Menanti Keberanian Ahok Melakukan Pembuktian Terbalik Soal Harta Setelah Sandiaga Uno Sanggup


Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang para rivalnya di Pilgub DKI 2017 melakukan pembuktian harta terbalik. Tantangan itu diterima Sandiaga Salahudin Uno. Kapan relisasinya? Pakar hukum tata negara Refly Harun menyambut baik jika Ahok dan Sandiaga benar-benar melakukan pembuktian harta terbalik.

“Tak ada kewajiban di undang-undang untuk melakukannya. Namun walau tidak ada kewajiban, kalau memang ingin melakukannya, ya bagus. Ini dapat membuka era baru transparansi,” kata Refly saat dihubungi lewat telepon, Selasa (13/9/2016). Ahok dalam berbagai kesempatan memang seringkali melontarkan pembuktian harta terbalik bagi para pejabat. Menurutnya, ini penting agar mengetahui bahwa sosok tersebut benar-benar bersih dan layak memimpin.

Tantangan pembuktian harta terbalik ini juga dilontarkan Ahok bagi para penantangnya di Pilgub DKI 2017. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu. Menurut Ahok, mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye. Cara ini disebutnya efektif menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi.

Ahok menjelaskan, pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dia usul, bila calon gubernur gagal melewati mekanisme pembuktian harta terbalik, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi. “Gampang banget kok semua yang jadi calon harus bisa buktikan hartanya dari mana, pernah kerja apa dulu, hartanya dari siapa, biaya hidupmu berapa, punya Lamborghini, Land Rover, Mercedes, begitu banyak. Apartemen di mana-mana, usaha di mana-mana, bayar pajak enggak jelas. Enggak boleh ikut langsung begitu loh,” ujar Ahok saat itu.

Sandiaga Uno menerima tantangan Ahok ini. “Yuk buka-bukaan habis-habisan! Aku siap,” kata Sandiaga saat berbincang, Senin (12/9/2016). Sandiaga bahkan siap membuktikan pajak-pajaknya, demikian juga diharapkannya Ahok harus melakukan hal yang sama. Sandiaga bahkan ingin Ahok juga buka-bukaan soal seluk-beluk dana kampanye. “Juga sekalian pajak 10 tahun terakhir,” ujar Sandiaga. Dia menantang Ahok untuk berani membuktikan dana kampanye yang dia dapati berasal dari jalur yang benar. “Dana kampanye setahun terakhir, yang direct (langsung) maupun indirect (tak langsung),” kata dia.

Sandiaga menegaskan, dirinya siap meladeni tantangan Ahok melakukan pembuktian harta terbalik kapan saja. Terlepas dari itu, dirinya juga akan melaporkan hartanya dan dana kampanye secara resmi. “Akhir September atau awal Oktober akan saya sampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan dana kampanye,” ujar Sandiaga. Lalu kapan Ahok dan Sandi melakukan pembuktian harta terbalik ini?

Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang calon kepala daerah berani melakukan pembuktian terbalik atas asal muasal harta mereka. Ahok berpendapat dari pembuktian tersebut masyarakat dapat menilai transparansi dan integritas yang dimiliki para calon kepala daerah ini.

Dalam undang-undang sendiri, belum ada mekanisme yang mengatur tentang pembuktian harta terbalik ini. Hal tersebut juga tidak dianggap sebagai kewajiban untuk dilaporkan. “Enggak ada (mekanisme pembuktian harta terbalik) karena itu kan bukan kewajiban dan tidak diatur di undang-undang,” ujar pengamat hukum tata negara Refly Harun saat dihubungi. Refly mengatakan, pembuktian harta terbalik baru bisa dilakukan apabila sudah masuk ke ranah peradilan, yakni dengan pembuktian terbalik terbatas.

“Itu ketika ada kasus di pengadilan, misalnya seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang dan ditengarai hartanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain KPK dan jaksa yang membuktikan, dia juga berusaha membuktikan apakah harta tersebut halal,” kata Refly menjelaskan makna dari pembuktian terbalik terbatas. Hingga saat ini masalah harta kekayaan calon kepala daerah diurus oleh institusi yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan harta kekayaan dapat melalui Laporan Hasil Keuangan Pejabat Negara (LHKPN).

“Ini kan untuk maju dalam pilkada, kewajibannya cuma menyerahkan laporan harta kekayaan, tetapi bukan melaporkan dari mana sumber hartanya tersebut,” kata Refly. Meski tak ada kewajiban di undang-undang, Refly mengapresiasi jika Ahok dan Sandiaga benar-benar mau membuka data harta kekayaan masing-masing. “Ini dapat membuka era baru transparansi,” ucapnya.

“Maksudnya, kalau dia mau mengungkapkan harta kekayaannya, ya bagus saja, bagi publik itu juga bagus, karena itu kan mengenai asal harta kekayaan yang dipunya calon kepala daerah. Jadi harus dibedakan ya, (pembuktian harta terbalik) tidak ada kewajibannya dalam undang-undang,” sambungnya.

Ahok menekankan pentingnya pembuktian harta terbalik dari para calon gubernur. Mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye, agar menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu.

Ahok memandang substansi DPR selaku pembikin Undang-undang Pilkada yakni agar para calon bisa bertanding secara adil, entah calon itu petahana atau bukan. Maka calon petahana harus cuti supaya sama dengan calon lainnya, agar ‘lapangan tanding menjadi rata’, tak ada yang lebih tinggi. “Kalau mau ‘saingan rata’ bukan kasih cuti. Kepala daerah yang korup kemudian cuti maka lebih enak dia dapat uang banyak juga. Dia bisa kerahkan semua. Di dalam juga bisa dikerahkan kalau kong-kalikong,” kata

Muhammadiyah Ajukan Uji Materi UU Tax Amnesty Demi Rasa Keadilan


Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keputusan pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan diambil malam ini, Rabu (7/9).

“Hari ini PP Muhammadiyah mengadakan rapat pleno untuk menyetujui atau tidak rencana judicial review. Jadi mohon ditunggu mungkin malam sudah ada keputusannya,” tutur Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri. Rapat pleno sendiri digelar para petinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Surabaya di Jawa Timur sejak siang tadi.

Menurut Syaiful, wacana menggugat UU Pengampunan Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan jihad. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia itu mengklaim uji materi tax amnesty sebagai jihad, karena dinilai tidak mencerminkan asas keadilan. “Sudah ada UU Pajak tapi dibuatlah tax amnesty dan ini tidak berkeadilan karena semua orang disuruh minta ampun oleh undang-undang baik itu pengemplang pajak, pengusaha besar, korporat maupun yang biasa saja,” kata Syaiful.

“Ketika orang ikut program tax amnesty maka kejahatan-kejahatan korupsi, pencucian uang masa lalu itu bisa diampuni dan tidak dilakukan penyidikan lain,” keluhnya. Selain Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak ke MK.

Antara lain pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23. Beberapa alasan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak.

Dampaknya, berdasarkan Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI), sejumlah pengusaha besar nasional yang menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK. “Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempertanyakan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut program amnesti, namun diketahui memiliki harta tambahan yang tidak dilaporkan. Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menilai, ketentuan sanksi dalam UU Pengampunan Pajak itu bertolak belakang dengan pernyataan yang dibuat pemerintah ketika melakukan sosialisasi UU, bahwa amnesti pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus diikuti.

Namun dibelakang pernyataan tersebut, ada embel-embel yang menyatakan bahwa WP yang hanya melakukan pembetulan pajak akan tetap menjadi objek pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan fiskus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menemukan ada harta tambahan yang belum dilaporkan, maka WP yang bersangkutan terancam sanksi sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Bukan kewajiban, boleh ikut boleh tidak (amnesti pajak). Tetapi ketika nanti ada selisih dari kekayaannya yang tidak dilaporkan ke DJP, maka itu akan kena UU KUP. Itu bentuk diskriminasi!” tegas Syaiful. Selain itu, Syaiful juga menilai program amnesti pajak bertentangan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut penilaian sendiri (self-assesment). “Kalau melalui program (amnesti pajak) ini berarti pemerintah tahu dan berarti pemerintah nanti yang akan menghitungnya. Jadi secara logis bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan,” ujarnya. PP Muhammadiyah sendiri menurut Syaiful akan membuat keputusan mengenai pengajuan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini.

Sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah lebih dulu menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Dampak dari pengajuan uji materi tersebut, Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) menyebut sejumlah pengusaha besar nasional menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK.

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin. Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) mengungkapkan banyak pengusaha besar nasional menunggu kelanjutan proses uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, Selasa (6/9). Menurut Andreas, pemerintah seharusnya bisa mendorong MK untuk mempercepat proses sidang gugatan UU Tax Amnesty sebelum akhir September ini. Pasalnya, periode tarif uang tebusan termurah yang disediakan UU bagi wajib pajak yang ingin mendeklarasikan hartanya jatuh pada bulan ini.

Selain kepastian hukum, kata dia, pengusaha juga menginginkan sistem perpajakan di Indonesia dibuat lebih sederhana. Selama ini keengganan pengusaha membayar pajak atau melaporkan hartanya karena proses penghitungan yang rumit. LKSI juga menilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sebagai ujung tombak kebijakan amnesti pajak tidak memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, seharusnya DJP fokus mengupayakan repatriasi aset milik wajib pajak (WP) yang disembunyikan di luar negeri, bukan malah sibuk membidik dana deklarasi dalam negeri. Menurutnya, dengan fokus pada dana repatriasi maka keinginan pemerintah membangun perekonomian dalam negeri bisa terwujud.

“Kalau di dalam negeri walau mungkin belum bayar pajak tetapi uangnya sudah bisa menggerakkan perekonomian bangsa. Nah, kalau dana dari luar negeri bisa masuk sekitar Rp1.000 triliun pasti imbasnya akan terasa kepada perekonomian bangsa,” jelas dia. Untuk itu, Andreas yang juga pelaku pasar modal ini meminta kesiapan instrumen investasi yang ada di dalam negeri untuk menampung dana repatriasi. Salah satunya dengan menerbitkan Reksa Dana Tax Amnesty. Reksa dana ini bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur di Indonesia.

“Perlu juga dibuat KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) yang bisa disesuaikan dengan investasi yang mereka inginkan. Yang terpenting dana mereka bisa berputar di Indonesia,” jelasnya. Selain untuk membiayai infrastruktur, Andreas mengusulkan agar dana repatriasi juga bisa dimanfaatkan membeli saham perusahaan asing yang mengelola sektor penting di Indonesia seperti telekomunikasi, sumber daya alam dan perbankan.

“Jadi kita bisa mengambilalih perusahaan asing melalui pembelian saham mereka,” ungkap dia. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi kebijakan tax amnesty yang hingga saat ini belum menunjukkan hasilnya. Menurut dia, target penerimaan dari kebijakan tersebut yang mencapai Rp165 triliun dalam bentuk uang tebusan dan Rp1.000 triliun duit repatriasi tergolong berlebihan, sehingga pemerintah kesulitan mencapai target.

Meski begitu, Kalla mengatakan masih ada harapan target penerimaan Rp165 triliun itu tercapai. Namun hal itu bergantung pada penerimaan September ini, yang diyakini akan signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sampai siang ini pukul 14.52 WIB, dashboard amnesti pajak mencatat uang tebusan yang sudah diterima pemerintah mencapai Rp4,99 triliun. Hampir 3 persen dari target uang tebusan Rp165 triliun. Sementara duit repatrias yang terkumpul baru mencapai Rp13,4 triliun dari target Rp1.000 triliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melapor ke Ombudsman Republlik Indonesia perihal program amnesti pajak, yang dinilai membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta rakyat kecil. Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto menyatakan, harapan dari program amnesti pajak adalah mengembalikan aset orang Indonesia di luar negeri, agar mau menginvestasikan asetnya di dalam negeri untuk mendukung perekonomian dan pembangunan.

Ia menambahkan, peserta dari amnesti pajak diberikan dua opsi, yaitu pemulangan dana/aset kekayaan dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dan pernyataan harta kekayaan tanpa pemindahan aset (deklarasi). “Dalam praktiknya, kebijakan tax amnesty kemudian menyasar pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang ada di dalam negeri. Sanksi tegas berupa denda 200 persen diberlakukan Dirjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya degan benar. Hal ini menimbulkan keresahan UMKM di tengah minimnya SDM di UMKM dan sosialisasi pemerintah,” ujarnya.

Yenny menjelaskan, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam sosialisasi amnesti pajak, lanjutnya, pemerintah mendorong peserta pajak yang menyimpan dana/asetnya di luar negeri untuk mengikuti program amnesti pajak. Harapannya agar para konglomerat memulangkan asetnya dan menginvestasikan dananya didalam negeri. Akan tetapi, Yenny menilai, seiring dengan minimnya capaian target, kebijakan amnesti pajak kemudian menyasar kepada peserta taat pajak yang ada di dalam negeri, atau yang lebih khusus adalah UMKM.

“Yang lebih parah, kebijakan tersebut merugikan UMKM karena pertama, Petugas Pajak tidak dapat menjelaskan dengan baik program tax amsnety sehingga menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha yang notabennya memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas,” kata Yenny. Kedua, lanjutnya, program amnesti pajak dinilai mencederai asa keadilan karena persaratan yang cukup berat bagi UMKM dan besaran tarif tebusan yang sama rata dengan konglomerat.

“Jika amnesti pajak dilakukan dengan sporadis, maka sebanyak 57,9 juta UMKM terancam gulung tikar, padahal UMKM berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan mampu menyerap 107 juta atau 97 persen tenaga kerja,” jelasnya. Yenny menyatakan, untuk itu FITRA mendorong Ombudsman untuk menindak lanjuti potensi kebijakan yang berdampak pada pelayanan publik diseluruh indonesia. Ombudsman perlu ikut terlibat megawasi kebijakan ini demi mendukung upaya Nawacita yang ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

“Oleh sebab itu Ombudsman perlu menindak lanjuti, pertama, petugas pajak yang belum paham terhadap program tax amnesty sehingga menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak. Kedua, perhitungan tarif tebusan yang sama dengan konglomerat dirasa tidak adil bagi UMKM yang memiliki aset di bawah Rp10 miliar. Ketiga, prosedur dan presaratan yang berat membebani UMKM,” tuturnya.

Ahli Patologi Forensik RSCM Tegaskan Mirna Meninggal Bukan Karena Sianida


Ahli patologi forensik RSCM Djadja Surya Atmadja menegaskan penyebab kematian Wayan Mirna Salihin bukan karena sianida. Hal tersebut lantaran tak ditemukannya sianida di lambung dan sejumlah organ tubuh Jessica yang lainnya. “Barang bukti 4 (cairan lambung) negatif berarti tidak ada sianida. Di lambung tidak ada sianida, di hati tidak sianida dan tiosianat, di empedu dan urine juga tidak ada sianida, di darah katanya sih tidak diperiksa. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara?” tanya pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

“Matinya bukan karena sianida,” jawab Djadja. Jawaban Djadja sontak membuat sejumlah hadirin sidang bersorak. Djadja menjelaskan, dalam tubuh manusia ada enzim rodanase yang bertugas mengurai sianida menjadi zat yang tidak berbahaya. “Di dalam tubuh kita ada mekanisme detoksifikasi, penghancuran sianida menjadi tidak beracun. Di sekeliling kita banyak sianida, dari rokok ada sianida, dari orang membakar sampah ada sianida. Di kopi ada sedikit, di teh ada, di tanah di mana-mana ada. Tuhan naruh enzim rodanase di dalam liver. CN diubah menjadi tiosianat atau CNS atau barang tidak beracun,” tutur Djadja.

“Kalau seseorang keracunan sianida jelas di lambungnya harus ada sianida dalam jumlah cukup banyak yang mematikan. Kedua dia akan masuk ke liver, maka di liver di hati harus ada sianida. Jadi kalau benar itu suatu keracunan sianida yang masif mestinya di lambung ada sianida, di hati dan darah ada sianida dan tiosianat, di dalam urine serta liur itu ada tiosianat,” jelasnya.

Jaksa penuntut umum terlibat perdebatan dengan ahli forensik RSCM Djaja Surya Atmadja terkait pendapat yang disampaikan Djaja. Dia mengatakan, seandainya Mirna meninggal karena sianida, maka di bagian dalam bibirnya akan berwarna kemerahan bukan kebiruan. Sedangkan berdasarkan hasil visum et repertum, bibir bagian dalam Mirna adalah berwarna kebiru-biruan.

“Diagnosis dokter, ada orang sehat tiba-tiba meninggal, kontak itu tugas penyidik apakah dia minum atau tidak. Kemudian ada gejala sesuai kalau orangnya sudah mati kita tidak bisa kita lihat, kecuali ada temuan autopsi, ada temuan racun dalam tubuh. Kita lihat mayatnya bagian dalam berwarna kebiruan. Pada sianida mestinya merah Pak bukan biru,” kata Djaja.

Hal tersebut disampaikan Djaja saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016). Jaksa Sugih Carvalho selanjutnya bertanya kenapa Djaja kenapa bisa berbeda pendapat dengan saksi ahli sebelumnya, yang menyebutkan bagian dalam bibir Mirna kebiru-biruan. “Apakah saudara juga bisa beprendapat padahal saudara tidak melakukan?” ujar Djaja.

Djaja menjawab apa yang dia sampaikan adalah kesesuaian.

“Begini ya. Bapak salah…” jawab Djaja.

Jawaban Djaja kemudian dipotong jaksa Sugih.

“Kenapa salah? Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong,” potong Sugih. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, coba melerai dengan mengatakan bahwa sebagai saksi ahli Djaja hanya menyampaikan pendapatnya. “Lah iya, dia menguji atau tidak. Dalam visum et repertum, dikatakan ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan. Apa? terhadap jasad siapa itu?” tutur jaksa Sugih dengan nada meninggi.

“Saya ngomongnya begini, dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar. Artinya benar bibirnya kebiruan, benar ketemunya erosi dan segala macam. Cuma sekarang kan saya diminta pendapatnya apakah ini cocok tidak dengan sianida. Saya ngomongnya berdasarkan ilmu pak,” tanggap Djaja.

Saksi ahli kedua yang dihadirkan pengacara Jessica Kumala Wongso adalah Djadja Surya Atmadja. Djadja merupakan ahli patologi forensik RSCM sekaligus Doktor DNA pertama di Indonesia yang lulus dari Kobe University Jepang tahun 1995 silam. Djadja menjadi saksi yang meringankan untuk Jessica Kumala Wongso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016). Djadja menyebut telah ratusan ribu jenazah yang telah ia lakukan autopsi.

Sejumlah kasus yang pernah ditangani Djadja di antaranya jenazah mahasiswa Indonesia yang jatuh di Singapura, David Hartanto, dan identifikasi jenazah serdadu jepang terkait perang dunia II yang ditemukan di Papua. Ia juga turut membantu menangani kasus Bom Bali I tahun 2002 silam. Pertama-tama Djadja ditanya pengacara Jessica terkait autopsi secara umum. Menurutnya, tugas dokter forensik sangat vital dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak atau menentukan penyebab kematian seseorang.

“Dokter forensik adalah orang yang secara hukum oleh polisi. Kalau polisi meminta pemeriksaan luar dalam maka dilakukan pemeriksaan luar dalam. Kalau diminta pengambilan sampe saja, kalau polisi membatalkan, harus ada surat pembatalan,” ujar Djadja.

“Tujuan kita adalah pembuktian, satu prinsip kita harus memiliki kepastian untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Di situ tanggungjawabnya besar,” jelasnya. Ahli patologi forensik RSCM Djaja Surya Atmadja menyebut Wayan Mirna Salihin meninggal dunia bukan disebabkan oleh sianida. Djaja berpatokan pada sianida di lambung Mirna yang tak mencapai kadar minimal untuk bisa membuat seseorang meninggal.

Berdasarkan BAP, dalam lambung Mirna ditemukan 0,2 mg/liter sianida. Sedangkan menurut Djaja, kadar minimal sianida yang dapat menyebabkan kematian adalah 150-250 mg/liter. “Dalam literatur mengatakan sianida yang bisa bikin mati dalam bentuk natrium atau kalium adalah 150-250 mg. Kalau dia masuk ke dalam lambung, akan terencerkan oleh asam lambung. Cairan lambung rata-rata 100 cc. Kalau itu memang ada, baunya pasti tercium,” kata Djaja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

“Dalam kasus ini dinyatakan, berdasarkan kesaksian Nursarman, yang dihitup oleh Mirna jumlahnya 298 mg sianida. Di gelas 7400 mg dan 7900 mg. Seandainya jumlah ini dimasukan dalam kopi susu apa yang terjadi?” tanya pengacara Jessica, Otto Hasibuan. Menurut Djaja hal tersebut tidak mungkin. Jangankan 7000 mg, 10 mg saja bisa membuat seseorang tak sadarkan diri.

“Kalau jumlahnya benar 7000 sekian mg/liter, dalam radius 500 meter orangnya pada pingsan semua. Dalam penelitian saya 10 mg saja sudah bikin dia teler. Enggak mungkin. Jangan (diuji) bahaya,” tutur Djaja. Djaja menambahkan, seandainya sianida habis di lambung, maka kemungkinan masih akan ditemukan di liver. “Kalau seandainya di lambung itu kita berargumen sudah habis di lambung dia masuk ke liver, di liver masih ada sianida dan tiosianat,” terang Djaja.

“Ada nilai normal sianida dalam darah, itu sebabnya tuhan memberikan enzim tadi (rodanase). Ada sianida sedikit tidak apa-apa. Baru bisa bikin prang mati kalau masuknya begitu banyak sehingga sianida meracuni tubuh. Artinya kalau itu tidak ada di lambung aetinya tidak ada sianida yang masuk ke lambung,” tuturnya.

Ahli patologi forensik RSCM Djaja Surya Atmadja yakin 0,2 mg/liter sianida di lambung Wayan Mirna Mirna bukan karena sengaja dimasukan dari luar tubuh. Djaja membuka kemungkinan sianida tersebut bisa saja dihasilkan akibat proses pembusukan. “Poses pembusukan dalam literatur dikatakan dapat menghasilkan sianida dalam dosis sangat kecil, dan 0,2 mg. ini menurut saya sangat kecil,” kata Djaja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

Kemungkinan lain sianida tersebut bisa saja berasal dari formalin saat jenazah Mirna diawetkan. Djaja mengatakan, dosis minimal untuk menyebabkan seseorang meninggal adalah 150 mg/liter. “Semestinya di lambung 150 mg/liter, kadar segitu kalau turun jadi 0,2 mg itu terlalu drastis. Harus diisi air bergalon-galon, kalau jadi 0,2 mg itu 300 kali pengenceran” ujar Djaja.

“Kalau terlalu kecil begitu, kesimpulan saya sebagai seorang ahli forensik, itu tidak mungkin ada sianida yang masuk,” jelasnya. Djaja menambahkan sebaiknya memang dilakukan autopsi terhadap jenazah Wayan Mirna. Seandainya sianida habis menguap di lambung, maka kemungkinan masih akan ditemukan di liver.

“Kalau seandainya di lambung itu kita berargumen sudah habis di lambung dia masuk ke liver, di liver masih ada sianida dan tiosianat,” terang Djaja. Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, berlangsung panas. Bahkan majelis hakim sampai menskors sidang karena suasana di ruang sidang sangat gaduh. Adu argumen jaksa penuntut umum dengan pengacara tak terelakkan lagi.

Riuhnya ruang sidang, terjadi ketika jaksa mencecar saksi ahli patologi forensik RSCM Djadja Surya Atmadja, yang dihadirkan oleh pihak Jessica Kumala Wongso. Jaksa bertanya soal dari mana data yang diperoleh saksi ahli. “Anda tahu gak sih apa yang Anda analisa?” tanya jaksa Sandi ke saksi ahli di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Bungur Besar Raya, Rabu (7/9/2016).

“Dari visum,” ujar Surya menjawab terbata-bata.

Karena menjawab terbata-bata, jaksa kembali mencecar Surya. Bahkan jaksa meragukan Surya tidak mengerti dengan pertanyaan penuntut umum. “Jangan-jangan saudara tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Saudara mengerti tidak?” tanya penuntut umum dengan nada cukup tinggi. Pertanyaan jaksa itu membuat kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan keberatan. Berkali-kali Otto, mengaku keberatan ke majelis hakim. Dia bahkan meminta hakim untuk menegur jaksa supaya tidak membentak saksi ahli.

“Tolong hormati saksi ahli, jangan bentak-bentak begitu,” ucap Otto yang mengundang reaksi pengunjung sidang. Para pengunjung sidang ada yang bersorak bahkan ada yang sampai menunjuk-nunjuk para pihak berpekara. Jaksa pun langsung menyanggah pernyataan Otto. “Anda ingat tidak yang Anda analisa. Saya tidak tanya pengacara. Tolong hargai saya juga,” tegas jaksa Sandi.

“Hormati saksi saya!” Sanggah Otto ke Sandi dengan nada keras. Ketua majelis hakim Kisworo berinisiatif menjadi penengah sidang. Karena ruang sidang sudah sangat gaduh, Kisworo memilih menghentikan sidang untuk sementara. “Dengan ini sidang diskors hingga pukul 19.00 WIB!” tutup Kisworo mengakhiri kegaduhan pukul 17.50 WIB.

Terkuatnya Pembunuhan dan Pemerkosaan Pasangan Kekasih Yang Direkayasa Jadi Kecelakaan Lalu Lintas


Awalnya, pasangan kekasih RR (16) dan V (16) disimpulkan sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Keluarga dan polisi sepakat. Namun ternyata keduanya korban penganiayaan geng motor. Bagaimana cerita terkuaknya ‘fakta’ itu? Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar menceritakan, Sabtu (27/8) lalu, mayat RR dan V ditemukan di dekat jembatan fly over Desa jembatan Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Keduanya tersungkur di aspal.

Polisi dan keluarga korban sepakat RR dan V itu meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Disebutkan, sejoli itu menabrak tiang listrik setelah korban hilang keseimbangan. Keduanya tewas di tempat. Namun anggota Polresta Cirebon menaruh curiga atas luka yang didera oleh korban pria (RR). Bentuk luka tidak seperti bekas kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, ada teman yang melapor ke polisi soal kejadian sebelum RR dan V ditemukan menjadi mayat.

“Dalam tiga hari, anggota kami terus bekerja dan ternyata kecurigaan kami benar. Mereka tewas dibuang bukan kecelakaan. Karena luka yang ada di tubuh pria sangat tidak wajar untuk kecelakaan,” terang Indra di Mapolda Jabar, Jumat (2/9/2016) 8 Anggota geng motor ditangkap di tempat biasa nongkrong. 3 Lainnya diburu.

Ternyata penganiayaan itu dilatari dendam lama. Pelaku dan korban pernah dalam satu kelompok geng. Mereka bertemu di depan SMP 11 Kali Tanjung. Mereka berhasil kabur dan dikejar pelaku hingga dipepet lalu dipukul menggunakan bambu. “Setelah jatuh mereka dibawa ke tempat gelap. Mereka dianiaya, yang pria dikeroyok. Ada yang menggunakan batu, ada yang memakai pedang samurai. Dan yang wanita diperkosa lalu dianiaya sampai tewas,” beberr Indra

Mereka dikenakan pasal berlapis sesuai peran. Ada yang dijerat pasal pembunuhan berencana. Ada juga pasal pemerkosaan dan pengeroyokan. Ancaman hukumannya minimal 20 tahun. 1 Anggota geng motor di Cirebon disangka terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan, RR (pria) dan V. 8 Orang di antaraya sudah ditangkap, 3 masih masih buron.

RR dan V sempat dikira korban kecelakaan. Sebab, menurut Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus, kedua korban ditemukan di jembatan flyover Kepongpongan, Cirebon, Sabtu (27/8). Ada beberapa luka di tubuh mereka seperti korban kecelakaan lalu lintas. Kecurigaan muncul saat kedua korban hendak dimakamkan. Ditambah lagi, beberapa teman korban menyebut korban dianiaya sekelompok anggota geng motor.

Pembunuhan sadis berawal saat 2 korban dan teman-temannya melintas di SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Entah bagaimana ceritanya, korban dilempari batu oleh sekelompok anggota geng motor Moonraker. Korban dan teman-temannya tunggang langgang. Nah, korban yang berboncengan terpisah dari temannya. Lalu dipukul pakai bambu dan dibawa ke tempat sepi oleh para pelaku. Di situlah, RR yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon ini dianiaya hingga tewas. V menerima perlakuan lebih sadis lagi: diperkosa oleh pelaku.

“RR diduga dianiaya, dikeroyok juga, ada juga bekas benda tajam kayak luka bacok di bagian belakang dekat punggung korban. Korban V diperkosa dan ada penganiayaan juga,” ujar Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar di Mapolda Jabar, dalam rangka perayaan HUT Polwan tingkat Polda Jabar, Jumat (2/9/2016). Tak berhenti di situ, untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang mayat korban ke jembatan Kepongpongan. Maka itu, kedua korban sempat dikira korban kecelakaan lau lintas.

Setelah dipastikan RR dan V bukan korban kecelakaan, polisi bergerak. 8 Anggota, yakni Jaya (23), Supriyanto (19), Eka Sandi (23), Hadi Saputra (23), Eko Ramadani (27), Sudirman, Saka, dan Rifalso Wardhana, ditangkap di dekat SMP 11 Kali Tanjung, Rabu (31/8/2016). “Itu tempat berkumpulnya anggota geng motor Moonraker,” jelas Indra.

3 Pelaku lainnya kini diburu. Mereka dikenakan pasal berlapis sesuai peran. Ada yang dijerat pasal pembunuhan berencana. Ada juga pasal pemerkosaan dan pengeroyokan. Ancaman hukumannya minimal 20 tahun. RR (16) dan V (16) dibunuh secara keji oleh sekelompok geng motor di Cirebon. Mayatnya dibuang di wilayah Talun, Kabupaten Cirebon. Dalam menganiaya kedua korban tersebut mereka menggunakan senjata tajam berupa pedang samurai dan batu.

Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar mengatakan, saat kedua pasangan ini melintas di depan SMP 11 Kali Tanjung yang tak jauh dari tempat nongkrong para pelaku ini, mereka dilempari batu kecil.Mereka berhasil kabur dan dikejar pelaku hingga dipepet lalu dipukul menggunakan bambu. Mereka tersungkur ke aspal jembatan Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. “Setelah jatuh mereka dibawa ke tempat gelap. Mereka dianiaya, yang pria dikeroyok ada yang menggunakan batu untuk dipukul ke badannya terus mendapatkan luka bacok di bagian belakang, dan yang wanita diperkosa lalu dianiaya sampai tewas,”ujar Indra di Mapolda Jabar, Jumat (2/9/2016).

Saat ini, 8 orang yang disangka terlibat dalam pembunuhan itu sudah ditangkap. Tiga lainnya masih diburu. “Kami masih terus periksa, nanti perkembangannya kita sampaikan lagi,” tutupnya. 8 Dari 11 anggota geng motor yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan sepasang kekasih, RR (16) dan V (16), ditangkap. Kepada polisi, mereka mengaku bertindak brutal karena dendam lama.

“Mereka mengakui perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, motifnya karena dendam lama. Mereka (korban) ini kan mantan anggota geng motor,” ujar Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar di Mapolda Jabar, Jum’at (2/9/2016). Tak dijelaskan, ada masalah apa antara pelaku dan korban. Sabtu (27/8) malam, para pelaku melihat korban melintas bersama teman-temannya di depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Pelaku melempari korban dengan batu. Korban dan teman-temannya kocar-kacir.

Korban RR dan V yang berboncengan pakai motor terpisah dari rombongan dan dianiaya hingga tewas di sebuah lahan kosong yang gelap tak jauh show room mobil bekas di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Ada luka bacok di tubuh RR. Sedangkan, V, selain dianiaya juga diperkosa. Menurut Indra, sebetulnya geng motor Moonraker sudah bubar sejak lama. Namun sebagian masih kerap berkumpul. Polisi masih mengejar 3 pelaku lain dalam kasus ini.

“Yang tiga orang ini tidak ada di lokasi saat 8 pelaku diamankan,” tutup Indra yang hadir di Mapolda Jabar untuk mengikuti peringatan HUT Polwan ini. Polresta Cirebon terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang remaja pria inisal RR yang merupakan anak polisi dan teman wanitanya, V. Polisi tengah bergerak untuk mengejar pelaku yang ikut terlibat aksi brutal terhadap sejoli tersebut.

Keduanya dibunuh secara keji oleh anggota geng motor Moonraker. Korban dieksekusi para pelaku di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Pelaku mengeroyok RR hingga tewas. Sementara V tewas setelah diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku. “RR diduga dianiaya, dikeroyok juga, ada juga bekas benda tajam kayak luka bacok gitu di bagian belakang dekat punggung korban. Kalau V ini diperkosa dan ada penganiayaan juga,” ujar Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar saat ditemui di Mapolda Jabar, dalam rangka perayaan HUT Polwan tingkat Polda Jabar, Jumat (2/9/2016)

Indra menyebut telah menangkap delapan orang dari total 11 pelaku yang melakukan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap RR dan V. “Masih ada 3 yang buron, karena kan ini awalnya dikira kecelakaan lalu lintas pertamanya, ternyata setelah diselidiki mereka betul korban pembunuhan,” lanjutnya. Kedelapan orang yang ditangkap, saat itu, tengah berkumpul di dekat SMP 11 Kali Tanjung. Lokasi tersebut menurut Indra merupakan tempat berkumpulnya para anggota geng motor Moonraker.

“Mereka ditangkap saat sedang berkumpul, karena kita pantau juga sebelumnya,” kata dia. Saat ini langkah kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan beberapa saksi. Termasuk rencananya pada hari ini, pihak penyidik dari Polresta Cirebon akan melakukan autopsi. Dirinya mengklaim jika, pihak keluarga telah menyetujui untuk mengangkat kembali kedua jenazah yang telah dikebumikan.

“Untuk persyaratan atas prosedur pelaksanaan autopsi rencananya akan dimulai pada hari ini. Untuk proses autopsi nya akan segera dilakukan secepatnya,” kata dia. Para pelaku akan dikenakan pasal berlapis. Tidak menutup kemungkinan kedelapan pelaku ini akan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang lama.

“Kalau pasal kita kenakan berlapis, ada kita kenakan pasal pembunuhan berencana, pemerkosaan, pengeroyokan, belum lagi unsur lainnya kalau terbukti. Penjaranya itu 20 tahun, itu minimal yah,” pungkasnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Bambang Waskito berang akibat ulah para aksi kejahatan jalanan, yang dilakukan oleh sekelompok geng motor Moonraker di Cirebon. Mereka menganiaya RR dan melakukan pemerkosaan terhadap V, kekasih korban.

“Saya sudah instruksikan secara langsung kepada anggota di sana tidak lanjuti kasus tersebut,” ujar Bambang saat ditemui di sela-sela kegiatan peringatan HUT Polwan ke-68 di Mapolda Jawa Barat, Jum’at (2/9/2016).
Buntut dari kejadian tersebut Bambang menegaskan, untuk seluruh anggota kepolisian yang bertugas di lapangan agar bisa memberikan tindakan tegas dan terukur, bagi para geng motor yang berulah di jalanan dan meresahkan masyarakat.

“Kenapa masih ada kejahatan seperti itu, saya sudah suruh Kapolresnya buat tindak tegas hal ini,” jelasnya.
Bambang ingin, wilayahnya tidak ada lagi aksi kelompok geng motor yang bermunculan baik dalam skala kecil atau skala besar. “Sikat habis! Jangan ada lagi geng motor!,” tegasnya.

RR dan V dibunuh setelah melintas SMP 11 Kali Tanjung bersama teman-temannya, Sabtu (27/8) malam. Mereka dilempar batu oleh kelompok Moonraker, lalu kabur. Korban terpisah dan jadi bulan-bulanan di tempat sepi. V tak cuma dianiaya, tapi juga diperkosa. Kini 8 dari 11 pelaku sudah diamankan. Polisi akan mengenakan pasal berlapis ke pelaku.

Kursus Makeup Glamour Party Workshop Beauty with Reza Azru


Glamour Party Make Up Workshop dan Kursus sehari bersama Makeup Artist Reza Azru

Glamour Party Make up Workshop with Reza Azru

Bagaimana mendapatkan hasil makeup yang glamour untuk ke pesta tanpa terlihat medok. Dibimbing secara ekslusif oleh Reza Azru. Tempat terbatas hanya untuk 30 Orang. Tempat duduk berdasarkan nomor pendaftaran.

Materi : Blending Foundation, Contouring, Perfect Brows, Bleding Eye Shadow, Lipstick Application.

Peserta wajib membawa model sendiri, makeup tool dan bulu mata.

Kursus seminar workshop diadakan di Jakarta Design Center – Slipi Lantai 6, Lotus 3 pada hari Jumat, 23 September 2016 (09:00 – 17:00)

Keamanan 74 Halte TransJakarta Rawan Tindakan Melawan Hukum Ditingkatkan Pasca Pengeroyokan


Pengeroyokan yang terjadi di Halte Transjakarta Senayan JCC membuat keamanan di setiap halte dipertanyakan. Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Joseph mengungkapkan, saat ini ada 74 halte yang mendapat prioritas lebih dari perusahaan tersebut. Angka tersebut tak menyentuh setengah dari total jumlah halte Transjakarta yang ada di angka 232 halte.

“Ada 232 halte yang tersebar di seluruh Jakarta dan 74 di antaranya adalah priotitas,” kata Joseph saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya, Kamis (1/9). Joseph menjelaskan, 74 halte itu masuk dalam prioritas bukan hanya kerena sering terjadi tindakan melawan hukum tapi juga ada perilaku penumpang yang tidak taat aturan.

Biasanya para penumpang yang mau menggunakan Transjakarta harus masuk melalui pintu yang telah ditentukan dan harus memiliki kartu khusus. Namun di beberapa halte masih sering terjadi warga yang masuk lewat dermaga (pintu penghubung halte dengan Transjakarta) yang artinya mereka tak membayar tiket masuk. Joseph mengungkapkan hingga saat ini PT Transjakarta sudah memasang peralatan CCTV yang tersebar hampir di seluruh infrastruktur yang ada, mulai dari bus hingga halte.

Untuk CCTV di halte, gambar yang ditampilkan tak hanya soal keadaan di dalam halte melainkan juga di jalur Transjakarta. CCTV itu pula yang digunakan aparat kepolisian untuk membekuk pelaku pengeroyokan terhadap Andrew Budikusuma.

Demi menunjang peralatan itu, Transjakarta juga menyediakan petugas yang berpatroli di sekitaran halte. Dengan adanya kejadian pengeroyokan, Joseph menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait sistem patroli tersebut.

“Kami ulas kembali dan akan meningkatkan frekuensi pengamanan yang akan berlangsung 24 jam,” kata dia. Penganiayaan terjadi sekitar pukul 20.30 WIB saat Andrew menumpang TransJakarta dari Halte Kuningan Barat menuju Halte Pluit. Para penganiaya masuk ke dalam bus dan berteriak ‘Ahok’ sebelum mengeroyok Andrew.

Kelima orang penganiaya yang dibekuk itu berinisial MA (32 tahun), HBP (27), AR (21), DS (21), dan S (17). Mereka diringkus di Tambora, Jakarta Barat, Kamis dini hari (1/9). Berdasarkan keterangan awal yang didapat aparat kepolisian, diketahui bahwa kelima pelaku awalnya hanya berniat melontarkan candaan pada Andrew.

Kepala Subdit Resmob Ajun Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, karena candaan yang para pelaku lontarkan tak ditanggapi Andrew maka mereka kesal dan berakhir dengan pengeroyokan. Setelah candaannya tak digubris oleh Andrew, para pelaku terlibat cek-cok hingga terlontarlah kata-kata yang menyinggung nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ucapan tersebut muncul karena kebetulan Andrew merupakan warga keturunan seperti Ahok.

Sebelum melakukan penangkapan, polisi menganalisis CCTV yang merekam aksi para pelaku saat menganiaya Andrew di halte kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Polisi juga menyita pakaian yang dikenakan para tersangka ketika mengeroyok Andrew. Andrew sendiri mengalami luka pada bagian wajah, telinga, dan mulut. Ia sempat melawan dengan memukul salah satu pelaku dengan botol vitamin

Polisi Berhasil Bongkar Sindikat Prostitusi Paedofil Oleh Kaum Gay Homoseksual


Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri kembali menangkap dua tersangka kasus prostitusi paedofil penyuka sesama pria (gay). “Ditangkap di Pasar Ciawi (Bogor, Jawa Barat), kemarin malam,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Agung Setya di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (1/9).

Baca Juga : Wasapada, Paedofil Disekitar Kita

Tersangka yang ditangkap berinisial U dan E. Tersangka E diduga membantu tersangka yang lebih dulu ditangkap, AR, dalam menyiapkan rekening untuk menampung dana yang masuk. Selain itu, E juga diduga turut melakukan kegiatan seksual terhadap anak-anak yang jadi korban. Sementara U diduga mengeksploitasi anak, berperan sebagai muncikari seperti AR. Mereka berbeda jaringan, tapi Agung menyebut keduanya berhubungan.

Berdasarkan pengakuan U kepada penyidik, ada empat bocah yang jadi korban eksploitasinya. Agung menduga masih ada jaringan lain dalam bisnis prostitusi ini. “Kami bekerja mengungkap ini sampai jaringannya. Saya ingin temukan lingkup luas dari AR, U dan E,” kata Agung. Sebelumnya AR ditangkap di sebuah hotel di Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Bersamanya ditemukan tujuh anak yang jadi korban eksploitasi seksual.

Para bocah laki-laki itu dijajakan untuk pelanggan sesama jenis lewat media sosial Facebook dengan tarif Rp1,2 juta. Sementara para korban hanya diberi imbalan Rp100-200 ribu. Penyidik menduga ada 99 korban secara keseluruhan yang dieksploitasi oleh AR. Namun mereka hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya.

Markas Besar Polri mengungkapkan tersangka pelaku prostitusi anak yang menyasar pelanggan homoseksual adalah seorang residivis. “Tersangkanya AR, sudah ditangkap. Ternyata seorang residivis perkara yang sama beberapa tahun lalu,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, Selasa malam (30/8), mengungkapkan inisial sang pelaku.

AR yang biasa bergerak melalui media sosial Facebook, kata Boy, sudah pernah dihukum penjara dua tahun enam bulan atas perkara prostitusi. Sama seperti kali ini, saat itu dia juga ditangkap penyidik Cyber Crime Bareskrim Polri. Kata Boy, AR ditangkap di sebuah hotel di Km 75 Jalan Raya Puncak, Cipayung, Bogor. “Hotel itu tempat menyimpan anak-anak yang jadi korban.” Bersama tersangka, turut diamankan tujuh orang anak yang jadi korban kejahatan ini. Saat ini, pelaku dan korban masih diperiksa oleh penyidik.

Pantauan CNNIndonesia.com di Markas Besar Polri, Jakarta, sejumlah anggota keluarga korban juga mendatangi gedung Bareskrim untuk menghadap penyidik. Di Facebook, lanjut Boy, AR punya komunitas pelanggan tersendiri. Mereka diduga saling mengenal satu sama lain. Boy mengatakan para pelanggan juga bisa dikenakan sanksi hukum. Namun, hal itu butuh penelusuran lebih lanjut.

“Nanti pasti (dijerat) kalau berhasil ditemukan. Sementara yang ditemukan kan korban dan pelaku,” ujarnya. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tersangka pelaku prostitusi daring dengan korban anak-anak, Selasa (30/8). Ketika dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Agung Setya membenarkan penangkapan ini, meski enggan memberikan rincian lebih lanjut. “Besok akan kami rilis,” ujarnya singkat.

Pantauan di Markas Besar Polri, Jakarta, sejumlah anggota keluarga korban terlihat mendatangi Gedung Bareskrim, Selasa malam. Mereka hendak bertemu dengan penyidik Subdirektorat Cyber Crime di lantai IV. Seperti Agung, Asrorun juga tidak menampik, namun enggan merinci. “Besok saja ya,” ujarnya sambil terus berjalan. Polisi menyebut ada 99 orang korban yang diperalat oleh tersangka AR untuk melayani para pria paedofil dan homoseksual. AR mematok tarif 1,2 juta untuk satu kali layanan prostitusi. Para korban oleh AR dibayar sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu.

“Tidak hanya tujuh (anak), dari daftar dia korban ada 99 orang. Ini kami tangani secara berkelanjutan,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agung Setya di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (31/8). Saat ini polisi masih terus mengidentifikasi para korban. Namun untuk sementara diketahui sebagian besar dari mereka berasal dari Jawa Barat.

AR diketahui menjalankan bisnis haramnya sekitar satu tahun. Meski sudah memiliki istri, AR juga diduga memiliki perilaku menyimpang. Dengan korban yang begitu banyak, Agung mengatakan penyidik masih mendalami kemungkinan adanya sindikat yang bekerjasama dengan AR. Terlebih, untuk merekrut anak laki-laki sebanyak ini dinilai Agung bukan perkara mudah. “Untuk dapat merekrut anak ada satu hal tidak seperti yang lain, apalagi ini anak laki-laki. Kami identifikasi lebih dalam.”

Tersangka AR ditangkap penyidik Subdirektorat Cyber Crime, Selasa (30/8). Berawal dari patroli siber Kepolisian, dia diketahui menjajakan anak laki-laki di bawah umur kepada pelanggan sesama jenis lewat media sosial Facebook. AR ditangkap di Cipayung, Bogor. Saat penangkapan, turut diamankan delapan korban. Tujuh masih berusian di bawah umur dan satu korban berusia dewasa. Agung belum mau merinci soal 99 korban yang dia maksud. Ketika ditanya soal ini, dia hanya mengatakan penyidik masih memeriksa tujuh anak yang sudah ditemukan.

Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk mengantisipasi penularan penyakit seksual dan gangguan kejiwaan. “Kami akan lakukan proses penanganan komprehensif, bekerjasama dengan Kemensos ditempatkan di rumah singgah bersama psikiater,” kata Agung. AR adalah seorang residivis yang sebelumnya ditangkap untuk kasus yang serupa. Hanya saja, sebelumnya dia mengeksploitasi anak perempuan.

Atas perlakuannya, dia dihukum 2,5 tahun. Namun, seolah tak kapok kini AR justru kembali menjalankan bisnisnya. Karena itu, dia terancam hukuman 12 tahun penjara karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pornografi, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar aksi prostitusi anak laki-laki untuk pelanggan laki-laki (gay) di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dalam pendalaman yang dilakukan, polisi menemukan bahwa pelaku yang berinisial AR tidak bekerja sendiri.

“Dari keterangan yang ada mereka ini ada muncikari yang lain, jika stok mereka habis maka dia akan menghubungi rekannya,” ujar Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono saat menggelar jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (31/8). Ari menuturkan AR sudah bekerja sebagai muncikari anak laki-laki selama satu tahun. Namun berdasarkan penelusuran terbukti bahwa dia baru saja keluar dari penjara sekitar dua bulan lalu.

Pelaku di penjara di lembaga permasyarakatan di Bogor atas tuduhan melakukan tindak pidana perdagangan orang berjenis kelamin perempuan. Dia harus mendekam di penjara selama dua tahun enam bulan dan baru bebas dua bulan lalu. Dengan berbagai fakta tersebut terbukti bahwa AR bisa melakukan aktivitas jual beli anak laki-laki saat dia masih di penjara. Dengan bantuan temannya, dia menjajakkan anak laki-laki kepada pria yang memiliki kelainan seks.

Namun untuk teman-teman AR sesama muncikari, polisi masih melakukan pelacakan di mana mereka melakukan aksinya tersebut. Sementara itu hingga saat ini total baru sembilan orang yang diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu tujuh anak yang menjadi korban prostitusi, satu korban dewasa, dan satu orang pelaku. Sedangkan 99 anak yang kabarnya juga menjadi korban penjualan, Ari mengatakan bahwa polisi masih mendalami di mana lokasi mereka semua.

“99 anak itu kan data hasil penyidikan, anaknya ada di mana kami belum tahu,” kata Ari. Meski begitu, Ari menegaskan tujuh anak yang saat ini masih diberi pendampingan oleh satuan kepolisian akan diberikan pemulihan oleh Kementerian Sosial. Namun untuk saat ini yang mesti dilakukan terlebih dahulu adalah cek kesehatan dari anak-anak tersebut. “Korban akan diperiksa kesehatan untuk selanjutnya diwawancara oleh unit anak Polri dan juga pemulihan dari Kemensos,” ujar jenderal bintang tiga tersebut.

Tersangka AR ditangkap penyidik Subdirektorat Cyber Crime, Selasa (30/8). Berawal dari patroli siber Kepolisian, dia diketahui menjajakan anak laki-laki di bawah umur kepada pelanggan sesama jenis lewat media sosial Facebook. AR ditangkap di Cipayung, Bogor. Saat penangkapan, turut diamankan delapan korban. Tujuh masih berusian di bawah umur dan satu korban berusia dewasa. AR adalah seorang residivis yang sebelumnya ditangkap untuk kasus yang serupa. Hanya saja, sebelumnya dia mengeksploitasi anak perempuan.

Atas perlakuannya, dia dihukum 2,5 tahun. Namun, seolah tak kapok kini AR justru kembali menjalankan bisnisnya. Karena itu, dia terancam hukuman 12 tahun penjara karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pornografi, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak. Kementerian Sosial RI ambil bagian dalam terkuaknya aksi prostitusi anak laki-laki untuk pelanggan laki-laki (gay) yang baru diungkap oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Kemensos rencananya akan memberikan terapi bagi anak laki-laki yang menjadi korban perdagangan orang tersebut.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan tugas Kemensos memang memberikan rehabilitasi bagi para korban dan nama terapi yang akan diberikan adalah psycho social therapy. “Tugas kami memang untuk rehabilitasi, korban akan diberi terapi psikologi sosial di tempat kami,” kata Khofifah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/8). Menurut Khofifah, anak-anak yang akan diterapi adalah mereka yang orang tuanya ada dan hadir selama pendampingan dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun bagi mereka yang orang tuanya tak ada maka polisi akan menyerahkan mereka ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Meski begitu, saat ini tim Kementerian Sosial belum bisa melakukan terapi karena anak-anak yang menjadi korban tersebut masih harus melalui cek kesehatan. Khofifah menuturkan pengecekan kesehatan, terutama cek darah, penting dilakukan untuk melihat apakah anak-anak itu terjangkit penyakit atau tidak. “Semoga tak ada dari mereka yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS,” ujar Khofifah.

Bareskrim Polri membongkar aksi prostitusi gay dengan tersangka yang diamankan berinisial AR. Tersangka AR ditangkap penyidik Subdirektorat Cyber Crime, Selasa (30/8). Berawal dari patroli siber Kepolisian, dia diketahui menjajakan anak laki-laki di bawah umur kepada pelanggan sesama jenis lewat media sosial Facebook. AR ditangkap di Cipayung, Bogor. Saat penangkapan, turut diamankan delapan korban. Tujuh masih berusian di bawah umur dan satu korban berusia dewasa.

AR adalah seorang residivis yang sebelumnya ditangkap untuk kasus yang serupa. Hanya saja, sebelumnya dia mengeksploitasi anak perempuan. Atas perlakuannya, dia dihukum 2,5 tahun. Namun, seolah tak kapok kini AR justru kembali menjalankan bisnisnya. Karena itu, dia terancam hukuman 12 tahun penjara karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pornografi, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak.

Tak hanya akan memberi terapi, sebagai langkah pencegahan Kemsos juga sudah membuka layanan call center di nomor 1500771. Nomor tersebut disediakan bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan dari Kemensos. Khofifah mengungkapkan layanan tersebut akan aktif selama 24 jam dan akan terus menerima pengaduan setiap hari. “Jadi kalau ada anak terlantar, korban eksploitasi baik ekonomi dan seksual silakan hubungi kami,” katanya.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut masyarakat juga boleh mencurahkan isi hatinya dengan menghubungi nomor tersebut. Selama itu berkaitan dengan hal sosial petugas di balik telepon akan melayani sebaik-baiknya. Tak hanya call center, untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat Kemsos juga menyediakan mobil anti galau yang disediakan di berbagai kota di Indonesia.

“Di acara car free day mobil itu akan muncul demi mendekatkan diri ke khalayak dan sekaligus memberi konseling,” katanya.