Sensasi Sayur Tutut Pedas Dari Subang


Gerimis baru saja turun dari langit ketika puluhan orang menggembrong gerobak penjual sayur tutut pedas yang diparkir di depan alun-alun Kalijati, Subang, Jawa Barat, Sabtu petang, 21 Maret 2015. Sinta, salah seorang penggemar sayur tutut pedas mengaku sudah berlangganan sejak gerobak sayur tutut milik Iwan itu nancep di pinggir jalan raya Kalijati-Subang sejak tiga bulan lalu.

“Sayur tutut enak ‘dikecrot’ saat cuaca gerimis atau hujan, kelezatannya terasa banget,” ujar Sinta. Ia dan keluarganya bisa menghabiskan empat hingga enam bungkus kemasan plastik berisi sayur tutut sekali santap berjamaah bersama empat bersudara. Sensasi rasa daging tutut yang agak kenyal tapi lezat itu, ujar penikmat sayur tutut lainnya, Iqbal, semakin gokil jika disantap dengan rasa super pedas. “Woow, bibir serasa jontor,” ujarnya sambil terkekeh. “Rasa kuahnya rame-rame, pokoknya edun banget.”

Si empunya gerobak sayur tutut pedas, Iwan mengatakan, sayur tutut yang diolahnya sendiri bersama isterinya itu, berbahan dasar bumbu layaknya sayur gulai tanpa santan. “Hampir semua bumbu rempah-rempah dicampur adukan,” kata Iwan, bumbu dapur yang menjadi bahan pokok selera rasa sayur tutut tersebut yakni gula merah, sereh, kunyit, garam, laos, jahe dan cabai rawit.

“Lalu, saya tambahkan terasi khas Cirebon,” ia membuka salah satu rahasia bumbu dapurnya. Ada pun tututnya, dia order dari pusat budidaya tutut di waduk Cirata Purwakarta. Buat yang doyan sayur tutut super pedas, Iwan menyiapkan sambal tambahan khusus. “Nambah sambelnya gratis dan silakan ambil semau gue aja,” ujarnya.

Iwan, membanderolnya, untuk setiap bungkus plastik Rp 5.000. Awalnya, ia tak menyangka sayur tutut buatannya mampu menyedot banyak penggemar. Nyatanya, penggilannya luar biasa banyak. “Penggemarnya mulai dari yang jalan kaki hingga bermobil,” ujar Iwan dengan nada bangga. Alamat konsumennya juga bukan melulu dari Kalijati dan Subang, tetapi ada pula pencong asal Bandung, Jakarta dan Banten.

Mau tahu berapa banyak sayur tutut produksi Iwan, yang laku dijual setiap harinya:”Rata-rata tiga kuintal,” Iwan mengimbuhkan.

Wisata Kuliner Sajian Nasi Campur Khas Bali


Bali, yang mendapat julukan Pulau Dewata, dikenal dengan pesona pantai-pantainya yang eksotis. Bali juga memiliki kekhasan dengan sawah teraseringnya, terutama di wilayah dataran tinggi seperti di kawasan Ubud.

Tak hanya itu. Bali menyuguhkan kuliner yang mengundang selera. Rasanya tidak lengkap bertandang ke sebuah daerah wisata di Indonesia bila tidak mencicipi makanan khasnya. Itulah yang saya lakukan saat melancong ke Bali apa akhir tahun lalu. Dengan semangat menggebu, saya berkeliling mencari sajian masakan dengan menu utama nasi di tiga tempat wisata di Bali, yaitu kawasan Sanur, Denpasar, dan Ubud. Dari tiga tempat itu, saya menjajal empat menu masakan nasi campur khas Pulau Dewata.

Nasi lauk ikan goreng dengan sambal dan sup ikan
Di kawasan wisata Sanur terdapat Rumah Makan Mak Beng. Lokasinya berada di dekat tempat keberangkatan speedboat menuju Nusa Lembongan, Ceningan atau Peninda. Restoran itu tepatnya terletak di Jalan Hang Tuah. Restoran Mak Beng buka pukul 08.00 hingga pukul 21.00. Di tempat makan ini hanya ada dua menu yang ditawarkan, yakni ikan goreng dengan sambal dan sup ikan. Untuk satu paket ikan goreng, sup ikan, dan nasi ditambah sambal, dipatok Rp 88 ribu.

Nasi campur Bali
Masih di kawasan wisata Sanur, saya mencicipi nasi campur di warung Men (Ibu) Weti. Lokasi warung ini tak jauh dari Pantai Sanur. Makanan disajikan di beberapa baskom besar yang diletakkan satu meja. Isinya berupa sayuran, ayam betutu, ayam goreng, urap, sate lilit, kerupuk kulit ayam, ikan laut, dan telur, serta sambal khas Bali. Harga makanan tergantung pada pilihan lauknya. Rata-rata untuk satu porsi cukup ditebus dengan kisaran Rp 15 ribu.

Nasi Jinggo
Di Denpasar, saya mencari menu nasi jinggo di Jalan Gajah Mada. Awalnya disebut “jenggo” berarti 1500. Kini harganya dua kali lipat pada kisaran Rp 3000. Bungkusannya kecil karena isinya sekepal nasi ditemani mi, suwiran ayam, dan sambal.

Nasi Kadewat Ibu Mangku
Di Ubud, tepatnya di Jalan Raya Kadewat, terdapat rumah makan Ibu Mangku. Begitu masuk rumah makan yang berada di depan Pura Kadewat itu, Anda akan disambut dengan bunyi gamelan khas Bali. Sajian yang ditawarkan diletakan berderet di balik kaca. Saat itu, saya memilih menu nasi campur seharga Rp 20 ribu dan makan lesehan di balai-balai di tengah taman. Sungguh asyik.

Aturan Salat 3 Waktu Di Jombang Bikin Heboh


Pengelola Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Jombang akhirnya memberi penjelasan dasar pemikiran seputar anjuran salat tiga waktu yang diedarkan melalui stiker. Pengasuh Urwatul Wutsqo, KH Qoyim Ya’qub, memberi mandat isterinya, Qurrotul Ainiyah, untuk mengklarifikasi isi stiker tersebut.

“Stiker yang kami edarkan ini sebagai imbauan bagi pekerja yang sibuk, seperti sopir, tukang becak, dan buruh tani. Karena mereka tidak bisa tepat waktu dalam melaksankan salat lima waktu,” kata Qurrotul, Selasa malam, 17 Februari 2015. Menurut Qurrotul, dalam Al Qur’an, menjamak salat terdapat dalam surat Al Isra’ ayat 78. “Ketentuan tentang salat jamak juga ada dalam hadits nabi.”

Stiker yang diedarkan Pesantren Urwatul Wutsqo menjadi kontroversi karena dinilai melenceng dari ketentuan syariat Islam, terutama dalam tata cara mengumpulkan salat. Dalam Islam, seorang muslim diwajibkan salat lima waktu jika tidak ada halangan tertentu.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang Barozi mengatakan ketentuan dan alasan salat tiga waktu yang disebarkan Urwatul Wutsqo salah kaprah. “Imbauan dan alasan boleh-tidaknya menjamak salat yang tertera dalam stiker itu tidak sesuai dengan aturan fikih. Sebab sesuai aturan fikih, salat jamak bisa dilakukan jika bepergian minimal 80 kilometer,” kata Barozi.

Bila tidak memenuhi syarat itu, menurut Barozi, sesibuk apapun, seorang muslim tetap diwajibkan melaksanakan salat lima waktu. “Masak buruh pabrik juga harus melaksanakan salat jamak, padahal yang bersangkutan tidak bepergian jauh,” katanya. Barozi meminta stiker tersebut segera ditarik dari peredaran. Karena bila tidak ditarik, kata Barozi, anjuran di stiker itu berpotensi membuat masyarakat salah paham. “Harus ditarik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar dia.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jombang KH Junaidi Hidayat juga menyesalkan isi anjuran dalam stiker itu. Majelis Ulama, kata dia, akan mengklarifikasi persoalan itu pada yang membuat stiker.”Kami akan panggil pengasuh pondoknya, sebab masyarakat awam bisa salah paham dengan isinya,” ujar dia.

Kabupaten Jombang, Jawa Timur, heboh dengan beredarnya stiker berisi imbauan membolehkan salat tiga waktu bagi muslim yang sibuk bekerja. Kategori orang yang sibuk bekerja menurut stiker itu ialah buruh, pedagang kaki lima, petani, dan sebagainya. Mereka boleh melakukan salat tiga waktu meski tidak sedang dalam bepergian.

Stiker itu berasal dari jemaah Thoriqoh Syadziliyah Mas’udiyah yang dipimpin KH Qoyim Ya’kub. Qoyim juga Pengasuh Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek. Sebelumnya Qoyim pernah membikin heboh karena memberlakukan hukuman cambuk bagi santri yang melanggar aturan pondok. “Informasi dalam stiker itu kurang benar menurut aturan fikih Islam dan menyesatkan bagi yang awam tentang syariat,” kata salah satu warga Jombang, Syafi’i, Selasa, 17 Februari 2015.

Imbauan dalam stiker itu, kata dia, melenceng dari syariat Islam, terutama dalam tata cara mengumpulkan salat. Sebab seorang muslim diwajibkan salat lima waktu jika tidak ada halangan tertentu. Mengumpulkan waktu salat (jamak) diperbolehkan dengan syarat khusus, di antaranya jika bepergian minimal 83 kilometer dari tempat tinggal.

Selama tidak memenuhi syarat itu, muslim yang sibuk bekerja dan apa pun pekerjaannya tetap diwajibkan salat lima waktu. Seseorang yang bepergian jauh diperbolehkan menjamak salat karena diasumsikan kesempatan mengerjakan salat dalam lima waktu semakin sempit. “Dalam stiker itu disebutkan boleh menjamak salat meski tidak sedang dalam bepergian, ini yang keliru,” kata Syafi’i.

Stiker berukuran 7 x 5 sentimeter itu beredar di tempat-tempat umum. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jombang KH Junaidi Hidayat bakal meminta klarifikasi kepada jemaah Thoriqoh maupun ponpes yang menyebarkan stiker tersebut. “Kami menyesalkan beredarnya stiker itu dan akan panggil pengasuh pondok untuk dimintai klarifikasi,” katanya.

Takut Dikritik Alasan Ahok Larang Kegiatan Politik Di Car Free Day ?


Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengetatkan kegiatan di Car Free Day menuai pro dan kontra. Ahok, sapaan akrab gubernur, berencana melarang semua aksi politik dilakukan saat CFD.

“Aksi politik di saat CFD harusnya dilihat sebagai sinyal kurangnya ruang publik. Sebaiknya aksi politik ini jangan dibatasi dulu selama ketersediaan ruang publik masih terbatas,” kata Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, Selasa 24 Maret 2015.

Ia mengkritisi rencana Ahok lantaran indikator menganggu kenyamanan dan ketertiban publik serta titik tolak permasalahan belum terpetakan dengan baik. “Jangan sampai terlihat dia menjadi egois di mana aturan itu adalah dia. Aturan tak bisa dibuat tanpa ada indikator dan problem utama yang terpetakan dengan baik,” kata dia. Selain itu, kata Haris, untuk menerapkan aturan ini, harus ada konsensus apa saja yang dirasakan mengganggu oleh masyarakat pengambil manfaat CFD.

Haris meminta Ahok melihat CFD sebagai sebuah kemajuan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebab, muncul aksi-aksi spontanitas masyarakat menanggapi isu-isu politik yang berkembang. “Komunikasi politik selama ini tidak tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat bersuara melalui cara-cara ini,” kata dia. Selain itu, kata Haris, diskusi politik tak lagi identik dengan ruang penuh asap rokok, dilakukan malam hari, orang-orang yang seram. “Semua bisa terlibat dalam diskusi politik yang sehat,” kata dia.

Pernyataan sikap berbeda dikemukakan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul. Ia justru menyetujui pelarangan CFD digunakan untuk aksi politik. “Awalnya fungsi CFD itu untuk mengurangi emisi, ajang rekreasi, refreshing dan untuk bersosialisasi. Bukan untuk kampanye politik,” kata dia. Ia mendukung penuh rencana Ahok agar kegiatan CFD menjadi lebih tertib.

Selama ini, kata dia, aksi-aksi politik yang diadakan di CFD tak pernah meminta izin kepolisian. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur syarat untuk mendapatkan izin demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. “Ini kan tempat terbuka, idealnya ya harus minta izin dulu tapi permasalahannya selama ini kan tak pernah,” kata dia.

Martinus mengatakan selain ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012, CFD juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi, Jadwal, dan Tata Cara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta. “Jadi tak ada salahnya kembali ke fungsi semula untuk berolah-raga,” kata dia. Aktivis Kontras Haris Azhar menyanggah, “aturan itu hanya menyangkut soal mobil dilarang melintas.”

Jusuf Kalla Kecewa Karena Fungsi Wakil Presiden Dipreteli Lewat Peraturan Presiden


Pembentukan Kantor Staf Presiden jadi satu dari sejumlah selisih yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam wawancaranya kepada Tempo, Kamis 19 Maret 2015 lalu, Jusuf Kalla mengaku baru tahu unit khusus yang digawangi Luhut Binsar Panjaitan ketika Jokowi melantik pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu pada 31 Desember 2014.

Kalla mengaku kecewa karena kewenangan Luhut diperluas dan dianggap mempreteli sebagian fungsi wakil presiden lewat peraturan presiden, tentang Kantor Staf Presiden yang dikeluarkan pada 25 Februari 2015. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Presiden Jokowi meminta Luhut dan timnya memberikan masukan dan pertimbangan. “Fokusnya membantu kerja Presiden untuk mengawasi dan mengendalikan program nasional. “Termasuk memberikan masukan kepdaa presiden,” kata Andi Widjajanto Jumat 20 Maret 2015 lalu.

Luhut menyiapkan tim di kantornya, sejak Januari lalu. Kantor Kepala Staf Kepresidenan yang dibentuk meniru konsep sayap barat atau west wing di Gedung Putih, Amerika Serikat, ini berkantor di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan. Kantor ini dipimpin Luhut sebagai Kepala Staf, dengan lima deputi, meningkat dari rancangan awal yang hanya tiga deputi.

Ruang itu berukuran 15 x 25 meter. Sebuah jendela kaca besar berada persis di seberang pintu masuk. Dari jendela, kita bisa melihat langsung sungai terbesar yang membelah Ibu Kota, Kali Ciliwung. Presiden Soeharto dahulu menggunakan ruangan di lantai dua Gedung Bina Graha, di Jalan Veteran 17, Jakarta, itu sebagai tempat kerja. Kini, ruangan itu ditempati Kepala Kantor Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.

Sejak awal Januari, kantor itu begitu sibuk. Tak jarang Luhut harus menerima tamu hingga malam hari. Saat berkunjung ke kantornya, Rabu pekan lalu, masih banyak antrean tamu yang menunggunya hingga pukul 21.00.

Kesibukan ini seolah membangkitkan kembali Bina Graha, yang dibangun atas prakarsa Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. Selesai dibangun pada 1970, Bina Graha menjadi kantor presiden hingga masa Abdurrahman Wahid. Kini, Bina Graha menjadi markas Kantor Kepresidenan. Di kantor inilah segala kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipantau. “Saya ini ibarat lehernya Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Luhut di kantornya, pekan lalu.

Jokowi memimpikan kantor yang dipimpin Luhut ini seperti The West Wing di Gedung Putih, Amerika Serikat, atau kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street 10, London. Presiden ingin punya satu kantor khusus yang bertugas mengontrol program-program yang dijalankannya. Ide ini muncul setelah Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, September lalu.

Mimpi ini akhirnya terwujud dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, awal Maret lalu. Aturan ini mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Kantor Kepresidenan. Luhut mengatakan dirinya adalah alat presiden. “Misalnya, tentang program sejuta lahan. Presiden ingin tahu sudah sejauh mana program ini berjalan, ya, kami berikan penjelasan. Saya hanya membantu presiden untuk mengambil keputusan,” ujarnya.

Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, sudah ada empat nama deputi yang menunggu diteken Jokowi. Namun, kata dia, belum ada pembidangan deputi-deputi tersebut. “Tak ada penamaannya, hanya disebut deputi satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi yang diajukan baru empat,” katanya, pekan lalu

Kata Andi Arief … Jusuf Kalla Instruksikan Denny Indrayana Ditetapkan Sebagai Tersangka ?


Bekas staf khusus presiden pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, mengatakan dia mendapat informasi bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana agar ditetapkan sebagai tersangka korupsi payment gateway. JK, kata Andi, mendapat bisikan yang salah dari orang dekatnya.

“Akibatnya, kepolisian mencari-cari kesalahan untuk memaksa Denny jadi tersangka,” kata Andi melalui pesan pendek, Rabu, 25 Maret 2015. Andi lalu berencana menanyakan info tersebut kepada JK. “Karena itu adalah penzaliman.” Kalau info itu benar, kata dia, JK harus diingatkan. Andi mengaku dia memahami persoalan pembayaran paspor secara elektronik lantaran pernah menjadi komisaris PT Pos Indonesia. Menurut dia, negara tak dirugikan dalam pelaksanaan payment gateway. “Yang benar, negara menerima Rp 32 miliar melalui penerimaan negara bukan pajak,” ujarnya.

Selain itu, ada uang Rp 600 juta yang mengalir ke dua vendor, masing-masing mendapatkan Rp 300 juta. Uang itu, kata dia, adalah hak perusahaan penyedia jasa pembayaran elektronik. “Yang sampai ke telinga JK jadi Rp 600 miliar,” ucapnya.

Andi menyarankan agar kepolisian memeriksa beberapa pembayaran nontunai PNBP di Polri. “Di sana ada yang mirip dengan yang dijalankan Denny,” ujarnya. Andi mengaku mendapat informasi adanya pemaksaan kasus itu dari seorang elite penegak hukum. Andi menduga yang membisikkan kasus Denny adalah polisi yang dekat dengan JK. Selain itu, ujar dia, JK juga meminta agar kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dihentikan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Anton Charliyan, menjelaskan mengapa Denny Indrayana ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi Payment Gateway. Anton mengatakan, peran mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dalam penerapan program pembuatan paspor secara elektronik sangat besar.

“Peran DI yang menyuruh melakukan program Payment Gateway dan memfasilitasi vendor sehingga proyek ini terlaksana,” kata Anton di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Maret 2015.

Anton menyatakan, Denny sudah diingatkan jajaran stafnya untuk tidak menjalankan program Payment Gateway. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM juga sudah mempunyai program serupa dalam pembuatan paspor elektronik yang diberi nama Simponi. Bahkan, Simponi jauh lebih baik ketimbang Payment Gateway.

“Program Payment Gateway kurang menguntungkan karena ada pungutan biaya,” kata lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1984 itu. Sedangkan Simponi, ucap Anton, tidak memberikan pungutan kepada pembuat paspor. “Simponi, menurut keterangan para saksi, jauh lebih simpel.” Program Payment Gateway dijalankan dari Juli-Oktober 2014. Dalam menjalankan program ini, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan dua vendor, PT Doku Nusa Inti Arta dan Finnet Indonesia. Selama program ini berjalan, ada uang sebesar Rp 32 miliar yang tidak disetor ke negara dan kelebihan pungutan sekitar Rp 605 juta justru masuk ke kedua vendor tersebut.

“Di kasus ini, pembukaan rekening atas nama kedua vendor. Ini sudah menyalahi aturan karena seharusnya uang langsung masuk ke bendahara negara,” ucap Anton. Untuk kerugian negara, kata Anton, penyidik masih menunggu audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Masih dihitung.”

Dalam kasus ini, Anton menyatakan, besar kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Namun Anton enggan membeberkan secara rinci, apakah dari pihak pemerintah atau swasta. “Ini baru satu dan pastinya akan merembet ke yang lain. Nanti kita lihat hasil penyidikan,” ujarnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan Denny ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri mengadakan gelar perkara pada Ahad lalu. Penyidik juga telah memeriksa sebanyak 21 saksi dan menganalisa sejumlah dokumen. “DI akan diperiksa pada Jumat mendatang,” ucap bekasjuru bicara Polda Metro Jaya itu.

Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Diajak Bisnis Batu Akik, Seorang Janda Muda Ini Malah Disekap dan Diperkosa Selama Sebulan


Seorang janda muda berinisial DO mengaku menjadi korban penyekapan ES alias Keong, 34 tahun, hingga sebulan. Selama dalam penyekapan, perempuan berusia 24 tahun ini mendapat ancaman dan diperlakukan tidak senonoh oleh tersangka. “Saya suka sujud minta ampun sehabis diajak bercinta secara paksa” kata perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat, itu kepada Tempo di kantor Kepolisian Resor Kota Depok, Selasa, 24 Maret 2015.

Menurut Do, ia terbujuk rayuan Keong karena sempat diajak berbisnis batu akik di Kota Depok, Jawa Barat. Ia pertama kali mengenal Keong di Bogor pada 19 Februari 2015. Pertemuan tersebut berawal dari isiniatif adik DO yang pernah memiliki hubungan pertemanan dengan tersangka. Sejak pertemuan itu, DO mengklaim langsung dibawa oleh Keong ke Hotel Uli Arta di kawasan Cibinong, Jawa Barat.

Modus tersangka mengajak korban berbisnis batu akik di Kota Depok dengan perjanjian bahwa barang dagangan berupa batu akik disediakan korban dan Jeng hanya menyediakan tempat atau kios untuk berdagang. Keong diketahui beralamat di Ratu Jaya, Pancoran Mas, Depok. Alih-alih sukses berbisnis batu akik, Keong malah menyekap DO selama sebulan di rumah kontrakan di sekitar Pancoran Mas.

Di awal perkenalan, Keong tak menunjukkan perlakuan kasarnya. Sehari setelah korban meminta untuk dipulangkan ke Sukabumi, Keong mengancam dan memperlihatkan sepucuk pistol. DO mengatakan, ia beberapa kali dipaksa berhubungan intim untuk melampiaskan hasrat Keong dalam kurun waktu satu bulan itu. Seandainya ia menolak, Keong langsung membawa DO ke rel kereta api pada dini hari sebagai ancaman.

“Saya dikasih makan, kadang saya disuruh masak, kadang juga saya beli. Tapi saya enggak boleh mengobrol sama orang tuanya,” kata DO. Aparat Kepolisian berhasil mengeluarkan korban ketika menerima telepon dari DO, Senin, 23 Maret 2015, sekitar pukul 21.00. Saat itu tersangka sedang membeli makanan di warung. Seketika itu pula polisi langsung melakukan penggerebekan di tempat kejadian perkara.

Seorang janda muda berinisial DO mengaku menjadi korban penyekapan ES alias Keong, 34 tahun, selama sebulan. Menurut perempuan asal Sukabumi itu ia terbujuk rayuan Keong karena sempat diajak berbisnis batu akik di Kota Depok, Jawa Barat. “Saya sering diancam oleh tersangka setiap kali mau minta pulang,” kata perempuan berusia 24 tahun itu kepada Tempo di Kepolisian Resor Kota Depok, Selasa, 24 Maret 2015.

DO menjelaskan, ia baru pertama kali mengenal Keong di Bogor pada 19 Februari 2015. Pertemuan mereka berawal dari isiniatif adik DO yang pernah memiliki hubungan pertemanan dengan tersangka. Modus tersangka mengajak korban berbisnis batu akik di Kota Depok dengan perjanjian bahwa barang dagangan berupa batu akik disediakan korban dan Jeng hanya menyediakan tempat atau kios untuk berdagang.

Sejak pertemuan itu, DO mengklaim langsung dibawa oleh Keong ke Hotel Uli Arta di kawasan Cibinong , Jawa Barat. Keong diketahui beralamat di Pancoran Mas, Depok. DO menduga tersangka anggota salah satu organisasi kemasyarakatan di Kota Depok. Alih-alih berbisnis, Keong malah menyekap DO selama sebulan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Pancoran Mas.

“Saya dikasih makan, kadang saya disuruh masak, kadang juga saya beli. Tapi saya enggak boleh mengobrol sama orang tuanya,” kata DO. Aparat Kepolisian berhasil mengeluarkan korban ketika menerima telepon dari DO, Senin, 23 Maret 2015, sekitar pukul 21.00. Saat itu tersangka sedang membeli makanan di warung. Seketika itu pula polisi langsung melakukan penggerebekan di tempat kejadian perkara.