diketahui bernama AB,” jelas Tatang yang tidak memberi informasi mengenai identitas pelapor.

Denpom Divisi 2 Kostrad lantas melimpahkan hasil temuan kepada Denpom Malang sebab tidak dapat melakukan proses penyelidikan lanjutan. Mengenai Arzetti, TNI tak dapat memprosesnya. “Itu urusaan luar, kami hanya urus yang dalam (anggota TNI) kita nggak punya kewenangan. Kalau anggota TNI ada indikasi pelanggaran kewajiban, TNI melakukan penyidikan dan penyelidikan,” ucapnya. Lantas apakah Letkol Rizeki dan Arzetti sudah sering melakukan pertemuan seperti itu?

“Saya nggak tahu, nggak bisa duga-duga. Saat ini masih dalam pemeriksaan,” tutup Tatang.Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom TNI terkait penggerebekan anggota DPR Arzetti Bilbina dan Dandim Sidoarjo Letkol Rizeki. MKD bisa saja memproses ini meski tanpa aduan. “Bisa saja (MKD jemput bola) sepanjang itu jadi konsumsi publik. Itu bagian dari tata beracara. Bisa saja MKD menetapkan perkara ini tanpa aduan,” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015).

Junimart berharap tidak ada pelanggaran yang ditemukan saat hasil pemeriksaan itu dirilis. Dia menegaskan bahwa MKD memegang azas praduga tak bersalah. “Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tunggu pemeriksaan di Denpom. Kita berharap itu tidak benar. Kalau benar, kita akan kaji,” ujar politikus PDIP ini. MKD akan membahas hal ini dalam rapat pimpinan yang dilanjutkan dengan rapat anggota. Dia enggan buru-buru memprediksi sanksi yang akan diberikan.

“Nanti. Kan kasihan juga, itu katanya pertemuan untuk dapil,” ucap Junimart. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengatakan keduanya terpergok bertemu pada Minggu (25/10/2015), pukul 14.30 WIB di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar sudah ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan.

Dikonfirmasi terpisah, Arzetti menepis hal tersebut sebagai penggerebekan. Ia juga menampik pertemuan itu dilakukan di dalam kamar.Beberapa versi kronologi muncul dari penggerebekan anggota DPR Arzetti Bilbina dan dan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizeki Indra Wijaya. Denpom TNI yang memproses hal ini diminta membuka hasilnya secara terang ke publik.

“Dalam rangka keterbukaan informasi publik, daripada bias, silakan disampaikan saja,” kata anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Selasa (27/10/2015). MKD saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom TNI tersebut. Hasil itu akan menjadi dasar sikap MKD. “Kalau itu sudah ada, MKD akan mengambil sikap,” ujar politikus Hanura ini. “Kita akan koordinasi dengan Denpom,” sambung Hanura.

Kadispen TNI AD Brigjen Sabrar Fadhilah mengungkap keduanya terpergok bertemu Minggu 25 Oktober pukul 14.30 WIB di kamar Hotel Arjuna di Malang. Beberapa anggota TNI masuk ke dalam kamar nomor 18 dan di dalam kamar ada Arzetti dan Dandim yang mengenakan baju dinas sedang berduaan. Kemudian mereka diamankan. Lalu tak lama kemudian, suami Arzetti yang akrab disapa Didiet datang, lalu mereka bertiga dibawa ke markas Denpom V/3 Malang.

Namun, ada pengakuan berbeda antara Dandim Sidoarjo dan Arzetti. Jika Arzetti menyebut dalam pertemuan itu ada sang suami (Didiet), Dandim menyebut Didiet baru datang bersama Denpom yang datang beramai-ramai. “Anggota Denpom datang menanyakan ada apa ini, saya jawab nggak ada apa-apa, hanya ngobrol aja. Kemudian muncul suami Mbak Arzetti (Didiet),” ungkap Rizeki di Makodim 0816 Sidoarjo

Gara Gara Kirim SMS Adukan Lurah Ke Walikota …. Martua Saragih Dihukum Penjara


Martua Saragih (52) nyaris dipenjara karena SMS-nya yang melaporkan perilaku lurah di tempatnya ke Wali Kota Pekanbaru. Untung, majelis tinggi mengubah hukuman penjara menjadi hukuman percobaan. Kasus bermula saat Lurah Labuh Baru Barat, Pekanbaru, Riau, Lukman Hakim memberikan arahan kepada warganya soal pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan untuk meneruskan kebijakan Wali Kota Pekanbaru yang meminta pengangkutan sampah dengan menggunakan mobil operasional kelurahan.

Maratua tidak sepakat dengan kebijakan tersebut dan mengajak warga RT 5/9 rapat di rumahnya pada 5 April 2013. Setelah itu ia mengirim SMS kepada Wali Kota Pekanbaru dan Asisten Pekanbaru I yang mengkritik kebijakan itu. Atas SMS ini, Lukman tidak terima dan mempolisikan Maratua.

Pada 20 Januari 2015, jaksa menuntut Maratua selama 1 tahun penjara. Maratua dijerat dengan Pasal 27 auat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Gayung bersambut, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan hukuman kepada Maratua selama 6 bulan penjara pada 12 Februari 2015. Atas vonis ini, Maratua tidak terima dan mengajukan banding.

Siapa nyana, permohonannya dikabulkan. Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menganulir pidana penjara yang dijatuhkan PN Pekanbaru. “Menjatuhkan pidana selama 6 bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim sebelum masa percobaan berakhir selama 1 tahun,” ujar majelis sebagimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (6/7/2015).

Duduk sebagia ketua majelis Nasruddin Tappi dengan anggota Ewit Soetriadi dan Erwan Munawar. Ketiganya meminta Maratua belajar dari hukuman percobaan ini agar berkelakuan baik dalam pergaulan masyarakat dengan saling cinta mencintai, menghormamati satu sama lain dan rukun damai. “Perbuatan terdakwa karena ketidakpuasan bathin sehingga terdakwa membuat pengaduan-pengaduan dan hal tersebut bisa diselesaikan secara bijak sesama warga tokoh masyarakat di kelurahan setempat,” putus majelis dengan suara bulat pada 22 Juni 2015 lalu.

Sepak Terjang Alumni University of Berkley Di Kabinet Kerja Jokowi


Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto enggan menanggapi isu ijazah bodong yang diduga dimiliki salah satu menteri Kabinet Kerja. Nama Menteri Pariwisata Arief Yahya disebut-sebut sebagai salah satu alumnus University of Berkley. “Belum bisa menanggapi, harus ada tanggapan dari Kementerian Pariwisata dulu,” kata Andi di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 3 Juni 2015.

Andi mengatakan Istana baru akan berkomentar setelah masalah ini terkonfirmasi langsung oleh Arief. Rektor University of Berkley Liartha S. Kembaren mengakui Arief Yahya sebagai salah satu alumnus lembaga yang dia pimpin. Arief, kata Liartha, mengikuti program doctor of philosophy (PhD) pada bidang manajemen. Menurut Liartha, saat itu Arief masih menjabat Direktur Utama PT Telkomsel. Sebelum bergabung dengan Kabinet Kerja, Arief memang pernah memimpin perusahaan telekomunikasi tersebut pada 2002-2013.

University of Berkley membuka cabang di Jakarta melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII). Liartha adalah rektor universitas itu sekaligus Ketua LMII. Dalam situs resminya, LMII mempublikasikan daftar alumnus yang meraih gelar PhD dari kampus tersebut. Sejumlah nama beken terdapat dalam daftar tersebut, seperti Arief Yahya; anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kamarudin Watubun dan Lili Asdjudiredja; mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Hadiman; serta mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Alexander Bambang Riatmodjo.

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Padjajaran, Bandung, Engkus Kuswarno, membenarkan bahwa Liartha S. Kembaren pernah tercatat sebagai mahasiswa jenjang doktoral di kampus tersebut. Liartha adalah Rektor University of Berkley Jakarta yang saat ini sedang diperbincangkan karena dituding mengeluarkan ijazah palsu. Menurut Engkus, begitu kasus tersebut terungkap dan Liartha disebut-sebut lulusan Unpad, universitas langsung menelusuri. “Ternyata benar, dia lulus dari Unpad pada November 2009,” kata Engkus saat dihubungi, Selasa, 2 Juni 2015.

Liartha, kata Engkus, tercatat mengikuti pendidikan jenjang doktor kelas kerjasama yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad dan Institut Ilmu Pemerintahan. Program yang diikuti Liartha adalah yang terakhir diadakan. Setelah 2009, program kerjasama tersebut tak dibuka lagi.

University of Berkley yang dipimpin Liartha disebut sebagai cabang kampus bernama sama di Michigan, Amerika Serikat. Kampus tersebut bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia yang juga diketuai oleh Liartha. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menginspeksi mendadak kampus LMII yang ada di Menteng pekan lalu. Dari hasil inspeksi, Nasir menyatakan LMII adalah kampus bodong karena izinnya hanyalah sebagai tempat kursus. Ijazah yang dikeluarkan LMII juga dinyatakan palsu. Liartha terancam sanksi pidana.

Walau begitu, Engkus mengatakan Unpad tak bisa menjatuhkan sanksi seperti pencabutan gelar bagi Liartha. Bila Liartha menempuh program di Unpad yang proses akademiknya terjamin, maka ijazahnya legal dan menjadi hak yang bersangkutan. “Bila selepas mendapat ijazah dia melakukan tindakan kriminal, itu tanggung jawab individual,” kata Engkus. Gelar, kata Engkus, hanya dapat dicabut apabila terbukti proses akademiknya tidak berjalan sesuai aturan seperti melakukan plagiat karya disertasi.

Engkus juga mengatakan bahwa kampusnya tak memeriksa keabsahan gelar-gelar pascasarjana Liartha yang berderet sebelum menerimanya masuk. Tes masuk program doktoral kala itu hanya berupa tes tertulis. “Mulai 2009 baru diperketat dengan wawancara dan verifikasi dokumen.” Rektor Universitas Berkley, Jakarta, Liartha S. Kembaren girang bukan kepalang saat mengetahui seseorang yang diduga mahasiswanya, bernama Arief Yahya, menjadi menteri Presiden Joko Widodo. “Wah, kirimi saya alamatnya. Saya mau kirim surat,” kata Liartha dengan suara girang saat dihubungi, Selasa, 2 Juni 2015.

Liartha mengaku Arief Yahya, yang kini menjabat Menteri Pariwisata, memang salah satu alumninya. Arief, kata Liartha, mengikuti program doctor of philosophy (PhD) pada bidang manajemen. “Saya lupa persisnya, tapi sekitar tahun 2000-an,” ujar Liartha. “Dia ambil program selama dua tahun.” Menurut Liartha, saat itu Arief masih menjabat Direktur PT Telkomsel. Sebelum bergabung dengan Kabinet Kerja, Arief memang pernah memimpin perusahaan telekomunikasi tersebut pada 2002-2013. University of Berkley, Michigan, membuka cabang di Jakarta melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII). Liartha adalah rektor universitas itu sekaligus Ketua LMII.

Dalam situs resminya, LMII mempublikasikan daftar alumni yang meraih gelar PhD dari kampus tersebut. Sejumlah nama beken, seperti Arief Yahya, anggota DPR Kamarudin Watubun dan Lili Asdjudiredja, mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Hadiman, serta mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Alexander Bambang Riatmodjo, ada dalam daftar tersebut.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menginspeksi mendadak kampus LMII yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Dari hasil inspeksi, Nasir menyatakan LMII adalah kampus bodong karena izinnya hanya sebagai tempat kursus. Ijazah yang dikeluarkan LMII juga dinyatakan palsu. Liartha mengatakan semua nama yang ada dalam situs LMII benar pernah mengikuti program PhD Berkley, walau dia tak bisa mengingat pasti tanggal-tanggalnya. “Sudah lama sekali, kampus kami juga sudah pindah tiga kali.”

Dia bahkan menyebutkan masih berhubungan dengan mantan Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Hadiman. Melalui stafnya, Liartha mengklaim, Hadiman mengatakan tak ada yang salah dengan kampus Berkley. Hadiman, menurut Liartha, juga berjanji akan memberikan dukungan. “Katanya, tak usah layani Mendiknas yang baru ini,” ucap Liartha.