Kesiapan TNI dan Polri Dalam Hadapi Adanya Upaya Makar


Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi 2 Desember. Gatot menyebut prajurit TNI sudah disiagakan membendung upaya-upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah. “Saya juga sudah menyiapkan para Pangkotama (Panglima Komando Utama) menyiapkan prajurit untuk dilatih, disiapkan yang sehat. Untuk diketahui masyarakat NKRI, bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididik, disumpah. Para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari agama apa pun yang dianut untuk melakukan jihad. Saya peringatkan, prajurit saya bukan penakut,” kata Gatot dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Gatot menegaskan hal ini dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polri memang mensinyalir upaya makar yang tengah direncanakan terkait aksi damai 2 Desember di Jl Jenderal Sudirman-Jl MH Thamrin, Jakpus. “Masyarakatnya harus tenang, jangan ada sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Itu untuk kelompok yang berjihad dengan senjata akan kami lawan dengan tidak bersenjata, tangan kosong, sama-sama kita jihad,” imbuh Gatot.

Menurut Gatot, penindakan hukum harus dilakukan agar tidak ada kelompok massa yang melakukan pelanggaran. Karena itu TNI dan Polri bekerjasama mengantisipasi gangguan ketertiban umum. “Prajurit saya sepakat, tidak boleh negara ini disibukkan hal-hal yang tidak penting. Kita di NKRI ada undang-undang nasional tidak ada yang lain. Saya tegaskan prajurit TNI sudah siap, sama-sama dengan aparat Kepolisian menjaga ketertiban, keamanan. Ini yang saya perintahkan ke Pangkotama,” sambungnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya agenda makar dalam rencana demonstrasi lanjutan yang digelar pada 2 Desember mendatang. Tito juga melarang aksi 2 Desember itu agar ketertiban umum tidak terganggu.

Berikut pernyataan lengkap Tito yang disampaikan di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jl Trunjoyo, Kebayoran Baru, Senin (21/11/2016). Turut hadir dalam kesempatan ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, rekan-rekan semua. Jadi baru saja kami dengan Bapak Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada pejabat utama di Mabes Polri, sebagian juga pejabat utama dari Mabes TNI dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah antisipasi tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember.

Aksi tanggal 25 November dan 2 Desember. Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjukrasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik meguasai DPR. Aksi ini bagi kami dan Bapak Panglima sudah diatur dalam Undang-undang mulai 104 sampai 107 dan lain-lain dilarang. Itulah perbuatan kalau bermaksud menguasai DPR maka itu melanggar hukum. Kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah itu ada pasal makar. Oleh karena itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DpR MPR. Sekaligus juga confirm rencana-rencana konsolidasi pengamanan . Kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan undang-undang. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan.

Yang kedua, menyikapi tanggal 2 Desember. Ada sejumlah elemen melakukan penyebaran pers rilis. Akan ada kegiatan yang disebut Bela Islam Ketiga. Itu dalam bentuk gelar sajadah, Salat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak kontitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut.

Ada empat batasan dalam Undang-undang itu yang tidak boleh.
Yang pertama, tidak boleh menggannggu hak asasi orang lain, termasuk memakai jalan, kalau jalan protokol itu tidak boleh dihalangi.

Yang kedua, tidak menganggu ketertiban umum, sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa tergangu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu. Disamping itu, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik. Dalam penilaian kami kepolisian, oleh karena itu maka kami akan melarang kegiatan itu.

Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP. Yaitu melawan petugas. Kalau melawan satu orang 212 KUHP, melawan lebih dari tiga orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP ancamannya berat, itu diatas lima tahun, tujuh tahun kalau ada korban luka dari petugas.

Oleh karena itu, Kapolda Metro akan melakukan maklumat pelarangan itu dan kemudian akan diikuti kapolda-kapolda lain yang kantong -kantong massa yang mengirim akan dikeluarkan maklumat dilarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut. Dan kemudian akan dilakukan tindakan

Sekali lagi, terkait kasus ini, Kasus Basuki Tjahaja Purnama sudah mendekati tahap akhir Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mencium bau upaya makar di balik rencana aksi demonstrasi 2 Desember nanti. Presiden Jokowi menyatakan Polri dan TNI memang bertugas untuk mengamankan negara dari upaya subversif semacam itu.

“Ya itu tugasnya Polri dan TNI untuk waspada,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).Untuk itu, Polri dan TNI melaksanakan tugasnya pada kali ini. Pada prinsipnya, segala hal yang membahayakan negara harus dideteksi sejak dini.”Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita, itu tugasnya Polri dan TNI,” kata Jokowi. Jokowi mengingatkan agar semua pihak menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Bila itu dilaksanakan, situasi bakal baik.

“Dan semuanya harus merujuk pada ketentuan hukum yang ada,” kata Jokowi yang duduk di samping Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini. Sebelumnya Jenderal Tito menegaskan aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah. “Dan agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” ujar Tito yang hadir bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.,” kata Tito kepada wartawan usai jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan pihaknya ikut menjaga keamanan terkait aksi unjuk rasa yang mengarah ke upaya makar. Gatot memastikan kesiapan prajurit mengadapi kelompok yang berupaya menjatuhkan pemerintahan. “Bila ada tindakan makar, maka itu bukan tugas kepolisian saja. Itu urusan TNI juga. Saya juga sudah menyiapkan para Pangkotama (Panglima Komando Utama) menyiapkan prajurit untuk dilatih disiapkan yang sehat,” kata Gatot dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Gatot mengatakan, TNI dan Polri bekerjasama terkait dengan pengamanan kondisi nasional utamanya Ibu Kota. Koordinasi juga dilakukan untuk menyiapkan antisipasi rencana aksi damai 2 Desember yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. “Kerja sama intelijen TNI dan Kepolisian untuk melihat, mencari, menemukan siapapun yang mengajak demo baik sutradara dan aktor-aktornya. Diidentifikasi dan diyakinkan betul, apabila ada perbuatan yang melanggar hukum, mereka yang bertanggung jawab, yang mengajukan izin kepada kepolisian, mereka bertanggung jawab. Kami akan mengikuti terus 24 jam,” tutur Gatot.

Gatot mengatakan, keamanan dan kenyamanan warga harus diutamakan. Karenanya aksi-aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban dilarang dan akan ditindak tegas bila tetap digelar. “Kami perintahkan semua Pangkotama bertugas melindungi masyarakat. Apabila ada penjarahan, saya tanya pada Kapolri, masyarakat yang melihat (namun) membiarkan kena hukum. Apalagi aparat (bila membiarkan), sehingga jangan takut bertindak tegas,” imbuhnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah. “Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” katanya.”Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan. Saya yakin masyarakat semua cerdas, dan saya dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum (Ahok) lagi. Agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” katanya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bila ada demonstrasi susulan yang menutup jalan ada agenda makar. Anggota Komisi III Partai Demokrat Didik Mukriyanto menyebut sebaiknya polisi bisa langsung mengambil tindakan.

“Apabila menjalankan tugas dan kewenangannya polri merasakan ada pihak-pihak yang menganggu keamanan negara saya pikir tidak perlu berwacana lagi, langsung saja polri ambil tindakan. Karena kewenangan yang diberikan oleh UU,” kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Didik mengingatkan tugas polisi adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dia menyebut dalam konteks menyampaikan aspirasi, polisi tetap harus melindungi masyarakat karena itu bagian dari tugasnya. “Tentu kapolri dalam konteks menghadirkan rasa aman tentu juga harus profesional menyikapi segala hal. Kalau dihubungkan dengan kegiatan masyarakat menyampaikan aspirasi tentu diberikan ruang yang cukup, diberikan pengamanan dan kenyamanan karena siapapun masyarakatnya itu tanggung jawab Polri,” tegasnya.

Soal ada pihak yang memanfaatkan demo susulan untuk tindakan makar, Didik mengingatkan polisi untuk segera bertindak. Dia menyebut polisi jangan hanya berwacana dan melempar isu yang akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Jadi saya mengimbau kepada Pak Kapolri kita dukung sepenuhnya apa yang menjadi tugas dan kewenangannya sepanjang di dalam menjalankan tugas kewenangannya juga berdasarkan asas hukum dan UU yang ditetapkan,” terang pria yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

“Jadi saya meminta Polri sebagai aparat keamanan masyarakat berikanlah saja agar masyarakat merasa aman, nyaman di dalam menjalankan tugasnya, kemudian menduga, menyebarkan informasi dan melihat ada upaya merugikan bangsa ini terkait tindakan makar lakukanlah tindakan jangan berwacana. Karena justru akan menimbulkan kegaduhan, kekhawatiran publik, jadi jangan seperti pengamat, jadi polri lakukan tugasnya,” tutup dia.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya mendapatkan informasi ada upaya dan rapat-rapat khusus yang dilakukan oleh pihak tertentu. Tito menyebut jika ada demo lagi maka aksi itu diduga punya agenda makar.

Kisah Duka Korban Penggusuran Di Rusunawa Jatinegara Yang Kini Makin Miskin


Denli Nirwana penghuni Rusunawa Jatinegara Barat harus menelan pil pahit semenjak kepindahannya dari Kampung Pulo. Pasalnya salah satu anaknya kini putus sekolah akibat biaya hidup yang tinggi. Lelaki yang memiliki empat anak itu sudah pensiun dari pekerjaanya sebagai bunker service Pertamina di Tanjung Priok. Sudah hampir setahun ini dirinya tinggal di Rusunawa tersebut. “Foto rumah saya menjadi kenangan yang selalu saya simpan,” kata Denli dalam perbincangan Selasa (18/10/2016).

Dulu dia mengaku memiliki rumah seluas 200 meter persegi di Kampung Pulo dengan luas bangunan 13 x 13 meter persegi. Denli tinggal bersama empat anaknya, dua di antaranya telah menikah. “Rumah itu saya bangun dengan susah payah dan dalam waktu sekejap rata jadi tanah oleh Beckho. Dapat gantinya hanya Rusunawa ini, tapi kalau saya bilang ini bukan pengganti tapi ini kontrakan,” paparnya.

Setelah pensiun, kini untuk menutupi biaya hidup dia berdagang es kelapa di Rusun. “Saya pikir kok seperti ini nasib, pensiun kerja dapat rumah kecil dan harus tinggal bertumpuk. Yang seharusnya tinggal nyantai di usia senja. Waktu itu (setelah digusur) bicara dengan istri kita harus jalankan saja dulu walau pun dengan sangat terpaksa karena tidak ada pilihan,” bebernya.

Tidak terpikir dalam benak Denli setiap bangun tidur harus memikirkan sisihkan uang Rp 10 ribu perhari di masa tuanya. Uang itu pun digunakan untuk bayar sewa Rusun. “Sekarang begitu melek mata, ini selalu berpikir bagaimana cara dapat duit untuk sewa, belum lagi bayar listrik dan air,” kata Denli. Hingga satu peristiwa yang tidak dibayangkan terjadi, anak bungsunya Irgi yang sekarang kelas 2 SMP harus putus sekolah. Hal itu dikarenakan tidak ada kesanggupan untuk mencari uang dari mana.

“Jujur saya sedih, anak saya putus sekolah semenjak pindah ke sini, sedangkan kakaknya yang kelas 1 SMA harus jadi buruh di toko. Yang membuat saya sedih ketika anak saya yang bungsu minta bilang ke saya ‘Papa udah tua harus nyari duit dengan dagang es kelapa, sekarang biar Irgi berhenti dulu, Irgi kerja aja di warnet’. Batin nggak bisa dibohongi, Gimana rasanya selaku orang tua. Saya ini memang tidak gampang menangis tapi hati meringis dengar omongan anak seperti itu,” paparnya.

Ketika disinggung soal KJP sebagai kompensasi, Denli mengaku tidak pernah membuat. Lantaran ketika pembagian KJP di Kampung Pulo dirinya masih sanggup untuk nafkahi anak dan istrinya. “Waktu itu saya masih kerja. Saya juga tidak ngajuin karena sadar kalau peruntukan KJP untuk masyarakat tidak mampu, Cuma saya tidak nyangka kalau kondisi saya menjadi seperti ini setelah digusur. Saya sendiri sebetulnya sepakat dengan program gubernur karena sangat membantu khususnya bagi masyarakat tidak mampu demi jenjang pendidikan,” pungkasnya.

Penghuni Rusunawa Jatinegara Barat tak hanya mengeluhkan kondisi unit yang bocor dan tembok yang retak. Mereka juga mengeluhkan kondisi kakus dengan keran air yang tidak dapat dijangkau. Persoalan kamar mandi ini sekilas hanya masalah sepele. Namun bagaimana rasanya ketika buang air besar, lalu keran jauh dari jangkauan. Hal itulah yang dirasakan pada umumnya warga eks Kampung Pulo di Rusunawa Jatinegara Barat.

Kamar mandi yang mereka miliki berukuran 1,5 x 3 meter persegi dengan kloset jongkok dan keran air serta shower yang sulit dijangkau dengan tangan. “Biasanya kalau mau buang air besar harus ngisi ember dulu dengan air baru didekatkan dengan kloset, masalahnya keran air cuma satu yaitu dekat shower,” kata Wajri ketua RT 9 di Rusunawa Jatinegara Barat dalam perbincangan, Selasa (18/10/2016).

Wajri mempertanyakan konsep kamar mandi di Rusunawa tersebut. Terlebih tidak adanya keran air dekat kloset akan menyulitkan bagi penghuninya yang berusia lansia. “Sekarang kalau kita yang sehat mungkin tidak sulit, tapi bagaimana kalau yang tinggal adalah lansia? jangankan lansia bagaimana kalau anak-anak yang buang air besar sedangkan orang tuanya sakit,” keluh Wajri.

Sementara Himan (58) penghuni Rusunawa di lantai 15 juga mengeluhkan kondisi kloset yang jauh dengan keran air. Hingga akhirnya dia berinsiatif memodifikasi keran air di kamar mandi. “Saya terpaksa mengeluarkan uang Rp 200 ribu untuk membuat keran air supaya dekat dengan kloset,” kata Himan.Tak sedikit penghuni rusun lainnya yang meniru konsep kamar mandi Himan. Namun ada juga pasrah dan gunakan ember untuk menampung air. “Mungkin cuma beberapa saja yang ngikutin kayak begitu karena kondisinya mayoritas mereka yang tinggal di sini hanya buruh dan kuli panggul di pasar,” imbuhnya pria yang buka warung kelontong di unit rusunnya.

Setahun lalu warga yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo di Jakarta Timur direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat. Mereka direlokasi agar terbebas dari banjir yang selalu menimpa hampir setiap tahun. Alih-alih bebas dari banjir, warga relokasi Kampung Pulo di Rusun Jatinegara Barat malah sering tempat tinggalnya bocor. Walhasil unit yang mereka tempati pun terkena banjir akibat bocor. Denli adalah salah satu penghuni di Tower A lantai 16 yang paling merasakan dampak bocor. Akibat bocor tersebur unit yang dia tempati selalu ‘kebanjiran’ ketika datang hujan.

“Kalau dibilang tinggal Kampung Pulo kebanjiran, di sini (lantai 16) saya malah selalu kebanjiran. Sekarang setiap hujan turun, itu air pada ngocor dari sela-sela tembok. Ini lantai unit sampai basah semua. Belum lagi bagian tembok yang banyak retak-retak, padahal bangunan ini baru berumur dua tahun. Bagaimana nanti kalau udah bertahun-tahun,” kata Denli.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Fauzi penghuni rusun tower B di lantai 16. Unit rusun yang di tempati kerap kebanjiran ketika hujan mengguyur wilayah Kampung Melayu. “Unit saya juga bocor parah, air itu rembes dari atas. Bagian atas rusun ini memang dak beton. Jadi air hujan itu langsung rembes ke tembok,” kata Fauzi. Fauzi mengatakan hampir rata-rata unit rusun di lantai 16 mengeluhkan masalah yang sama. Alhasil penghuni lantai 16 pun merasa tidak nyaman untuk tinggak di unit tersebut.

Baik Denli maupun Fauzi sudah melaporkan kebocoran itu ke pengelola. Namun perbaikan yang dilakukan tidak maksimal. “Seperti ini, bocor itu cuma diplester pakai semen, sedangkan kalau ada lubang pipa yang jadi tempat tetesan air hanya ditambal dengan lem dan itu sama saja bohong,” kata Denli. “Sudah disampaikan tapi jawabannya selalu nanti-nanti saja, ya akhirnya jadi begini kondisi ruangan yang kebocoran jadi berjamur gini,” Fauzi menambahkan.

Warga relokasi dari Kampung Pulo, Jakarta Timur baru kurang lebih satu tahun menempati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat. Namun kini mereka sudah dihantui kekhawatiran. Musababnya adalah retak di sejumlah dinding dan tiang dari Rusun. Keretakan itu lambat laun kian parah. “Dulu retaknya nggak separah ini tapi sekarang jadi begini makin lebar terus. Seolah-olah betonnya mekar makin lebar,” kata Wajri yang juga ketua RT 8 RW 9 di Rusun Jatinegara Barat dalam perbincangannya.

Wajri dan keluarganya tinggal di lantai 10 di tower A. Penghuni, kata Fauzi, kian tambah khawatira saat terjadi gempa bumi beberapa waktu lalu. Dia sendiri merasa goncangan itu terasa kuat di lantai 10. “Akhirnya warga pada panik dan turun ke bawah. Mulai saat itu ini bangunan banyak yang retak. Kalau di lihat dari sisi luar itu tower B terdapat plesteran buat nutupi keretakan,” kata dia. Meski tinggal di lantai 10, Fajri dan keluarganya juga ikut terkena bocor saat hujan datang. Bocornya memang tak separah di lantai 16.

“Saya tinggal di lantai 10, kalau dibilang bocor mungkin tidak separah lantai 16, karena hanya bocornya di kamar mandi itupun karena rembesan dari kamar mandi di unit atas,” kata Wajri. Rembesan air juga dirasakan oleh Nafis yang tinggal di lantai 9. “Ya kondisinya jadi seperti ini, tembok itu pada berjamur dan keropos,” kata dia sambil menunjukkan salah satu dinding yang keropos di unitnya. Pengelola Rusunawa Jatinegara Barat mengakui adanya unit Rusun yang bocor dan retak pada bagian bangunan. Perbaikan sendiri tidak dapat berjalan maksimal lantaran pengelola tidak memiliki anggaran renovasi.

“Memang betul apabila dibilang ada bocor khusunya di lantai 16 itu. Sebetulnya bocor itu karena lapisan dak di atas itu, sehingga ketika air hujan langsung rembes ke tembok,” kata Kabag Tata Usaha Rusunaw Jatinegara Barat, Sarkim Sukarya ketika dikonfirmasi, Selasa (18/10/2016).

Marwah Daud Anggota ICMI Minta Dimas Kanjeng Untuk Tunjukan Kemampuan Ganda Uang Di Depan Publik


Marwah Daud mengamini dirinya merupakan santri dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sejak 2011 dia sudah bergabung dengan Dimas Kanjeng, dan kini menjadi Ketua Yayasan. Marwah menuturkan, sebelum bergabung dengan Dimas Kanjeng, dia mempelajari dahulu mengenai sepak terjang padepokan itu. Demikian juga, Marwah berdoa memohon petunjuk.

“Saya pelajari 1 tahun, saya juga istikharah,” jelas Marwah, Selasa (27/9/2016). Bagi Marwah, bukan keputusan mudah akhirnya bergabung dengan Dimas Kanjeng yang kini disangka kasus pembunuhan dua santrinya. “Saya rasional sekali, saya pertaruhkan nama besar organisasi ada ICMI, MUI, saya di kerukunan Warga Sulsel, asosiasi penerima beasiswa Habibie, saya juga lulusan Amerika. Kemudian keluarga saya, anak saya. Yang saya takut kalau saya meninggal kemudian bagaimana. Jadi saya pelajari benar,” urai dia.

Jadi keputusan matang diambil Marwah. Dia tak begitu saja bergabung dengan Dimas Kanjeng dari Probolinggo yang dikenal bisa menggandakan uang. “Saya kemudian dipertemukan dengan beliau, orangnya humble, masih muda, usia 40-an tahun. Dan saya diperlihatkan karomahnya,” tutur dia.

Hanya santrinya yang diperlihatkan kemampuan Dimas Kanjeng soal mengambil uang itu. Di YouTube sudah beredar bagaimana Dimas Kanjeng mengambil uang dari balik badannya. “Saya istikharah dan pelajari, kemudian ternyata yang namanya Sunan Bonang itu bisa mengubah daun menjadi emas. Dan ini adalah karomah yang diberikan Allah kepada orang yang dipilihnya,” tegasnya.

Dimas Kanjeng sendiri menurut Marwah tak sembarangan dan asal saja menunjukkan karomahnya. Jadi Marwah menilai, sosok Dimas Kanjeng dipilih Tuhan dengan karomah. “Di zaman nabi Sulaiman juga ada manusia suci yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis,” sambung dia. “Jadi yang di YouTube, saya melihat langsung. Kemudian saya tanya tokoh agama, mereka mengatakan itu ada jin ada tuyul,” lanjutnya.

Namun hasil istikharah, Marwah yakin dengan sosok Dimas Kanjeng. Dia pun kerap hadir pada pengajian, shalawat, khataman Alquran dan lainnya. Marwah punya cita-cita uang yang didapatkan dari Dimas lewat kemampuannya digunakan membiayai pendidikan anak Indonesia dan kalangan tidak mampu. “Dan saya berpikir ini mungkin jalannya membantu orang lain. Beliau sendiri tidak bisa mempergunakan uangnya, kalau digunakan sendiri akan sakit,” bebernya.

Bagaimana dengan proses hukum dan tuduhan pada Dimas? “Itu kami serahkan kepada hukum. Tapi tolong jaga nama baiknya, perlakukan dengan baik,” tutup Marwah yang kenal Dimas Kanjeng dari temannya. Marwah Daud, tokoh perempuan yang juga merupakan anggota ICMI meyakini klaim Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang bisa menarik uang. Seharusnya akademisi seperti Marwah tak percaya begitu saja terhadap klaim itu.

“Penggandaan uang potensial menjadi kejahatan penipuan yang menimbulkan keresahan sosial. Akademis sebaiknya menjauhi cara berpikir yang takhayul,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas saat dihubungi, Rabu (28/9/2016). Busyro mengatakan, rasionalitas dan kerja keras harus dikendepankan di era seperti sekarang ini. Percaya terhadap hal-hal di luar akal sehat, salah satunya seperti yang menjadi klaim Dimas Kanjeng bisa menggandakan uang, merupakan langkah mundur.

Busyro mengatakan rasionalitas dalam bekerja secara profesional itu menjadi modal penting untuk berkompetisi dalam dunia kerja. Hal-hal berbau takhayul dengan klaim yang tidak masuk akal, akan merusak iklim kerja profesional tersebut. “Sehingga diperlukan iklim dan budaya yang kondusif untuk mendidik masyarakat terbiasa kerja keras dan mengindari cara-cara takhayul yang melawan nalar sehat dan kemampuan teknologi bangsa modern,” kata Busyro. Marwah merupakan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng.

Dimas mengklaim memiliki karomah yang mana bisa membuatnya menggandakan uang. Dia sempat medapatkan sejumlah pengikut di padepokannya. Belakangan banyak pengikutnya yang mulai sadar. Para pengikut yang kecele akhirnya mengadu ke polisi. Kini, ada 21 posko pengaduan telah dibuka polisi untuk masyarakat yang menjadi korban Padepokan Dimas Kanjeng. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Agus Adrianto mengatakan tindakan Dimas Kanjeng ini dikategorikan penipuan bermodus penggandaan uang. Dia memperkirakan jumlah korban penipuan Dimas Kanjeng mencapai ribuan orang. Kerugiannya ditaksir miliaran rupiah.

Polisi bahkan akan menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk menyelidiki keaslian dan jumlah serta asal uang Dimas Kanjeng. Marwah Daud Ibrahim yakin Dimas Kanjeng memiliki kemampuan menarik uang. Marwah yang mengaku sebagai santri Dimas Kanjeng ini juga mendorong agar penarikan uang dibuktikan di depan publik. “Saya menyarankan ke penasihat hukum sebaiknya diberi kesempatan di depan wartawan atau polisi. Ini agar tidak disebut sebagai penipuan,” jelas Marwah, Rabu (28/9/2016).

Marwah mengungkapkan, dia tiga kali melihat kemampuan Dimas Kanjeng menghadirkan uang. Yang pertama uang keluar dari tangannya, kedua uang muncul di peti yang awalnya kosong, dan ketiga uang bertumpuk di ruangan yang sebelumnya kosong. “Demi rasul saya melihat sendiri. Dan di dalam ruangan kosong kemudian di kunci lalu beliau ditutup, nggak ada orang lain dan beberapa lama kemudian ada uang,” jelas dia.

Ada juga ketika sedang istigosah, tiba-tiba Dimas Kanjeng menyampaikan kalau ada uang, lalu ada di peti. Namun memang uang ini tidak bisa digunakan sepenuhnya, hanya digunakan terbatas. Uang yang menumpuk itu juga kemudian raib lagi. “Jadi memang dikatakan belum waktunya,” tegas pendiri ICMI ini yang juga aktif di Habibie Center.

“Dan awalnya saya nggak percaya, tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya ini orangnya rasional, ya tapi kalau Allah berkehendak,” tegas dia. Polda Jatim menyita uang yang ditemukan di padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Namun belum diketahui jumlah pastinya. Uang tersebut bukan disita dari bungker milik Kanjeng.

“Kalau tentang (uang) di bungker belum tahu. Tapi kemarin saat penggeledahan dan penangkapan memang ditemukan uang berserakan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (28/9/2016). Argo mengatakan, uang tersebut ditemukan di ruangan Dimas Kanjeng. Polisi pun menyitanya sebagai barang bukti dan dibawa ke polda.

“Saat kita kumpulkan disaksikan ketua RT dan Kepala Desa sama lawyernya (Dimas Kanjeng) yang diamankan ke koper,” tuturnya. Ia menegaskan, uang itu disita dan dimasukkan ke koper karena khawatir dapat hilang. Namun, sampai saat ini, polisi belum mengetahui berapa jumalh uang yang berserakan dan dimasukkan ke dalam koper.

“Sampai sekarang belum dibuka dan belum tahu berapa isinya,” jelasnya. Terkait mencari keberadaan bungker beserta isinya, rencananya minggu depan penyidik akan mendatangi padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Menanti Keberanian Ahok Melakukan Pembuktian Terbalik Soal Harta Setelah Sandiaga Uno Sanggup


Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang para rivalnya di Pilgub DKI 2017 melakukan pembuktian harta terbalik. Tantangan itu diterima Sandiaga Salahudin Uno. Kapan relisasinya? Pakar hukum tata negara Refly Harun menyambut baik jika Ahok dan Sandiaga benar-benar melakukan pembuktian harta terbalik.

“Tak ada kewajiban di undang-undang untuk melakukannya. Namun walau tidak ada kewajiban, kalau memang ingin melakukannya, ya bagus. Ini dapat membuka era baru transparansi,” kata Refly saat dihubungi lewat telepon, Selasa (13/9/2016). Ahok dalam berbagai kesempatan memang seringkali melontarkan pembuktian harta terbalik bagi para pejabat. Menurutnya, ini penting agar mengetahui bahwa sosok tersebut benar-benar bersih dan layak memimpin.

Tantangan pembuktian harta terbalik ini juga dilontarkan Ahok bagi para penantangnya di Pilgub DKI 2017. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu. Menurut Ahok, mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye. Cara ini disebutnya efektif menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi.

Ahok menjelaskan, pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dia usul, bila calon gubernur gagal melewati mekanisme pembuktian harta terbalik, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi. “Gampang banget kok semua yang jadi calon harus bisa buktikan hartanya dari mana, pernah kerja apa dulu, hartanya dari siapa, biaya hidupmu berapa, punya Lamborghini, Land Rover, Mercedes, begitu banyak. Apartemen di mana-mana, usaha di mana-mana, bayar pajak enggak jelas. Enggak boleh ikut langsung begitu loh,” ujar Ahok saat itu.

Sandiaga Uno menerima tantangan Ahok ini. “Yuk buka-bukaan habis-habisan! Aku siap,” kata Sandiaga saat berbincang, Senin (12/9/2016). Sandiaga bahkan siap membuktikan pajak-pajaknya, demikian juga diharapkannya Ahok harus melakukan hal yang sama. Sandiaga bahkan ingin Ahok juga buka-bukaan soal seluk-beluk dana kampanye. “Juga sekalian pajak 10 tahun terakhir,” ujar Sandiaga. Dia menantang Ahok untuk berani membuktikan dana kampanye yang dia dapati berasal dari jalur yang benar. “Dana kampanye setahun terakhir, yang direct (langsung) maupun indirect (tak langsung),” kata dia.

Sandiaga menegaskan, dirinya siap meladeni tantangan Ahok melakukan pembuktian harta terbalik kapan saja. Terlepas dari itu, dirinya juga akan melaporkan hartanya dan dana kampanye secara resmi. “Akhir September atau awal Oktober akan saya sampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan dana kampanye,” ujar Sandiaga. Lalu kapan Ahok dan Sandi melakukan pembuktian harta terbalik ini?

Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang calon kepala daerah berani melakukan pembuktian terbalik atas asal muasal harta mereka. Ahok berpendapat dari pembuktian tersebut masyarakat dapat menilai transparansi dan integritas yang dimiliki para calon kepala daerah ini.

Dalam undang-undang sendiri, belum ada mekanisme yang mengatur tentang pembuktian harta terbalik ini. Hal tersebut juga tidak dianggap sebagai kewajiban untuk dilaporkan. “Enggak ada (mekanisme pembuktian harta terbalik) karena itu kan bukan kewajiban dan tidak diatur di undang-undang,” ujar pengamat hukum tata negara Refly Harun saat dihubungi. Refly mengatakan, pembuktian harta terbalik baru bisa dilakukan apabila sudah masuk ke ranah peradilan, yakni dengan pembuktian terbalik terbatas.

“Itu ketika ada kasus di pengadilan, misalnya seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang dan ditengarai hartanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain KPK dan jaksa yang membuktikan, dia juga berusaha membuktikan apakah harta tersebut halal,” kata Refly menjelaskan makna dari pembuktian terbalik terbatas. Hingga saat ini masalah harta kekayaan calon kepala daerah diurus oleh institusi yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan harta kekayaan dapat melalui Laporan Hasil Keuangan Pejabat Negara (LHKPN).

“Ini kan untuk maju dalam pilkada, kewajibannya cuma menyerahkan laporan harta kekayaan, tetapi bukan melaporkan dari mana sumber hartanya tersebut,” kata Refly. Meski tak ada kewajiban di undang-undang, Refly mengapresiasi jika Ahok dan Sandiaga benar-benar mau membuka data harta kekayaan masing-masing. “Ini dapat membuka era baru transparansi,” ucapnya.

“Maksudnya, kalau dia mau mengungkapkan harta kekayaannya, ya bagus saja, bagi publik itu juga bagus, karena itu kan mengenai asal harta kekayaan yang dipunya calon kepala daerah. Jadi harus dibedakan ya, (pembuktian harta terbalik) tidak ada kewajibannya dalam undang-undang,” sambungnya.

Ahok menekankan pentingnya pembuktian harta terbalik dari para calon gubernur. Mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye, agar menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu.

Ahok memandang substansi DPR selaku pembikin Undang-undang Pilkada yakni agar para calon bisa bertanding secara adil, entah calon itu petahana atau bukan. Maka calon petahana harus cuti supaya sama dengan calon lainnya, agar ‘lapangan tanding menjadi rata’, tak ada yang lebih tinggi. “Kalau mau ‘saingan rata’ bukan kasih cuti. Kepala daerah yang korup kemudian cuti maka lebih enak dia dapat uang banyak juga. Dia bisa kerahkan semua. Di dalam juga bisa dikerahkan kalau kong-kalikong,” kata

Muhammadiyah Ajukan Uji Materi UU Tax Amnesty Demi Rasa Keadilan


Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keputusan pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan diambil malam ini, Rabu (7/9).

“Hari ini PP Muhammadiyah mengadakan rapat pleno untuk menyetujui atau tidak rencana judicial review. Jadi mohon ditunggu mungkin malam sudah ada keputusannya,” tutur Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri. Rapat pleno sendiri digelar para petinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Surabaya di Jawa Timur sejak siang tadi.

Menurut Syaiful, wacana menggugat UU Pengampunan Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan jihad. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia itu mengklaim uji materi tax amnesty sebagai jihad, karena dinilai tidak mencerminkan asas keadilan. “Sudah ada UU Pajak tapi dibuatlah tax amnesty dan ini tidak berkeadilan karena semua orang disuruh minta ampun oleh undang-undang baik itu pengemplang pajak, pengusaha besar, korporat maupun yang biasa saja,” kata Syaiful.

“Ketika orang ikut program tax amnesty maka kejahatan-kejahatan korupsi, pencucian uang masa lalu itu bisa diampuni dan tidak dilakukan penyidikan lain,” keluhnya. Selain Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak ke MK.

Antara lain pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23. Beberapa alasan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak.

Dampaknya, berdasarkan Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI), sejumlah pengusaha besar nasional yang menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK. “Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempertanyakan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut program amnesti, namun diketahui memiliki harta tambahan yang tidak dilaporkan. Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menilai, ketentuan sanksi dalam UU Pengampunan Pajak itu bertolak belakang dengan pernyataan yang dibuat pemerintah ketika melakukan sosialisasi UU, bahwa amnesti pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus diikuti.

Namun dibelakang pernyataan tersebut, ada embel-embel yang menyatakan bahwa WP yang hanya melakukan pembetulan pajak akan tetap menjadi objek pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan fiskus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menemukan ada harta tambahan yang belum dilaporkan, maka WP yang bersangkutan terancam sanksi sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Bukan kewajiban, boleh ikut boleh tidak (amnesti pajak). Tetapi ketika nanti ada selisih dari kekayaannya yang tidak dilaporkan ke DJP, maka itu akan kena UU KUP. Itu bentuk diskriminasi!” tegas Syaiful. Selain itu, Syaiful juga menilai program amnesti pajak bertentangan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut penilaian sendiri (self-assesment). “Kalau melalui program (amnesti pajak) ini berarti pemerintah tahu dan berarti pemerintah nanti yang akan menghitungnya. Jadi secara logis bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan,” ujarnya. PP Muhammadiyah sendiri menurut Syaiful akan membuat keputusan mengenai pengajuan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini.

Sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah lebih dulu menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Dampak dari pengajuan uji materi tersebut, Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) menyebut sejumlah pengusaha besar nasional menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK.

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin. Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) mengungkapkan banyak pengusaha besar nasional menunggu kelanjutan proses uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, Selasa (6/9). Menurut Andreas, pemerintah seharusnya bisa mendorong MK untuk mempercepat proses sidang gugatan UU Tax Amnesty sebelum akhir September ini. Pasalnya, periode tarif uang tebusan termurah yang disediakan UU bagi wajib pajak yang ingin mendeklarasikan hartanya jatuh pada bulan ini.

Selain kepastian hukum, kata dia, pengusaha juga menginginkan sistem perpajakan di Indonesia dibuat lebih sederhana. Selama ini keengganan pengusaha membayar pajak atau melaporkan hartanya karena proses penghitungan yang rumit. LKSI juga menilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sebagai ujung tombak kebijakan amnesti pajak tidak memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, seharusnya DJP fokus mengupayakan repatriasi aset milik wajib pajak (WP) yang disembunyikan di luar negeri, bukan malah sibuk membidik dana deklarasi dalam negeri. Menurutnya, dengan fokus pada dana repatriasi maka keinginan pemerintah membangun perekonomian dalam negeri bisa terwujud.

“Kalau di dalam negeri walau mungkin belum bayar pajak tetapi uangnya sudah bisa menggerakkan perekonomian bangsa. Nah, kalau dana dari luar negeri bisa masuk sekitar Rp1.000 triliun pasti imbasnya akan terasa kepada perekonomian bangsa,” jelas dia. Untuk itu, Andreas yang juga pelaku pasar modal ini meminta kesiapan instrumen investasi yang ada di dalam negeri untuk menampung dana repatriasi. Salah satunya dengan menerbitkan Reksa Dana Tax Amnesty. Reksa dana ini bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur di Indonesia.

“Perlu juga dibuat KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) yang bisa disesuaikan dengan investasi yang mereka inginkan. Yang terpenting dana mereka bisa berputar di Indonesia,” jelasnya. Selain untuk membiayai infrastruktur, Andreas mengusulkan agar dana repatriasi juga bisa dimanfaatkan membeli saham perusahaan asing yang mengelola sektor penting di Indonesia seperti telekomunikasi, sumber daya alam dan perbankan.

“Jadi kita bisa mengambilalih perusahaan asing melalui pembelian saham mereka,” ungkap dia. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi kebijakan tax amnesty yang hingga saat ini belum menunjukkan hasilnya. Menurut dia, target penerimaan dari kebijakan tersebut yang mencapai Rp165 triliun dalam bentuk uang tebusan dan Rp1.000 triliun duit repatriasi tergolong berlebihan, sehingga pemerintah kesulitan mencapai target.

Meski begitu, Kalla mengatakan masih ada harapan target penerimaan Rp165 triliun itu tercapai. Namun hal itu bergantung pada penerimaan September ini, yang diyakini akan signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sampai siang ini pukul 14.52 WIB, dashboard amnesti pajak mencatat uang tebusan yang sudah diterima pemerintah mencapai Rp4,99 triliun. Hampir 3 persen dari target uang tebusan Rp165 triliun. Sementara duit repatrias yang terkumpul baru mencapai Rp13,4 triliun dari target Rp1.000 triliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melapor ke Ombudsman Republlik Indonesia perihal program amnesti pajak, yang dinilai membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta rakyat kecil. Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto menyatakan, harapan dari program amnesti pajak adalah mengembalikan aset orang Indonesia di luar negeri, agar mau menginvestasikan asetnya di dalam negeri untuk mendukung perekonomian dan pembangunan.

Ia menambahkan, peserta dari amnesti pajak diberikan dua opsi, yaitu pemulangan dana/aset kekayaan dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dan pernyataan harta kekayaan tanpa pemindahan aset (deklarasi). “Dalam praktiknya, kebijakan tax amnesty kemudian menyasar pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang ada di dalam negeri. Sanksi tegas berupa denda 200 persen diberlakukan Dirjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya degan benar. Hal ini menimbulkan keresahan UMKM di tengah minimnya SDM di UMKM dan sosialisasi pemerintah,” ujarnya.

Yenny menjelaskan, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam sosialisasi amnesti pajak, lanjutnya, pemerintah mendorong peserta pajak yang menyimpan dana/asetnya di luar negeri untuk mengikuti program amnesti pajak. Harapannya agar para konglomerat memulangkan asetnya dan menginvestasikan dananya didalam negeri. Akan tetapi, Yenny menilai, seiring dengan minimnya capaian target, kebijakan amnesti pajak kemudian menyasar kepada peserta taat pajak yang ada di dalam negeri, atau yang lebih khusus adalah UMKM.

“Yang lebih parah, kebijakan tersebut merugikan UMKM karena pertama, Petugas Pajak tidak dapat menjelaskan dengan baik program tax amsnety sehingga menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha yang notabennya memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas,” kata Yenny. Kedua, lanjutnya, program amnesti pajak dinilai mencederai asa keadilan karena persaratan yang cukup berat bagi UMKM dan besaran tarif tebusan yang sama rata dengan konglomerat.

“Jika amnesti pajak dilakukan dengan sporadis, maka sebanyak 57,9 juta UMKM terancam gulung tikar, padahal UMKM berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan mampu menyerap 107 juta atau 97 persen tenaga kerja,” jelasnya. Yenny menyatakan, untuk itu FITRA mendorong Ombudsman untuk menindak lanjuti potensi kebijakan yang berdampak pada pelayanan publik diseluruh indonesia. Ombudsman perlu ikut terlibat megawasi kebijakan ini demi mendukung upaya Nawacita yang ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

“Oleh sebab itu Ombudsman perlu menindak lanjuti, pertama, petugas pajak yang belum paham terhadap program tax amnesty sehingga menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak. Kedua, perhitungan tarif tebusan yang sama dengan konglomerat dirasa tidak adil bagi UMKM yang memiliki aset di bawah Rp10 miliar. Ketiga, prosedur dan presaratan yang berat membebani UMKM,” tuturnya.

Ahli Patologi Forensik RSCM Tegaskan Mirna Meninggal Bukan Karena Sianida


Ahli patologi forensik RSCM Djadja Surya Atmadja menegaskan penyebab kematian Wayan Mirna Salihin bukan karena sianida. Hal tersebut lantaran tak ditemukannya sianida di lambung dan sejumlah organ tubuh Jessica yang lainnya. “Barang bukti 4 (cairan lambung) negatif berarti tidak ada sianida. Di lambung tidak ada sianida, di hati tidak sianida dan tiosianat, di empedu dan urine juga tidak ada sianida, di darah katanya sih tidak diperiksa. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara?” tanya pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

“Matinya bukan karena sianida,” jawab Djadja. Jawaban Djadja sontak membuat sejumlah hadirin sidang bersorak. Djadja menjelaskan, dalam tubuh manusia ada enzim rodanase yang bertugas mengurai sianida menjadi zat yang tidak berbahaya. “Di dalam tubuh kita ada mekanisme detoksifikasi, penghancuran sianida menjadi tidak beracun. Di sekeliling kita banyak sianida, dari rokok ada sianida, dari orang membakar sampah ada sianida. Di kopi ada sedikit, di teh ada, di tanah di mana-mana ada. Tuhan naruh enzim rodanase di dalam liver. CN diubah menjadi tiosianat atau CNS atau barang tidak beracun,” tutur Djadja.

“Kalau seseorang keracunan sianida jelas di lambungnya harus ada sianida dalam jumlah cukup banyak yang mematikan. Kedua dia akan masuk ke liver, maka di liver di hati harus ada sianida. Jadi kalau benar itu suatu keracunan sianida yang masif mestinya di lambung ada sianida, di hati dan darah ada sianida dan tiosianat, di dalam urine serta liur itu ada tiosianat,” jelasnya.

Jaksa penuntut umum terlibat perdebatan dengan ahli forensik RSCM Djaja Surya Atmadja terkait pendapat yang disampaikan Djaja. Dia mengatakan, seandainya Mirna meninggal karena sianida, maka di bagian dalam bibirnya akan berwarna kemerahan bukan kebiruan. Sedangkan berdasarkan hasil visum et repertum, bibir bagian dalam Mirna adalah berwarna kebiru-biruan.

“Diagnosis dokter, ada orang sehat tiba-tiba meninggal, kontak itu tugas penyidik apakah dia minum atau tidak. Kemudian ada gejala sesuai kalau orangnya sudah mati kita tidak bisa kita lihat, kecuali ada temuan autopsi, ada temuan racun dalam tubuh. Kita lihat mayatnya bagian dalam berwarna kebiruan. Pada sianida mestinya merah Pak bukan biru,” kata Djaja.

Hal tersebut disampaikan Djaja saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016). Jaksa Sugih Carvalho selanjutnya bertanya kenapa Djaja kenapa bisa berbeda pendapat dengan saksi ahli sebelumnya, yang menyebutkan bagian dalam bibir Mirna kebiru-biruan. “Apakah saudara juga bisa beprendapat padahal saudara tidak melakukan?” ujar Djaja.

Djaja menjawab apa yang dia sampaikan adalah kesesuaian.

“Begini ya. Bapak salah…” jawab Djaja.

Jawaban Djaja kemudian dipotong jaksa Sugih.

“Kenapa salah? Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong,” potong Sugih. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, coba melerai dengan mengatakan bahwa sebagai saksi ahli Djaja hanya menyampaikan pendapatnya. “Lah iya, dia menguji atau tidak. Dalam visum et repertum, dikatakan ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan. Apa? terhadap jasad siapa itu?” tutur jaksa Sugih dengan nada meninggi.

“Saya ngomongnya begini, dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar. Artinya benar bibirnya kebiruan, benar ketemunya erosi dan segala macam. Cuma sekarang kan saya diminta pendapatnya apakah ini cocok tidak dengan sianida. Saya ngomongnya berdasarkan ilmu pak,” tanggap Djaja.

Saksi ahli kedua yang dihadirkan pengacara Jessica Kumala Wongso adalah Djadja Surya Atmadja. Djadja merupakan ahli patologi forensik RSCM sekaligus Doktor DNA pertama di Indonesia yang lulus dari Kobe University Jepang tahun 1995 silam. Djadja menjadi saksi yang meringankan untuk Jessica Kumala Wongso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016). Djadja menyebut telah ratusan ribu jenazah yang telah ia lakukan autopsi.

Sejumlah kasus yang pernah ditangani Djadja di antaranya jenazah mahasiswa Indonesia yang jatuh di Singapura, David Hartanto, dan identifikasi jenazah serdadu jepang terkait perang dunia II yang ditemukan di Papua. Ia juga turut membantu menangani kasus Bom Bali I tahun 2002 silam. Pertama-tama Djadja ditanya pengacara Jessica terkait autopsi secara umum. Menurutnya, tugas dokter forensik sangat vital dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak atau menentukan penyebab kematian seseorang.

“Dokter forensik adalah orang yang secara hukum oleh polisi. Kalau polisi meminta pemeriksaan luar dalam maka dilakukan pemeriksaan luar dalam. Kalau diminta pengambilan sampe saja, kalau polisi membatalkan, harus ada surat pembatalan,” ujar Djadja.

“Tujuan kita adalah pembuktian, satu prinsip kita harus memiliki kepastian untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Di situ tanggungjawabnya besar,” jelasnya. Ahli patologi forensik RSCM Djaja Surya Atmadja menyebut Wayan Mirna Salihin meninggal dunia bukan disebabkan oleh sianida. Djaja berpatokan pada sianida di lambung Mirna yang tak mencapai kadar minimal untuk bisa membuat seseorang meninggal.

Berdasarkan BAP, dalam lambung Mirna ditemukan 0,2 mg/liter sianida. Sedangkan menurut Djaja, kadar minimal sianida yang dapat menyebabkan kematian adalah 150-250 mg/liter. “Dalam literatur mengatakan sianida yang bisa bikin mati dalam bentuk natrium atau kalium adalah 150-250 mg. Kalau dia masuk ke dalam lambung, akan terencerkan oleh asam lambung. Cairan lambung rata-rata 100 cc. Kalau itu memang ada, baunya pasti tercium,” kata Djaja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

“Dalam kasus ini dinyatakan, berdasarkan kesaksian Nursarman, yang dihitup oleh Mirna jumlahnya 298 mg sianida. Di gelas 7400 mg dan 7900 mg. Seandainya jumlah ini dimasukan dalam kopi susu apa yang terjadi?” tanya pengacara Jessica, Otto Hasibuan. Menurut Djaja hal tersebut tidak mungkin. Jangankan 7000 mg, 10 mg saja bisa membuat seseorang tak sadarkan diri.

“Kalau jumlahnya benar 7000 sekian mg/liter, dalam radius 500 meter orangnya pada pingsan semua. Dalam penelitian saya 10 mg saja sudah bikin dia teler. Enggak mungkin. Jangan (diuji) bahaya,” tutur Djaja. Djaja menambahkan, seandainya sianida habis di lambung, maka kemungkinan masih akan ditemukan di liver. “Kalau seandainya di lambung itu kita berargumen sudah habis di lambung dia masuk ke liver, di liver masih ada sianida dan tiosianat,” terang Djaja.

“Ada nilai normal sianida dalam darah, itu sebabnya tuhan memberikan enzim tadi (rodanase). Ada sianida sedikit tidak apa-apa. Baru bisa bikin prang mati kalau masuknya begitu banyak sehingga sianida meracuni tubuh. Artinya kalau itu tidak ada di lambung aetinya tidak ada sianida yang masuk ke lambung,” tuturnya.

Ahli patologi forensik RSCM Djaja Surya Atmadja yakin 0,2 mg/liter sianida di lambung Wayan Mirna Mirna bukan karena sengaja dimasukan dari luar tubuh. Djaja membuka kemungkinan sianida tersebut bisa saja dihasilkan akibat proses pembusukan. “Poses pembusukan dalam literatur dikatakan dapat menghasilkan sianida dalam dosis sangat kecil, dan 0,2 mg. ini menurut saya sangat kecil,” kata Djaja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

Kemungkinan lain sianida tersebut bisa saja berasal dari formalin saat jenazah Mirna diawetkan. Djaja mengatakan, dosis minimal untuk menyebabkan seseorang meninggal adalah 150 mg/liter. “Semestinya di lambung 150 mg/liter, kadar segitu kalau turun jadi 0,2 mg itu terlalu drastis. Harus diisi air bergalon-galon, kalau jadi 0,2 mg itu 300 kali pengenceran” ujar Djaja.

“Kalau terlalu kecil begitu, kesimpulan saya sebagai seorang ahli forensik, itu tidak mungkin ada sianida yang masuk,” jelasnya. Djaja menambahkan sebaiknya memang dilakukan autopsi terhadap jenazah Wayan Mirna. Seandainya sianida habis menguap di lambung, maka kemungkinan masih akan ditemukan di liver.

“Kalau seandainya di lambung itu kita berargumen sudah habis di lambung dia masuk ke liver, di liver masih ada sianida dan tiosianat,” terang Djaja. Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, berlangsung panas. Bahkan majelis hakim sampai menskors sidang karena suasana di ruang sidang sangat gaduh. Adu argumen jaksa penuntut umum dengan pengacara tak terelakkan lagi.

Riuhnya ruang sidang, terjadi ketika jaksa mencecar saksi ahli patologi forensik RSCM Djadja Surya Atmadja, yang dihadirkan oleh pihak Jessica Kumala Wongso. Jaksa bertanya soal dari mana data yang diperoleh saksi ahli. “Anda tahu gak sih apa yang Anda analisa?” tanya jaksa Sandi ke saksi ahli di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Bungur Besar Raya, Rabu (7/9/2016).

“Dari visum,” ujar Surya menjawab terbata-bata.

Karena menjawab terbata-bata, jaksa kembali mencecar Surya. Bahkan jaksa meragukan Surya tidak mengerti dengan pertanyaan penuntut umum. “Jangan-jangan saudara tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Saudara mengerti tidak?” tanya penuntut umum dengan nada cukup tinggi. Pertanyaan jaksa itu membuat kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan keberatan. Berkali-kali Otto, mengaku keberatan ke majelis hakim. Dia bahkan meminta hakim untuk menegur jaksa supaya tidak membentak saksi ahli.

“Tolong hormati saksi ahli, jangan bentak-bentak begitu,” ucap Otto yang mengundang reaksi pengunjung sidang. Para pengunjung sidang ada yang bersorak bahkan ada yang sampai menunjuk-nunjuk para pihak berpekara. Jaksa pun langsung menyanggah pernyataan Otto. “Anda ingat tidak yang Anda analisa. Saya tidak tanya pengacara. Tolong hargai saya juga,” tegas jaksa Sandi.

“Hormati saksi saya!” Sanggah Otto ke Sandi dengan nada keras. Ketua majelis hakim Kisworo berinisiatif menjadi penengah sidang. Karena ruang sidang sudah sangat gaduh, Kisworo memilih menghentikan sidang untuk sementara. “Dengan ini sidang diskors hingga pukul 19.00 WIB!” tutup Kisworo mengakhiri kegaduhan pukul 17.50 WIB.

Terkuatnya Pembunuhan dan Pemerkosaan Pasangan Kekasih Yang Direkayasa Jadi Kecelakaan Lalu Lintas


Awalnya, pasangan kekasih RR (16) dan V (16) disimpulkan sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Keluarga dan polisi sepakat. Namun ternyata keduanya korban penganiayaan geng motor. Bagaimana cerita terkuaknya ‘fakta’ itu? Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar menceritakan, Sabtu (27/8) lalu, mayat RR dan V ditemukan di dekat jembatan fly over Desa jembatan Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Keduanya tersungkur di aspal.

Polisi dan keluarga korban sepakat RR dan V itu meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Disebutkan, sejoli itu menabrak tiang listrik setelah korban hilang keseimbangan. Keduanya tewas di tempat. Namun anggota Polresta Cirebon menaruh curiga atas luka yang didera oleh korban pria (RR). Bentuk luka tidak seperti bekas kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, ada teman yang melapor ke polisi soal kejadian sebelum RR dan V ditemukan menjadi mayat.

“Dalam tiga hari, anggota kami terus bekerja dan ternyata kecurigaan kami benar. Mereka tewas dibuang bukan kecelakaan. Karena luka yang ada di tubuh pria sangat tidak wajar untuk kecelakaan,” terang Indra di Mapolda Jabar, Jumat (2/9/2016) 8 Anggota geng motor ditangkap di tempat biasa nongkrong. 3 Lainnya diburu.

Ternyata penganiayaan itu dilatari dendam lama. Pelaku dan korban pernah dalam satu kelompok geng. Mereka bertemu di depan SMP 11 Kali Tanjung. Mereka berhasil kabur dan dikejar pelaku hingga dipepet lalu dipukul menggunakan bambu. “Setelah jatuh mereka dibawa ke tempat gelap. Mereka dianiaya, yang pria dikeroyok. Ada yang menggunakan batu, ada yang memakai pedang samurai. Dan yang wanita diperkosa lalu dianiaya sampai tewas,” beberr Indra

Mereka dikenakan pasal berlapis sesuai peran. Ada yang dijerat pasal pembunuhan berencana. Ada juga pasal pemerkosaan dan pengeroyokan. Ancaman hukumannya minimal 20 tahun. 1 Anggota geng motor di Cirebon disangka terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan, RR (pria) dan V. 8 Orang di antaraya sudah ditangkap, 3 masih masih buron.

RR dan V sempat dikira korban kecelakaan. Sebab, menurut Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus, kedua korban ditemukan di jembatan flyover Kepongpongan, Cirebon, Sabtu (27/8). Ada beberapa luka di tubuh mereka seperti korban kecelakaan lalu lintas. Kecurigaan muncul saat kedua korban hendak dimakamkan. Ditambah lagi, beberapa teman korban menyebut korban dianiaya sekelompok anggota geng motor.

Pembunuhan sadis berawal saat 2 korban dan teman-temannya melintas di SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Entah bagaimana ceritanya, korban dilempari batu oleh sekelompok anggota geng motor Moonraker. Korban dan teman-temannya tunggang langgang. Nah, korban yang berboncengan terpisah dari temannya. Lalu dipukul pakai bambu dan dibawa ke tempat sepi oleh para pelaku. Di situlah, RR yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon ini dianiaya hingga tewas. V menerima perlakuan lebih sadis lagi: diperkosa oleh pelaku.

“RR diduga dianiaya, dikeroyok juga, ada juga bekas benda tajam kayak luka bacok di bagian belakang dekat punggung korban. Korban V diperkosa dan ada penganiayaan juga,” ujar Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar di Mapolda Jabar, dalam rangka perayaan HUT Polwan tingkat Polda Jabar, Jumat (2/9/2016). Tak berhenti di situ, untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang mayat korban ke jembatan Kepongpongan. Maka itu, kedua korban sempat dikira korban kecelakaan lau lintas.

Setelah dipastikan RR dan V bukan korban kecelakaan, polisi bergerak. 8 Anggota, yakni Jaya (23), Supriyanto (19), Eka Sandi (23), Hadi Saputra (23), Eko Ramadani (27), Sudirman, Saka, dan Rifalso Wardhana, ditangkap di dekat SMP 11 Kali Tanjung, Rabu (31/8/2016). “Itu tempat berkumpulnya anggota geng motor Moonraker,” jelas Indra.

3 Pelaku lainnya kini diburu. Mereka dikenakan pasal berlapis sesuai peran. Ada yang dijerat pasal pembunuhan berencana. Ada juga pasal pemerkosaan dan pengeroyokan. Ancaman hukumannya minimal 20 tahun. RR (16) dan V (16) dibunuh secara keji oleh sekelompok geng motor di Cirebon. Mayatnya dibuang di wilayah Talun, Kabupaten Cirebon. Dalam menganiaya kedua korban tersebut mereka menggunakan senjata tajam berupa pedang samurai dan batu.

Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar mengatakan, saat kedua pasangan ini melintas di depan SMP 11 Kali Tanjung yang tak jauh dari tempat nongkrong para pelaku ini, mereka dilempari batu kecil.Mereka berhasil kabur dan dikejar pelaku hingga dipepet lalu dipukul menggunakan bambu. Mereka tersungkur ke aspal jembatan Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. “Setelah jatuh mereka dibawa ke tempat gelap. Mereka dianiaya, yang pria dikeroyok ada yang menggunakan batu untuk dipukul ke badannya terus mendapatkan luka bacok di bagian belakang, dan yang wanita diperkosa lalu dianiaya sampai tewas,”ujar Indra di Mapolda Jabar, Jumat (2/9/2016).

Saat ini, 8 orang yang disangka terlibat dalam pembunuhan itu sudah ditangkap. Tiga lainnya masih diburu. “Kami masih terus periksa, nanti perkembangannya kita sampaikan lagi,” tutupnya. 8 Dari 11 anggota geng motor yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan sepasang kekasih, RR (16) dan V (16), ditangkap. Kepada polisi, mereka mengaku bertindak brutal karena dendam lama.

“Mereka mengakui perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, motifnya karena dendam lama. Mereka (korban) ini kan mantan anggota geng motor,” ujar Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar di Mapolda Jabar, Jum’at (2/9/2016). Tak dijelaskan, ada masalah apa antara pelaku dan korban. Sabtu (27/8) malam, para pelaku melihat korban melintas bersama teman-temannya di depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Pelaku melempari korban dengan batu. Korban dan teman-temannya kocar-kacir.

Korban RR dan V yang berboncengan pakai motor terpisah dari rombongan dan dianiaya hingga tewas di sebuah lahan kosong yang gelap tak jauh show room mobil bekas di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Ada luka bacok di tubuh RR. Sedangkan, V, selain dianiaya juga diperkosa. Menurut Indra, sebetulnya geng motor Moonraker sudah bubar sejak lama. Namun sebagian masih kerap berkumpul. Polisi masih mengejar 3 pelaku lain dalam kasus ini.

“Yang tiga orang ini tidak ada di lokasi saat 8 pelaku diamankan,” tutup Indra yang hadir di Mapolda Jabar untuk mengikuti peringatan HUT Polwan ini. Polresta Cirebon terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang remaja pria inisal RR yang merupakan anak polisi dan teman wanitanya, V. Polisi tengah bergerak untuk mengejar pelaku yang ikut terlibat aksi brutal terhadap sejoli tersebut.

Keduanya dibunuh secara keji oleh anggota geng motor Moonraker. Korban dieksekusi para pelaku di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Pelaku mengeroyok RR hingga tewas. Sementara V tewas setelah diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku. “RR diduga dianiaya, dikeroyok juga, ada juga bekas benda tajam kayak luka bacok gitu di bagian belakang dekat punggung korban. Kalau V ini diperkosa dan ada penganiayaan juga,” ujar Kapolresta Cirebon AKBP Indra Jafar saat ditemui di Mapolda Jabar, dalam rangka perayaan HUT Polwan tingkat Polda Jabar, Jumat (2/9/2016)

Indra menyebut telah menangkap delapan orang dari total 11 pelaku yang melakukan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap RR dan V. “Masih ada 3 yang buron, karena kan ini awalnya dikira kecelakaan lalu lintas pertamanya, ternyata setelah diselidiki mereka betul korban pembunuhan,” lanjutnya. Kedelapan orang yang ditangkap, saat itu, tengah berkumpul di dekat SMP 11 Kali Tanjung. Lokasi tersebut menurut Indra merupakan tempat berkumpulnya para anggota geng motor Moonraker.

“Mereka ditangkap saat sedang berkumpul, karena kita pantau juga sebelumnya,” kata dia. Saat ini langkah kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan beberapa saksi. Termasuk rencananya pada hari ini, pihak penyidik dari Polresta Cirebon akan melakukan autopsi. Dirinya mengklaim jika, pihak keluarga telah menyetujui untuk mengangkat kembali kedua jenazah yang telah dikebumikan.

“Untuk persyaratan atas prosedur pelaksanaan autopsi rencananya akan dimulai pada hari ini. Untuk proses autopsi nya akan segera dilakukan secepatnya,” kata dia. Para pelaku akan dikenakan pasal berlapis. Tidak menutup kemungkinan kedelapan pelaku ini akan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang lama.

“Kalau pasal kita kenakan berlapis, ada kita kenakan pasal pembunuhan berencana, pemerkosaan, pengeroyokan, belum lagi unsur lainnya kalau terbukti. Penjaranya itu 20 tahun, itu minimal yah,” pungkasnya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Bambang Waskito berang akibat ulah para aksi kejahatan jalanan, yang dilakukan oleh sekelompok geng motor Moonraker di Cirebon. Mereka menganiaya RR dan melakukan pemerkosaan terhadap V, kekasih korban.

“Saya sudah instruksikan secara langsung kepada anggota di sana tidak lanjuti kasus tersebut,” ujar Bambang saat ditemui di sela-sela kegiatan peringatan HUT Polwan ke-68 di Mapolda Jawa Barat, Jum’at (2/9/2016).
Buntut dari kejadian tersebut Bambang menegaskan, untuk seluruh anggota kepolisian yang bertugas di lapangan agar bisa memberikan tindakan tegas dan terukur, bagi para geng motor yang berulah di jalanan dan meresahkan masyarakat.

“Kenapa masih ada kejahatan seperti itu, saya sudah suruh Kapolresnya buat tindak tegas hal ini,” jelasnya.
Bambang ingin, wilayahnya tidak ada lagi aksi kelompok geng motor yang bermunculan baik dalam skala kecil atau skala besar. “Sikat habis! Jangan ada lagi geng motor!,” tegasnya.

RR dan V dibunuh setelah melintas SMP 11 Kali Tanjung bersama teman-temannya, Sabtu (27/8) malam. Mereka dilempar batu oleh kelompok Moonraker, lalu kabur. Korban terpisah dan jadi bulan-bulanan di tempat sepi. V tak cuma dianiaya, tapi juga diperkosa. Kini 8 dari 11 pelaku sudah diamankan. Polisi akan mengenakan pasal berlapis ke pelaku.