Category Archives: Demokrasi

Kurang Antusias … Polisi Dekati Tokoh Agama Untuk Bantu Sambut Jokowi Di Papua


Kepolisian Daerah Papua mengimbau masyarakat untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan pada pekan ini. “Kami mengimbau semua pihak, tokoh adat, agama, perempuan, dan segenap masyarakat untuk menyambut dengan baik kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan pada minggu ini,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Patrige di Jayapura, Rabu (6/5/2015).

Patrige mengatakan, kedatangan Jokowi adalah untuk menepati janji mempercepat pembangunan di segala bidang dan mendekatkan diri dengan masyarakat di wilayah itu. “Pak Presiden juga akan meletakkan batu pertama atau juga meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Papua,” kata dia.

Patrige mengakui, masih ada sekelompok orang atau pimpinan gereja yang menolak kedatangan Presiden ke Papua, tetapi polisi bersama TNI akan mengawal kunjungan tersebut. “Kami akan melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang menolak kedatangan Presiden dan rombongan,” kata dia.

“Kami tetap mengawal kunjungan itu dan Polda Papua akan berupaya melakukan pendekatan dengan pimpinan gereja agar kunjungan Presiden bisa diterima dengan baik,” kata Patrige.

Patrige menegaskan, tugas kepolisian adalah untuk menetralisasi situasi dan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. “Mungkin ada pihak pimpinan gereja yang mungkin belum sepaham dengan pekerjaan kepolisian dalam melihat situasi kamtibmas. Polda akan tetap melakukan pendekatan intelijen dengan pimpinan gereja di tanah Papua ini,” kata dia.

Mengenai kesiapan pengamanan untuk kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan, Patrige mengemukakan bahwa Polda Papua telah melakukan rapat Koordinasi di Kantor Provinsi Papua dengan pihak terkait. Namun, pihaknya belum mengetahui jadwal pasti kedatangan Presiden Jokowi bersama rombongan.

“Nanti secara resmi akan disampaikan Panglima Kodam Cenderawasih terkait pengamanan RI-1 sebab sektor pengamanan ada di Pangdam,” kata dia.

Kronologi Baku Hantam Anggota DPR Dari Partai PPP dan Demokrat Saat Rapat Dengan Menteri ESDM


Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Sebabnya hanya karena keduanya saling sindir, berikut kronologi kisahnya. Yang terlibat adu jotos adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Muljadi. Menurut salah seorang anggota Komisi VII DPR yang enggan disebutkan namanya, awalnya rapat berlangsung adem ayem sampai kemudian Mustofa Assegaf menyampaikan pertanyaan kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

“Ingat jangan lebih dari 10 menit,” kata Muljadi mengingatkan agar Mustofa tak panjang lebar dalam bertanya. Mustofa pun melanjutkan kembali pertanyaannya. Namun kemudian dia kesal juga karena terus diingatkan Muljadi, keduanya pun terlibat saling sindir. Mustofa pun mendekati meja Muljadi dan kemudian terlibat tarik-tarikan dan terlibat adu jotos dengan Muljadi.

Kemudian terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan yang kaget ada dua anggota dewan itu yang adu fisik dan saling tarik pakaian. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan.

Tak lama polisi, pengamanan dalam DPR, dan beberapa anggota DPR lain melerai. Mereka kemudian dipisahkan. Muljadi luka berdarah di pelipis kiri dan kacamatanya pecah. Dia kemudian dirawat tim dokter. Sementara Mustofa Assegaf tak terlihat. Kini polisi dan pamdal DPR masih berjaga, sementara Muljadi masih berada di ruang Sekretariat Komisi VII DPR. Belum diketahui apakah keduanya akan menempuh jalur hukum. Dua anggota DPR yang terhormat baku hantam di rapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Aksi memalukan kedua wakil rakyat itu dipicu karena masalah saling sindir soal durasi pertanyaan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pemukulan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Mulyadi sebagai bentuk penganiayaan. Didik mengatakan sudah mengonfirmasi ke Mulyadi kalau pemukulan diduga dilakukan anggota Partai Persatuan Pembangunan. “Kami pandang ini sebuah penganiayaan. Bisa masuk delik tindak pidana,” kata Didik di gedung parlemen, Jakarta, Rabu, 8 April 2015.

Fraksi Partai Demokrat, lanjut Didik, juga sudah berkoordinasi dengan Mulyadi yang meminta bantuan hukum. Ia mengatakan mekanisme tersebut bisa dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Rencananya Fraksi Demokrat akan melaporkan kepada MKD setelah ada visum dari dokter. Namun Didik tidak akan tergesa-gesa melaporkan kasus pemukulan ini.

Sementara itu, Dr Darmadi, dari Klinik Damiyanti and Associate yang memeriksa Mulyadi menyatakan kalau korban mengalami luka di alis dan bagian mata kiri. Ia menyebutkan, polisi sudah meminta agar dilakukan visum terhadap Mulyadi. “Hasilnya kami belum tahu,” katan Darmadi.

Insiden pemukulan yang melibatkan dua anggota Komisi VII DPR terjadi di tengah-tengah rapat kerja dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Peristiwa itu melibatkan Mulyadi dengan anggota Komisi VII lainnya, Mustofa Assegaf. Rapat pun terpaksa dihentikan dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Kamis siang, 9 April 2015.

Sebelum terjadi baku hantam, Ketua Komisi VII Satya Yudha memberi peringatan kepada peserta rapat. Politikus Golkar itu mengingatkan agar anggota Komisi VII tak terlalu lama bertanya ke menteri. “Sesuai tatib, bertanya hanya 3 menit ya,” kata Satya di ruang rapat Komisi VII Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Usai peringatan itu, anggota DPR sahut-sahutan saling sindir. Tak jelas siapa yang memulai dan bicara, sejumlah anggota DPR mulai melontarkan celetukan.

“Udah dong nanyanya, udah 3 menit,” sindir seorang anggota DPR. “Udah 10 menit,” seloroh anggota DPR lainnya. Beberapa kali celetukan serupa terdengar sehingga mengganggu rapat. Satya pun mengeluarkan peringatan serupa. “Ini kan sudah ada di tatib, tanya hanya 3 menit. Ini sudah saya kasih dispensasi panjang, 10 menit, sudah tiga kali lipat,” ujar Satya. Namun peringatan itu tak digubris. Aksi sindir berlanjut. “Aawww!” Tiba-tiba terdengar teriakan salah seorang anggota DPR perempuan.

Wartawan yang ada di balkon pun langsung melongok ke bawah. Di situ terlihat politikus PD Muljadi tarik-tarikan baju dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Anggota DPR lain pun merapat mencoba melerai. Kedua anggota DPR lalu diamankan pamdal. Dokter datang. Muljadi diketahui luka di pelipis kiri dan mata kanan. Luka di pelipis kiri harus dijahit. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Pelipis kiri anggota FPD DPR Mujadi berdarah.

Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Yang terlibat berantem adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Muljadi dari Demokrat.

Akibat berantem itu pelipis kiri Mujadi berdarah. Muljadi dirawat oleh tim dokter dan sampai dengan pukul 19.15 WIB, Rabu (8/4/2015), Muljadi masih berada di ruang sekretariat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, dengan pengawalan ketat dari pengamanan dalam (pamdal) DPR dan polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Apakah keduanya akan saling gugat di kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan?Peristiwa memalukan terjadi di rapat Komisi VII DPR. Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Mulyadi baku hantam dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Ada seorang anggota DPR perempuan yang menjerit karena melihat Mulyadi dan Mustofa baku hantam. Keduanya lalu dilerai oleh anggota DPR yang lain. Pamdal pun turun tangan mengamankan keduanya.

Kedua orang itu lalu dibawa ke ruang tunggu yang berada di dekat ruang Komisi VII DPR. Pamdal berjaga di dalam. Tak lama kemudian, dua orang polisi Pam Obvit datang. Ada juga seorang dokter. Tak lama kemudian, dokter itu keluar, lalu menjelaskan kondisi salah seorang anggota DPR tanpa menyebut nama. “Salah satunya saya jahit di pelipis kiri. Sama bawah matanya luka,” ujar dokter itu sambil berlalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR yang dihadiri oleh Dirut PLN dan Pertamina sore ini diwarnai aksi perkelahian 2 orang anggota Komisi VII DPR-RI. Mereka adalah anggota Komisi VII Mustofa Assegaf dari PPP dan Muljadi dari Demokrat. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi-kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak.

Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan anggota DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat sempat terhenti sekitar 5 menit, dan dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab dengan Menteri ESDM. Pasca kejadian tersebut, jumlah anggota DPR yang ikut rapat berkurang, karena di antaranya ada yang melerai ke luar ruangan “Tadi mohon maaf ada masalah sedikit rapat bisa dilanjutkan lagi,” kata pimpinan sidang Satya Widya Yudha membuka sidang. Rapat ini berlangsung sejak pukul 13.00 WIB, membahas soal itu terkini tentang kementerian ESDM, dan perkembangan soal Pertamina dan PLN. Setelah berlanjut, rapat berlangsung sekitar 30 menit setelah itu diskors pukul 17.00 WIB hingga 19.00 WIB.

Takut Dikritik Alasan Ahok Larang Kegiatan Politik Di Car Free Day ?


Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengetatkan kegiatan di Car Free Day menuai pro dan kontra. Ahok, sapaan akrab gubernur, berencana melarang semua aksi politik dilakukan saat CFD.

“Aksi politik di saat CFD harusnya dilihat sebagai sinyal kurangnya ruang publik. Sebaiknya aksi politik ini jangan dibatasi dulu selama ketersediaan ruang publik masih terbatas,” kata Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, Selasa 24 Maret 2015.

Ia mengkritisi rencana Ahok lantaran indikator menganggu kenyamanan dan ketertiban publik serta titik tolak permasalahan belum terpetakan dengan baik. “Jangan sampai terlihat dia menjadi egois di mana aturan itu adalah dia. Aturan tak bisa dibuat tanpa ada indikator dan problem utama yang terpetakan dengan baik,” kata dia. Selain itu, kata Haris, untuk menerapkan aturan ini, harus ada konsensus apa saja yang dirasakan mengganggu oleh masyarakat pengambil manfaat CFD.

Haris meminta Ahok melihat CFD sebagai sebuah kemajuan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebab, muncul aksi-aksi spontanitas masyarakat menanggapi isu-isu politik yang berkembang. “Komunikasi politik selama ini tidak tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat bersuara melalui cara-cara ini,” kata dia. Selain itu, kata Haris, diskusi politik tak lagi identik dengan ruang penuh asap rokok, dilakukan malam hari, orang-orang yang seram. “Semua bisa terlibat dalam diskusi politik yang sehat,” kata dia.

Pernyataan sikap berbeda dikemukakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul. Ia justru menyetujui pelarangan CFD digunakan untuk aksi politik. “Awalnya fungsi CFD itu untuk mengurangi emisi, ajang rekreasi, refreshing dan untuk bersosialisasi. Bukan untuk kampanye politik,” kata dia. Ia mendukung penuh rencana Ahok agar kegiatan CFD menjadi lebih tertib.

Selama ini, kata dia, aksi-aksi politik yang diadakan di CFD tak pernah meminta izin kepolisian. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur syarat untuk mendapatkan izin demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. “Ini kan tempat terbuka, idealnya ya harus minta izin dulu tapi permasalahannya selama ini kan tak pernah,” kata dia.

Martinus mengatakan selain ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012, CFD juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi, Jadwal, dan Tata Cara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta. “Jadi tak ada salahnya kembali ke fungsi semula untuk berolah-raga,” kata dia. Aktivis Kontras Haris Azhar menyanggah, “aturan itu hanya menyangkut soal mobil dilarang melintas.”

Jusuf Kalla Kecewa Karena Fungsi Wakil Presiden Dipreteli Lewat Peraturan Presiden


Pembentukan Kantor Staf Presiden jadi satu dari sejumlah selisih yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam wawancaranya kepada Tempo, Kamis 19 Maret 2015 lalu, Jusuf Kalla mengaku baru tahu unit khusus yang digawangi Luhut Binsar Panjaitan ketika Jokowi melantik pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu pada 31 Desember 2014.

Kalla mengaku kecewa karena kewenangan Luhut diperluas dan dianggap mempreteli sebagian fungsi wakil presiden lewat peraturan presiden, tentang Kantor Staf Presiden yang dikeluarkan pada 25 Februari 2015. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Presiden Jokowi meminta Luhut dan timnya memberikan masukan dan pertimbangan. “Fokusnya membantu kerja Presiden untuk mengawasi dan mengendalikan program nasional. “Termasuk memberikan masukan kepdaa presiden,” kata Andi Widjajanto Jumat 20 Maret 2015 lalu.

Luhut menyiapkan tim di kantornya, sejak Januari lalu. Kantor Kepala Staf Kepresidenan yang dibentuk meniru konsep sayap barat atau west wing di Gedung Putih, Amerika Serikat, ini berkantor di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan. Kantor ini dipimpin Luhut sebagai Kepala Staf, dengan lima deputi, meningkat dari rancangan awal yang hanya tiga deputi.

Ruang itu berukuran 15 x 25 meter. Sebuah jendela kaca besar berada persis di seberang pintu masuk. Dari jendela, kita bisa melihat langsung sungai terbesar yang membelah Ibu Kota, Kali Ciliwung. Presiden Soeharto dahulu menggunakan ruangan di lantai dua Gedung Bina Graha, di Jalan Veteran 17, Jakarta, itu sebagai tempat kerja. Kini, ruangan itu ditempati Kepala Kantor Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.

Sejak awal Januari, kantor itu begitu sibuk. Tak jarang Luhut harus menerima tamu hingga malam hari. Saat berkunjung ke kantornya, Rabu pekan lalu, masih banyak antrean tamu yang menunggunya hingga pukul 21.00.

Kesibukan ini seolah membangkitkan kembali Bina Graha, yang dibangun atas prakarsa Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. Selesai dibangun pada 1970, Bina Graha menjadi kantor presiden hingga masa Abdurrahman Wahid. Kini, Bina Graha menjadi markas Kantor Kepresidenan. Di kantor inilah segala kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipantau. “Saya ini ibarat lehernya Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Luhut di kantornya, pekan lalu.

Jokowi memimpikan kantor yang dipimpin Luhut ini seperti The West Wing di Gedung Putih, Amerika Serikat, atau kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street 10, London. Presiden ingin punya satu kantor khusus yang bertugas mengontrol program-program yang dijalankannya. Ide ini muncul setelah Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, September lalu.

Mimpi ini akhirnya terwujud dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, awal Maret lalu. Aturan ini mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Kantor Kepresidenan. Luhut mengatakan dirinya adalah alat presiden. “Misalnya, tentang program sejuta lahan. Presiden ingin tahu sudah sejauh mana program ini berjalan, ya, kami berikan penjelasan. Saya hanya membantu presiden untuk mengambil keputusan,” ujarnya.

Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, sudah ada empat nama deputi yang menunggu diteken Jokowi. Namun, kata dia, belum ada pembidangan deputi-deputi tersebut. “Tak ada penamaannya, hanya disebut deputi satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi yang diajukan baru empat,” katanya, pekan lalu

BPKP Audit Pengadaan UPS di APBD 2014


Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang mengaudit pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2014.

Kepala Perwakilan BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto mengatakan audit investigasi itu dilakukan untuk membantu kepolisian. “Kami diminta kepolisian untuk memperkuat penyelidikan mereka,” katanya saat dihubungi, Senin, 2 Maret 2015.

Polda Metro Jaya, ujar Bonny, mendapat aduan masyarakat terkait dengan pengadaan ini. Saat ini BPKP masih mengumpulkan data, dokumen kontrak, dan meminta keterangan dari pihak terkait. “Termasuk meminta keterangan perusahaan-perusahaan yang terlibat kontrak,” tuturnya.

Bonny belum tahu kapan audit ini akan rampung. Menurut dia, BPKP tak menargetkan waktu khusus untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut. Jika ditemui kerugian negara, BPKP akan menyerahkannya kepada kepolisian untuk ditangani lebih lanjut.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduga ada penggelembungan APBD 2014, salah satunya adalah pengadaan alat UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.

Ahok juga menduga ada dana siluman dalam APBD 2015. Dia menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman dalam APBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.

Bonny mengatakan lembaganya sudah mendapatkan surat terkait dengan APBD 2015. Menurut dia, Sekretaris Daerah DKI meminta BPKP untuk mengevaluasinya. Namun permintaan itu belum dipenuhi karena APBD belum disahkan. “Diketuk saja belum,” katanya.

Ini Profil 3 Pimpinan Baru KPK Pengganti Abraham Samad


Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pemberhentian dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebagai gantinya, Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden soal pengangkatan tiga anggota sementara pimpinan KPK, yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi. Siapakah mereka?

1. Taufiequrachman Ruki.
Ia adalah mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pertama. Dia menjabat sejak 2003 – 2007. Dia juga pernah menjadi anggota DPR RI:

1992-1997: Komisi III
1997-1999: Komisi VII, anggota MPR RI, dan anggota tim asistensi BP-MPR RI
1999-2000: wakil ketua fraksi TNI Polri (Korbid Kesra)
1999-2001: Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
2000-2001: Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII. Ia juga Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI.

Dia juga adalah mantan polisi dengan masa jabatan sebagai berikut:
1974-1975: Kapolsek Kelari Polres Karawang
1975-1979: Kepala subseksi Kejahatan Poltabes Bandung
1979-1981: Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja
1981-1982: Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang
1982-1984: Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan
1984-1985: Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri
1985-1986: Perwira Staf Pusat Komando
1986-1987: Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
1987-1989: Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
1989-1991: Kepala Kepolisian Resort Cianjur
1991- 1992: Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya
1992: Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar
1992-1997: Kepala Kepolisian Wilayah Malang.

2. Indriyanto Seno Adji.
2004: dikukuhkan sebagai Guru besar hukum pidana oleh Universitas Krisna Dwipayana. Saat ini menjabat sebagai guru besar hukum pidana Universitas Indonesia.

3. Johan Budi Sapto Prabowo.
1998-2003: Wartawan Tempo
2003-2006: Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
2006: Juru bicara KPK
2008-2009: Direktur Pendidikan dan Pelayanan masyarakat KPK sekaligus Juru Bicara KPK
2009-2014: Kepala Biro Humas KPK
2014-2015: Deputi Pencegahan KPK
2015: Pimpinan sementara KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad tidak bisa menerima penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Samad membantah memalsukan dokumen. “Dalam hati kecil saya, saya sama sekali tak bisa terima apa yang dituduhkan kepada saya,” kata Samad saat konferensi pers di kantornya, 17 Februari 2015.

Samad mengatakan alamat rumahnya adalah Jalan Mapala Blok E 29 Nomor 30, RT 004 RW 005, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, yang ditempati sejak 1999. Alamat itu, menurut Samad, berbeda dengan dokumen yang ditunjukkan polisi mengenai seorang wanita bernama Feriyani Lim. “Kartu Keluarga yang dimaksud adalah alamat sebuah ruko. Berdasarkan itu saya sampaikan sampai detik ini saya belum mengerti,” ujar Samad. Abraham Samad dijadikan tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan atas kasus pemalsuan surat. Feriyani Lim sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang sama.

Surat panggilan untuk Samad mencantumkan pasal-pasal sangkaannya. Di antaranya, “Dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) subs Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.” “Atau Pasal 93 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013,” demikian tercantum di surat panggilan itu.

Juru Bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Endi Sutendi mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad untuk diperiksa Jumat mendatang. Abraham ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

“Kita sudah layangkan surat panggilan kepada tersangka, Selasa,” ujar Endi, Rabu, 18 Februari 2015. Menurut Endi, Polda Sulawesi Selatan dan Barat telah menyiapkan tim pemeriksa yang berjumlah tiga orang, dari total penyidik keseluruhan yang menangani kasus tersebut sekitar 8 orang. Endi juga telah menyiapkan tempat pemeriksaan untuk Abraham Samad. Endi mengatakan Polda hanya menangani kasus sebagai terlapor yakni tersangka Feriyani Lim. Sedangkan untuk terlapor Abraham Samad dan Sukriansyah Latief ditangani Badan Reserse Kriminal Polri.

Dalam kasus Feriyani, kata Endi, hingga kini penyidik sudah memeriksa 23 orang yang dijadikan saksi terkait kasus pemalsuan dokumen kependudukan. “Jadi, kami tidak tahu, apakah Sukriansyah sudah diperiksa atau belum. Karena kami hanya menangani kasus Feriyani Lim saja,” tutur Mantan Kepala Kepolisian Resor Enrekang ini. Endi juga menegaskan bahwa saksi- saksi yang telah menjalani pemeriksaan mengetahui, mendengar dan menyaksikan peristiwa tersebut.

Pada Selasa lalu, Polda Sulawesi Selatan dan Barat mengumumkan penetapan tersangka Abraham Samad dalam kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan. Akibat kasus tersebut, Abraham Samad terancam hukuman penjara maksimal delapan tahun. Kasus ini dilaporkan Ketua Lembaga Peduli KPK dan Polri Chairil Chaidar Said ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri beberapa waktu lalu. Selanjutnya, kasus ini dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat per 29 Januari 2015. Berselang empat hari kemudian, polisi menetapkan Feriyani sebagai tersangka.

Presiden Jokowi Batal Melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan Sebagai Kapolri


Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengaku tak senang dengan keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI. “Kami kecewa sudah,” ujar Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan,” Rabu, 18 Februari 2015.

Menurut Trimedya partainya sempat senang saat mendengar keputusan Jokowi yang akan menghormati proses hukum terkait status Budi Gunawan. Kenyataannya setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jokowi tetap tak melantik Budi.

Trimedya juga menyayangkan sikap Jokowi bertentangan dengan aspirasi yang berkembang di partai. Padahal Jokowi merupakan kader aktif PDIP. “Kami menyayangkan sikap ini. Katanya Presiden hormati hukum,” kata Trimedya lagi. Presiden Joko Widodo mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri. Otomatis itu membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi mengatakan pencalonan Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan di masyarakat.

Menurut Jokowi, untuk menciptakan ketenangan dan kebutuhan Kepolisian untuk segera dipimpin Kapolri definitif maka istana mengusulkan calon baru. “Kami usulkan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai penggantinya,” kata Jokowi di Istana Medeka. Usai putusan praperadilan yang mememangkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, pelantikannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia makin mengemuka. Apa saja bahaya besar bila Presiden Joko Widodo bersikeras melantik polisi yang diduga memiliki rekening gendut ini?

1. Tafsiran hukum makin sembarangan.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto menyatakan masyarakat akan resah dan mempertanyakan keputusan Jokowi bila Budi tetap dilantik. “Penegakan hukum akan dipertanyakan,” kata Satya yang dihubungi pada Selasa, 17 Februari 2015. Selain itu, Satya menilai penafsiran hukum oleh masyarakat akan makin sembarangan. Sebelumnya, Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi mengambil keputusan memenangkan Budi tanpa merinci landasan hukum yang digunakannya. Sarpin juga menyebut Budi yang menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri itu tidak tergolong penyelenggara negara atau pun penegak hukum.

2. Perseteruan terus-menerus antara KPK dan Polri.
Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi, berujar konflik antara KPK dan Polri tak akan ada habisnya bila Budi jadi dilantik. KPK, kata Kristiadi, dapat memperbaiki surat penyidikan dan terus memperkarakan kasus Budi. “Sementara itu, Budi yang telah menjabat Kapolri akan menggunakan kekuasannya untuk terus melawan KPK,” ucap Kristiadi. Perseteruan ini, kata Kristiadi, tidak akan berakhir hingga Jokowi mengambil sikap tegas. Kristiadi menilai Jokowi saat ini terlihat lemah karena tidak memiliki kekuatan politik yang menyokongnya. “Jokowi berdiri di kaki sendiri,” kata dia.

3. Pembusukan lembaga hukum.
Bahaya terakhir jika Budi tetap dilantik sebagai Kapolri menurut Kristiadi adalah potensi membusuknya internal lembaga hukum di Indonesia. Lembaga hukum seperti kepolisian yang harusnya melayani masyarakat nantinya justru sibuk bertarung untuk melanggengkan kekuasaan. Kristiadi mengkhawatirkan lembaga hukum akan dimanipulasi oleh oknum tertentu. “Penegakan hukum akan kacau balau,” ujarnya lagi.

Budi Gunawan dan PDI Perjuangan melobi partai penentang pemerintah agar dia disetujui menjadi Kepala Polri. Aburizal Bakrie mendapat dana ganti rugi Lapindo. Adalah Hatta Rajasa. Ia menduga kedatangan Pramono Anung pada akhir tahun lalu untuk membicarakan kisruh berkepanjangan dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bergabung bersama koalisi non-pemerintah, yang sebelumnya mencalonkan dirinya menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto pada pemilihan pertengahan tahun lalu.

Pramono ditunjuk petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjalankan lobi ke partai lain guna menyelesaikan kisruh di Senayan. Namun Hatta kaget ketika Pramono muncul di rumahnya di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, bersama orang lain yang merupakan jenderal polisi aktif. “Masih ingat dengan Pak Budi Gunawan?” kata Hatta menirukan Pramono saat menceritakan ulang pertemuan itu pada Kamis, 23 Januari 2015.

Hatta tak asing dengan pria 55 tahun berkumis baplang itu. Ketika ia menjabat Menteri Riset dan Teknologi pada 2001-2004, Komisaris Jenderal Budi Gunawan merupakan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, meski sudah lama kenal, ia mengaku tak pernah berinteraksi dengan Budi. “Wong, dia ajudan presiden,” ujarnya.

Obrolan dengan Pramono dimulai dengan kisruh perebutan ketua komisi di DPR antara partai yang sekubu dengan PAN dan kubu pemerintah pimpinan PDI Perjuangan. Pramono mengajak partai Hatta mendukung pemerintah. Menurut Hatta, Budi lebih banyak diam.

Pertemuan dengan Hatta Rajasa dan elite partai lain merupakan cara PDI Perjuangan memuluskan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo kemudian mengajukannya ke DPR, 15 Januari lalu, sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Sutarman, yang sebenarnya baru pensiunan Oktober nanti. Sehari setelah pengajuan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka korupsi perkara suap dan gratifikasi.

PDI Perjuangan juga mengutus Ketua Fraksi Olly Dondokambey guna melobi partai-partai anggota koalisi non-pemerintah. Gerilya dilakukan sejak Desember 2014. Pramono dan Olly wira-wiri membawa Budi Gunawan menemui para bos partai “oposisi” itu.

Akhir tahun lalu, Olly bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Menteng, Jakarta Pusat. Kepada Aburizal, Olly mengutarakan niat Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Sepekan sebelum uji kelayakan, Olly kembali bertemu dengan Aburizal untuk memastikan dukungan Golkar. “Ya, kami akan mendukung apa pun keputusan Presiden,” kata Aburizal seperti ditirukan seorang petinggi Golkar.

Dukungan Golkar menuntut syarat. Seorang politikus partai beringin yang mengetahui pertemuan itu menuturkan bahwa Aburizal meminta bantuan pemerintah menalangi pembelian lahan warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo. Grup Bakrie tak cukup punya dana segar untuk membayar tunggakan Rp 781 miliar pembelian lahan. Dana talangan inilah yang diinginkan Aburizal.

Pada 13 Januari lalu, Aburizal menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Aburizal memberi masukan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Rabu pekan lalu, Aburizal lagi-lagi bertandang ke Istana Kepresidenan. Kali ini tujuannya adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan. Topik pembahasannya kembali masalah anggaran perubahan. Dia meminta anggaran perubahan tak hanya digunakan untuk infrastruktur. “Pemerataan juga penting,” ujarnya.

Pertemuan itu membuahkan hasil. Pekan lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengajukan dana talangan pembayaran lahan Lapindo senilai Rp 781,7 miliar. Skemanya adalah utang-piutang antara pemerintah dan PT Minarak dengan jaminan aset senilai Rp 3,01 triliun. “Beberapa kali kami bahas di rapat kabinet dan disetujui Presiden,” kata Bambang. Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, membantah kabar bahwa Aburizal membarter urusan Budi Gunawan agar pemerintah menalangi pembayaran ganti rugi lahan Lapindo. “Kalau keluarga Bakrie belum ada dana, itu fakta,” ujarnya.

Di luar urusan Lapindo, permintaan Aburizal adalah pemerintah membereskan dualisme kepemimpinan di partainya. Golkar pecah menyusul kisruh dukungan dalam pemilihan presiden. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengambil jalan tengah, yakni kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah Nasional Golkar di Riau pada 2009 di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Menurut Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, dalam pertemuan dengan Olly, Aburizal meminta Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan ke Presiden agar ucapan lisan Yasonna dituangkan dalam keputusan formal. “Tapi ini bukan barter dukungan untuk pencalonan Budi Gunawan,” kata Bambang. Juru lobi PDI Perjuangan juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar mendukung Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Hanya, kata politikus Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, Prabowo tak menjawab tegas dukungan partainya kepada calon PDI Perjuangan itu. “Saya serahkan kepada fraksi,” ujarnya menirukan ucapan Prabowo.

Pramono membenarkan kabar bahwa ia mengajak Budi Gunawan menemui bos partai politik koalisi penentang pemerintah di DPR. “Semua calon Kepala Polri melakukan itu,” katanya. Namun ia membantah anggapan bahwa gerilya politik tersebut dibarter dengan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti dana talangan Lapindo itu atau pengakuan pengurusan Golkar. “Saya jamin tidak ada.”

Budi Gunawan juga bergerak sendiri. Sebelum uji kelayakan dan kepatutan dua pekan lalu, secara terpisah anggota Komisi Hukum menemui Budi di Markas Besar Polri. Desmond dan Bambang Soesatyo membantah kabar bahwa anggotanya di Komisi Hukum secara resmi menemui Budi di luar forum resmi. “Kalau kami hanya bertemu di uji kelayakan,” ujar Desmond. Bambang Soesatyo mengenal Budi sejak 2005, ketika sama-sama mengambil pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional. Kawan satu angkatan mereka antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Ketika itu, Budi masih berpangkat brigadir jenderal. Bambang menilai Budi layak menjadi Kepala Polri karena berprestasi. “Terbukti menjadi yang terbaik saat pendidikan di Lemhannas,” katanya.

Budi sudah lama berjejaring dengan Komisi Hukum. Dia menjadi juru lobi Markas Besar Polri ke parlemen saat pembahasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Budi berhasil meyakinkan Dewan agar pengurusan surat tanda nomor kendaraan tetap berada di Kepolisian–awalnya hendak dipindahkan ke Kementerian Perhubungan. Seorang pemimpin Komisi Hukum bercerita, Budi juga murah hati ketika ada yang meminta bantuan. Misalnya yang berkaitan dengan mutasi jabatan di Kepolisian yang melibatkan kolega anggota Komisi Hukum. “Budi tak pernah tidak mengiyakan,” ujar politikus itu. “Mungkin memang dia dikenal baik sehingga mempengaruhi subyektivitas Komisi Hukum,” kata Razman Nasution, pengacara Budi Gunawan.

Pendekatan ala PDI Perjuangan dan Budi Gunawan terbukti moncer. Komisi Hukum, yang mayoritas diisi politikus partai penentang Presiden Jokowi, secara aklamasi menerima pencalonannya sebagai Kepala Polri. Mereka mengabaikan keputusan KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi rekening gendut. Dalam rapat paripurna, hampir semua fraksi menyetujui keputusan itu.