Jakarta Adalah Kota Paling Tidak Nyaman Untuk Ditinggali Di Indonesia Setelah Medan dan Pontianak

Kondisi sejumlah kota besar di Indonesia dinilai tidak nyaman ditinggali. Kesimpulan itu didapat dari survei Most Livable City Index 2011 yang dilakukan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Survei dilakukan pada Oktober 2010 hingga Maret 2011 dengan 1.000 responden di 15 kota besar di Indonesia. Jakarta termasuk kota yang indeks persepsi kenyamanannya rendah, hampir setingkat dengan Banjarmasin, Batam, Jayapura, Bandung, Palembang, Palangkaraya, dan Medan.

“Indeks ini merupakan aktualisasi mengenai persepsi warga kota yang menunjukkan kota-kota besar di Indonesia saat ini masih jauh dari kondisi yang ideal sebagai kota yang nyaman,” kata Sekretaris Jenderal IAP Bernardus Djonoputro saat memaparkan hasil survei di Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis lalu.

Bernardus mengatakan ketidaknyamanan para warga di sejumlah kota besar dapat dilihat dari indeks rata-rata kenyamanan warga terhadap kotanya yang hanya 54,26 persen. “Berarti lebih dari 40 persen masyarakat merasa tidak nyaman tinggal di kotanya,” ujarnya.

Kesimpulan survei ini dibenarkan Agus Imansyah, 39 tahun, karyawan Indonesia Eximbank yang berkantor di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. “Jakarta ini semrawut,” ujarnya kemarin. Menurut dia, fasilitas transportasinya buruk, selalu penuh sesak pada jam pulang dan pergi ke kantor. Jakarta, kata Agus, makin tidak nyaman ketika turun hujan. Air yang menggenang di mana-mana membuat Jakarta semakin semrawut dan merepotkan warga kota.

Hal senada dikatakan Heru Tjarmadi, 28 tahun, yang bekerja di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Secara umum, kata dia, fasilitas di Ibu Kota kurang nyaman dan aman. Ruang publik, seperti di tempat wisata, rawan kejahatan. Begitu juga fasilitas umum, seperti terminal bus antarkota dan antarprovinsi. Di dua tempat fasilitas umum itu, kata Heru yang pernah tinggal di Yogyakarta, rawan preman. Adapun perlindungan dari kepolisian sangat minim.

Namun, dari 15 kota yang disurvei, Medan dan Pontianak adalah kota yang memiliki tingkat kenyamanan paling rendah. Medan menempati urutan terendah dengan indeks persepsi kenyamanan 46,67 persen. “Dua kota itu memiliki persepsi kenyamanan warga yang rendah di hampir semua kriteria, termasuk kondisi tata kota dan lingkungannya,” kata Bernadus.

Dari 15 kota yang diteliti, Yogyakarta berada pada urutan pertama sebagai kota yang tingkat kenyamanannya di atas rata-rata, yaitu dengan persepsi 66,52 persen. Kemudian disusul Semarang, Surabaya, Manado, Makassar, dan Denpasar. Indeks ini, kata Bernardus, menunjukkan kota-kota besar di Indonesia masih jauh dari kondisi nyaman.

Bernardus mengatakan kondisi tidak nyaman ini dapat bertambah parah jika tidak ada tindakan dari pemimpin daerah. “Terutama wali kota, untuk mengambil dan menerapkan kebijakan pembangunan kota yang berani,” ujarnya.

Pemerintah DKI Resmikan Jalur Khusus Sepeda Pertama Di Blok M

Dalam rangka memberi ruang bagi para pengguna sepeda di DKI Jakarta, hari ini, Minggu (22/5/2011), lajur sepeda pertama di DKI Jakarta diresmikan. Lajur sepeda ini membentang sepanjang 1,4 km.

Pada peresmian ini, hadir juga Menteri Dalam Negeri, Gamawang Fauzi selaku Ketua Dewan Pembina Komite Sepeda Indonesia, Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi selaku Ketua Komite Sepeda Indonesia, Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan dan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Royke Lumowa.”Melihat perkembangan pengguna sepeda di Jakarta begitu luar biasa dan banyaknya komite-komite sepeda, maka lajur sepeda ini diresmikan,” kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo ketika menyampaikan sambutan peresmian lajur sepeda di Taman Ayodia, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (22/5/2011).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 680 tahun 2011, lajur sepeda akan ditetapkan dari Jalan Mahakam (Taman Ayodia) sampai Jalan Prapanca Raya (Kantor Walikota Selatan). Namun saat ini, lajur yang tersedia baru dari Jalan Mahakam sampai Jalan Melawai. Sedangkan tahap kedua dari Jl. Iskandarsyah sampai Jl. Prapanca Raya akan dibuat setelah selesai pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari – Blok M.

Tidak hanya lajur sepeda saja, parkir khusus sepeda dan posko terpadu juga disediakan di sekitar Jl. Mahakam ini. Posko terpadu yang merupakan kerjasama Polda Metro Jaya, Koramil, Satpol PP dan Komite Sepeda Indonesia ini berfungsi untuk keamanan para pengguna sepeda dan menjaga agar lajur tersebut tidak digunakan oleh kendaraan lain.

Nantinya, lajur sepeda semacam ini tidak hanya di Jakarta Selatan saja melainkan juga tersebar di lima wilayah kota Jakarta lainnya. Rencananya selanjutnya akan dilakukan di Jakarta Timur.”Tentunya tidak berhenti di sini saja, melihat komunitas sepeda makin berkembang. Jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua, ketiga dan seterusnya,” ungkap Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, penggunaan lajur sepeda pertama kali ini diramaikan sekitar 5.000 orang yang berasal dari masyarakat umum dan berbagai komunitas sepeda seperti bike to work dan goes to school. Tidak ketinggalan pula, Gubernur bersama Mendagri, Sekda dan Walikota Jakarta Selatan ikut mengendarai sepeda menyusuri lajur sepeda baru tersebut.

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, bakal membangun jalur khusus sepeda di Jalan Ahmad Yani. Pembuatan jalur sepeda itu merupakan tindak lanjut program Car Free Day di Jalan Ahmad Yani pada hari Minggu kedua dan keempat dalam satu bulan, pukul 06.00-09.00.

Dukungan masyarakat terhadap Car Free Day dinilai cukup baik. Ruas jalan itu ternyata padat oleh pengendara sepeda dan warga yang ingin berolahraga selama ditutup. “Dari situlah muncul gagasan untuk membuat jalur khusus sepeda,” kata Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kamis (31/3/2011).

Sebagai bentuk keseriusan mendukung usul itu, mulai Jumat (1/4/2011), Rahmat akan secara rutin bersepeda ke kantornya dari rumah setiap hari Jumat. Pemerintah melalui anggaran pengecatan marka jalan akan menandai separuh jalur lambat untuk sepeda. Apabila jalur itu efektif dipakai masyarakat pemakai sepeda, maka jalur akan dipertahankan.

Pembangunan jalur sepeda rute Taman Ayodya-Blok M sepanjang 1,5 kilometer yang diteruskan rencana pembangunan jalur sepeda menuju pusat perbelanjaan Mal Pondok Indah ditanggapi positif penggemar dan komunitas sepeda di DKI Jakarta. Namun, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pesepeda, jalur tersebut harus dibuatkan rambu yang jelas.

“Bersepeda tentu tidak sama dengan bermotor, harus ada rambu yang secara tegas mengatur dan tentu harus ada pula sosialisasi bukan hanya bagi pengguna sepeda, tetapi juga pengguna kendaraan bermotor dan angkutan umum.” ujar Edy S Hasyim, Ketua Harian Cycling Club, Jumat (4/2/2011).

Edy menambahkan, komunitas pencinta sepeda di Jakarta menilai gagasan Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi membangun jalur khusus sepeda sebagai ide brilian. “Saya kira itu gagasan yang bagus. Kemacetan secara perlahan tetapi pasti diharapkan bisa diatasi jika jumlah pengguna sepeda meningkat secara signifikan,” katanya.

Mobil Pengisi Uang ATM BCA Di Rampok Saat Mengisi ATM Di Apotik Tania Pondok Kopi

Kepolisian telah memeriksa sembilan saksi terkait kasus perampokan mobil pengisi ATM BCA di Apotek Tania, Pondok Kopi, Jakarta Timur, yang terjadi pada Minggu (15/5/2011) malam. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar mengatakan, sembilan saksi tersebut terdiri dari empat petugas pengisi mesin ATM dan lima saksi di lapangan.

“Untuk kasus pencurian di Jakarta Timur yang sekitar Rp 460 juta ini, sudah diperiksa 9 orang, 4 orang dari petugas pengisi mesin uang dan 5 saksi lain, mereka yang melihat dan menemukan kendaraan, seperti sekuriti Jati Bening, tukang sate yang ada di situ. Mereka sedang dilakukan pemeriksaan,” jelas Baharudin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/5/2011).

Baharudin menjelaskan, ada orang yang diizinkan menumpang di kendaraan tersebut sebelum selesai mengisi uang di mesin ATM. Seharusnya, lanjutnya, keempat orang dari vendor atau pihak ketiga yang mengantarkan uang itu memilih menggunakan jasa pengawalan dari pihak kepolisian untuk mengawal pengiriman uang itu, bukan malah mengangkut orang di jalan.

“Prosedur ini yang disalahi para petugas. Mereka tidak menggunakan aparat kepolisian untuk mengawal,” tambahnya.

Baharudin juga mengatakan, pihak kepolisian belum mengetahui secara pasti siapa orang yang menumpang mobil tersebut. Selain itu, pihaknya juga menyelidiki dugaan keterlibatan orang dalam pada peristiwa itu karena diduga orang yang menumpang tersebut merupakan bagian dari pelaku perampokan.

“Ya, itu yang sedang ditelusuri, apakah orang yang bertugas ada kaitan dengan orang yang menumpang. Dari 7 zak atau kantong, uang yang dibawa 1 zak atau kantong, 6 tetap di mobil,” pungkasnya.

Polisi masih menghimpun keterangan dari empat orang saksi kasus perampokan mobil pemasok uang untuk anjungan tunai mandiri (ATM) BCA pada Minggu (15/5/2011) malam di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Mereka adalah Yunizar Simbolon (pengemudi mobil), Ahmad (petugas satpam), Hendrik Gunawan (petugas satpam), dan Zulfikar (teknisi pengisi ATM).

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar, keempat saksi itu dipindahkan ke Polres Jakarta Timur setelah selama 12 jam diperiksa di Polsek Duren Sawit. “Bagaimana duduk masalah sampai kasus ini terjadi, kami mohon diberi waktu untuk mengungkapnya,” kata Baharudin, Senin (16/5/2011).

Terkait kemungkinan keterlibatan oknum polisi dalam perampokan, Baharudin mengatakan, hal tersebut masih didalami. “Siapa yang datang dan membawa lari kendaraan itu? Ini fokus dari petugas, siapa pun dia, kita tetap mencari terus dan mengungkapnya,” kata Baharudin.

Pada Minggu malam, sebuah mobil pembawa uang Rp 400 juta untuk ATM dirampok. Saat itu, mobil hendak menyetor uang ke ATM BCA di Jalan Robusta, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Tiba-tiba pelaku yang diduga berjumlah dua orang masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil itu ke arah Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur.

Sebuah mobil yang membawa uang Rp 400 juta dirampok dua orang tak dikenal, Minggu (16/5/2011) malam. Saat itu, mobil tersebut hendak menyetorkan uang ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA yang terletak di Apotek Tania, Jalan Robusta, Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Peristiwa itu bermula ketika pengemudi beserta teknisi dan seorang petugas keamanan tengah melakukan pengisian uang ke ATM tersebut. Namun, tiba-tiba pelaku yang diduga berjumlah dua orang masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil itu.

Menurut petugas keamanan Apotek Tania yang berada persis di samping lokasi, Ardi, dirinya sempat mendengar cekcok di dalam mobil. “Salah seorang yang berjaga di dalam mobil mengaku sebagai polisi. Mungkin pelaku mengancam dengan senjata api kepada petugas yang berjaga di dalam mobil itu,” ujarnya, Senin (16/5/2011), saat di lokasi.

Ia melanjutkan, mobil pembawa uang itu dibawa kabur ke arah Jalan Basuki Rahmat. Hingga kini polisi masih mengejar dua pelaku tersebut.

Terkait dengan dugaan adanya keterlibatan polisi dalam kasus ini, Kapolsek Duren Sawit Kompol Titik S membantahnya. Menurut dia, tidak ada anggota kepolisian yang bertugas di dalam mobil saat perampokan terjadi. “Tidak ada anggota polisi. Semuanya adalah petugas keamanan bank setempat,” ucap Titik.

Sebuah mobil pengangkut uang ATM dibawa kabur kawanan perampok saat mengisi uang di ATM yang terletak di Apotek Tania, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Minggu (15/5/2011) malam. Para perampok membawa lari uang Rp 400 juta di dalam mobil tersebut. Seorang saksi mata mengatakan, ada oknum polisi yang mengawal mobil.

Kepala Kepolisian Sektor Duren Sawit Kompol Titik S membantah adanya anggota kepolisian yang bertugas di dalam mobil saat perampokan terjadi. “Tidak ada anggota polisi. Semuanya adalah petugas keamanan bank setempat,” ujarnya, Senin (16/5/2011) di Jakarta.

Sebelumnya, Ardi, petugas keamanan Apotek Tania, menuturkan, ada seorang yang berjaga di dalam mobil mengaku sebagai anggota kepolisian. Setelah itu, mobil langsung dibawa kabur ke arah Jalan Basuki Rahmat.

Menanggapi hal itu, Kepala Subdit I Pidana Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Helmi Santika mengungkapkan, pihaknya masih dalam tahap penelusuran. “Ada yang mengaku sebagai anggota polisi dengan mengenakan jaket. Masih kami dalami kebenarannya,” ucapnya.

Peristiwa ini bermula ketika pengemudi beserta teknisi dan seorang petugas keamanan tengah melakukan pengisian uang ke ATM tersebut. Namun, tiba-tiba pelaku yang diduga berjumlah dua orang masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil itu ke arah Jalan Basuki Rahmat.

Polisi sudah mendapat titik terang mengenai pelaku perampokan mobil pemasok uang untuk ATM BCA pada Minggu (15/5/2011) malam. Untuk memastikan pelakunya, polisi masih mengembangkan penyelidikan.

“Sudah ada yang kami duga sebagai pelaku, tapi kami masih menelusurinya,” ungkap Kepala Satuan Resmob Polda Metro Jaya AKBP Herry Heriawan, Senin (16/5/2011) di Jakarta.

Mengenai kemungkinan keterlibatan empat orang saksi yang saat ini diperiksa di Polres Jakarta Timur, Herry enggan berkomentar. Ia hanya menerangkan bahwa saat ini empat orang yang dimintai keterangan polisi masih tetap berstatus saksi. “Empat orang itu masih jadi saksi dan kami masih terus mengejar pelakunya,” kata Herry.

Empat orang saksi yang saat ini dimintai keterangan adalah Yunizar Simbolon (pengemudi mobil), Ahmad (anggota satpam), Hendrik Gunawan (anggota satpam), dan Zulfikar (teknisi ATM).

Menjelang Pengumuman Kelulusan Kondom Laris Manis Di Kota Malang

Sejak Minggu (15/5/2011), menjelang pengumuman kelulusan siswa SMA/SMK/MA, pembelian kondom di beberapa apotek di Kota Malang meningkat. Mayoritas pembelinya adalah anak muda.

Menurut seorang pemilik apotek di Kota Malang, yang enggan disebutkan namanya, sejak sehari sebelum pengumuman kelulusan, sudah banyak anak muda yang membeli kondom di apoteknya. “Kebiasaan ini terjadi hampir setiap menjelang kelulusan kadang sampai kita kehabisan stok,” katanya, Senin (16/5/2011).

Ia mengaku tidak tahu pasti untuk apa anak-anak muda itu membeli kondom. “Namun, kalau anak muda sudah beli kondom, ya mau dipakai apa lagi,” kata pemilik apotek di wilayah Jalan Pasar Besar ini.

Seorang karyawan apotek lain di wilayah Supriadi, Sukun, Kota Malang, juga mengakui ada peningkatan penjualan kondom. “Memang banyak yang beli, terutama hari Minggu kemarin,” ujar penjaga apotek itu. Ia juga tidak mau berspekulasi untuk apa anak-anak usia remaja itu membeli kondom.

Sementara itu, menurut pengakuan salah seorang siswa di sebuah SMKN di Kota Malang, Recky, beberapa siswa memang merayakan kelulusan dengan berhubungan intim bersama pacarnya ataupun bersama teman sekelas wanita yang kalah dalam perolehan nilai ujian. “Yang saya tahu, memang ada beberapa siswa yang melampiaskan kegembiraannya karena lulus dengan cara itu,” katanya seusai mengikuti konvoi di depan Stasiun Kota Baru, Kota Malang.

Menurut Recky, lokasi favorit untuk merayakan kelulusan adalah di Kota Batu karena di kota wisata tersebut banyak vila. “Tapi biasanya mereka melakukan dengan pacarnya sendiri,” katanya.

Survey Membuktikan Bahwa Orde Baru Lebih Baik Dari Reformasi dan Soeharto Adalah Presiden Terfavorit

Survei nasional Indo Barometer bertajuk “Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono” menunjukkan, 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8 persen responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan dengan periode lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi merupakan agenda segelintir orang yang bersuara lebih keras dan banyak untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan sementara sebagian besar rakyat yang suaranya cenderung tidak didengar lebih memilih orde baru.

Hasil survei ini dipaparkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/5/2011). Ia mengatakan, hasil ini merupakan pukulan bagi semua pihak yang menganggap reformasi sebagai momentum perubahan. “Ini ironi yang menunjukkan bagaimana rezim (Orba) yang ingin dikoreksi justru dipandang lebih baik,” katanya.

Hasil survei memperlihatkan, publik mempersepsikan Orba lebih baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Orde Reformasi hanya unggul di bidang penegakan hukum. Di bidang politik, 33,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 29,6 persen responden yang mempersepsikan Orde Reformasi lebih baik. Di bidang ekonomi, 56,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 20,3 persen responden yang mempersepsikan bahwa Orde Reformasi lebih baik.

Di bidang keamanan, sebanyak 53,7 persen responden mengatakan, Orba lebih baik. Hanya 20,6 persen responden yang menganggap Orde Reformasi lebih baik. Sementara itu, di bidang hukum, 27,6 persen menganggap Orba lebih baik. Sementara 34,3 persen responden menganggap Orde Reformasi lebih baik.

Hasil survei yang melibatkan 1.200 responden secara nasional dan dilakukan tanggal 25 April-4 Mei 2011 ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang mempersepsikan bahwa Orba lebih baik dibandingkan dengan periode kepemimpinan lainnya, yaitu sebanyak 47,7 persen. Angka ini lebih tinggi 12 persen jika dibandingkan dengan persentase masyarakat pedesaan yang mempersepsikan Orba lebih baik, yaitu 35,7 persen.

Dari tingkat pendidikan, seluruh jenjang pendidikan menyatakan bahwa Orba lebih baik. Namun, secara persentase, semakin tinggi tingkat pendidikan responden, tingkat kepuasan terhadap Orba semakin rendah.

Cita-cita belum tercapai

Menanggapi survei ini, aktivis reformasi Ray Rangkuti mengatakan, ada banyak cita-cita reformasi yang belum tercapai. “Ini kritik bagi Orde Reformasi yang belum mampu memenuhi cita-cita di bidang penegakan hukum dan HAM, pemberantasan KKN, dan lainnya. Jika tidak ada perubahan, masa lalu yang kelam tetap menjadi impian setiap orang,” katanya.

Penanggap lainnya, ekonom Faizal Basri, menyoroti tingginya angka masyarakat pedesaan yang mempersepsikan Orba lebih baik dibandingkan dengan Orde Reformasi. Ada banyak penyebab mengapa hal itu terjadi. “Penurunan angka kemiskinan lebih lambat di desa dibandingkan dengan di kota. Sejak era reformasi, sektor pertanian semakin amburadul karena harga pangan tak lagi ditopang. Bulog semakin tak berperan, sementara mekanisme pasar semakin berjalan. Produk impor semakin membanjiri Tanah Air sehingga produk lokal tak dapat bersaing,” katanya.

Tak hanya itu, sejak era reformasi, menurut dia, tak ada penambahan bendungan. Banyak saluran irigasi yang rusak, tetapi tak diperbaiki. Era reformasi, kata Faisal, lebih banyak fokus pada pembangunan jalan tol dan bandara.

“Presiden juga jarang turun ke desa-desa. Presiden hanya rapat dari istana ke istana. Atau paling tidak (rapat) di bandara. Sekalinya turun ke desa, salah. Ada sebuah foto di Setneg di mana Presiden menggulung celana panjangnya hingga ke lutut ketika hendak panen bersama. Beliau tidak tahu kalau padi itu tanaman yang membutuhkan air. Presiden juga menanam padi segepok-segepok. Seharunya menanam padi itu harus satu per satu. Padahal, beliau doktor dari IPB,” kata Faisal.

Sebagian orang boleh tidak suka dengan almarhum mantan Presiden Soeharto. Namun, survei membuktikan, Soeharto adalah presiden yang paling disukai masyarakat Indonesia. Soeharto juga presiden yang dianggap paling berhasil.

Demikian survei yang dilakukan Indo Barometer, sebuah lembaga survei nasional. Direktur Indobarometer, M Qodari, merilis hasil survei tersebut di Jakarta, Minggu (15/5/2011). Survei ini merupakan salah satu bagian dari hasil survei tingkat nasional bertajuk “Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono”, yang dilaksanakan pada 25 April-4 Mei 2011.

Dari survei yang melibatkan 1.200 orang, sebanyak 36,5 persen responden memilih almarhum mantan Presiden Soeharto sebagai presiden yang paling disukai. Selanjutnya, 20,9 persen memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 9,8 persen memilih almarhum mantan Presiden Soekarno; 9,2 persen memilih mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; 4,4 persen memilih BJ Habibie; 4,3 persen memilih almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Selain itu, Indo Barometer juga menggali persepsi publik mengenai presiden yang paling berhasil. Lagi-lagi, almarhum mantan Presiden Soeharto dipersepsikan sebagai presiden paling berhasil. Sebanyak 40,5 persen responden mempersepsikan Soeharto sebagai pemimpin yang paling berhasil.

Selanjutnya, 21,9 persen memilih Presiden Yudhoyono; 8,9 persen memilih almarhum mantan Presiden Soekarno; 6,5 persen memilih mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; 2,0 persen memilih mantan Presiden BJ Habibie; dan 1,8 persen memilih almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Qodari mengatakan, survei nasional ini menggunakan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dan margin of error sebesar +/- 3,0 persen.

Tren Penyebaran AIDS/HIV Berubah Dari Pelaku Narkoba Ke Seks

Tren penyebaran HIV/AIDS telah berubah. Dulu tingkat prevelensi atau penyebaran infeksi baru HIV/ADIS paling tinggi oleh pelaku narkoba dengan penggunaan jarum suntik bersama-sama. Kini pola penyebaran paling tinggi diakibatkan perilaku seks beresiko kaum homoseksual yang telah menikah.

HIIV/AIDS kini tidak hanya diderita oleh orang dewasa saja. Bahkan pelaku seks beresiko dapat menularkan HIV/AIDS kepada pasangan di rumah. Sehingga ibu kelak yang mengandung, dapat menularkan HIV/AIDS kepada janin yang di kandungnya.

Perubahan tren di atas dikatakan oleh Sekretaris KPAN RI dr. Nafsiah Mboi, SpA., MpH di Ruang Rapat I, Balaikota Bogor,. Nafsiah memberikan pembekalan kepada aktivis HIV/AIDS sebelum melakukan observasi ke kantong-kantong pelaku seks beresiko di Kota Bogor, seperti Taman Topi, Jalan Bangka dan Terminal Bubulak.

Aktivis juga diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan, Kepala BPMKB Kota Bogor Nia Kurnaesih dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Triwandha Elan.

“Mengendalikan prevelensi akibat perilaku seks beresiko seperti ini tidak mudah,” jelas Nafsiah. Terlebih, berdasarkan hasil pengamatan, lebih dari 2000 pelabuhan di Indonesia, tidak ada satupun yang tidak ada tempat pelacuran. Tidak ada satu terminal pun yang tidak ada pelacuran.

Hal ini dipersulit dengan pembubaran lokalisasi. Pelacuran kini masuk ke dalam rumah-rumah penduduk sehingga sulit dipetakan. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman pelaku seks beresiko terhadap pentingnya perlindungan diri, seperti pentingnya menggunakan kondom.

“Kita harus berpacu dengan perilaku seks beresiko. Kenyataannya di Indonesia prevelensi akibat perilaku seks beresiko meningkat, namun penggunaan kondom ditentang,” tambahnya. Untuk itu, lanjutnya, penggunaan kondom pada seks beresiko harus ditingkatkan untuk menyelamatkan bangsa ini dari epidemic HIV/AIDS.

Pencegahan primer yang harus dilakukan adalah kepada anak-anak. Agar tidak terkena HIV/AIDS, pelaku seks beresiko harus menggunakan kondom. Bila sudah terinfeksi, diusahakan agar tidak menularkan kepada pasangan. Dan bagi yang sudah terinfeksi HIV, harus meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah agar tidak berubah menjadi AIDS.

Senada dengan Nafsiah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Triwanda Elan mengatakan bahwa di Kota Bogor, HIV/AIDS masih menjadi fenomena gunung es. Dinas Kesehatan baru mencatat penderita HIV/AIDS 530 orang. Padahal ia yakin, realita di masyarakat lebih banyak lagi.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor Bambang Gunawan menambahkan bahwa hingga kini Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mencegah penyebaran HIV/AIDS.Namun faktanya, jumlah penderita HIV/AIDS di KOta Bogor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Bahkan berdasarkan angka estimasi tahun 2006, tercatat ada 22 ribu warga Kota Bogor yang masuk ke dalam resiko HIV/AIDS,” cetus Bambang.

Untuk itu, sejak tahun 2006, penanganan pencegahan HIV/AIDS telah masuk ke dalam Rencana Strategis KPAD Kota Bogor. Beragam upaya dan program telah dilakukan untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS meningkat. Salah satunya dengan sosialisasi kepada kelompok usia rendah dan pelaku seks beresiko. “Sedangkan kepada penderita, kami terus berupaya agar mereka mendapatkan penanganan klinis yang lebih serius,” ujarnya.

Bambang juga menjelaskan, bahwa sejak tahun 2009, pemerintah memiliki program agar para pelaku seks beresiko ini diikutsertakan dalam program pemberdayaan secara ekonomi berupa bantuan ekonomi produktif. Bagi penderita, kini Kota Bogor telah memiliki Puskesmas Bogor Timur yang menjadi rujukan penanganan penderita HIV/AIDS

Kronologi Lengkap Pengadaan Pesawat Merpati MA-60 Buatan China Yang Diduga Penuh Korupsi

Proses pengadaan pesawat MA-60 milik PT Merpati Nusantara Airlines buatan Xi’an Aircraft International Company selama delapan tahun menuai kontroversi. Mulai dari harga yang terlalu mahal, kualitas barang yang buruk, sampai negosiasi ulang kontrak yang berlarut-larut. Sabtu, 7 Mei pekan lalu, satu pesawat malah jatuh di Kaimana, Papua Barat.

Bagaimana sebenarnya seluk-beluk pengadaan pesawat jenis MA-60 itu? “Mulai dari 2002 sampai 2010, ada beberapa tahapan,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar dalam jumpa pers seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kamis, 12 Mei 2011.

Ia menguraikan, ada lima tahap yang telah dilalui, yakni penjajakan, pematangan pengadaan, penyerahan dan penggunaan, evaluasi harga dan perubahan kontrak, serta renegosiasi.

Berikut rinciannya:

– 2002
Xi’an mulai mempromosikan MA-60 yang dianggap cocok untuk penerbangan jarak pendek, sesuai dengan geografis Indonesia.

– Agustus 2005
Dalam the 7th International Indonesia-China Joint Commission Meeting on Economic Trade and Technical Cooperation di Beijing, Cina, pemerintah Cina menyatakan bersedia memberi concessional loan alias pinjaman lunak untuk
pengadaan MA-60.

– 14 September 2005
Direktur Operasi Merpati menyampaikan persyaratan pengajuan pembelian pesawat kepada Kedutaan Besar Cina di Jakarta.

– 24 November 2005
Direktur Utama Merpati menandatangani nota kesepahaman dengan Xi’an.

– 3 Maret 2006
Direktur Utama Merpati menyampaikan permohonan persetujuan rencana bisnis kepada Menteri Negara BUMN untuk ditindaklanjuti ke Bappenas dan Departemen Keuangan.

– 22 Mei 2006
Direktur Utama Merpati memohon persetujuan Menteri Negara BUMN atas pemanfaatan fasilitas concessional loan dari pemerintah Cina untuk pengadaan 15 unit pesawat MA-60 untuk proses lebih lanjut di Bappenas.

– 9 Mei 2006
Sertifikasi validasi untuk MA-60 dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Departemen Perhubungan.

– 7 Juni 2006
Penandatanganan kontrak pembelian antara Merpati dan Xi’an untuk pemberlian 15 unit pesawat senilai total US$ 232,44 juta. Kontrak itu berlaku efektif jika Merpati telah mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia.

– 27 September 2006
Dewan Komisaris Merpati mendukung pengadaan 15 unit pesawat MA-60 melalui concessional loan.

Menteri Negara BUMN menyetujui pengadaan melalui concessional loan US$ 225 juta, jangka waktu 15 tahun, grace period 3 tahun, dan bunga maksimal 3 persen per tahun.

– 28 November 2006
Merpati menandatangani nota kesepahaman dengan Xi’an untuk penyewaan satu sampai tiga pesawat MA 60.

– 22 Mei 2007
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyetujui pembiayaan pengadaan dari SLA Loan senilai US$ 232,44 juta, dan telah disetujui untuk dimasukkan dalam blue book 2006-2009.

– 28 Juni 2007
Menteri Negara BUMN mendukung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rencana pengadaan pesawat melalui skim SLA pemerintah Cina.

– 5 Agustus 2008
Government Concessional Loan Agreement for the Procurement of Aircraft for National Airbridge Project ditandatangani pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang Departemen Keuangan dengan perwakilan pemerintah Cina dan Export-Import Bank of China.

– 28 Agustus 2007
Penyerahan pertama dua unit pesawat MA 60 dengan pola sewa operasional. Certificate of acceptance ditandatangani oleh Merpati pada hari yang sama.

– 13 Mei 2008
Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan menyampaikan kepada Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tentang indikasi kemampuan Merpati dalam mengembalikan pinjaman SLA.

– 19 Agustus 2008
Xi’an mengirim surat kepada Direktur Utama Merpati, berasumsi kontrak penjualan efektif pada 5 Agustus 2008. Pemerintah Indonesia berpendapat kontrak belum efektif.

– 8 Mei dan 12 Agustus 2009
Laporan penggunaan dua unit pesawat MA 60 menunjukkan terjadi keretakan pada pemegang batang ekor vertikal pesawat (rudder).

Xi’an lantas mengubah proses produksi pengikat batang ekor vertikal, termasuk mengganti material, di mana otoritas penerbangan sipil Cina mengesahkan perubahan itu dan menjamin keamanan dan keselamatannya.

– 14 Agustus 2009
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menyatakan MA-60 yang sebelumnya di-grounded telah memenuhi persyaratan kelaikan udara berdasarkan service bulletin.

– 7 Juni 2006
Kontrak awal menyebut harga satu unit pesawat beserta peralatan pendukung (meliputi airborne equipment, buyers optional equipment, training device, dan crews and engineers training) adalah US$ 14,1 juta.

– 2008
Hasil kajian tim restrukturisasi Merpati yang dilakukan oleh PT PPA, harga pesawat MA 60 berkisar antara US$ 11-12,5 juta per unit.

– 4 September 2008
Direktur Utama Merpati menyampaikan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, bahwa G to G Loan Agreement berdasar skema jual beli perlu diubah menjadi G to G Loan Agreement dengan skema sewa.

– 27 Agustus 2008
Xi’an menyatakan kontrak pembelian telah berlaku efektif, bentuk kerja sama pengadaan semula jual beli tidak dapat diubah menjadi sewa, dan Xi’an siap menyerahkan 13 pesawat lainnya.

– 8 September dan 12 September 2008
Bank Exim Cina menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Wakil Presiden Indonesia, meminta mempercepat proses SLA untuk pengadaan 15 pesawat.

– 24 September 2008
Menteri BUMN mengirim surat pada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas, menyampaikan untuk melakukan pembentukan tim negosiasi, termasuk menegosiasikan harga dan jaminan keandalan pesawat, serta mengusulkan komposisi SLA 50 persen dan tambahan PMN 50 persen.

– 16 Oktober 2008
Xi’an mengirim surat pada Merpati agar menghentikan operasi dua pesawat MA 60. Jika sampai 5 November 208 Merpati tak memberi tanggapan, Xi’an akan mengajukan arbitrase ke SIAC.

– 13 November 2008
Tim Restrukturisasi Merpati menyampaikan surat kepada Xi’an tentang kondisi Merpati dan meminta agar dilakukan perubahan terms and conditions yang memungkinkan bagi Merpati mengoperasikan pesawat MA 60.

– 14 November 2008
Xi’an menyatakan kepada Tim Restrukturisasi bahwa 13 pesawat MA 60 siap dikirim dan sudah 4 bulan diparkir.

– 16 Desember 2008, 19 Maret 2009, 15 April 2009
Dilaksanakan negosiasi ulang antara tim Pemerintah Cina dan tim restrukturisasi Merpati.

– 24 April 2009
Laporan Hasil Negosiasi dari Ketua Tim Restrukturisasi Merpati kepada Menko Perekonomian/Menkeu, Menneg BUMN, dan Menteri Perdagangan:
a. Tim Restrukturisasi Merpati meminta delivery time dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah pilot (5 unit di Mei 2009, masing-masing 2 unit di Juni dan Juli 2009). Serta masing-masing 1 pesawat per bulan dari Agustus hingga November 2009). Tim Pemerintah Cina menyetujui pengiriman pesawat MA 60 paling lambat sampai dengan akhir September 2009).

b. Tim Restrukturisasi Merpati meminta biaya pengadaan pesawat diturunkan sebesar 68 juta dollar AS untuk menjamin sustainability Merpati, karena harga jual pesawat MA-60 kepada pemerintah RI dinilai terlalu mahal. Tim Pemerintah Cina bersedia mengirimkan surat kepada Menkeu tentang pernyataan harga yang diberikan kepada Merpati adalah harga yang paling baik.

c. Tim Restrukturisasi Merpati mengusulkan kemungkinan pinjaman diberikan dalam fixed rate nilai tukar Yuan-Rupiah. Tim Pemerintah Cina mempertimbangkan untuk memperpanjang masa pinjaman dari 15 tahun menjadi 20 tahun.

d. Tim Restrukturisasi Merpati meminta Tim Pemerintah Cina mengeluarkan perfomance and buyback guarantee terkait kinerja pesawat dalam masa pengoperasikan dan buyback price. Tim Pemerintah Cina tidak menyetujui usulan long life perfomance guarantee karena tidak sesuai dengan standar internasional maupun industri penerbangan.

– 26 Agustus 2009
Persetujuan Menneg BUMN atas business plan dan restrukturisasi utang perusahaan.

– 23 Maret 2010
Surat Deputi Bidang Usaha Logistis dan Pariwisata a.n. Menteri Negara BUMN kepada Kepala BPKP yang meminta BPKP melaksanakan compliance audit atas proses pengadaan pesawat MA 60.

– 9 April 2010
Laporan Hasil Audit BPKP, dengan pokok-pokok rekomendasi:
a. Mengusulkan untuk melakukan negosiasi ulang tentang harga kontrak

b. Mengusulkan agar meminta jaminan atas kerusakan yang belum diketahui saat ini dan diperkirakan akan terjadi dalam 5 sampai dengan 10 tahun mendatang.

c. Memastikan side letter to purchase contract of MA 60 aircraft menjadi bagian tidak terpisahkan dari kontrak.

– 16 April 2010
Amandement to Purchase Contract of MA 60 Aircraft antara Merpati dan Xi’an, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
a. Xi’an bertanggung jawab penuh dan memberikan garansi atas spare part dan komponen pesawat MA 60 serta airworthiness certification selama 25 tahun sejak tanggal delivery.

b. Xi’an memberikan garansi buyback pesawat sesuai dengan nilai sisanya apabila pesawat MA 60 dihentikan pengoperasiannya yang disebabkan karena kegagalan desain atau proses fabrikasi dan tidak dapat diperbaiki oleh Xi’an.

c. Harga pesawat per unit menjadi 11,206 dollar AS ditambah buyers optional equipment 800.000 dollar AS sehingga total menjadi 12,006 juta dollar AS per unit.

d. Side letter to Purchase Contract of MA 60 Aircraft (28 Januari 2010) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Amandemen Kontrak Pembelian tersebut.

– 7 April 2010
MoU antara Merpati dan PT Dirgantara Indonesia dan Xi’an:
a. Antara Merpati dan Xi’an, disepakati Merpati menjadi satu-satunya yang melakukan pemeliharaan dan perbaikan untuk regional melalui Merpati Maintanance Facilities (MMF).

b. Kedua belah pihak juga setuju untuk menggunakan simulator yang disediakan oleh Xi’an kepada Merpati (free of charge) untuk training pilot dan engineers maintanance untuk industri aviasi Indonesia dan operator MA 60 di Indonesia dan regional

c. Antara Xi’an dan PT DI, kerja sama riset dan pengembangan, pembangunan dan pemasaran turboprop 50-60 seater produk Cina dan turboprop 21-44 seater produk PT DI.

d. Xi’an menyetujui menjadikan PT DI sebagai preferred list supplier simulator untuk MA 60.

e. Pertukaran tenaga ahli dari kedua belah pihak

f. PT DI menawarkan kepada Xi’an untuk service overhaul mesin MA 60

– 22 Maret 2010
Menteri BUMN meminta Menteri Perhubungan untuk meminta dilakukan inspeksi teknis terhadap proses produksi pesawat MA 60 di pabrik Xi’an.

– 7 April 2010. Menteri Perhubungan menyampaikan kepada Menteri BUMN bahwa kegiatan sertifikasi tipe validasi telah dilakukan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemhub, dengan dikeluarkannya tipe certificate validation No. AO66 tanggal 11 Mei 2010, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan organisasi penerbangan sipil internasional.

– 16 April 2010
Pemegang saham Merpati (Menteri BUMN dan PT Garuda) menyetujui penerusan pinjaman untuk pengadaan MA 60.

Daftar Gaji dan Fasilitas Anggota DPR Mencapai Lebih Dari 50 Juta Per Bulan

Lagi-lagi DPR kembali disorot. Bukan soal gedung baru tapi menyangkut fasilitas yang diterima pimpinan dan anggota DPR.

Disebutkan tunjangan pulsa anggota Dewan mencapai Rp 14,4 juta per bulan. Data ini diungkap oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Namun Wakil Ketua DPR, Anis Matta, menyangkalnya. "Pulsa kok besar sekali," kata Anis Matta saat ditemui di DPR, Kamis 12 Mei 2011. Menurut dia, itu, "bukan buat pulsa tapi tunjangan komunikasi intensif."

Apa saja dan berapa besar gaji serta fasilitas yang diterima DPR? Inilah rincian yang didasarkan pada Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR.

No.	Uraian	Penerimaan Setelah Dipotong Pajak (Rp)
		Anggota DPR Merangkap Ketua AD	Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua AKD	Anggota DPR Merangkap Anggota AKD
A	GAJI POKOK DAN TUNJANGAN : 1. Gaji Pokok (GP) 2. Tunjunangan Istri (10% GP) 3. Tunjangan Anak (2 anak x 2% GP) 4. Uang Sidang/Paket 5. Tunjangan Jabatan 6. Tunjangan Beras rata-rata 4 jiwa @10 Kg = 4 x 10 x 4.230 7. Tunjangan PPH Pasal 21	4.200.000 420.000 168.000 2.000.000 9.700.000 198.000 1.729.608	4.200.000 420.000 168.000 2.000.000 9.700.000 198.000 1.729.608	4.200.000 420.000 168.000 2.000.000 9.700.000 198.000 1.729.608
Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan		18.415.608	18.415.608	18.415.608
	Potongan-potongan 1. Iuran Wajib 10% (GP + Tunjangan Keluarga) 2. Pajak PHH Pasal 21	478.000 1.729.608	478.000 1.729.608	478.000 1.729.608
Jumlah Potongan-potongan		2.208.408	2.208.408	2.208.408
A	Jumlah Penghasilan Gaji Pokok dan Tunjangan Bersih	16.207.200	16.207.200	16.207.200

No.	Uraian	Penerimaan Setelah di Potong Pajak (Rp)
		Anggota DPR Merangkap Ketua AD	Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua AKD	Anggota DPR Merangkap Anggota AKD
B	PENERIMAAN LAIN-LAIN : 1. Tunjangan Kehormatan 2. Tunjunangan Komunikasi Intensif 3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran. 4. Biaya Penelitian dan Pemantauan Peningkatan Fungsionalitas Konstitusional Dewan. 5. Dukungan Biaya Bagi Anggota yang Merangkap Menjadi Anggota Badan/Panitia Anggaran. 6. Bantuan Langganan Listrik dan Telepon. 7. Biaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komunikasi Intensif.	4.460.000 14.140.000 3.500.000 600.000 2.000.000 5.500.000 8.500.000	4.300.000 14.140.000 3.000.000 500.000 1.200.000 5.500.000 8.500.000	3.720.000 14.140.000 2.500.000 – 1.000.000 5.500.000 8.500.000
B	Jumlah Penerimaan Lain-lain	38.700.000	37.440.000	35.360.000
	Jumlah Take Home Pay (A+B)	54.907.200	53.647.200	51.567.200

*)keterangan: semua dalam rupiah.

Angka Pernikahan Usia DIbawah 20 Tahun Di Jawa Timur Masih Diatas 40 Persen

Angka usia nikah di bawah 20 tahun di Provinsi Jawa Timur (Jatim),
masih tinggi, yaitu mencapai 20,83%.

Kondisi itu merupakan salah satu masalah yang dihadapi pembangunan kependudukan dan
keluarga berencana (KB) di provinsi berpenduduk 37.476.001 jiwa tersebut.

Demikian diungkapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam siaran
tertulis yang diterima mediaindonesia.com terkait pelaksanaan Bakti Sosial TNI KB di
Kabupaten Bangkalan, Madura, Jatim, Kamis (12/5).

Disebutkan, dipilihnya Bangkalan untuk acara itu, selain karena usia nikah mudanya
masih tinggi, unmet need atas program KB-nya juga tinggi. Di Kabupaten Bangkalan,
angka pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun tercatat sebanyak 23,25%.

Bahkan, di Kabupaten Sumenep tercatat 41,72% yang usia kawin pertamanya kurang dari
20 tahun. Sedangkan di Pamekasan sebesar 19,39%, dan Sampang angkanya sebesar
17,47%.

Masalah lain yang dihadapi Jatim dalam pembangunan kependudukan dan KB adalah
rendahnya prevalensi pemakai kontrasepsi (CPR), bahkan cenderung menurun. Bila pada
2003 pemakai kontrasepsi tercatat 67%, pada 2007 berkurang menjadi 66,1%.

Selain itu, pengetahuan dan kesadaran tentang kependudukan, KB, serta kesehatan
reproduksi pada remaja dan pasangan usia suburnya juga rendah.

Bakti Sosial TNI KB dihadiri Kepala BKKBN Sugiri Syarief dan dicanangkan oleh
Pangdam V/Brawijaya. Dalam acara tersebut juga akan diberikan layanan kesehatan bagi
500 orang dan layanan KB untuk 250 orang secara gratis.

Bank Mega Cabang Jababeka Diduga Tempat Koruptor Melakukan Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir Bank Mega cabang Jababeka, Bekasi, dijadikan tempat menyimpan uang hasil kejahatan korupsi. “Ya, ada indikasi pencucian uang,” kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro, Minggu 8 Mei 2011.

Dalam tempo satu bulan, aparat hukum membongkar dua kasus pencucian uang bernilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan Bank Mega cabang Jababeka.

Kasus pertama, raibnya dana deposito senilai Rp 111 miliar milik PT Elnusa Tbk. Dana milik anak usaha Pertamina ini dibobol oleh Direktur Keuangannya, Santun Nainggolan, dengan bantuan Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, Itman Hari Basuki. Keduanya kini mendekam di tahanan Kepolisian Daerah Metro Jakarta.

Kasus kedua, pencucian uang senilai Rp 80 miliar yang melibatkan dua pejabat Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Yos Rauke dan Fadil Kurniawan. Yos adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten. Sementara, Fadil menjabat bendahara umum daerah. Keduanya kini menjadi tersangka dan mendekam di tahanan Salemba, Jakarta.

Modus kedua kasus ini, menurut Subintoro, sangat mirip. Mereka menempatkan dana sebagai deposito di Bank Mega kemudian dialirkan ke tempat lain. “Seolah-olah diinvestasikan ke beberapa perusahaan,” ujarnya.

Juru bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, mengatakan kasus yang melibatkan dua pejabat Kabupaten Batubara berawal dari informasi PPATK. Mereka diduga melakukan korupsi dengan cara mencairkan dana kas daerah sebesar Rp 80 miliar di Bank Sumatra Utara. “Dana ini kemudian dipindahkan ke Bank Mega cabang Jababeka,” ujar Rachmad.

Yos berkenalan dengan Itman, Kepala Cabang Bank Mega Jababeka, pada September tahun lalu. Saat itu, Itman menawarkan jasa perbankan berupa deposito on call dengan bunga 7 persen.

Bersama Fadil, Yos memindahkan dana kas pemerintah kabupaten ke Bank Mega cabang Jababeka. Pengalihan deposito itu dilakukan dalam lima tahap sejak September 2010 sampai April lalu. “Dari hasil penempatan deposito ini, keduanya memperoleh keuntungan sekitar Rp 405 juta,” ujar Rachmad.

Selanjutnya, Yos dan Fadil mencairkan deposito di Bank Mega untuk disetorkan ke beberapa perusahaan jasa keuangan dan jasa pengelolaan aset.

Manajemen PT Bank Mega Tbk menolak memberi penjelasan atas kasus yang melibatkan dua pejabat daerah ini. “Belum ada statement,” kata sekretaris perusahaan Bank Mega, Gatot Aris Munandar, kemarin.

Dia juga menolak memberi keterangan terkait dengan dugaan Bank Mega cabang Jababeka sebagai tempat pencucian uang. Sampai sekarang, menurut Gatot, direksi belum menjatuhkan sanksi kepada Kepala Bank Mega Cabang Jababeka. Alasannya, “Kami masih tunggu hasil investigasi kepolisian.”