Category Archives: Demokrasi

Gara Gara Kirim SMS Adukan Lurah Ke Walikota …. Martua Saragih Dihukum Penjara


Martua Saragih (52) nyaris dipenjara karena SMS-nya yang melaporkan perilaku lurah di tempatnya ke Wali Kota Pekanbaru. Untung, majelis tinggi mengubah hukuman penjara menjadi hukuman percobaan. Kasus bermula saat Lurah Labuh Baru Barat, Pekanbaru, Riau, Lukman Hakim memberikan arahan kepada warganya soal pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan untuk meneruskan kebijakan Wali Kota Pekanbaru yang meminta pengangkutan sampah dengan menggunakan mobil operasional kelurahan.

Maratua tidak sepakat dengan kebijakan tersebut dan mengajak warga RT 5/9 rapat di rumahnya pada 5 April 2013. Setelah itu ia mengirim SMS kepada Wali Kota Pekanbaru dan Asisten Pekanbaru I yang mengkritik kebijakan itu. Atas SMS ini, Lukman tidak terima dan mempolisikan Maratua.

Pada 20 Januari 2015, jaksa menuntut Maratua selama 1 tahun penjara. Maratua dijerat dengan Pasal 27 auat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Gayung bersambut, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan hukuman kepada Maratua selama 6 bulan penjara pada 12 Februari 2015. Atas vonis ini, Maratua tidak terima dan mengajukan banding.

Siapa nyana, permohonannya dikabulkan. Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menganulir pidana penjara yang dijatuhkan PN Pekanbaru. “Menjatuhkan pidana selama 6 bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim sebelum masa percobaan berakhir selama 1 tahun,” ujar majelis sebagimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (6/7/2015).

Duduk sebagia ketua majelis Nasruddin Tappi dengan anggota Ewit Soetriadi dan Erwan Munawar. Ketiganya meminta Maratua belajar dari hukuman percobaan ini agar berkelakuan baik dalam pergaulan masyarakat dengan saling cinta mencintai, menghormamati satu sama lain dan rukun damai. “Perbuatan terdakwa karena ketidakpuasan bathin sehingga terdakwa membuat pengaduan-pengaduan dan hal tersebut bisa diselesaikan secara bijak sesama warga tokoh masyarakat di kelurahan setempat,” putus majelis dengan suara bulat pada 22 Juni 2015 lalu.

Sepak Terjang Alumni University of Berkley Di Kabinet Kerja Jokowi


Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto enggan menanggapi isu ijazah bodong yang diduga dimiliki salah satu menteri Kabinet Kerja. Nama Menteri Pariwisata Arief Yahya disebut-sebut sebagai salah satu alumnus University of Berkley. “Belum bisa menanggapi, harus ada tanggapan dari Kementerian Pariwisata dulu,” kata Andi di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 3 Juni 2015.

Andi mengatakan Istana baru akan berkomentar setelah masalah ini terkonfirmasi langsung oleh Arief. Rektor University of Berkley Liartha S. Kembaren mengakui Arief Yahya sebagai salah satu alumnus lembaga yang dia pimpin. Arief, kata Liartha, mengikuti program doctor of philosophy (PhD) pada bidang manajemen. Menurut Liartha, saat itu Arief masih menjabat Direktur Utama PT Telkomsel. Sebelum bergabung dengan Kabinet Kerja, Arief memang pernah memimpin perusahaan telekomunikasi tersebut pada 2002-2013.

University of Berkley membuka cabang di Jakarta melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII). Liartha adalah rektor universitas itu sekaligus Ketua LMII. Dalam situs resminya, LMII mempublikasikan daftar alumnus yang meraih gelar PhD dari kampus tersebut. Sejumlah nama beken terdapat dalam daftar tersebut, seperti Arief Yahya; anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kamarudin Watubun dan Lili Asdjudiredja; mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Hadiman; serta mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Alexander Bambang Riatmodjo.

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Padjajaran, Bandung, Engkus Kuswarno, membenarkan bahwa Liartha S. Kembaren pernah tercatat sebagai mahasiswa jenjang doktoral di kampus tersebut. Liartha adalah Rektor University of Berkley Jakarta yang saat ini sedang diperbincangkan karena dituding mengeluarkan ijazah palsu. Menurut Engkus, begitu kasus tersebut terungkap dan Liartha disebut-sebut lulusan Unpad, universitas langsung menelusuri. “Ternyata benar, dia lulus dari Unpad pada November 2009,” kata Engkus saat dihubungi, Selasa, 2 Juni 2015.

Liartha, kata Engkus, tercatat mengikuti pendidikan jenjang doktor kelas kerjasama yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad dan Institut Ilmu Pemerintahan. Program yang diikuti Liartha adalah yang terakhir diadakan. Setelah 2009, program kerjasama tersebut tak dibuka lagi.

University of Berkley yang dipimpin Liartha disebut sebagai cabang kampus bernama sama di Michigan, Amerika Serikat. Kampus tersebut bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia yang juga diketuai oleh Liartha. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menginspeksi mendadak kampus LMII yang ada di Menteng pekan lalu. Dari hasil inspeksi, Nasir menyatakan LMII adalah kampus bodong karena izinnya hanyalah sebagai tempat kursus. Ijazah yang dikeluarkan LMII juga dinyatakan palsu. Liartha terancam sanksi pidana.

Walau begitu, Engkus mengatakan Unpad tak bisa menjatuhkan sanksi seperti pencabutan gelar bagi Liartha. Bila Liartha menempuh program di Unpad yang proses akademiknya terjamin, maka ijazahnya legal dan menjadi hak yang bersangkutan. “Bila selepas mendapat ijazah dia melakukan tindakan kriminal, itu tanggung jawab individual,” kata Engkus. Gelar, kata Engkus, hanya dapat dicabut apabila terbukti proses akademiknya tidak berjalan sesuai aturan seperti melakukan plagiat karya disertasi.

Engkus juga mengatakan bahwa kampusnya tak memeriksa keabsahan gelar-gelar pascasarjana Liartha yang berderet sebelum menerimanya masuk. Tes masuk program doktoral kala itu hanya berupa tes tertulis. “Mulai 2009 baru diperketat dengan wawancara dan verifikasi dokumen.” Rektor Universitas Berkley, Jakarta, Liartha S. Kembaren girang bukan kepalang saat mengetahui seseorang yang diduga mahasiswanya, bernama Arief Yahya, menjadi menteri Presiden Joko Widodo. “Wah, kirimi saya alamatnya. Saya mau kirim surat,” kata Liartha dengan suara girang saat dihubungi, Selasa, 2 Juni 2015.

Liartha mengaku Arief Yahya, yang kini menjabat Menteri Pariwisata, memang salah satu alumninya. Arief, kata Liartha, mengikuti program doctor of philosophy (PhD) pada bidang manajemen. “Saya lupa persisnya, tapi sekitar tahun 2000-an,” ujar Liartha. “Dia ambil program selama dua tahun.” Menurut Liartha, saat itu Arief masih menjabat Direktur PT Telkomsel. Sebelum bergabung dengan Kabinet Kerja, Arief memang pernah memimpin perusahaan telekomunikasi tersebut pada 2002-2013. University of Berkley, Michigan, membuka cabang di Jakarta melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII). Liartha adalah rektor universitas itu sekaligus Ketua LMII.

Dalam situs resminya, LMII mempublikasikan daftar alumni yang meraih gelar PhD dari kampus tersebut. Sejumlah nama beken, seperti Arief Yahya, anggota DPR Kamarudin Watubun dan Lili Asdjudiredja, mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Hadiman, serta mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Alexander Bambang Riatmodjo, ada dalam daftar tersebut.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menginspeksi mendadak kampus LMII yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Dari hasil inspeksi, Nasir menyatakan LMII adalah kampus bodong karena izinnya hanya sebagai tempat kursus. Ijazah yang dikeluarkan LMII juga dinyatakan palsu. Liartha mengatakan semua nama yang ada dalam situs LMII benar pernah mengikuti program PhD Berkley, walau dia tak bisa mengingat pasti tanggal-tanggalnya. “Sudah lama sekali, kampus kami juga sudah pindah tiga kali.”

Dia bahkan menyebutkan masih berhubungan dengan mantan Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Hadiman. Melalui stafnya, Liartha mengklaim, Hadiman mengatakan tak ada yang salah dengan kampus Berkley. Hadiman, menurut Liartha, juga berjanji akan memberikan dukungan. “Katanya, tak usah layani Mendiknas yang baru ini,” ucap Liartha.

Kurang Antusias … Polisi Dekati Tokoh Agama Untuk Bantu Sambut Jokowi Di Papua


Kepolisian Daerah Papua mengimbau masyarakat untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan pada pekan ini. “Kami mengimbau semua pihak, tokoh adat, agama, perempuan, dan segenap masyarakat untuk menyambut dengan baik kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan pada minggu ini,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Patrige di Jayapura, Rabu (6/5/2015).

Patrige mengatakan, kedatangan Jokowi adalah untuk menepati janji mempercepat pembangunan di segala bidang dan mendekatkan diri dengan masyarakat di wilayah itu. “Pak Presiden juga akan meletakkan batu pertama atau juga meresmikan sejumlah proyek pembangunan di Papua,” kata dia.

Patrige mengakui, masih ada sekelompok orang atau pimpinan gereja yang menolak kedatangan Presiden ke Papua, tetapi polisi bersama TNI akan mengawal kunjungan tersebut. “Kami akan melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang menolak kedatangan Presiden dan rombongan,” kata dia.

“Kami tetap mengawal kunjungan itu dan Polda Papua akan berupaya melakukan pendekatan dengan pimpinan gereja agar kunjungan Presiden bisa diterima dengan baik,” kata Patrige.

Patrige menegaskan, tugas kepolisian adalah untuk menetralisasi situasi dan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. “Mungkin ada pihak pimpinan gereja yang mungkin belum sepaham dengan pekerjaan kepolisian dalam melihat situasi kamtibmas. Polda akan tetap melakukan pendekatan intelijen dengan pimpinan gereja di tanah Papua ini,” kata dia.

Mengenai kesiapan pengamanan untuk kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan, Patrige mengemukakan bahwa Polda Papua telah melakukan rapat Koordinasi di Kantor Provinsi Papua dengan pihak terkait. Namun, pihaknya belum mengetahui jadwal pasti kedatangan Presiden Jokowi bersama rombongan.

“Nanti secara resmi akan disampaikan Panglima Kodam Cenderawasih terkait pengamanan RI-1 sebab sektor pengamanan ada di Pangdam,” kata dia.

Kronologi Baku Hantam Anggota DPR Dari Partai PPP dan Demokrat Saat Rapat Dengan Menteri ESDM


Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Sebabnya hanya karena keduanya saling sindir, berikut kronologi kisahnya. Yang terlibat adu jotos adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Muljadi. Menurut salah seorang anggota Komisi VII DPR yang enggan disebutkan namanya, awalnya rapat berlangsung adem ayem sampai kemudian Mustofa Assegaf menyampaikan pertanyaan kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

“Ingat jangan lebih dari 10 menit,” kata Muljadi mengingatkan agar Mustofa tak panjang lebar dalam bertanya. Mustofa pun melanjutkan kembali pertanyaannya. Namun kemudian dia kesal juga karena terus diingatkan Muljadi, keduanya pun terlibat saling sindir. Mustofa pun mendekati meja Muljadi dan kemudian terlibat tarik-tarikan dan terlibat adu jotos dengan Muljadi.

Kemudian terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan yang kaget ada dua anggota dewan itu yang adu fisik dan saling tarik pakaian. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan.

Tak lama polisi, pengamanan dalam DPR, dan beberapa anggota DPR lain melerai. Mereka kemudian dipisahkan. Muljadi luka berdarah di pelipis kiri dan kacamatanya pecah. Dia kemudian dirawat tim dokter. Sementara Mustofa Assegaf tak terlihat. Kini polisi dan pamdal DPR masih berjaga, sementara Muljadi masih berada di ruang Sekretariat Komisi VII DPR. Belum diketahui apakah keduanya akan menempuh jalur hukum. Dua anggota DPR yang terhormat baku hantam di rapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Aksi memalukan kedua wakil rakyat itu dipicu karena masalah saling sindir soal durasi pertanyaan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pemukulan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Mulyadi sebagai bentuk penganiayaan. Didik mengatakan sudah mengonfirmasi ke Mulyadi kalau pemukulan diduga dilakukan anggota Partai Persatuan Pembangunan. “Kami pandang ini sebuah penganiayaan. Bisa masuk delik tindak pidana,” kata Didik di gedung parlemen, Jakarta, Rabu, 8 April 2015.

Fraksi Partai Demokrat, lanjut Didik, juga sudah berkoordinasi dengan Mulyadi yang meminta bantuan hukum. Ia mengatakan mekanisme tersebut bisa dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Rencananya Fraksi Demokrat akan melaporkan kepada MKD setelah ada visum dari dokter. Namun Didik tidak akan tergesa-gesa melaporkan kasus pemukulan ini.

Sementara itu, Dr Darmadi, dari Klinik Damiyanti and Associate yang memeriksa Mulyadi menyatakan kalau korban mengalami luka di alis dan bagian mata kiri. Ia menyebutkan, polisi sudah meminta agar dilakukan visum terhadap Mulyadi. “Hasilnya kami belum tahu,” katan Darmadi.

Insiden pemukulan yang melibatkan dua anggota Komisi VII DPR terjadi di tengah-tengah rapat kerja dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Peristiwa itu melibatkan Mulyadi dengan anggota Komisi VII lainnya, Mustofa Assegaf. Rapat pun terpaksa dihentikan dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Kamis siang, 9 April 2015.

Sebelum terjadi baku hantam, Ketua Komisi VII Satya Yudha memberi peringatan kepada peserta rapat. Politikus Golkar itu mengingatkan agar anggota Komisi VII tak terlalu lama bertanya ke menteri. “Sesuai tatib, bertanya hanya 3 menit ya,” kata Satya di ruang rapat Komisi VII Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Usai peringatan itu, anggota DPR sahut-sahutan saling sindir. Tak jelas siapa yang memulai dan bicara, sejumlah anggota DPR mulai melontarkan celetukan.

“Udah dong nanyanya, udah 3 menit,” sindir seorang anggota DPR. “Udah 10 menit,” seloroh anggota DPR lainnya. Beberapa kali celetukan serupa terdengar sehingga mengganggu rapat. Satya pun mengeluarkan peringatan serupa. “Ini kan sudah ada di tatib, tanya hanya 3 menit. Ini sudah saya kasih dispensasi panjang, 10 menit, sudah tiga kali lipat,” ujar Satya. Namun peringatan itu tak digubris. Aksi sindir berlanjut. “Aawww!” Tiba-tiba terdengar teriakan salah seorang anggota DPR perempuan.

Wartawan yang ada di balkon pun langsung melongok ke bawah. Di situ terlihat politikus PD Muljadi tarik-tarikan baju dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Anggota DPR lain pun merapat mencoba melerai. Kedua anggota DPR lalu diamankan pamdal. Dokter datang. Muljadi diketahui luka di pelipis kiri dan mata kanan. Luka di pelipis kiri harus dijahit. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Pelipis kiri anggota FPD DPR Mujadi berdarah.

Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Yang terlibat berantem adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Muljadi dari Demokrat.

Akibat berantem itu pelipis kiri Mujadi berdarah. Muljadi dirawat oleh tim dokter dan sampai dengan pukul 19.15 WIB, Rabu (8/4/2015), Muljadi masih berada di ruang sekretariat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, dengan pengawalan ketat dari pengamanan dalam (pamdal) DPR dan polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Apakah keduanya akan saling gugat di kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan?Peristiwa memalukan terjadi di rapat Komisi VII DPR. Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Mulyadi baku hantam dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Ada seorang anggota DPR perempuan yang menjerit karena melihat Mulyadi dan Mustofa baku hantam. Keduanya lalu dilerai oleh anggota DPR yang lain. Pamdal pun turun tangan mengamankan keduanya.

Kedua orang itu lalu dibawa ke ruang tunggu yang berada di dekat ruang Komisi VII DPR. Pamdal berjaga di dalam. Tak lama kemudian, dua orang polisi Pam Obvit datang. Ada juga seorang dokter. Tak lama kemudian, dokter itu keluar, lalu menjelaskan kondisi salah seorang anggota DPR tanpa menyebut nama. “Salah satunya saya jahit di pelipis kiri. Sama bawah matanya luka,” ujar dokter itu sambil berlalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR yang dihadiri oleh Dirut PLN dan Pertamina sore ini diwarnai aksi perkelahian 2 orang anggota Komisi VII DPR-RI. Mereka adalah anggota Komisi VII Mustofa Assegaf dari PPP dan Muljadi dari Demokrat. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi-kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak.

Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan anggota DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat sempat terhenti sekitar 5 menit, dan dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab dengan Menteri ESDM. Pasca kejadian tersebut, jumlah anggota DPR yang ikut rapat berkurang, karena di antaranya ada yang melerai ke luar ruangan “Tadi mohon maaf ada masalah sedikit rapat bisa dilanjutkan lagi,” kata pimpinan sidang Satya Widya Yudha membuka sidang. Rapat ini berlangsung sejak pukul 13.00 WIB, membahas soal itu terkini tentang kementerian ESDM, dan perkembangan soal Pertamina dan PLN. Setelah berlanjut, rapat berlangsung sekitar 30 menit setelah itu diskors pukul 17.00 WIB hingga 19.00 WIB.

Takut Dikritik Alasan Ahok Larang Kegiatan Politik Di Car Free Day ?


Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengetatkan kegiatan di Car Free Day menuai pro dan kontra. Ahok, sapaan akrab gubernur, berencana melarang semua aksi politik dilakukan saat CFD.

“Aksi politik di saat CFD harusnya dilihat sebagai sinyal kurangnya ruang publik. Sebaiknya aksi politik ini jangan dibatasi dulu selama ketersediaan ruang publik masih terbatas,” kata Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, Selasa 24 Maret 2015.

Ia mengkritisi rencana Ahok lantaran indikator menganggu kenyamanan dan ketertiban publik serta titik tolak permasalahan belum terpetakan dengan baik. “Jangan sampai terlihat dia menjadi egois di mana aturan itu adalah dia. Aturan tak bisa dibuat tanpa ada indikator dan problem utama yang terpetakan dengan baik,” kata dia. Selain itu, kata Haris, untuk menerapkan aturan ini, harus ada konsensus apa saja yang dirasakan mengganggu oleh masyarakat pengambil manfaat CFD.

Haris meminta Ahok melihat CFD sebagai sebuah kemajuan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebab, muncul aksi-aksi spontanitas masyarakat menanggapi isu-isu politik yang berkembang. “Komunikasi politik selama ini tidak tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat bersuara melalui cara-cara ini,” kata dia. Selain itu, kata Haris, diskusi politik tak lagi identik dengan ruang penuh asap rokok, dilakukan malam hari, orang-orang yang seram. “Semua bisa terlibat dalam diskusi politik yang sehat,” kata dia.

Pernyataan sikap berbeda dikemukakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul. Ia justru menyetujui pelarangan CFD digunakan untuk aksi politik. “Awalnya fungsi CFD itu untuk mengurangi emisi, ajang rekreasi, refreshing dan untuk bersosialisasi. Bukan untuk kampanye politik,” kata dia. Ia mendukung penuh rencana Ahok agar kegiatan CFD menjadi lebih tertib.

Selama ini, kata dia, aksi-aksi politik yang diadakan di CFD tak pernah meminta izin kepolisian. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur syarat untuk mendapatkan izin demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. “Ini kan tempat terbuka, idealnya ya harus minta izin dulu tapi permasalahannya selama ini kan tak pernah,” kata dia.

Martinus mengatakan selain ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012, CFD juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi, Jadwal, dan Tata Cara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta. “Jadi tak ada salahnya kembali ke fungsi semula untuk berolah-raga,” kata dia. Aktivis Kontras Haris Azhar menyanggah, “aturan itu hanya menyangkut soal mobil dilarang melintas.”

Jusuf Kalla Kecewa Karena Fungsi Wakil Presiden Dipreteli Lewat Peraturan Presiden


Pembentukan Kantor Staf Presiden jadi satu dari sejumlah selisih yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam wawancaranya kepada Tempo, Kamis 19 Maret 2015 lalu, Jusuf Kalla mengaku baru tahu unit khusus yang digawangi Luhut Binsar Panjaitan ketika Jokowi melantik pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu pada 31 Desember 2014.

Kalla mengaku kecewa karena kewenangan Luhut diperluas dan dianggap mempreteli sebagian fungsi wakil presiden lewat peraturan presiden, tentang Kantor Staf Presiden yang dikeluarkan pada 25 Februari 2015. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Presiden Jokowi meminta Luhut dan timnya memberikan masukan dan pertimbangan. “Fokusnya membantu kerja Presiden untuk mengawasi dan mengendalikan program nasional. “Termasuk memberikan masukan kepdaa presiden,” kata Andi Widjajanto Jumat 20 Maret 2015 lalu.

Luhut menyiapkan tim di kantornya, sejak Januari lalu. Kantor Kepala Staf Kepresidenan yang dibentuk meniru konsep sayap barat atau west wing di Gedung Putih, Amerika Serikat, ini berkantor di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan. Kantor ini dipimpin Luhut sebagai Kepala Staf, dengan lima deputi, meningkat dari rancangan awal yang hanya tiga deputi.

Ruang itu berukuran 15 x 25 meter. Sebuah jendela kaca besar berada persis di seberang pintu masuk. Dari jendela, kita bisa melihat langsung sungai terbesar yang membelah Ibu Kota, Kali Ciliwung. Presiden Soeharto dahulu menggunakan ruangan di lantai dua Gedung Bina Graha, di Jalan Veteran 17, Jakarta, itu sebagai tempat kerja. Kini, ruangan itu ditempati Kepala Kantor Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.

Sejak awal Januari, kantor itu begitu sibuk. Tak jarang Luhut harus menerima tamu hingga malam hari. Saat berkunjung ke kantornya, Rabu pekan lalu, masih banyak antrean tamu yang menunggunya hingga pukul 21.00.

Kesibukan ini seolah membangkitkan kembali Bina Graha, yang dibangun atas prakarsa Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. Selesai dibangun pada 1970, Bina Graha menjadi kantor presiden hingga masa Abdurrahman Wahid. Kini, Bina Graha menjadi markas Kantor Kepresidenan. Di kantor inilah segala kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipantau. “Saya ini ibarat lehernya Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Luhut di kantornya, pekan lalu.

Jokowi memimpikan kantor yang dipimpin Luhut ini seperti The West Wing di Gedung Putih, Amerika Serikat, atau kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street 10, London. Presiden ingin punya satu kantor khusus yang bertugas mengontrol program-program yang dijalankannya. Ide ini muncul setelah Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, September lalu.

Mimpi ini akhirnya terwujud dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, awal Maret lalu. Aturan ini mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Kantor Kepresidenan. Luhut mengatakan dirinya adalah alat presiden. “Misalnya, tentang program sejuta lahan. Presiden ingin tahu sudah sejauh mana program ini berjalan, ya, kami berikan penjelasan. Saya hanya membantu presiden untuk mengambil keputusan,” ujarnya.

Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, sudah ada empat nama deputi yang menunggu diteken Jokowi. Namun, kata dia, belum ada pembidangan deputi-deputi tersebut. “Tak ada penamaannya, hanya disebut deputi satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi yang diajukan baru empat,” katanya, pekan lalu

BPKP Audit Pengadaan UPS di APBD 2014


Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang mengaudit pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2014.

Kepala Perwakilan BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto mengatakan audit investigasi itu dilakukan untuk membantu kepolisian. “Kami diminta kepolisian untuk memperkuat penyelidikan mereka,” katanya saat dihubungi, Senin, 2 Maret 2015.

Polda Metro Jaya, ujar Bonny, mendapat aduan masyarakat terkait dengan pengadaan ini. Saat ini BPKP masih mengumpulkan data, dokumen kontrak, dan meminta keterangan dari pihak terkait. “Termasuk meminta keterangan perusahaan-perusahaan yang terlibat kontrak,” tuturnya.

Bonny belum tahu kapan audit ini akan rampung. Menurut dia, BPKP tak menargetkan waktu khusus untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut. Jika ditemui kerugian negara, BPKP akan menyerahkannya kepada kepolisian untuk ditangani lebih lanjut.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduga ada penggelembungan APBD 2014, salah satunya adalah pengadaan alat UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.

Ahok juga menduga ada dana siluman dalam APBD 2015. Dia menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman dalam APBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.

Bonny mengatakan lembaganya sudah mendapatkan surat terkait dengan APBD 2015. Menurut dia, Sekretaris Daerah DKI meminta BPKP untuk mengevaluasinya. Namun permintaan itu belum dipenuhi karena APBD belum disahkan. “Diketuk saja belum,” katanya.