Category Archives: Demokrasi

Kesiapan TNI dan Polri Dalam Hadapi Adanya Upaya Makar


Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi 2 Desember. Gatot menyebut prajurit TNI sudah disiagakan membendung upaya-upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah. “Saya juga sudah menyiapkan para Pangkotama (Panglima Komando Utama) menyiapkan prajurit untuk dilatih, disiapkan yang sehat. Untuk diketahui masyarakat NKRI, bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididik, disumpah. Para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari agama apa pun yang dianut untuk melakukan jihad. Saya peringatkan, prajurit saya bukan penakut,” kata Gatot dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Gatot menegaskan hal ini dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polri memang mensinyalir upaya makar yang tengah direncanakan terkait aksi damai 2 Desember di Jl Jenderal Sudirman-Jl MH Thamrin, Jakpus. “Masyarakatnya harus tenang, jangan ada sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Itu untuk kelompok yang berjihad dengan senjata akan kami lawan dengan tidak bersenjata, tangan kosong, sama-sama kita jihad,” imbuh Gatot.

Menurut Gatot, penindakan hukum harus dilakukan agar tidak ada kelompok massa yang melakukan pelanggaran. Karena itu TNI dan Polri bekerjasama mengantisipasi gangguan ketertiban umum. “Prajurit saya sepakat, tidak boleh negara ini disibukkan hal-hal yang tidak penting. Kita di NKRI ada undang-undang nasional tidak ada yang lain. Saya tegaskan prajurit TNI sudah siap, sama-sama dengan aparat Kepolisian menjaga ketertiban, keamanan. Ini yang saya perintahkan ke Pangkotama,” sambungnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya agenda makar dalam rencana demonstrasi lanjutan yang digelar pada 2 Desember mendatang. Tito juga melarang aksi 2 Desember itu agar ketertiban umum tidak terganggu.

Berikut pernyataan lengkap Tito yang disampaikan di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jl Trunjoyo, Kebayoran Baru, Senin (21/11/2016). Turut hadir dalam kesempatan ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, rekan-rekan semua. Jadi baru saja kami dengan Bapak Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada pejabat utama di Mabes Polri, sebagian juga pejabat utama dari Mabes TNI dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah antisipasi tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember.

Aksi tanggal 25 November dan 2 Desember. Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjukrasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik meguasai DPR. Aksi ini bagi kami dan Bapak Panglima sudah diatur dalam Undang-undang mulai 104 sampai 107 dan lain-lain dilarang. Itulah perbuatan kalau bermaksud menguasai DPR maka itu melanggar hukum. Kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah itu ada pasal makar. Oleh karena itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DpR MPR. Sekaligus juga confirm rencana-rencana konsolidasi pengamanan . Kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan undang-undang. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan.

Yang kedua, menyikapi tanggal 2 Desember. Ada sejumlah elemen melakukan penyebaran pers rilis. Akan ada kegiatan yang disebut Bela Islam Ketiga. Itu dalam bentuk gelar sajadah, Salat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak kontitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut.

Ada empat batasan dalam Undang-undang itu yang tidak boleh.
Yang pertama, tidak boleh menggannggu hak asasi orang lain, termasuk memakai jalan, kalau jalan protokol itu tidak boleh dihalangi.

Yang kedua, tidak menganggu ketertiban umum, sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa tergangu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu. Disamping itu, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik. Dalam penilaian kami kepolisian, oleh karena itu maka kami akan melarang kegiatan itu.

Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP. Yaitu melawan petugas. Kalau melawan satu orang 212 KUHP, melawan lebih dari tiga orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP ancamannya berat, itu diatas lima tahun, tujuh tahun kalau ada korban luka dari petugas.

Oleh karena itu, Kapolda Metro akan melakukan maklumat pelarangan itu dan kemudian akan diikuti kapolda-kapolda lain yang kantong -kantong massa yang mengirim akan dikeluarkan maklumat dilarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut. Dan kemudian akan dilakukan tindakan

Sekali lagi, terkait kasus ini, Kasus Basuki Tjahaja Purnama sudah mendekati tahap akhir Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mencium bau upaya makar di balik rencana aksi demonstrasi 2 Desember nanti. Presiden Jokowi menyatakan Polri dan TNI memang bertugas untuk mengamankan negara dari upaya subversif semacam itu.

“Ya itu tugasnya Polri dan TNI untuk waspada,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).Untuk itu, Polri dan TNI melaksanakan tugasnya pada kali ini. Pada prinsipnya, segala hal yang membahayakan negara harus dideteksi sejak dini.”Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita, itu tugasnya Polri dan TNI,” kata Jokowi. Jokowi mengingatkan agar semua pihak menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Bila itu dilaksanakan, situasi bakal baik.

“Dan semuanya harus merujuk pada ketentuan hukum yang ada,” kata Jokowi yang duduk di samping Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini. Sebelumnya Jenderal Tito menegaskan aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah. “Dan agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” ujar Tito yang hadir bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.,” kata Tito kepada wartawan usai jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan pihaknya ikut menjaga keamanan terkait aksi unjuk rasa yang mengarah ke upaya makar. Gatot memastikan kesiapan prajurit mengadapi kelompok yang berupaya menjatuhkan pemerintahan. “Bila ada tindakan makar, maka itu bukan tugas kepolisian saja. Itu urusan TNI juga. Saya juga sudah menyiapkan para Pangkotama (Panglima Komando Utama) menyiapkan prajurit untuk dilatih disiapkan yang sehat,” kata Gatot dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Gatot mengatakan, TNI dan Polri bekerjasama terkait dengan pengamanan kondisi nasional utamanya Ibu Kota. Koordinasi juga dilakukan untuk menyiapkan antisipasi rencana aksi damai 2 Desember yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. “Kerja sama intelijen TNI dan Kepolisian untuk melihat, mencari, menemukan siapapun yang mengajak demo baik sutradara dan aktor-aktornya. Diidentifikasi dan diyakinkan betul, apabila ada perbuatan yang melanggar hukum, mereka yang bertanggung jawab, yang mengajukan izin kepada kepolisian, mereka bertanggung jawab. Kami akan mengikuti terus 24 jam,” tutur Gatot.

Gatot mengatakan, keamanan dan kenyamanan warga harus diutamakan. Karenanya aksi-aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban dilarang dan akan ditindak tegas bila tetap digelar. “Kami perintahkan semua Pangkotama bertugas melindungi masyarakat. Apabila ada penjarahan, saya tanya pada Kapolri, masyarakat yang melihat (namun) membiarkan kena hukum. Apalagi aparat (bila membiarkan), sehingga jangan takut bertindak tegas,” imbuhnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah. “Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” katanya.”Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan. Saya yakin masyarakat semua cerdas, dan saya dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum (Ahok) lagi. Agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” katanya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bila ada demonstrasi susulan yang menutup jalan ada agenda makar. Anggota Komisi III Partai Demokrat Didik Mukriyanto menyebut sebaiknya polisi bisa langsung mengambil tindakan.

“Apabila menjalankan tugas dan kewenangannya polri merasakan ada pihak-pihak yang menganggu keamanan negara saya pikir tidak perlu berwacana lagi, langsung saja polri ambil tindakan. Karena kewenangan yang diberikan oleh UU,” kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Didik mengingatkan tugas polisi adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dia menyebut dalam konteks menyampaikan aspirasi, polisi tetap harus melindungi masyarakat karena itu bagian dari tugasnya. “Tentu kapolri dalam konteks menghadirkan rasa aman tentu juga harus profesional menyikapi segala hal. Kalau dihubungkan dengan kegiatan masyarakat menyampaikan aspirasi tentu diberikan ruang yang cukup, diberikan pengamanan dan kenyamanan karena siapapun masyarakatnya itu tanggung jawab Polri,” tegasnya.

Soal ada pihak yang memanfaatkan demo susulan untuk tindakan makar, Didik mengingatkan polisi untuk segera bertindak. Dia menyebut polisi jangan hanya berwacana dan melempar isu yang akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Jadi saya mengimbau kepada Pak Kapolri kita dukung sepenuhnya apa yang menjadi tugas dan kewenangannya sepanjang di dalam menjalankan tugas kewenangannya juga berdasarkan asas hukum dan UU yang ditetapkan,” terang pria yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

“Jadi saya meminta Polri sebagai aparat keamanan masyarakat berikanlah saja agar masyarakat merasa aman, nyaman di dalam menjalankan tugasnya, kemudian menduga, menyebarkan informasi dan melihat ada upaya merugikan bangsa ini terkait tindakan makar lakukanlah tindakan jangan berwacana. Karena justru akan menimbulkan kegaduhan, kekhawatiran publik, jadi jangan seperti pengamat, jadi polri lakukan tugasnya,” tutup dia.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya mendapatkan informasi ada upaya dan rapat-rapat khusus yang dilakukan oleh pihak tertentu. Tito menyebut jika ada demo lagi maka aksi itu diduga punya agenda makar.

Kisah Duka Korban Penggusuran Di Rusunawa Jatinegara Yang Kini Makin Miskin


Denli Nirwana penghuni Rusunawa Jatinegara Barat harus menelan pil pahit semenjak kepindahannya dari Kampung Pulo. Pasalnya salah satu anaknya kini putus sekolah akibat biaya hidup yang tinggi. Lelaki yang memiliki empat anak itu sudah pensiun dari pekerjaanya sebagai bunker service Pertamina di Tanjung Priok. Sudah hampir setahun ini dirinya tinggal di Rusunawa tersebut. “Foto rumah saya menjadi kenangan yang selalu saya simpan,” kata Denli dalam perbincangan Selasa (18/10/2016).

Dulu dia mengaku memiliki rumah seluas 200 meter persegi di Kampung Pulo dengan luas bangunan 13 x 13 meter persegi. Denli tinggal bersama empat anaknya, dua di antaranya telah menikah. “Rumah itu saya bangun dengan susah payah dan dalam waktu sekejap rata jadi tanah oleh Beckho. Dapat gantinya hanya Rusunawa ini, tapi kalau saya bilang ini bukan pengganti tapi ini kontrakan,” paparnya.

Setelah pensiun, kini untuk menutupi biaya hidup dia berdagang es kelapa di Rusun. “Saya pikir kok seperti ini nasib, pensiun kerja dapat rumah kecil dan harus tinggal bertumpuk. Yang seharusnya tinggal nyantai di usia senja. Waktu itu (setelah digusur) bicara dengan istri kita harus jalankan saja dulu walau pun dengan sangat terpaksa karena tidak ada pilihan,” bebernya.

Tidak terpikir dalam benak Denli setiap bangun tidur harus memikirkan sisihkan uang Rp 10 ribu perhari di masa tuanya. Uang itu pun digunakan untuk bayar sewa Rusun. “Sekarang begitu melek mata, ini selalu berpikir bagaimana cara dapat duit untuk sewa, belum lagi bayar listrik dan air,” kata Denli. Hingga satu peristiwa yang tidak dibayangkan terjadi, anak bungsunya Irgi yang sekarang kelas 2 SMP harus putus sekolah. Hal itu dikarenakan tidak ada kesanggupan untuk mencari uang dari mana.

“Jujur saya sedih, anak saya putus sekolah semenjak pindah ke sini, sedangkan kakaknya yang kelas 1 SMA harus jadi buruh di toko. Yang membuat saya sedih ketika anak saya yang bungsu minta bilang ke saya ‘Papa udah tua harus nyari duit dengan dagang es kelapa, sekarang biar Irgi berhenti dulu, Irgi kerja aja di warnet’. Batin nggak bisa dibohongi, Gimana rasanya selaku orang tua. Saya ini memang tidak gampang menangis tapi hati meringis dengar omongan anak seperti itu,” paparnya.

Ketika disinggung soal KJP sebagai kompensasi, Denli mengaku tidak pernah membuat. Lantaran ketika pembagian KJP di Kampung Pulo dirinya masih sanggup untuk nafkahi anak dan istrinya. “Waktu itu saya masih kerja. Saya juga tidak ngajuin karena sadar kalau peruntukan KJP untuk masyarakat tidak mampu, Cuma saya tidak nyangka kalau kondisi saya menjadi seperti ini setelah digusur. Saya sendiri sebetulnya sepakat dengan program gubernur karena sangat membantu khususnya bagi masyarakat tidak mampu demi jenjang pendidikan,” pungkasnya.

Penghuni Rusunawa Jatinegara Barat tak hanya mengeluhkan kondisi unit yang bocor dan tembok yang retak. Mereka juga mengeluhkan kondisi kakus dengan keran air yang tidak dapat dijangkau. Persoalan kamar mandi ini sekilas hanya masalah sepele. Namun bagaimana rasanya ketika buang air besar, lalu keran jauh dari jangkauan. Hal itulah yang dirasakan pada umumnya warga eks Kampung Pulo di Rusunawa Jatinegara Barat.

Kamar mandi yang mereka miliki berukuran 1,5 x 3 meter persegi dengan kloset jongkok dan keran air serta shower yang sulit dijangkau dengan tangan. “Biasanya kalau mau buang air besar harus ngisi ember dulu dengan air baru didekatkan dengan kloset, masalahnya keran air cuma satu yaitu dekat shower,” kata Wajri ketua RT 9 di Rusunawa Jatinegara Barat dalam perbincangan, Selasa (18/10/2016).

Wajri mempertanyakan konsep kamar mandi di Rusunawa tersebut. Terlebih tidak adanya keran air dekat kloset akan menyulitkan bagi penghuninya yang berusia lansia. “Sekarang kalau kita yang sehat mungkin tidak sulit, tapi bagaimana kalau yang tinggal adalah lansia? jangankan lansia bagaimana kalau anak-anak yang buang air besar sedangkan orang tuanya sakit,” keluh Wajri.

Sementara Himan (58) penghuni Rusunawa di lantai 15 juga mengeluhkan kondisi kloset yang jauh dengan keran air. Hingga akhirnya dia berinsiatif memodifikasi keran air di kamar mandi. “Saya terpaksa mengeluarkan uang Rp 200 ribu untuk membuat keran air supaya dekat dengan kloset,” kata Himan.Tak sedikit penghuni rusun lainnya yang meniru konsep kamar mandi Himan. Namun ada juga pasrah dan gunakan ember untuk menampung air. “Mungkin cuma beberapa saja yang ngikutin kayak begitu karena kondisinya mayoritas mereka yang tinggal di sini hanya buruh dan kuli panggul di pasar,” imbuhnya pria yang buka warung kelontong di unit rusunnya.

Setahun lalu warga yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo di Jakarta Timur direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat. Mereka direlokasi agar terbebas dari banjir yang selalu menimpa hampir setiap tahun. Alih-alih bebas dari banjir, warga relokasi Kampung Pulo di Rusun Jatinegara Barat malah sering tempat tinggalnya bocor. Walhasil unit yang mereka tempati pun terkena banjir akibat bocor. Denli adalah salah satu penghuni di Tower A lantai 16 yang paling merasakan dampak bocor. Akibat bocor tersebur unit yang dia tempati selalu ‘kebanjiran’ ketika datang hujan.

“Kalau dibilang tinggal Kampung Pulo kebanjiran, di sini (lantai 16) saya malah selalu kebanjiran. Sekarang setiap hujan turun, itu air pada ngocor dari sela-sela tembok. Ini lantai unit sampai basah semua. Belum lagi bagian tembok yang banyak retak-retak, padahal bangunan ini baru berumur dua tahun. Bagaimana nanti kalau udah bertahun-tahun,” kata Denli.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Fauzi penghuni rusun tower B di lantai 16. Unit rusun yang di tempati kerap kebanjiran ketika hujan mengguyur wilayah Kampung Melayu. “Unit saya juga bocor parah, air itu rembes dari atas. Bagian atas rusun ini memang dak beton. Jadi air hujan itu langsung rembes ke tembok,” kata Fauzi. Fauzi mengatakan hampir rata-rata unit rusun di lantai 16 mengeluhkan masalah yang sama. Alhasil penghuni lantai 16 pun merasa tidak nyaman untuk tinggak di unit tersebut.

Baik Denli maupun Fauzi sudah melaporkan kebocoran itu ke pengelola. Namun perbaikan yang dilakukan tidak maksimal. “Seperti ini, bocor itu cuma diplester pakai semen, sedangkan kalau ada lubang pipa yang jadi tempat tetesan air hanya ditambal dengan lem dan itu sama saja bohong,” kata Denli. “Sudah disampaikan tapi jawabannya selalu nanti-nanti saja, ya akhirnya jadi begini kondisi ruangan yang kebocoran jadi berjamur gini,” Fauzi menambahkan.

Warga relokasi dari Kampung Pulo, Jakarta Timur baru kurang lebih satu tahun menempati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat. Namun kini mereka sudah dihantui kekhawatiran. Musababnya adalah retak di sejumlah dinding dan tiang dari Rusun. Keretakan itu lambat laun kian parah. “Dulu retaknya nggak separah ini tapi sekarang jadi begini makin lebar terus. Seolah-olah betonnya mekar makin lebar,” kata Wajri yang juga ketua RT 8 RW 9 di Rusun Jatinegara Barat dalam perbincangannya.

Wajri dan keluarganya tinggal di lantai 10 di tower A. Penghuni, kata Fauzi, kian tambah khawatira saat terjadi gempa bumi beberapa waktu lalu. Dia sendiri merasa goncangan itu terasa kuat di lantai 10. “Akhirnya warga pada panik dan turun ke bawah. Mulai saat itu ini bangunan banyak yang retak. Kalau di lihat dari sisi luar itu tower B terdapat plesteran buat nutupi keretakan,” kata dia. Meski tinggal di lantai 10, Fajri dan keluarganya juga ikut terkena bocor saat hujan datang. Bocornya memang tak separah di lantai 16.

“Saya tinggal di lantai 10, kalau dibilang bocor mungkin tidak separah lantai 16, karena hanya bocornya di kamar mandi itupun karena rembesan dari kamar mandi di unit atas,” kata Wajri. Rembesan air juga dirasakan oleh Nafis yang tinggal di lantai 9. “Ya kondisinya jadi seperti ini, tembok itu pada berjamur dan keropos,” kata dia sambil menunjukkan salah satu dinding yang keropos di unitnya. Pengelola Rusunawa Jatinegara Barat mengakui adanya unit Rusun yang bocor dan retak pada bagian bangunan. Perbaikan sendiri tidak dapat berjalan maksimal lantaran pengelola tidak memiliki anggaran renovasi.

“Memang betul apabila dibilang ada bocor khusunya di lantai 16 itu. Sebetulnya bocor itu karena lapisan dak di atas itu, sehingga ketika air hujan langsung rembes ke tembok,” kata Kabag Tata Usaha Rusunaw Jatinegara Barat, Sarkim Sukarya ketika dikonfirmasi, Selasa (18/10/2016).

Menanti Keberanian Ahok Melakukan Pembuktian Terbalik Soal Harta Setelah Sandiaga Uno Sanggup


Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang para rivalnya di Pilgub DKI 2017 melakukan pembuktian harta terbalik. Tantangan itu diterima Sandiaga Salahudin Uno. Kapan relisasinya? Pakar hukum tata negara Refly Harun menyambut baik jika Ahok dan Sandiaga benar-benar melakukan pembuktian harta terbalik.

“Tak ada kewajiban di undang-undang untuk melakukannya. Namun walau tidak ada kewajiban, kalau memang ingin melakukannya, ya bagus. Ini dapat membuka era baru transparansi,” kata Refly saat dihubungi lewat telepon, Selasa (13/9/2016). Ahok dalam berbagai kesempatan memang seringkali melontarkan pembuktian harta terbalik bagi para pejabat. Menurutnya, ini penting agar mengetahui bahwa sosok tersebut benar-benar bersih dan layak memimpin.

Tantangan pembuktian harta terbalik ini juga dilontarkan Ahok bagi para penantangnya di Pilgub DKI 2017. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu. Menurut Ahok, mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye. Cara ini disebutnya efektif menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi.

Ahok menjelaskan, pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dia usul, bila calon gubernur gagal melewati mekanisme pembuktian harta terbalik, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi. “Gampang banget kok semua yang jadi calon harus bisa buktikan hartanya dari mana, pernah kerja apa dulu, hartanya dari siapa, biaya hidupmu berapa, punya Lamborghini, Land Rover, Mercedes, begitu banyak. Apartemen di mana-mana, usaha di mana-mana, bayar pajak enggak jelas. Enggak boleh ikut langsung begitu loh,” ujar Ahok saat itu.

Sandiaga Uno menerima tantangan Ahok ini. “Yuk buka-bukaan habis-habisan! Aku siap,” kata Sandiaga saat berbincang, Senin (12/9/2016). Sandiaga bahkan siap membuktikan pajak-pajaknya, demikian juga diharapkannya Ahok harus melakukan hal yang sama. Sandiaga bahkan ingin Ahok juga buka-bukaan soal seluk-beluk dana kampanye. “Juga sekalian pajak 10 tahun terakhir,” ujar Sandiaga. Dia menantang Ahok untuk berani membuktikan dana kampanye yang dia dapati berasal dari jalur yang benar. “Dana kampanye setahun terakhir, yang direct (langsung) maupun indirect (tak langsung),” kata dia.

Sandiaga menegaskan, dirinya siap meladeni tantangan Ahok melakukan pembuktian harta terbalik kapan saja. Terlepas dari itu, dirinya juga akan melaporkan hartanya dan dana kampanye secara resmi. “Akhir September atau awal Oktober akan saya sampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan dana kampanye,” ujar Sandiaga. Lalu kapan Ahok dan Sandi melakukan pembuktian harta terbalik ini?

Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang calon kepala daerah berani melakukan pembuktian terbalik atas asal muasal harta mereka. Ahok berpendapat dari pembuktian tersebut masyarakat dapat menilai transparansi dan integritas yang dimiliki para calon kepala daerah ini.

Dalam undang-undang sendiri, belum ada mekanisme yang mengatur tentang pembuktian harta terbalik ini. Hal tersebut juga tidak dianggap sebagai kewajiban untuk dilaporkan. “Enggak ada (mekanisme pembuktian harta terbalik) karena itu kan bukan kewajiban dan tidak diatur di undang-undang,” ujar pengamat hukum tata negara Refly Harun saat dihubungi. Refly mengatakan, pembuktian harta terbalik baru bisa dilakukan apabila sudah masuk ke ranah peradilan, yakni dengan pembuktian terbalik terbatas.

“Itu ketika ada kasus di pengadilan, misalnya seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang dan ditengarai hartanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain KPK dan jaksa yang membuktikan, dia juga berusaha membuktikan apakah harta tersebut halal,” kata Refly menjelaskan makna dari pembuktian terbalik terbatas. Hingga saat ini masalah harta kekayaan calon kepala daerah diurus oleh institusi yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan harta kekayaan dapat melalui Laporan Hasil Keuangan Pejabat Negara (LHKPN).

“Ini kan untuk maju dalam pilkada, kewajibannya cuma menyerahkan laporan harta kekayaan, tetapi bukan melaporkan dari mana sumber hartanya tersebut,” kata Refly. Meski tak ada kewajiban di undang-undang, Refly mengapresiasi jika Ahok dan Sandiaga benar-benar mau membuka data harta kekayaan masing-masing. “Ini dapat membuka era baru transparansi,” ucapnya.

“Maksudnya, kalau dia mau mengungkapkan harta kekayaannya, ya bagus saja, bagi publik itu juga bagus, karena itu kan mengenai asal harta kekayaan yang dipunya calon kepala daerah. Jadi harus dibedakan ya, (pembuktian harta terbalik) tidak ada kewajibannya dalam undang-undang,” sambungnya.

Ahok menekankan pentingnya pembuktian harta terbalik dari para calon gubernur. Mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye, agar menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu.

Ahok memandang substansi DPR selaku pembikin Undang-undang Pilkada yakni agar para calon bisa bertanding secara adil, entah calon itu petahana atau bukan. Maka calon petahana harus cuti supaya sama dengan calon lainnya, agar ‘lapangan tanding menjadi rata’, tak ada yang lebih tinggi. “Kalau mau ‘saingan rata’ bukan kasih cuti. Kepala daerah yang korup kemudian cuti maka lebih enak dia dapat uang banyak juga. Dia bisa kerahkan semua. Di dalam juga bisa dikerahkan kalau kong-kalikong,” kata

Eks Teman Ahok Bongkar Manipulasi Pengumpulan KTP Untuk Dukung Ahok


Sejumlah eks relawan Teman Ahok yang kecewa dan merasa tak dianggap membongkar manipulasi pengumpulan KTP dukungan untuk Ahok di Pilgub DKI. Mereka buka-bukaan meluapkan kekecewaan. Rabu (22/6/2016) siang sejumlah eks relawan Teman Ahok menggelar konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat. Mereka bergantian memaparkan keluh kesahnya di forum tersebut, salah satunya mantan penanggung jawab pengumpulan KTP di daerah Kamal, Jakarta Utara, Paulus Romindo. Eks relawan Teman Ahok lainnya seperti Dodi Hendaryadi yang tercatat sebagai penanggung jawab wilayah Pinang Ranti, Jakarta Timur, juga ikut bicara.

Sembari menegaskan permintaan maaf kepada warga DKI yang tak merasa KTP-nya diserahkan untuk mendukung Ahok dan menampik ada kepentingan tertentu yang mendesak, mereka ramai-ramai menyampaikan ‘keluh kesah’ sebagai berikut:

Kami adalah orang orang yang direkrut oleh Teman Ahok dengan Surat Tugas untuk mengumpulkan KTP untuk Ahok maju dari independen. Beberapa nama dan nomor HP kami hingga hari ini masih tercantum dalam situs http://www.temanahok dot com. Kami mau sampaikan secara terbuka apa yang kami kerjakan dan apa yang kami terima dari Teman Ahok. Hal ini kami lakukan karena beberapa pertimbangan:

1. Teman Ahok tidak demokratis dan transparan dalam keuangan. Kami tidak pernah diberitahu dari mana uang didapatkan dan berapa jumlahnya.

2. Teman Ahok menyampaikan beberapa hal yang tidak sesuai fakta dan bagi kami itu kebohongan pada orang banyak.

3. Kami takut tersangkut perkara korupsi dengan ramainya berita adanya indikasi uang Teman Ahok berasal dari aliran dana pengembang yang terkait dengan rencana reklamasi.

4. Hati nurani kami memaksa kami untuk secara terbuka menyampaikan kesaksian ini sebagai wujud permintaan maaf kami pada masyarakat.

Kalau Teman Ahok mengatakan bahwa kami adalah relawan maka seharusnya Teman Ahok transparan dalam keuangan dan tidak memaksa kami mengejar target tertentu dengan bayaran tertentu. Ketika kami dipaksa mengejar target tertentu dengan bayaran tertentu dan tidak transparan maka kami bukan relawan tapi karyawan dan Teman Ahok adalah perusahaan yang memperkerjakan kami.

Karena dikejar target dan kami perlu tambahan uang serta tidak ada penjelasan yang jelas maka KTP yang kami kumpulkan kami dapatkan dengan bermacam-macam cara antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa counter pulsa dan cara-cara yang lain.

Dengan demikian maka sekian banyak KTP yang kami kumpulkan sebagian adalah KTP ganda dan sebagian besar lagi tidak diberikan oleh pemilik KTP karena kesadaran mereka. Untuk apa yang kami kerjakan kami sebagai PJ (penanggung jawab) kelurahan dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per minggu dan jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka kami diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ ada 153 (tercantum di situs http://www.temanahok dot com).

Di atas kami ada yang disebut korpos atau koordinator posko yabg mengawasi kerja kerja kami. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ di bawahnya. Kalau di bawah Korpos ada 5 PJ maka Korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ, maka korpos mendapatkan Rp 5.000.000 per bulan. Jumlah Korpos kami perkirakan ada 40 orang tersebar di 40-an kecamatan.

Selain upah atas KTP yang kami kumpulkan, kami juga mendapatkan upah untuk membagikan koran-koran Teman Ahok. Untuk setiap kali pembagian koran kami dibayar Rp 350.000. Sampai saat ini kami sudah 2 kali membagikan koran. Kami yang menjadi PJ diberikan juga printer dan laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merek Lenovo.

Kalau Teman Ahok mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta maka dugaan kami itu hanya klaim saja karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016. Kalau Teman Ahok mengatakan bahwa pengeluaran mereka untuk mengumpulkan 1 juta KTP hanya sekitar Rp 2,5 miliar atau Rp 5 miliar maka kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Sebagai gambaran kasarnya kami akan sampaikan perkiraan perhitungan yang kami dapatkan dari apa yang kami terima, perkiraan harga dari jumlah barang-barang yang dicetak maupun barang-barang yang kami terima dan lain-lain.

Dalam perhitungan kasar dan sementara kami, kami perkirakan uang yang dikeluarkan oleh Teman Ahok dalam satu tahun berkisar paling sedikit Rp 12 miliar. Perincian perkiraan kami lampirkan.
Sebagian besar teman-teman kami yang direkrut Teman Ahok sudah mau keluar tetapi beberapa waktu lalu kami menerima informasi bahwa Teman Ahok akan memberikan THR. Sebagian teman-teman kami masih menunggu THR itu.

Selain alasan itu sebagian teman-teman kami yang belum mau keluar disebabkan adanya informasi ada bayaran yang lebih besar untuk pekerjaan selanjutnya. Pastinya kami tidak tahu tapi informasi yang beredar di orang-orang yang direkrut Teman Ahok nilainya antara Rp 20.000.000 hingga Rp 25.000.000 untuk setiap PJ. Dan ada nilai tertentu juga tapi belum kami ketahui yang diberikan untuk Korpos.
Jujur saja bahwa kami tidak bermaksud untuk membohongi rakyat, tapi kami perlu uang untuk kebutuhan hidup kami. Untuk itu kami mohon maaf pada orang orang yang tidak tahu KTP nya kami serahkan ke Teman Ahok.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan mana pun.

Lampiran:

Komponen biaya yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan Teman Ahok.
1. Honor PJ Posko : @ Rp. 2.500.000 x 153 posko = Rp. 382.000.000,- per bulan
2. Koordinator Posko : @ Rp. 500.000 x 153 PJ Posko = Rp. 76.500.000,- per bulan.
Total : Rp. 459.000.000,- per bulan
Total 1 Tahun : Rp. 459.000.000 x 12 bulan = Rp. 5.508.000.000,-

3. Biaya distribusi Koran TA : @Rp. 350.000,- x 2 terbitan x 153 Posko = Rp. 107.100.000,-
4. Biaya Cetak Koran TA : @Rp. 1600 x 200.000 eksemplar = Rp. 320.000.000,-
5. Pengadaan Laptop : @Rp. 5.000.000 x 40 unit = Rp. 200.000.000,-
6. Pengadaan Printer : @Rp. 700.000 x 153 unit = Rp. 107.100.000,-
7. Pengadaan HP : @Rp. 2000.000 x 46 unit = Rp. 92.000.000,-
8. Biaya Cetak Spanduk : @Rp. 100.000 x 500 buah = Rp. 50.000.000,-
9. Biaya Cetak Sticker : @Rp. 100 x 1.000.000 buah = Rp. 200.000.000,-
10. Biaya Pengadaan Seragam : @Rp. 100.000 x 500 org relawan = Rp. 50.000.000,-
Total : Rp.1.126.200.000,-

Total komponen biaya yang tidak dimasukkan dalam laporan Keuangan Teman Ahok : Rp. 5.508.000.000 + 1.126.200.000,- = Rp. 6.634.200.000,-

Klaim Catatan Laporan Keuangan Pengeluaran Teman Ahok Periode Juni 2015 s/d Desember 2015 yang dipublikasikan di situs http://www.temanahok dot com tercatat sejumlah Rp. 2.984.487.838,- Jika apa yang kami hitung tersebut ditambahkan dengan apa yang dituliskan dalam situs http://www.temanahok dot com dalam periode penghitungan mulai Juni 2015 s/d Desember 2015 (6 Bulan) adalah Rp. 6.634.200.000,- + Rp. 2.984.487.838,- = Rp. 9.618.687.838,-

Tetapi jika di penghitungan laporan keuangan http://www.temanahok dot com dihitung selama 12 bulan (Juni 2015 s/d Juni 2016) dengan asumsi dan kecenderungan pengeluaran serupa dengan 6 bulan pertama maka perkiraan total pengeluaran adalah : 6.634.200.000,- + Rp. 2.984.487.838,- (Juni s/d Desember 2015) + Rp. 2.984.487.838,- (asumsi kecenderungan pengeluaran Jan 2016 s/d Juni 2016) menjadi TOTAL Rp. 12.603.175.676

Eks relawan Teman Ahok buka-bukaan soal manipulasi pengumpulan KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka menampik disetir kepentingan pihak mana pun. “Tidak ada. Acara hari ini kita patungan,” kata salah seorang eks relawan Teman Ahok yang membacakan pernyataan sikap eks Teman Ahok, Paulus Rominda, usai konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Dalam paparannya, Paulus mengungkap bahwa relawan Teman Ahok sebenarnya seperti karyawan saja. Mereka digaji bulanan dan juga ditarget. Mereka mendapat sejumlah perlengkapan untuk mengejar target itu. Namun karena mengejar target yang berat, mereka akhirnya melakukan banyak cara. Termasuk barter KTP dengan beberapa pihak. “Karena dikejar target dan kami perlu tambahan uang serta tidak ada penjelasan yang jelas, maka KTP yang kami kumpulkan kami dapatkan dengan bermacam-macam cara, antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa counter pulsa dan cara-cara yang lain. Dengan demikian maka sekian banyak KTP yang kami kumpulkan sebagian adalah KTP ganda dan sebagian besar lagi tidak diberikan oleh pemilik KTP karena kesadaran mereka,” kata Paulus yang membacakan siaran pers.

Karena itu mereka meminta maaf kepada warga DKI yang tak tahu KTP-nya dimasukkan dalam KTP dukungan untuk Ahok. Mereka lagi-lagi menegaskan tidak dipaksa pihak mana pun untuk muncul dan membuat kehebohan seperti saat ini. “Jujur saja bahwa kami tidak bermaksud untuk membohongi rakyat, tapi kami perlu uang untuk kebutuhan hidup kami. Untuk itu kami mohon maaf pada orang orang yang tidak tahu KTP-nya kami serahkan ke Teman Ahok. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan mana pun,” ungkap Paulus.

Eks relawan yang kecewa dengan Teman Ahok membongkar ‘rahasia’ di balik pengumpulan KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju Pilgub DKI. Sembari mengungkap kejanggalan itu, mereka meminta maaf kepada warga DKI yang tidak tahu KTP-nya diserahkan ke Teman Ahok. “Jujur saja bahwa kami tidak bermaksud untuk membohongi rakyat, tapi kami perlu uang untuk kebutuhan hidup kami. Untuk itu kami mohon maaf pada orang orang yang tidak tahu KTP-nya kami serahkan ke Teman Ahok. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan mana pun,” demikian siaran pers eks relawan Teman Ahok yang juga dibacakan dalam konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Mereka mengawali konferensi pers dengan memaparkan pertimbangan mereka membongkar rahasia tentang manipulasi pengumpulan KTP dukungan untuk Ahok.

“Hal ini kami lakukan karena beberapa hal. Teman Ahok tidak demokratis dan transparan dalam keuangan. Kami tidak pernah diberitahu dari mana uang didapatkan dan berapa jumlahnya. Teman Ahok menyampaikan beberapa hal yang tidak sesuai fakta dan bagi kami itu kebohongan pada orang banyak. Kami takut tersangkut perkara korupsi dengan ramainya berita adanya indikasi uang Teman Ahok berasal dari aliran dana pengembang yang terkait dengan rencana reklamasi. Hati nurani kami memaksa kami untuk secara terbuka menyampaikan kesaksian ini sebagai wujud permintaan maaf kami pada masyarakat,”

kata salah satu eks relawan Teman Ahok yang mengenakan baju Teman Ahok, Paulus Romindo. Paulus dulunya adalah penanggung jawab di daerah Kamal, Jakarta Utara. Dalam siaran pers itu mereka mengungkap bahwa mereka sebagai relawan tetap menerima gaji, juga ditarget dalam mengumpulkan KTP. Nah karena target inilah mereka menggunakan beragam cara untuk mengumpulkan KTP.

“Karena dikejar target dan kami perlu tambahan uang serta tidak ada penjelasan yang jelas maka KTP yang kami kumpulkan kami dapatkan dengan bermacam-macam cara antara lain menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, membeli KTP dari beberapa counter pulsa dan cara-cara yang lain. Dengan demikian maka sekian banyak KTP yang kami kumpulkan sebagian adalah KTP ganda dan sebagian besar lagi tidak diberikan oleh pemilik KTP karena kesadaran mereka,” katanya.

“Untuk apa yang kami kerjakan kami sebagai PJ Kelurahan (penanggung jawab) dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500.000 atau Rp 2.000.000 per minggu dan jika mencapai target 140 x 4 minggu yaitu 560 KTP maka kami diberikan bonus Rp 500.000. Total PJ ada 153 (tercantum di situs http://www.temanahok dot com). Di atas kami ada yang disebut korpos atau Koordinator Posko yang mengawasi kerja kerja kami. Korpos membawahi antara 5 hingga 10 PJ. Korpos dibayar oleh Teman Ahok Rp 500.000 per bulan untuk tiap PJ di bawahnya. Kalau di bawah korpos ada 5 PJ maka korpos dapat Rp 2.500.000 per bulan. Kalau 10 PJ maka korpos dapatkan Rp 5.000.000 per bulan. Jumlah korpos kami perkirakan ada 40 orang tersebar di 40-an kecamatan,” bebernya.

Selain upah atas KTP yang mereka kumpulkan, mereka juga mendapatkan upah untuk membagikan koran-koran Teman Ahok. “Untuk setiap kali pembagian koran kami dibayar Rp 350.000. Sampai saat ini kami sudah 2 kali membagikan koran,” katanya. “Kami yang menjadi PJ diberikan juga printer dan laptop. Sementara untuk Korpos diberikan smartphone sebagian merek Lenovo,”j elasnya. “Kalau Teman Ahok mengatakan bahwa jumlah KTP sudah mencapai 1 juta, maka dugaan kami itu hanya klaim saja karena pengumpulan KTP tetap dilakukan sampai tanggal 28 Juni 2016,” demikian bagian kesimpulan mereka.

Dalam siaran pers ini mereka juga menyebut anggaran pengeluaran Teman Ahok yang diklaim hanya sekitar Rp 2,5 – 5 miliar tidak benar. Mereka juga memaparkan anggaran pengeluaran Teman Ahok. Di saat Teman Ahok merayakan terkumpulnya satu juta KTP dukungan, ada sejumlah eks relawan Teman Ahok yang membuka ‘rahasia’ di balik pengumpulan KTP. Ada apa sebenarnya?

Sejumlah eks relawan Teman Ahok menggelar konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016). Mereka mengungkap bagaimana teknis pengumpulan KTP dukungan Ahok yang kini diklaim tembus 1 juta itu. Mereka menyebut ada sejumlah manipulasi dalam pengumpulan KTP. “Tidak sesuai fakta karena mereka banyak melakukan manipulasi terhadap 1 juta KTP,” kata salah satu eks pengurus Teman Ahok yang mengenakan baju Teman Ahok, Paulus Romindo, yang dulunya adalah penanggung jawab di daerah Kamal, Jakarta Utara.

“Di depan kita ada teman-teman yang berangkat dari bulan Juni 2015 sampai 2016 sebagai pengumpul KTP. Bagaimana mendapatkan KTP tersebut dan bagaimana memanipulasi KTP tersebut,” imbuhnya. Dia juga mengungkap bahwa Teman Ahok bukanlah relawan. Mereka juga digaji mingguan dan ditarget mengumpulkan KTP. Selain itu pengurus Teman Ahok di tingkatan tertentu juga mendapatkan fasilitas seperti laptop dan handphone.

Baca juga: Eks Teman Ahok Beri Pengakuan Digaji Rp 500 Ribu/Minggu dan Ditarget KTP. Mereka kemudian mengungkap alasan mereka membuka rahasia itu. “Karena kita tergerak, karena kita cinta sama Pak Ahok,” kata Paulus. “Kami mau sampaikan secara terbuka apa yang kami kerjakan dan apa yang kami terima dari Teman Ahok,” imbuhnya.Mereka punya alasan khusus kenapa akhirnya buka-bukaan. Rupanya mereka menilai Teman Ahok tidak demokratis dan tidak transparan dalam mengelola keuangan.

“Kami tidak pernah diberi tahu dari mana uang didapatkan dan berapa jumlahnya. Teman Ahok menyampaikan beberapa hal yang tidak sesuai fakta dan bagi kami itu kebohongan pada banyak orang. Kami takut tersangkut perkara korupsi dengan ramainya berita indikasi soal aliran dana pengembang. Hati nurani kami memaksa untuk secara terbuka menyampaikan kesaksian ini sebagai wujud permintaan maaf kepada masyarakat,” kata Paulus.

Lalu apakah ada pihak lain di belakang mereka? Mereka membantah dan menegaskan kegiatan hari ini dibiayai patungan. ebagian eks relawan Teman Ahok yang kecewa dengan transparansi Teman Ahok mbalelo dengan mengungkap rahasia manipulasi pengumpulan KTP. Sebagian di antara mereka ternyata masih terdaftar sebagai relawan Teman Ahok.

Sejumlah eks relawan Teman Ahok menggelar konferensi pers di Restoran Dua Nyonya, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016). Mereka mengungkap bagaimana teknis pengumpulan KTP dukungan Ahok yang kini diklaim tembus 1 juta itu. Mereka menyebut ada sejumlah manipulasi dalam pengumpulan KTP. Selain itu mereka juga mengungkap bahwa Teman Ahok bukanlah relawan. Mereka digaji mingguan dan ditarget mengumpulkan KTP. Selain itu relawan Teman Ahok di tingkatan tertentu juga mendapatkan fasilitas seperti laptop dan handphone.

Memang mereka pernah menjadi relawan Teman Ahok di wilayah. Bahkan ada yang masih terdaftar di website resmi Teman Ahok sebagai salah satu koordinator wilayah. Salah satunya adalah Dodi Hendaryadi yang tercatat sebagai penanggung jawab wilayah Pinang Ranti, Jakarta Timur. Nomor teleponnya juga terpampang. “Saya bulan Maret sudah keluar, menurut saya kalau saya sudah keluar ya dihapus sehingga tidak ditelepon lagi,” kata Dodi dalam konferensi pers itu.

Dodi bergabung dengan Teman Ahok tahun 2015 silam. Baginya pengumpulan KTP teman Ahok realnya tak sampai sejuta. “Nggak ada data real dan benar, karena saya baru ikut bulan Juni 2015, perlengkapan sudah ditarik semua. Intinya kalau pengumpulan KTP itu ya nggak ada yang real sampai korpos-nya juga,” ungkapnya.

Daftar Nama Pejabat Indonesia Yang Jadi Target Pembunuhan ISIS


Sejumlah pejabat sipil dan militer di Indonesia termasuk di dalam daftar target pembunuhan oleh jaringan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Informasi itu dirilis Daily Mirror, Kamis (9/6/2016), dengan merujuk informasi dari kelompok peretas pro-ISIS, United Cyber Caliphate (UCC), yang diperoleh grup media Vocativ.

Grup media Vocativ mengkhususkan dirinya dalam usaha menyelidiki sisi-sisi tersembunyi dari web. Namun, media ini tak mau memberikan nama-nama target serangan ISIS itu. Daftar nama-nama target ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab sebagaimana diungkap oleh grup media tersebut. Menurut Daily Mirror, yang mengacu pada grup media Vocativ, kelompok peretas pro-ISIS telah merilis 8.318 warga Amerika Serikat pada “daftar target pembunuhan”.

Bersama para pejabat militer dan pemerintah, pengusaha, dan selebriti AS, terdapat juga nama-nama warga Kanada, Australia, dan Inggris. Mereka itu terdiri dari 7.848 warga AS, 312 warga Kanada, 39 warga Inggris, dan 69 warga Australia. Mereka menjadi target prioritas.

Detail target
Kelompok peretas UCC yang pro-ISIS itu merilis tidak saja nama-nama target, tetapi juga termasuk rincian alamat, kontak surat elektronik, pada aplikasi layanan pesan rahasia. ISIS mendesak para pendukungnya untuk “mengikuti ” mereka yang telah terdaftar dan “membunuh mereka sebagai balas dendam bagi umat Islam”. Demikian lapor Daily Mirror.

Para peretas pro ISIS relah merilis daftar nama, alamat, dan kontak surat elektronik orang-orang yang menjadi target pembunuhan oleh militan ISIS Daftar yang terungkap itu merupakan deretan terpanjang yang pernah dirilis kelompok yang berafiliasi dengan ISIS dan telah didistribusikan kepada militan mereka di berbagai negara target.

Namun, secara keseluruhan, target yang tercantum dalam daftar ISIS juga berasal dari berbagai negara, yakni Indonesia, China, Korea Selatan, Belgia, Brasil, Estonia, Perancis, Jerman, Yunani, Guatemala, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Selandia Baru, Trinidad dan Tobago, serta Swedia. Sebagian besar mereka (yang menjadi target) adalah pejabat militer atau pemerintah atau orang-orang terkenal di mata publik, seperti keluarga raja atau selebriti.

Vocativ menemukan daftar target ISIS itu pada layanan aplikasi pesan bernama Telegram, awal pekan ini. Namun, Vocativ menolak merinci nama-nama target pembunuhan ISIS itu. Sebuah laporan dari perusahaan intelijen AS, Flashpoint, menyebutkan, UCC dibentuk pada April 2015 setelah beberapa kelompok peretas Islam radikal lain bergabung.

Ahok Tidak Libatkan Rakyat Kecil Nelayan, Hakim Perintahkan Gubernur Cabut Izin Reklamasi Pulau G Yang Diterbitkan Ahok


Majelis hakim meminta Gubernur DKI untuk mencabut izin reklamasi Pulau G. Ada lima alasan yang mendasari keputusan majelis hakim ini.

  1. “Tidak dicantumkannya UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesiri dan pulau-pulau kecil,” ujar hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016).┬áKeputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang.
  2. Alasan kedua, dalam surat keputusan Gubernur tersebut dicantumkan mengenai rencana zonasi.
  3. Alasan ketiga, penyusunan Amdal dalam pemberian izin tersebut tidak partisipatif melibatkan nelayan.
  4. “Keempat, tidak sesuai dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan UU no 2 Tahun 2012,” ujar Adhi.
  5. Alasan kelima, hakim menilai izin reklamasi tersebut akan menimbulkan banyak dampak buruk untuk lingkungan, sosial, dan ekonomi serta menganggu objek vital.

Hakim PTUN Jakarta meminta Gubernur DKI mencabut izin reklamasi Pulau G. Putusan hakim ini disambut sorak syukur pengunjung sidang. “Allahuakbar,” kata seorang pengunjung usai pembacaan putusan di PTUN, Jaktim, Selasa (31/5/2016). Pengunjung lainnya ikut menirukan lafal takbir tersebut. Mereka berdiri. Ada juga yang berpelukan satu sama lain. Keriuhan juga terjadi di luar ruang sidang. Sejumlah pengunjung langsung berorasi.

“Tolak reklamasi sekarang juga,” kata seorang pengunjung. Majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa tidak sah. Surat keputusan itu harus dicabut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu elemen yang ikut menggugat izin reklamasi Pulau G menyambut senang putusan PTUN. Putusan hakim memenangkan gugatan Walhi dkk atas izin reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok.

“Jelas mulai detik ini nggak boleh ada reklamasi,” jelas Perwakilan Walhi, Nursatyahat Prabu di PTUN DKI Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (31/5/2016). Menurut Prabu, yang sedang digugat oleh Walhi dkk adalah izin reklamasi yang dikeluarkan Ahok. “Jadi yang kita gugat keputusan rekalamasi itu. Siapapun yang melakukan reklamsi dengan seizin gubernur itu tidak sah sekarang. Kalau mau mengambil alih itu urusan lain tapi jangan direklamasi. Karena reklamasi yang kita gugat izin reklamasi itu. Tidak prosedur, melanggar UU. Artinya secara legal reklamasi salah, kalau setelah ini mau diambil pemprov itu prinsipnya lain,” tegas dia.

Menurut dia, Pulau G yang sudah dibatalkan izinnya, apabila kemudian diambil Pemprov DKI, harus juga ada aturannya. “Kalau diambil alih artinya ada skenario lain. Kalo mau diambil dengan apa? Apakah sesuai dengan apa? Kita belum liat skenario itu,” tegas dia. Sidang gugatan terhadap izin reklamasi Pulau G di kawasan Teluk Jakarta memasuki babak terakhir. Hakim PTUN Jakarta menerima gugatan pihak nelayan dan meminta izin reklamasi dicabut. “Mengabulkan gugatan para penggugat 5 orang nelayan teluk Jakarta,” ujar Hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016).

Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang. Adhi menyatakan surat keputusan Gubernur 2238/2014 kepada PT Muara Wisesa tidak sah. Gubernur pun diminta pengadilan untuk mencabut surat itu. “Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat putusan itu,” kata Adhi.

Gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilayangkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Martin Hadiwinata menyatakan optimistis terkait hasil putusan sidang gugatan. Pasalnya pemprov dinilai tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Ahok Batasi Hak Penyampaikan Pendapat Warga Jakarta Hanya Di 3 Tempat Saja


Lokasi demo di Jakarta kini telah ditentukan. Hanya ada tiga tempat yang bisa digunakan untuk melakukan demo. Tiga lokasi itu adalah di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Hal itu tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Peraturan itu dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan disahkan pada 28 Oktober 2015 lalu. “Pergub ini mengatur lokasi dan waktu aksi unjuk rasa,” kata Kepala Biro Umum Sri Rahayu, di Balai Kota, Kamis (29/10/2015). Sementara itu, waktu untuk unjuk rasa ditetapkan pada pukul 06.00-18.00. Para penegak hukum dapat menindak tegas para demonstran yang melanggar peraturan tersebut.

“Walau begitu, peraturan tersebut masih menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, dan menjunjung demokrasi,” kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kepala Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono menjelaskan, para demonstran tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, serta menekan orang lain atau pemerintah. Kemudian, demonstran tidak boleh mengganggu kesehatan dengan membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel (DB).

Selain itu, aksi unjuk rasa tidak boleh mengganggu perekonomian serta keamanan negara. Atas dasar itulah, sejak awal Januari 2015, Gubernur Basuki meminta agar aksi unjuk rasa berpedoman pada program Lima Tertib yang dicanangkan Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. “Sebenarnya peraturan aksi demontrasi sudah ada. Pergub ini cuma menentukan lokasi agar lebih tertib dan tidak menggangu hak asasi orang lain,” kata Ratiyono.

Di dalam aturan itu juga diatur tentang mediasi. Pemerintah bisa bertemu dengan perwakilan demonstran. Salah satu contohnya, aksi unjuk rasa mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP). Sebagai fasilitator, Bakesbangpol DKI akan meminta gubernur ataupun perwakilan Dewan Pengupahan menemui perwakilan demonstran. Adapun perwakilan demonstran yang dapat menemui perwakilan pemerintah (termasuk kementerian) dibatasi hingga lima orang. Sebelum unjuk rasa, koordinator aksi harus meminta izin ke kepolisian, dan polisi akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI.

Kalau aksi unjuk rasa ditujukan ke Istana atau Balai Kota, aksi diarahkan ke Monas. Kalau aksi untuk DPR atau kementerian, maka para pendemo diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI. “Nanti kami yang memfasilitasi perwakilan demonstran untuk bertemu dengan pihak berwenang,” kata Ratiyono.