Categories
Aneh Dan Lucu Kriminalitas Taat Hukum

Polisi Tangkap Pengemudi yang Pamer Kelamin di Gatot Subroto


Polisi menangkap pengemudi mobil yang memamerkan kelamin dan masturbasi di dalam mobil di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pelaku yang teridentifikasi bernama Jarmaden Sinaga (48) itu ditangkap di Jati Sampurna, Bekasi. “Pelaku yang diamankan JS pada Minggu, 26 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB,” Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

Jarmaden Sinaga ditangkap oleh Polres Jakarta Selatan di Jalan Melati 7 Nomor 1, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi. Barang bukti yang diamankan polisi adalah mobil Xenia warna abu-abu hingga handphone.

Yusri menerangkan, Jarmaden Sinaga melakukan masturbasi dan memamerkan alat kelaminnya saat mengemudi mobil. Awalnya dia memperlambat laju kendaraan dan berhenti di depan saksi. Jarmaden membuka kaca mobilnya dan memperlihatkan aksinya memainkan kelamin. “Pada tanggal 23 Januari 2020, di tempat kejadian perkara, pelaku mempertontonkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi di dalam mobil dengan cara membuka kaca mobil pelaku,” jelas dia.

Yusri mengatakan tersangka diduga melakukan tindak pidana pornografi. Akibat perbuatan tersebut, tersangka dikenai Pasal 36 jo 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Sebelumnya, aksi seorang pria pengemudi mobil memamerkan kelamin dan masturbasi di pinggir Jalan Gatot Subroto, Jakarta, viral di media sosial. Pria tersebut dilacak polisi. Dalam tayangan video yang viral, dinarasikan pelaku mempertontonkan alat vital kepada kaum wanita. Pelaku tersebut tiba-tiba menepikan mobilnya di pinggir jalan dan menghampiri korban yang sedang menunggu kendaraan. Pelaku terlihat mengemudikan mobil Daihatsu Xenia bernopol B-2135-TKT.

Salah satu wanita, CA (21), yang melihat aksi pelaku sempat mengira pelaku hendak menanyakan alamat. “Iya dia buka kaca, tadinya ngiranya dia mau nanya alamat,” kata CA saat dihubungi.

Peristiwa itu dialami oleh CA pada Kamis (23/1) malam lalu. Saat itu, CA bersama tiga temannya sedang menunggu taksi sepulang bekerja di sebuah apartemen di bilangan Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. “Tiba-tiba ada mobil minggir, kirain mau tanya alamat. Awalnya nggak ngeh, terus ada temen aku ngelihat kok tangannya naik-turun,” ucap CA.

Menurut CA, pelaku melakukan aksinya dalam hitungan beberapa menit. Pelaku kemudian pergi dengan mobilnya setelah menyadari aksinya direkam oleh teman CA. “Dia baru pergi pas dia sadar temen aku ngevideoin, baru deh dia pergi,” katanya.

CA mengaku sengaja menyebarkan video tersebut ke media sosial sebagai sanksi sosial untuk memberikan efek jera kepada pelaku. “Akhirnya divideoin aja biar diviralin, biar kapok orang yang gitu-gitu,” ujar CA. CA sendiri berharap pelaku yang melakukan tindakan asusila itu ditangkap polisi. Sebab, tindakan pelaku menimbulkan keresahan, terutama bagi kaum wanita dan anak-anak.

“Iya harapannya seperti itu sih (ditangkap), biar nggak terulang lagi kayak gitu-gitu,” imbuhnya.

Meski begitu, CA tidak melaporkan aksi pelaku ini ke polisi. Namun CA mengaku siap apabila diminta polisi memberikan keterangan. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Bastoni Purnomo mengatakan pihaknya akan menyelidiki video viral tersebut. “Iya nanti akan kita selidiki,” kata Bastoni saat dihubungi secara terpisah.

Bastoni mengatakan pihaknya akan melacak pelaku. Polisi akan mencari pelaku lewat pelat nomor kendaraannya yang sempat terekam kamera. “Iya nanti akan dicek pemilik kendaraan tersebut,” ujarnya.

Bastoni mengatakan perbuatan pelaku tergolong pidana, yaitu melakukan tindakan asusila di depan umum. “Iya betul, melanggar Pasal 281 KUHP ancaman 2 tahun penjara,” imbuh Bastoni.

Berkat kesigapan kerja keras Polisi menangkap pengemudi mobil yang memamerkan kelamin dan masturbasi di dalam mobil di Jalan Gatot Subroto. Pelaku berhasil diidentifikasi bernama Jarmaden Sinaga (48) itu ditangkap di Jati Sampurna dan akan segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Salut Pak Polisi

Categories
Demokrasi Taat Hukum

Kesiapan TNI dan Polri Dalam Hadapi Adanya Upaya Makar


Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan jajarannya bersama Polri siap menghadapi upaya makar yang diduga disusupkan dalam aksi 2 Desember. Gatot menyebut prajurit TNI sudah disiagakan membendung upaya-upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah. “Saya juga sudah menyiapkan para Pangkotama (Panglima Komando Utama) menyiapkan prajurit untuk dilatih, disiapkan yang sehat. Untuk diketahui masyarakat NKRI, bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididik, disumpah. Para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari agama apa pun yang dianut untuk melakukan jihad. Saya peringatkan, prajurit saya bukan penakut,” kata Gatot dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Gatot menegaskan hal ini dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polri memang mensinyalir upaya makar yang tengah direncanakan terkait aksi damai 2 Desember di Jl Jenderal Sudirman-Jl MH Thamrin, Jakpus. “Masyarakatnya harus tenang, jangan ada sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Itu untuk kelompok yang berjihad dengan senjata akan kami lawan dengan tidak bersenjata, tangan kosong, sama-sama kita jihad,” imbuh Gatot.

Menurut Gatot, penindakan hukum harus dilakukan agar tidak ada kelompok massa yang melakukan pelanggaran. Karena itu TNI dan Polri bekerjasama mengantisipasi gangguan ketertiban umum. “Prajurit saya sepakat, tidak boleh negara ini disibukkan hal-hal yang tidak penting. Kita di NKRI ada undang-undang nasional tidak ada yang lain. Saya tegaskan prajurit TNI sudah siap, sama-sama dengan aparat Kepolisian menjaga ketertiban, keamanan. Ini yang saya perintahkan ke Pangkotama,” sambungnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya agenda makar dalam rencana demonstrasi lanjutan yang digelar pada 2 Desember mendatang. Tito juga melarang aksi 2 Desember itu agar ketertiban umum tidak terganggu.

Berikut pernyataan lengkap Tito yang disampaikan di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jl Trunjoyo, Kebayoran Baru, Senin (21/11/2016). Turut hadir dalam kesempatan ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, rekan-rekan semua. Jadi baru saja kami dengan Bapak Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada pejabat utama di Mabes Polri, sebagian juga pejabat utama dari Mabes TNI dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah antisipasi tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember.

Aksi tanggal 25 November dan 2 Desember. Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjukrasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik meguasai DPR. Aksi ini bagi kami dan Bapak Panglima sudah diatur dalam Undang-undang mulai 104 sampai 107 dan lain-lain dilarang. Itulah perbuatan kalau bermaksud menguasai DPR maka itu melanggar hukum. Kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah itu ada pasal makar. Oleh karena itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DpR MPR. Sekaligus juga confirm rencana-rencana konsolidasi pengamanan . Kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan undang-undang. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan.

Yang kedua, menyikapi tanggal 2 Desember. Ada sejumlah elemen melakukan penyebaran pers rilis. Akan ada kegiatan yang disebut Bela Islam Ketiga. Itu dalam bentuk gelar sajadah, Salat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak kontitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut.

Ada empat batasan dalam Undang-undang itu yang tidak boleh.
Yang pertama, tidak boleh menggannggu hak asasi orang lain, termasuk memakai jalan, kalau jalan protokol itu tidak boleh dihalangi.

Yang kedua, tidak menganggu ketertiban umum, sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa tergangu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu. Disamping itu, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik. Dalam penilaian kami kepolisian, oleh karena itu maka kami akan melarang kegiatan itu.

Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP. Yaitu melawan petugas. Kalau melawan satu orang 212 KUHP, melawan lebih dari tiga orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP ancamannya berat, itu diatas lima tahun, tujuh tahun kalau ada korban luka dari petugas.

Oleh karena itu, Kapolda Metro akan melakukan maklumat pelarangan itu dan kemudian akan diikuti kapolda-kapolda lain yang kantong -kantong massa yang mengirim akan dikeluarkan maklumat dilarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut. Dan kemudian akan dilakukan tindakan

Sekali lagi, terkait kasus ini, Kasus Basuki Tjahaja Purnama sudah mendekati tahap akhir Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mencium bau upaya makar di balik rencana aksi demonstrasi 2 Desember nanti. Presiden Jokowi menyatakan Polri dan TNI memang bertugas untuk mengamankan negara dari upaya subversif semacam itu.

“Ya itu tugasnya Polri dan TNI untuk waspada,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).Untuk itu, Polri dan TNI melaksanakan tugasnya pada kali ini. Pada prinsipnya, segala hal yang membahayakan negara harus dideteksi sejak dini.”Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita, itu tugasnya Polri dan TNI,” kata Jokowi. Jokowi mengingatkan agar semua pihak menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Bila itu dilaksanakan, situasi bakal baik.

“Dan semuanya harus merujuk pada ketentuan hukum yang ada,” kata Jokowi yang duduk di samping Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini. Sebelumnya Jenderal Tito menegaskan aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah. “Dan agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” ujar Tito yang hadir bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.,” kata Tito kepada wartawan usai jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan pihaknya ikut menjaga keamanan terkait aksi unjuk rasa yang mengarah ke upaya makar. Gatot memastikan kesiapan prajurit mengadapi kelompok yang berupaya menjatuhkan pemerintahan. “Bila ada tindakan makar, maka itu bukan tugas kepolisian saja. Itu urusan TNI juga. Saya juga sudah menyiapkan para Pangkotama (Panglima Komando Utama) menyiapkan prajurit untuk dilatih disiapkan yang sehat,” kata Gatot dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Gatot mengatakan, TNI dan Polri bekerjasama terkait dengan pengamanan kondisi nasional utamanya Ibu Kota. Koordinasi juga dilakukan untuk menyiapkan antisipasi rencana aksi damai 2 Desember yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. “Kerja sama intelijen TNI dan Kepolisian untuk melihat, mencari, menemukan siapapun yang mengajak demo baik sutradara dan aktor-aktornya. Diidentifikasi dan diyakinkan betul, apabila ada perbuatan yang melanggar hukum, mereka yang bertanggung jawab, yang mengajukan izin kepada kepolisian, mereka bertanggung jawab. Kami akan mengikuti terus 24 jam,” tutur Gatot.

Gatot mengatakan, keamanan dan kenyamanan warga harus diutamakan. Karenanya aksi-aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban dilarang dan akan ditindak tegas bila tetap digelar. “Kami perintahkan semua Pangkotama bertugas melindungi masyarakat. Apabila ada penjarahan, saya tanya pada Kapolri, masyarakat yang melihat (namun) membiarkan kena hukum. Apalagi aparat (bila membiarkan), sehingga jangan takut bertindak tegas,” imbuhnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan aksi 2 Desember punya tujuan terselubung. Aksi ini diduga Polri ingin berupaya menjatuhkan pemerintah. “Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” katanya.”Kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan. Saya yakin masyarakat semua cerdas, dan saya dapat informasi ini bukan lagi pada proses hukum (Ahok) lagi. Agenda politik lain itu di antaranya melakukan makar,” katanya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut bila ada demonstrasi susulan yang menutup jalan ada agenda makar. Anggota Komisi III Partai Demokrat Didik Mukriyanto menyebut sebaiknya polisi bisa langsung mengambil tindakan.

“Apabila menjalankan tugas dan kewenangannya polri merasakan ada pihak-pihak yang menganggu keamanan negara saya pikir tidak perlu berwacana lagi, langsung saja polri ambil tindakan. Karena kewenangan yang diberikan oleh UU,” kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Didik mengingatkan tugas polisi adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dia menyebut dalam konteks menyampaikan aspirasi, polisi tetap harus melindungi masyarakat karena itu bagian dari tugasnya. “Tentu kapolri dalam konteks menghadirkan rasa aman tentu juga harus profesional menyikapi segala hal. Kalau dihubungkan dengan kegiatan masyarakat menyampaikan aspirasi tentu diberikan ruang yang cukup, diberikan pengamanan dan kenyamanan karena siapapun masyarakatnya itu tanggung jawab Polri,” tegasnya.

Soal ada pihak yang memanfaatkan demo susulan untuk tindakan makar, Didik mengingatkan polisi untuk segera bertindak. Dia menyebut polisi jangan hanya berwacana dan melempar isu yang akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Jadi saya mengimbau kepada Pak Kapolri kita dukung sepenuhnya apa yang menjadi tugas dan kewenangannya sepanjang di dalam menjalankan tugas kewenangannya juga berdasarkan asas hukum dan UU yang ditetapkan,” terang pria yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

“Jadi saya meminta Polri sebagai aparat keamanan masyarakat berikanlah saja agar masyarakat merasa aman, nyaman di dalam menjalankan tugasnya, kemudian menduga, menyebarkan informasi dan melihat ada upaya merugikan bangsa ini terkait tindakan makar lakukanlah tindakan jangan berwacana. Karena justru akan menimbulkan kegaduhan, kekhawatiran publik, jadi jangan seperti pengamat, jadi polri lakukan tugasnya,” tutup dia.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya mendapatkan informasi ada upaya dan rapat-rapat khusus yang dilakukan oleh pihak tertentu. Tito menyebut jika ada demo lagi maka aksi itu diduga punya agenda makar.

Categories
Taat Hukum Tokoh Indonesia

Marwah Daud Anggota ICMI Minta Dimas Kanjeng Untuk Tunjukan Kemampuan Ganda Uang Di Depan Publik


Marwah Daud mengamini dirinya merupakan santri dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sejak 2011 dia sudah bergabung dengan Dimas Kanjeng, dan kini menjadi Ketua Yayasan. Marwah menuturkan, sebelum bergabung dengan Dimas Kanjeng, dia mempelajari dahulu mengenai sepak terjang padepokan itu. Demikian juga, Marwah berdoa memohon petunjuk.

“Saya pelajari 1 tahun, saya juga istikharah,” jelas Marwah, Selasa (27/9/2016). Bagi Marwah, bukan keputusan mudah akhirnya bergabung dengan Dimas Kanjeng yang kini disangka kasus pembunuhan dua santrinya. “Saya rasional sekali, saya pertaruhkan nama besar organisasi ada ICMI, MUI, saya di kerukunan Warga Sulsel, asosiasi penerima beasiswa Habibie, saya juga lulusan Amerika. Kemudian keluarga saya, anak saya. Yang saya takut kalau saya meninggal kemudian bagaimana. Jadi saya pelajari benar,” urai dia.

Jadi keputusan matang diambil Marwah. Dia tak begitu saja bergabung dengan Dimas Kanjeng dari Probolinggo yang dikenal bisa menggandakan uang. “Saya kemudian dipertemukan dengan beliau, orangnya humble, masih muda, usia 40-an tahun. Dan saya diperlihatkan karomahnya,” tutur dia.

Hanya santrinya yang diperlihatkan kemampuan Dimas Kanjeng soal mengambil uang itu. Di YouTube sudah beredar bagaimana Dimas Kanjeng mengambil uang dari balik badannya. “Saya istikharah dan pelajari, kemudian ternyata yang namanya Sunan Bonang itu bisa mengubah daun menjadi emas. Dan ini adalah karomah yang diberikan Allah kepada orang yang dipilihnya,” tegasnya.

Dimas Kanjeng sendiri menurut Marwah tak sembarangan dan asal saja menunjukkan karomahnya. Jadi Marwah menilai, sosok Dimas Kanjeng dipilih Tuhan dengan karomah. “Di zaman nabi Sulaiman juga ada manusia suci yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis,” sambung dia. “Jadi yang di YouTube, saya melihat langsung. Kemudian saya tanya tokoh agama, mereka mengatakan itu ada jin ada tuyul,” lanjutnya.

Namun hasil istikharah, Marwah yakin dengan sosok Dimas Kanjeng. Dia pun kerap hadir pada pengajian, shalawat, khataman Alquran dan lainnya. Marwah punya cita-cita uang yang didapatkan dari Dimas lewat kemampuannya digunakan membiayai pendidikan anak Indonesia dan kalangan tidak mampu. “Dan saya berpikir ini mungkin jalannya membantu orang lain. Beliau sendiri tidak bisa mempergunakan uangnya, kalau digunakan sendiri akan sakit,” bebernya.

Bagaimana dengan proses hukum dan tuduhan pada Dimas? “Itu kami serahkan kepada hukum. Tapi tolong jaga nama baiknya, perlakukan dengan baik,” tutup Marwah yang kenal Dimas Kanjeng dari temannya. Marwah Daud, tokoh perempuan yang juga merupakan anggota ICMI meyakini klaim Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang bisa menarik uang. Seharusnya akademisi seperti Marwah tak percaya begitu saja terhadap klaim itu.

“Penggandaan uang potensial menjadi kejahatan penipuan yang menimbulkan keresahan sosial. Akademis sebaiknya menjauhi cara berpikir yang takhayul,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas saat dihubungi, Rabu (28/9/2016). Busyro mengatakan, rasionalitas dan kerja keras harus dikendepankan di era seperti sekarang ini. Percaya terhadap hal-hal di luar akal sehat, salah satunya seperti yang menjadi klaim Dimas Kanjeng bisa menggandakan uang, merupakan langkah mundur.

Busyro mengatakan rasionalitas dalam bekerja secara profesional itu menjadi modal penting untuk berkompetisi dalam dunia kerja. Hal-hal berbau takhayul dengan klaim yang tidak masuk akal, akan merusak iklim kerja profesional tersebut. “Sehingga diperlukan iklim dan budaya yang kondusif untuk mendidik masyarakat terbiasa kerja keras dan mengindari cara-cara takhayul yang melawan nalar sehat dan kemampuan teknologi bangsa modern,” kata Busyro. Marwah merupakan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng.

Dimas mengklaim memiliki karomah yang mana bisa membuatnya menggandakan uang. Dia sempat medapatkan sejumlah pengikut di padepokannya. Belakangan banyak pengikutnya yang mulai sadar. Para pengikut yang kecele akhirnya mengadu ke polisi. Kini, ada 21 posko pengaduan telah dibuka polisi untuk masyarakat yang menjadi korban Padepokan Dimas Kanjeng. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Agus Adrianto mengatakan tindakan Dimas Kanjeng ini dikategorikan penipuan bermodus penggandaan uang. Dia memperkirakan jumlah korban penipuan Dimas Kanjeng mencapai ribuan orang. Kerugiannya ditaksir miliaran rupiah.

Polisi bahkan akan menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk menyelidiki keaslian dan jumlah serta asal uang Dimas Kanjeng. Marwah Daud Ibrahim yakin Dimas Kanjeng memiliki kemampuan menarik uang. Marwah yang mengaku sebagai santri Dimas Kanjeng ini juga mendorong agar penarikan uang dibuktikan di depan publik. “Saya menyarankan ke penasihat hukum sebaiknya diberi kesempatan di depan wartawan atau polisi. Ini agar tidak disebut sebagai penipuan,” jelas Marwah, Rabu (28/9/2016).

Marwah mengungkapkan, dia tiga kali melihat kemampuan Dimas Kanjeng menghadirkan uang. Yang pertama uang keluar dari tangannya, kedua uang muncul di peti yang awalnya kosong, dan ketiga uang bertumpuk di ruangan yang sebelumnya kosong. “Demi rasul saya melihat sendiri. Dan di dalam ruangan kosong kemudian di kunci lalu beliau ditutup, nggak ada orang lain dan beberapa lama kemudian ada uang,” jelas dia.

Ada juga ketika sedang istigosah, tiba-tiba Dimas Kanjeng menyampaikan kalau ada uang, lalu ada di peti. Namun memang uang ini tidak bisa digunakan sepenuhnya, hanya digunakan terbatas. Uang yang menumpuk itu juga kemudian raib lagi. “Jadi memang dikatakan belum waktunya,” tegas pendiri ICMI ini yang juga aktif di Habibie Center.

“Dan awalnya saya nggak percaya, tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya ini orangnya rasional, ya tapi kalau Allah berkehendak,” tegas dia. Polda Jatim menyita uang yang ditemukan di padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Namun belum diketahui jumlah pastinya. Uang tersebut bukan disita dari bungker milik Kanjeng.

“Kalau tentang (uang) di bungker belum tahu. Tapi kemarin saat penggeledahan dan penangkapan memang ditemukan uang berserakan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (28/9/2016). Argo mengatakan, uang tersebut ditemukan di ruangan Dimas Kanjeng. Polisi pun menyitanya sebagai barang bukti dan dibawa ke polda.

“Saat kita kumpulkan disaksikan ketua RT dan Kepala Desa sama lawyernya (Dimas Kanjeng) yang diamankan ke koper,” tuturnya. Ia menegaskan, uang itu disita dan dimasukkan ke koper karena khawatir dapat hilang. Namun, sampai saat ini, polisi belum mengetahui berapa jumalh uang yang berserakan dan dimasukkan ke dalam koper.

“Sampai sekarang belum dibuka dan belum tahu berapa isinya,” jelasnya. Terkait mencari keberadaan bungker beserta isinya, rencananya minggu depan penyidik akan mendatangi padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Categories
Demokrasi Taat Hukum

Menanti Keberanian Ahok Melakukan Pembuktian Terbalik Soal Harta Setelah Sandiaga Uno Sanggup


Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang para rivalnya di Pilgub DKI 2017 melakukan pembuktian harta terbalik. Tantangan itu diterima Sandiaga Salahudin Uno. Kapan relisasinya? Pakar hukum tata negara Refly Harun menyambut baik jika Ahok dan Sandiaga benar-benar melakukan pembuktian harta terbalik.

“Tak ada kewajiban di undang-undang untuk melakukannya. Namun walau tidak ada kewajiban, kalau memang ingin melakukannya, ya bagus. Ini dapat membuka era baru transparansi,” kata Refly saat dihubungi lewat telepon, Selasa (13/9/2016). Ahok dalam berbagai kesempatan memang seringkali melontarkan pembuktian harta terbalik bagi para pejabat. Menurutnya, ini penting agar mengetahui bahwa sosok tersebut benar-benar bersih dan layak memimpin.

Tantangan pembuktian harta terbalik ini juga dilontarkan Ahok bagi para penantangnya di Pilgub DKI 2017. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu. Menurut Ahok, mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye. Cara ini disebutnya efektif menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi.

Ahok menjelaskan, pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dia usul, bila calon gubernur gagal melewati mekanisme pembuktian harta terbalik, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi. “Gampang banget kok semua yang jadi calon harus bisa buktikan hartanya dari mana, pernah kerja apa dulu, hartanya dari siapa, biaya hidupmu berapa, punya Lamborghini, Land Rover, Mercedes, begitu banyak. Apartemen di mana-mana, usaha di mana-mana, bayar pajak enggak jelas. Enggak boleh ikut langsung begitu loh,” ujar Ahok saat itu.

Sandiaga Uno menerima tantangan Ahok ini. “Yuk buka-bukaan habis-habisan! Aku siap,” kata Sandiaga saat berbincang, Senin (12/9/2016). Sandiaga bahkan siap membuktikan pajak-pajaknya, demikian juga diharapkannya Ahok harus melakukan hal yang sama. Sandiaga bahkan ingin Ahok juga buka-bukaan soal seluk-beluk dana kampanye. “Juga sekalian pajak 10 tahun terakhir,” ujar Sandiaga. Dia menantang Ahok untuk berani membuktikan dana kampanye yang dia dapati berasal dari jalur yang benar. “Dana kampanye setahun terakhir, yang direct (langsung) maupun indirect (tak langsung),” kata dia.

Sandiaga menegaskan, dirinya siap meladeni tantangan Ahok melakukan pembuktian harta terbalik kapan saja. Terlepas dari itu, dirinya juga akan melaporkan hartanya dan dana kampanye secara resmi. “Akhir September atau awal Oktober akan saya sampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan dana kampanye,” ujar Sandiaga. Lalu kapan Ahok dan Sandi melakukan pembuktian harta terbalik ini?

Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang calon kepala daerah berani melakukan pembuktian terbalik atas asal muasal harta mereka. Ahok berpendapat dari pembuktian tersebut masyarakat dapat menilai transparansi dan integritas yang dimiliki para calon kepala daerah ini.

Dalam undang-undang sendiri, belum ada mekanisme yang mengatur tentang pembuktian harta terbalik ini. Hal tersebut juga tidak dianggap sebagai kewajiban untuk dilaporkan. “Enggak ada (mekanisme pembuktian harta terbalik) karena itu kan bukan kewajiban dan tidak diatur di undang-undang,” ujar pengamat hukum tata negara Refly Harun saat dihubungi. Refly mengatakan, pembuktian harta terbalik baru bisa dilakukan apabila sudah masuk ke ranah peradilan, yakni dengan pembuktian terbalik terbatas.

“Itu ketika ada kasus di pengadilan, misalnya seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang dan ditengarai hartanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain KPK dan jaksa yang membuktikan, dia juga berusaha membuktikan apakah harta tersebut halal,” kata Refly menjelaskan makna dari pembuktian terbalik terbatas. Hingga saat ini masalah harta kekayaan calon kepala daerah diurus oleh institusi yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan harta kekayaan dapat melalui Laporan Hasil Keuangan Pejabat Negara (LHKPN).

“Ini kan untuk maju dalam pilkada, kewajibannya cuma menyerahkan laporan harta kekayaan, tetapi bukan melaporkan dari mana sumber hartanya tersebut,” kata Refly. Meski tak ada kewajiban di undang-undang, Refly mengapresiasi jika Ahok dan Sandiaga benar-benar mau membuka data harta kekayaan masing-masing. “Ini dapat membuka era baru transparansi,” ucapnya.

“Maksudnya, kalau dia mau mengungkapkan harta kekayaannya, ya bagus saja, bagi publik itu juga bagus, karena itu kan mengenai asal harta kekayaan yang dipunya calon kepala daerah. Jadi harus dibedakan ya, (pembuktian harta terbalik) tidak ada kewajibannya dalam undang-undang,” sambungnya.

Ahok menekankan pentingnya pembuktian harta terbalik dari para calon gubernur. Mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye, agar menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu.

Ahok memandang substansi DPR selaku pembikin Undang-undang Pilkada yakni agar para calon bisa bertanding secara adil, entah calon itu petahana atau bukan. Maka calon petahana harus cuti supaya sama dengan calon lainnya, agar ‘lapangan tanding menjadi rata’, tak ada yang lebih tinggi. “Kalau mau ‘saingan rata’ bukan kasih cuti. Kepala daerah yang korup kemudian cuti maka lebih enak dia dapat uang banyak juga. Dia bisa kerahkan semua. Di dalam juga bisa dikerahkan kalau kong-kalikong,” kata

Categories
Beragama Berbudaya Taat Hukum

Muhammadiyah Ajukan Uji Materi UU Tax Amnesty Demi Rasa Keadilan


Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keputusan pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan diambil malam ini, Rabu (7/9).

“Hari ini PP Muhammadiyah mengadakan rapat pleno untuk menyetujui atau tidak rencana judicial review. Jadi mohon ditunggu mungkin malam sudah ada keputusannya,” tutur Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri. Rapat pleno sendiri digelar para petinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Surabaya di Jawa Timur sejak siang tadi.

Menurut Syaiful, wacana menggugat UU Pengampunan Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan jihad. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia itu mengklaim uji materi tax amnesty sebagai jihad, karena dinilai tidak mencerminkan asas keadilan. “Sudah ada UU Pajak tapi dibuatlah tax amnesty dan ini tidak berkeadilan karena semua orang disuruh minta ampun oleh undang-undang baik itu pengemplang pajak, pengusaha besar, korporat maupun yang biasa saja,” kata Syaiful.

“Ketika orang ikut program tax amnesty maka kejahatan-kejahatan korupsi, pencucian uang masa lalu itu bisa diampuni dan tidak dilakukan penyidikan lain,” keluhnya. Selain Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak ke MK.

Antara lain pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23. Beberapa alasan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak.

Dampaknya, berdasarkan Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI), sejumlah pengusaha besar nasional yang menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK. “Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempertanyakan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut program amnesti, namun diketahui memiliki harta tambahan yang tidak dilaporkan. Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menilai, ketentuan sanksi dalam UU Pengampunan Pajak itu bertolak belakang dengan pernyataan yang dibuat pemerintah ketika melakukan sosialisasi UU, bahwa amnesti pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus diikuti.

Namun dibelakang pernyataan tersebut, ada embel-embel yang menyatakan bahwa WP yang hanya melakukan pembetulan pajak akan tetap menjadi objek pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan fiskus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menemukan ada harta tambahan yang belum dilaporkan, maka WP yang bersangkutan terancam sanksi sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Bukan kewajiban, boleh ikut boleh tidak (amnesti pajak). Tetapi ketika nanti ada selisih dari kekayaannya yang tidak dilaporkan ke DJP, maka itu akan kena UU KUP. Itu bentuk diskriminasi!” tegas Syaiful. Selain itu, Syaiful juga menilai program amnesti pajak bertentangan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut penilaian sendiri (self-assesment). “Kalau melalui program (amnesti pajak) ini berarti pemerintah tahu dan berarti pemerintah nanti yang akan menghitungnya. Jadi secara logis bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan,” ujarnya. PP Muhammadiyah sendiri menurut Syaiful akan membuat keputusan mengenai pengajuan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini.

Sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah lebih dulu menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Dampak dari pengajuan uji materi tersebut, Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) menyebut sejumlah pengusaha besar nasional menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK.

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin. Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) mengungkapkan banyak pengusaha besar nasional menunggu kelanjutan proses uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, Selasa (6/9). Menurut Andreas, pemerintah seharusnya bisa mendorong MK untuk mempercepat proses sidang gugatan UU Tax Amnesty sebelum akhir September ini. Pasalnya, periode tarif uang tebusan termurah yang disediakan UU bagi wajib pajak yang ingin mendeklarasikan hartanya jatuh pada bulan ini.

Selain kepastian hukum, kata dia, pengusaha juga menginginkan sistem perpajakan di Indonesia dibuat lebih sederhana. Selama ini keengganan pengusaha membayar pajak atau melaporkan hartanya karena proses penghitungan yang rumit. LKSI juga menilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sebagai ujung tombak kebijakan amnesti pajak tidak memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, seharusnya DJP fokus mengupayakan repatriasi aset milik wajib pajak (WP) yang disembunyikan di luar negeri, bukan malah sibuk membidik dana deklarasi dalam negeri. Menurutnya, dengan fokus pada dana repatriasi maka keinginan pemerintah membangun perekonomian dalam negeri bisa terwujud.

“Kalau di dalam negeri walau mungkin belum bayar pajak tetapi uangnya sudah bisa menggerakkan perekonomian bangsa. Nah, kalau dana dari luar negeri bisa masuk sekitar Rp1.000 triliun pasti imbasnya akan terasa kepada perekonomian bangsa,” jelas dia. Untuk itu, Andreas yang juga pelaku pasar modal ini meminta kesiapan instrumen investasi yang ada di dalam negeri untuk menampung dana repatriasi. Salah satunya dengan menerbitkan Reksa Dana Tax Amnesty. Reksa dana ini bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur di Indonesia.

“Perlu juga dibuat KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) yang bisa disesuaikan dengan investasi yang mereka inginkan. Yang terpenting dana mereka bisa berputar di Indonesia,” jelasnya. Selain untuk membiayai infrastruktur, Andreas mengusulkan agar dana repatriasi juga bisa dimanfaatkan membeli saham perusahaan asing yang mengelola sektor penting di Indonesia seperti telekomunikasi, sumber daya alam dan perbankan.

“Jadi kita bisa mengambilalih perusahaan asing melalui pembelian saham mereka,” ungkap dia. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi kebijakan tax amnesty yang hingga saat ini belum menunjukkan hasilnya. Menurut dia, target penerimaan dari kebijakan tersebut yang mencapai Rp165 triliun dalam bentuk uang tebusan dan Rp1.000 triliun duit repatriasi tergolong berlebihan, sehingga pemerintah kesulitan mencapai target.

Meski begitu, Kalla mengatakan masih ada harapan target penerimaan Rp165 triliun itu tercapai. Namun hal itu bergantung pada penerimaan September ini, yang diyakini akan signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sampai siang ini pukul 14.52 WIB, dashboard amnesti pajak mencatat uang tebusan yang sudah diterima pemerintah mencapai Rp4,99 triliun. Hampir 3 persen dari target uang tebusan Rp165 triliun. Sementara duit repatrias yang terkumpul baru mencapai Rp13,4 triliun dari target Rp1.000 triliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melapor ke Ombudsman Republlik Indonesia perihal program amnesti pajak, yang dinilai membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta rakyat kecil. Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto menyatakan, harapan dari program amnesti pajak adalah mengembalikan aset orang Indonesia di luar negeri, agar mau menginvestasikan asetnya di dalam negeri untuk mendukung perekonomian dan pembangunan.

Ia menambahkan, peserta dari amnesti pajak diberikan dua opsi, yaitu pemulangan dana/aset kekayaan dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dan pernyataan harta kekayaan tanpa pemindahan aset (deklarasi). “Dalam praktiknya, kebijakan tax amnesty kemudian menyasar pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang ada di dalam negeri. Sanksi tegas berupa denda 200 persen diberlakukan Dirjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya degan benar. Hal ini menimbulkan keresahan UMKM di tengah minimnya SDM di UMKM dan sosialisasi pemerintah,” ujarnya.

Yenny menjelaskan, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam sosialisasi amnesti pajak, lanjutnya, pemerintah mendorong peserta pajak yang menyimpan dana/asetnya di luar negeri untuk mengikuti program amnesti pajak. Harapannya agar para konglomerat memulangkan asetnya dan menginvestasikan dananya didalam negeri. Akan tetapi, Yenny menilai, seiring dengan minimnya capaian target, kebijakan amnesti pajak kemudian menyasar kepada peserta taat pajak yang ada di dalam negeri, atau yang lebih khusus adalah UMKM.

“Yang lebih parah, kebijakan tersebut merugikan UMKM karena pertama, Petugas Pajak tidak dapat menjelaskan dengan baik program tax amsnety sehingga menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha yang notabennya memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas,” kata Yenny. Kedua, lanjutnya, program amnesti pajak dinilai mencederai asa keadilan karena persaratan yang cukup berat bagi UMKM dan besaran tarif tebusan yang sama rata dengan konglomerat.

“Jika amnesti pajak dilakukan dengan sporadis, maka sebanyak 57,9 juta UMKM terancam gulung tikar, padahal UMKM berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan mampu menyerap 107 juta atau 97 persen tenaga kerja,” jelasnya. Yenny menyatakan, untuk itu FITRA mendorong Ombudsman untuk menindak lanjuti potensi kebijakan yang berdampak pada pelayanan publik diseluruh indonesia. Ombudsman perlu ikut terlibat megawasi kebijakan ini demi mendukung upaya Nawacita yang ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

“Oleh sebab itu Ombudsman perlu menindak lanjuti, pertama, petugas pajak yang belum paham terhadap program tax amnesty sehingga menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak. Kedua, perhitungan tarif tebusan yang sama dengan konglomerat dirasa tidak adil bagi UMKM yang memiliki aset di bawah Rp10 miliar. Ketiga, prosedur dan presaratan yang berat membebani UMKM,” tuturnya.

Categories
Kriminalitas Taat Hukum

Ahli Patologi Forensik RSCM Tegaskan Mirna Meninggal Bukan Karena Sianida


Ahli patologi forensik RSCM Djadja Surya Atmadja menegaskan penyebab kematian Wayan Mirna Salihin bukan karena sianida. Hal tersebut lantaran tak ditemukannya sianida di lambung dan sejumlah organ tubuh Jessica yang lainnya. “Barang bukti 4 (cairan lambung) negatif berarti tidak ada sianida. Di lambung tidak ada sianida, di hati tidak sianida dan tiosianat, di empedu dan urine juga tidak ada sianida, di darah katanya sih tidak diperiksa. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara?” tanya pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

“Matinya bukan karena sianida,” jawab Djadja. Jawaban Djadja sontak membuat sejumlah hadirin sidang bersorak. Djadja menjelaskan, dalam tubuh manusia ada enzim rodanase yang bertugas mengurai sianida menjadi zat yang tidak berbahaya. “Di dalam tubuh kita ada mekanisme detoksifikasi, penghancuran sianida menjadi tidak beracun. Di sekeliling kita banyak sianida, dari rokok ada sianida, dari orang membakar sampah ada sianida. Di kopi ada sedikit, di teh ada, di tanah di mana-mana ada. Tuhan naruh enzim rodanase di dalam liver. CN diubah menjadi tiosianat atau CNS atau barang tidak beracun,” tutur Djadja.

“Kalau seseorang keracunan sianida jelas di lambungnya harus ada sianida dalam jumlah cukup banyak yang mematikan. Kedua dia akan masuk ke liver, maka di liver di hati harus ada sianida. Jadi kalau benar itu suatu keracunan sianida yang masif mestinya di lambung ada sianida, di hati dan darah ada sianida dan tiosianat, di dalam urine serta liur itu ada tiosianat,” jelasnya.

Jaksa penuntut umum terlibat perdebatan dengan ahli forensik RSCM Djaja Surya Atmadja terkait pendapat yang disampaikan Djaja. Dia mengatakan, seandainya Mirna meninggal karena sianida, maka di bagian dalam bibirnya akan berwarna kemerahan bukan kebiruan. Sedangkan berdasarkan hasil visum et repertum, bibir bagian dalam Mirna adalah berwarna kebiru-biruan.

“Diagnosis dokter, ada orang sehat tiba-tiba meninggal, kontak itu tugas penyidik apakah dia minum atau tidak. Kemudian ada gejala sesuai kalau orangnya sudah mati kita tidak bisa kita lihat, kecuali ada temuan autopsi, ada temuan racun dalam tubuh. Kita lihat mayatnya bagian dalam berwarna kebiruan. Pada sianida mestinya merah Pak bukan biru,” kata Djaja.

Hal tersebut disampaikan Djaja saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016). Jaksa Sugih Carvalho selanjutnya bertanya kenapa Djaja kenapa bisa berbeda pendapat dengan saksi ahli sebelumnya, yang menyebutkan bagian dalam bibir Mirna kebiru-biruan. “Apakah saudara juga bisa beprendapat padahal saudara tidak melakukan?” ujar Djaja.

Djaja menjawab apa yang dia sampaikan adalah kesesuaian.

“Begini ya. Bapak salah…” jawab Djaja.

Jawaban Djaja kemudian dipotong jaksa Sugih.

“Kenapa salah? Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong,” potong Sugih. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, coba melerai dengan mengatakan bahwa sebagai saksi ahli Djaja hanya menyampaikan pendapatnya. “Lah iya, dia menguji atau tidak. Dalam visum et repertum, dikatakan ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan. Apa? terhadap jasad siapa itu?” tutur jaksa Sugih dengan nada meninggi.

“Saya ngomongnya begini, dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar. Artinya benar bibirnya kebiruan, benar ketemunya erosi dan segala macam. Cuma sekarang kan saya diminta pendapatnya apakah ini cocok tidak dengan sianida. Saya ngomongnya berdasarkan ilmu pak,” tanggap Djaja.

Saksi ahli kedua yang dihadirkan pengacara Jessica Kumala Wongso adalah Djadja Surya Atmadja. Djadja merupakan ahli patologi forensik RSCM sekaligus Doktor DNA pertama di Indonesia yang lulus dari Kobe University Jepang tahun 1995 silam. Djadja menjadi saksi yang meringankan untuk Jessica Kumala Wongso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016). Djadja menyebut telah ratusan ribu jenazah yang telah ia lakukan autopsi.

Sejumlah kasus yang pernah ditangani Djadja di antaranya jenazah mahasiswa Indonesia yang jatuh di Singapura, David Hartanto, dan identifikasi jenazah serdadu jepang terkait perang dunia II yang ditemukan di Papua. Ia juga turut membantu menangani kasus Bom Bali I tahun 2002 silam. Pertama-tama Djadja ditanya pengacara Jessica terkait autopsi secara umum. Menurutnya, tugas dokter forensik sangat vital dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak atau menentukan penyebab kematian seseorang.

“Dokter forensik adalah orang yang secara hukum oleh polisi. Kalau polisi meminta pemeriksaan luar dalam maka dilakukan pemeriksaan luar dalam. Kalau diminta pengambilan sampe saja, kalau polisi membatalkan, harus ada surat pembatalan,” ujar Djadja.

“Tujuan kita adalah pembuktian, satu prinsip kita harus memiliki kepastian untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Di situ tanggungjawabnya besar,” jelasnya. Ahli patologi forensik RSCM Djaja Surya Atmadja menyebut Wayan Mirna Salihin meninggal dunia bukan disebabkan oleh sianida. Djaja berpatokan pada sianida di lambung Mirna yang tak mencapai kadar minimal untuk bisa membuat seseorang meninggal.

Berdasarkan BAP, dalam lambung Mirna ditemukan 0,2 mg/liter sianida. Sedangkan menurut Djaja, kadar minimal sianida yang dapat menyebabkan kematian adalah 150-250 mg/liter. “Dalam literatur mengatakan sianida yang bisa bikin mati dalam bentuk natrium atau kalium adalah 150-250 mg. Kalau dia masuk ke dalam lambung, akan terencerkan oleh asam lambung. Cairan lambung rata-rata 100 cc. Kalau itu memang ada, baunya pasti tercium,” kata Djaja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

“Dalam kasus ini dinyatakan, berdasarkan kesaksian Nursarman, yang dihitup oleh Mirna jumlahnya 298 mg sianida. Di gelas 7400 mg dan 7900 mg. Seandainya jumlah ini dimasukan dalam kopi susu apa yang terjadi?” tanya pengacara Jessica, Otto Hasibuan. Menurut Djaja hal tersebut tidak mungkin. Jangankan 7000 mg, 10 mg saja bisa membuat seseorang tak sadarkan diri.

“Kalau jumlahnya benar 7000 sekian mg/liter, dalam radius 500 meter orangnya pada pingsan semua. Dalam penelitian saya 10 mg saja sudah bikin dia teler. Enggak mungkin. Jangan (diuji) bahaya,” tutur Djaja. Djaja menambahkan, seandainya sianida habis di lambung, maka kemungkinan masih akan ditemukan di liver. “Kalau seandainya di lambung itu kita berargumen sudah habis di lambung dia masuk ke liver, di liver masih ada sianida dan tiosianat,” terang Djaja.

“Ada nilai normal sianida dalam darah, itu sebabnya tuhan memberikan enzim tadi (rodanase). Ada sianida sedikit tidak apa-apa. Baru bisa bikin prang mati kalau masuknya begitu banyak sehingga sianida meracuni tubuh. Artinya kalau itu tidak ada di lambung aetinya tidak ada sianida yang masuk ke lambung,” tuturnya.

Ahli patologi forensik RSCM Djaja Surya Atmadja yakin 0,2 mg/liter sianida di lambung Wayan Mirna Mirna bukan karena sengaja dimasukan dari luar tubuh. Djaja membuka kemungkinan sianida tersebut bisa saja dihasilkan akibat proses pembusukan. “Poses pembusukan dalam literatur dikatakan dapat menghasilkan sianida dalam dosis sangat kecil, dan 0,2 mg. ini menurut saya sangat kecil,” kata Djaja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

Kemungkinan lain sianida tersebut bisa saja berasal dari formalin saat jenazah Mirna diawetkan. Djaja mengatakan, dosis minimal untuk menyebabkan seseorang meninggal adalah 150 mg/liter. “Semestinya di lambung 150 mg/liter, kadar segitu kalau turun jadi 0,2 mg itu terlalu drastis. Harus diisi air bergalon-galon, kalau jadi 0,2 mg itu 300 kali pengenceran” ujar Djaja.

“Kalau terlalu kecil begitu, kesimpulan saya sebagai seorang ahli forensik, itu tidak mungkin ada sianida yang masuk,” jelasnya. Djaja menambahkan sebaiknya memang dilakukan autopsi terhadap jenazah Wayan Mirna. Seandainya sianida habis menguap di lambung, maka kemungkinan masih akan ditemukan di liver.

“Kalau seandainya di lambung itu kita berargumen sudah habis di lambung dia masuk ke liver, di liver masih ada sianida dan tiosianat,” terang Djaja. Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, berlangsung panas. Bahkan majelis hakim sampai menskors sidang karena suasana di ruang sidang sangat gaduh. Adu argumen jaksa penuntut umum dengan pengacara tak terelakkan lagi.

Riuhnya ruang sidang, terjadi ketika jaksa mencecar saksi ahli patologi forensik RSCM Djadja Surya Atmadja, yang dihadirkan oleh pihak Jessica Kumala Wongso. Jaksa bertanya soal dari mana data yang diperoleh saksi ahli. “Anda tahu gak sih apa yang Anda analisa?” tanya jaksa Sandi ke saksi ahli di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Bungur Besar Raya, Rabu (7/9/2016).

“Dari visum,” ujar Surya menjawab terbata-bata.

Karena menjawab terbata-bata, jaksa kembali mencecar Surya. Bahkan jaksa meragukan Surya tidak mengerti dengan pertanyaan penuntut umum. “Jangan-jangan saudara tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Saudara mengerti tidak?” tanya penuntut umum dengan nada cukup tinggi. Pertanyaan jaksa itu membuat kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan keberatan. Berkali-kali Otto, mengaku keberatan ke majelis hakim. Dia bahkan meminta hakim untuk menegur jaksa supaya tidak membentak saksi ahli.

“Tolong hormati saksi ahli, jangan bentak-bentak begitu,” ucap Otto yang mengundang reaksi pengunjung sidang. Para pengunjung sidang ada yang bersorak bahkan ada yang sampai menunjuk-nunjuk para pihak berpekara. Jaksa pun langsung menyanggah pernyataan Otto. “Anda ingat tidak yang Anda analisa. Saya tidak tanya pengacara. Tolong hargai saya juga,” tegas jaksa Sandi.

“Hormati saksi saya!” Sanggah Otto ke Sandi dengan nada keras. Ketua majelis hakim Kisworo berinisiatif menjadi penengah sidang. Karena ruang sidang sudah sangat gaduh, Kisworo memilih menghentikan sidang untuk sementara. “Dengan ini sidang diskors hingga pukul 19.00 WIB!” tutup Kisworo mengakhiri kegaduhan pukul 17.50 WIB.

Categories
Kriminalitas Taat Hukum Transportasi

Keamanan 74 Halte TransJakarta Rawan Tindakan Melawan Hukum Ditingkatkan Pasca Pengeroyokan


Pengeroyokan yang terjadi di Halte Transjakarta Senayan JCC membuat keamanan di setiap halte dipertanyakan. Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Joseph mengungkapkan, saat ini ada 74 halte yang mendapat prioritas lebih dari perusahaan tersebut. Angka tersebut tak menyentuh setengah dari total jumlah halte Transjakarta yang ada di angka 232 halte.

“Ada 232 halte yang tersebar di seluruh Jakarta dan 74 di antaranya adalah priotitas,” kata Joseph saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya, Kamis (1/9). Joseph menjelaskan, 74 halte itu masuk dalam prioritas bukan hanya kerena sering terjadi tindakan melawan hukum tapi juga ada perilaku penumpang yang tidak taat aturan.

Biasanya para penumpang yang mau menggunakan Transjakarta harus masuk melalui pintu yang telah ditentukan dan harus memiliki kartu khusus. Namun di beberapa halte masih sering terjadi warga yang masuk lewat dermaga (pintu penghubung halte dengan Transjakarta) yang artinya mereka tak membayar tiket masuk. Joseph mengungkapkan hingga saat ini PT Transjakarta sudah memasang peralatan CCTV yang tersebar hampir di seluruh infrastruktur yang ada, mulai dari bus hingga halte.

Untuk CCTV di halte, gambar yang ditampilkan tak hanya soal keadaan di dalam halte melainkan juga di jalur Transjakarta. CCTV itu pula yang digunakan aparat kepolisian untuk membekuk pelaku pengeroyokan terhadap Andrew Budikusuma.

Demi menunjang peralatan itu, Transjakarta juga menyediakan petugas yang berpatroli di sekitaran halte. Dengan adanya kejadian pengeroyokan, Joseph menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait sistem patroli tersebut.

“Kami ulas kembali dan akan meningkatkan frekuensi pengamanan yang akan berlangsung 24 jam,” kata dia. Penganiayaan terjadi sekitar pukul 20.30 WIB saat Andrew menumpang TransJakarta dari Halte Kuningan Barat menuju Halte Pluit. Para penganiaya masuk ke dalam bus dan berteriak ‘Ahok’ sebelum mengeroyok Andrew.

Kelima orang penganiaya yang dibekuk itu berinisial MA (32 tahun), HBP (27), AR (21), DS (21), dan S (17). Mereka diringkus di Tambora, Jakarta Barat, Kamis dini hari (1/9). Berdasarkan keterangan awal yang didapat aparat kepolisian, diketahui bahwa kelima pelaku awalnya hanya berniat melontarkan candaan pada Andrew.

Kepala Subdit Resmob Ajun Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, karena candaan yang para pelaku lontarkan tak ditanggapi Andrew maka mereka kesal dan berakhir dengan pengeroyokan. Setelah candaannya tak digubris oleh Andrew, para pelaku terlibat cek-cok hingga terlontarlah kata-kata yang menyinggung nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ucapan tersebut muncul karena kebetulan Andrew merupakan warga keturunan seperti Ahok.

Sebelum melakukan penangkapan, polisi menganalisis CCTV yang merekam aksi para pelaku saat menganiaya Andrew di halte kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Polisi juga menyita pakaian yang dikenakan para tersangka ketika mengeroyok Andrew. Andrew sendiri mengalami luka pada bagian wajah, telinga, dan mulut. Ia sempat melawan dengan memukul salah satu pelaku dengan botol vitamin

Categories
Kriminalitas Taat Hukum

Narkotika Aa Gatot Brajamusti Dipasok Dari Jakarta


Tim penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terus mendalami asal usul narkotik yang ditemukan dalam saku kanan celana Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Gatot Brajamusti dan tas milik istrinya, Dewi Aminah. “Sementara ini jawabannya, barang bukti dibawa dari Jakarta, cuma dari siapa dia dapat, dia belum sebut,” kata Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono di Mataram, Kamis (1/9).

Umar Septono pun memerintahkan tim Ditresnarkoba Polda NTB untuk mencari tahu kronologi dan alur perjalanan narkotik tersebut hingga bisa lolos ke Lombok, termasuk salah satunya menelusuri pihak-pihak bandara. Bandara di Lombok bernama Bandara Udara Internasional Lombok-Praya di bawah pengelolaan PT. Angkasa Pura I.

“Nantinya akan mengarah kesana, pihak bandara akan kita periksa,” kata Umar seperti dilansir dari Antara.
Lihat juga:Polisi Terbangkan Aa Gatot dari Mataram ke Jakarta Siang Ini Lebih lanjut dalam pengembangan kasusnya, Polda NTB sudah menjalin koordinasi dengan Polda Metro Jaya, yang juga telah melakukan pengembangan dari hasil temuan di Lombok. “Yang jelas kami tangani TKP di sini, nantinya kalau ada pengembangan di luar itu, kita akan berkoordinasi dengan pihak lainnya, termasuk Polda Metro Jaya,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan Gatot dan istrinya akan dibawa ke Jakarta untuk mendampingi proses penggeledahan di rumahnya. Rumah Gatot beralamat di Jalan Niaga Hijau X Nomor 1 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Rencananya, kepolisian beserta Gatot dan istrinya berangkat pada jam 14.00 WITA.”Informasi dari Polres Mataram, Aa Gatot akan dibawa ke Jakarta, mungkin langsung ke rumahnya. Terbang dari Mataram pukul 14.00 WITA,” ujar Awi. Awi mengatakan polisi mencurigai Gatot menyimpan narkotik di suatu tempat tersembunyi di rumahnya.

“Ya kami tidak tahu ada apa di dalamnya (rumah Gatot), makanya dibawa ke rumahnya untuk penggeledahan, mana tahu ada narkoba di rumahnya,” jelas Awi. Rencananya, Gatot akan langsung digelandang ke rumahnya, setibanya di Jakarta sore nanti. Polres Mataram, NTB akan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dalam penggeledahan tersebut. Gatot dan istrinya telah ditetap sebagai tersangka pada Rabu (31/8) lalu oleh tim penyidik Polres Mataram. Keduanya dijerat Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara pidana paling singkat empat tahun.

Pada Minggu (28/8) malam Gatot Brajamusti dan istrinya ditangkap bersama enam orang lain, di antaranya YY, DN, RN, dan RZ (Reza Artamevia) di kamar 1100 Hotel Golden Tulip, Kota Mataram. Di lokasi penggerebekan itu, tim gabungan dari Mabes Polri didampingi anggota Polres Mataram dan Lombok Barat, mengamankan dua paket kecil berupa plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,98 gram dan 0,68 gram.

Selain itu, dua klip plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika, pihak kepolisian juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat hisap. Polisi memastikan kristal putih seberat 9,7 gram yang ditemukan di kediaman Gatot Brajamusti adalah sabu. Kepastian itu didapatkan setelah polisi melakukan uji laboratorium forensik pada barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan. “Barang bukti dinyatakan positif. Satu bungkus plastik bening jenis sabu diselotip hitam,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono di Markas Polres Jakarta Selatan, Rabu (31/8).

Selain sabu, polisi juga menemukan ekstasi di rumah Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) itu saat penggeledahan hari Minggu lalu. Ekstasi yang ditemukan berbentuk kapsul dan tablet. Polisi juga menemukan empat buah alat hisap yang telah digunakan untuk mengisap sabu. Temuan barang bukti ini akan dilimpahkan Polda Nusa Tenggara Barat yang menangani perkara Gatot. Bersama istrinya, Dewi Aminah, Gatot sudah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan kasus narkotik.

“Kami disini hanya membantu,” ujar Awi. Penetapan tersangka Gatot dan Dewi berdasarkan barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan serta positifnya kandungan narkotik dalam urine mereka. “Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara, Polres Mataram telah menetapkan GA (Gatot Brajamusti) dan istrinya DA (Dewi Aminah) sebagai tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Nusat Tenggara Barat Ajun Komisaris Besar Tri Budi Pangastuti di Mataram.

Gatot dan Dewi dijerat dengan Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara pidana paling singkat empat tahun. Sementara empat orang yang turut diamankan yakni YY, RN, DN, dan RZ, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim forensik diperbantukan dari Polda Bali. “Tim penyidik bekerjasama dengan Tim Forensik Polda Bali akan kembali melanjutkan pemeriksaan darah mereka,” ujarnya

Polisi “menyembunyikan” tersangka kasus narkotik Gatot Brajamusti di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Awak media gagal menemukan batang hidung pemilik sapaan akrab Gatot itu setelah diinformasikan mendarat pada pukul 14.50 WIB. Gatot tiba di ibu kota setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit dari Bandara Internasional Lombok. Ia menumpangi maskapai Batik Air. Namun, selepas mendarat, Gatot tak menampakkan wajahnya di area kedatangan. Awak media yang menantikan kemunculannya pun dibuat kocar-kacir untuk menemukannya.

Berdasakan informasi yang dihimpun, selepas mendarat, Gatot sempat dibawa ke Ruang VVIP Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta. Namun, setelah memeriksa seluruh tiga titik kedatangan yang berada di Terminal 1, Bandara Soekarno Hatta, wajah Gatot tak kunjung terlihat.Kabid Humas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan Gatot pada Rabu siang dibawa ke Jakarta bersama tim dari Polda Metro Jaya. Tri Budi menuturkan, tujuan Gatot dibawa ke Jakarta hanya untuk mendampingi tim penyelidik Polda Metro Jaya dalam kegiatan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang akan dilakukan di kediamannya yang beralamat di jalan Niaga Hijau X Nomor 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Jadi hanya Gatot Brajamusti saja yang dibawa ke Jakarta untuk melengkapi bahan olah TKP Polda Metro Jaya. Sedangkan istrinya tetap di sini,” ujarnya di Mataram, Kamis, seperti dilansir dari Antara. Walaupun dibawa ke Jakarta, kata dia, penanganan kasus Gatot Brajamusti tetap dilaksanakan di Polda NTB oleh Subdit I Direktorat Reserse Narkoba. “Nantinya kalau kebutuhan tim penyelidik Polda Metro Jaya sudah selesai, Gatot akan dikembalikan lagi ke sini (Polda NTB),” kata Tri Budi.

Saat disinggung apakah kasus Gatot berpeluang akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, Tri Budi tidak dapat memastikannya. Melainkan, hal itu tergantung dari perkembangan penanganan kasusnya. “Apakah dilimpahkan kita lihat nanti. Yang jelas penanganan kasusnya hingga saat ini masih di Polda NTB, karena dia diamankan di sini.”

Pada Minggu (28/8) malam Gatot Brajamusti dan istrinya ditangkap bersama enam orang lain, di antaranya YY, DN, RN, dan RZ (Reza Artamevia) di kamar 1100 Hotel Golden Tulip, Kota Mataram. Gatot dan istrinya pun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (31/8) lalu oleh tim penyidik Polres Mataram. Keduanya dijerat Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di lokasi penggerebekan itu, tim gabungan dari Mabes Polri didampingi anggota Polres Mataram dan Lombok Barat, mengamankan dua paket kecil berupa plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,98 gram dan 0,68 gram. Selain itu, dua klip plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika, pihak kepolisian juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat hisap.

Pihak kepolisian akan membawa Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Gatot Brajamusti dan istrinya, Dewi Aminah ke Jakarta setelah ditahan Kepolisian Daerah NTB terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan Gatot akan dibawa ke Jakarta untuk mendampingi proses penggeledahan di rumahnya. Rumah Gatot beralamat di Jalan Niaga Hijau X Nomor 1 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Rencananya, kepolisian beserta Gatot dan istrinya berangkat pada jam 14.00 WITA.”Informasi dari Polres Mataram, Aa Gatot akan dibawa ke Jakarta, mungkin langsung ke rumahnya. Awi mengatakan polisi mencurigai Gatot menyimpan narkoba di suatu tempat tersembunyi di rumahnya. “Ya kami tidak tahu ada apa di dalamnya (rumah Gatot), makanya dibawa ke rumahnya untuk penggeledahan, mana tahu ada narkoba di rumahnya,” jelas Awi.

Rencananya, Gatot akan langsung digelandang ke rumahnya, setibanya di Jakarta sore nanti. Polres Mataram, NTB akan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dalam penggeledahan tersebut. Gatot dan istrinya telah ditetap sebagai tersangka pada Rabu (31/8) lalu oleh tim penyidik Polres Mataram. Keduanya dijerat Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi memiliki barang bukti,” ujar Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono di Mataram seperti dikutip dari Antara. Saat disinggung asal barang bukti tersebut, Kapolda NTB mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami keterangan tersangka dan saksi lainnya. “Sementara ini jawabannya, barang bukti dibawa dari Jakarta, cuma dari siapa dia dapat, dia belum sebut,” ucapnya.

Pada Minggu (28/8) malam Gatot Brajamusti dan istrinya ditangkap bersama enam orang lain, di antaranya YY, DN, RN, dan RZ (Reza Artamevia) di kamar 1100 Hotel Golden Tulip, Kota Mataram. Di lokasi penggerebekan itu, tim gabungan dari Mabes Polri didampingi anggota Polres Mataram dan Lombok Barat, mengamankan dua paket kecil berupa plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,98 gram dan 0,68 gram.

Selain itu, dua klip plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika, pihak kepolisian juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat hisap

Categories
Aksi Kepahlawanan Demokrasi Taat Hukum

Ahok Tidak Libatkan Rakyat Kecil Nelayan, Hakim Perintahkan Gubernur Cabut Izin Reklamasi Pulau G Yang Diterbitkan Ahok


Majelis hakim meminta Gubernur DKI untuk mencabut izin reklamasi Pulau G. Ada lima alasan yang mendasari keputusan majelis hakim ini.

  1. “Tidak dicantumkannya UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesiri dan pulau-pulau kecil,” ujar hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016). Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang.
  2. Alasan kedua, dalam surat keputusan Gubernur tersebut dicantumkan mengenai rencana zonasi.
  3. Alasan ketiga, penyusunan Amdal dalam pemberian izin tersebut tidak partisipatif melibatkan nelayan.
  4. “Keempat, tidak sesuai dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan UU no 2 Tahun 2012,” ujar Adhi.
  5. Alasan kelima, hakim menilai izin reklamasi tersebut akan menimbulkan banyak dampak buruk untuk lingkungan, sosial, dan ekonomi serta menganggu objek vital.

Hakim PTUN Jakarta meminta Gubernur DKI mencabut izin reklamasi Pulau G. Putusan hakim ini disambut sorak syukur pengunjung sidang. “Allahuakbar,” kata seorang pengunjung usai pembacaan putusan di PTUN, Jaktim, Selasa (31/5/2016). Pengunjung lainnya ikut menirukan lafal takbir tersebut. Mereka berdiri. Ada juga yang berpelukan satu sama lain. Keriuhan juga terjadi di luar ruang sidang. Sejumlah pengunjung langsung berorasi.

“Tolak reklamasi sekarang juga,” kata seorang pengunjung. Majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa tidak sah. Surat keputusan itu harus dicabut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu elemen yang ikut menggugat izin reklamasi Pulau G menyambut senang putusan PTUN. Putusan hakim memenangkan gugatan Walhi dkk atas izin reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok.

“Jelas mulai detik ini nggak boleh ada reklamasi,” jelas Perwakilan Walhi, Nursatyahat Prabu di PTUN DKI Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (31/5/2016). Menurut Prabu, yang sedang digugat oleh Walhi dkk adalah izin reklamasi yang dikeluarkan Ahok. “Jadi yang kita gugat keputusan rekalamasi itu. Siapapun yang melakukan reklamsi dengan seizin gubernur itu tidak sah sekarang. Kalau mau mengambil alih itu urusan lain tapi jangan direklamasi. Karena reklamasi yang kita gugat izin reklamasi itu. Tidak prosedur, melanggar UU. Artinya secara legal reklamasi salah, kalau setelah ini mau diambil pemprov itu prinsipnya lain,” tegas dia.

Menurut dia, Pulau G yang sudah dibatalkan izinnya, apabila kemudian diambil Pemprov DKI, harus juga ada aturannya. “Kalau diambil alih artinya ada skenario lain. Kalo mau diambil dengan apa? Apakah sesuai dengan apa? Kita belum liat skenario itu,” tegas dia. Sidang gugatan terhadap izin reklamasi Pulau G di kawasan Teluk Jakarta memasuki babak terakhir. Hakim PTUN Jakarta menerima gugatan pihak nelayan dan meminta izin reklamasi dicabut. “Mengabulkan gugatan para penggugat 5 orang nelayan teluk Jakarta,” ujar Hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016).

Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang. Adhi menyatakan surat keputusan Gubernur 2238/2014 kepada PT Muara Wisesa tidak sah. Gubernur pun diminta pengadilan untuk mencabut surat itu. “Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat putusan itu,” kata Adhi.

Gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilayangkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Martin Hadiwinata menyatakan optimistis terkait hasil putusan sidang gugatan. Pasalnya pemprov dinilai tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Categories
Taat Hukum

Kronologi dan Hasil International People’s Tribunal (IPT) 1965


Gelaran pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 dinilai menjadi semacam ajang bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia yang menutup mata pada sejarah kelam bangsa. Upaya pencarian kebenaran di balik peristiwa 1965 kerap menemui jalan buntu. Tindak lanjut hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait peristiwa 1965 selama ini pun terkesan diulur-ulur oleh penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung.

Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi yang menghadiri IPT 1965 sebagai saksi ahli, menyatakan Komnas HAM mengawali penyelidikan pro justicia pelanggaran HAM 1965 sejak 1 Juni 2008 hingga 30 April 2012. Sejak itu Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dalam penyidikan sebelum dibawa ke tingkat peradilan.

Namun hasil laporan penyelidikan kerap dimentahkan oleh Kejaksaan. Laporan itu diberi catatan dan dikembalikan disertai hasil koreksi. Pengembalian laporan itu dinilai Komnas HAM wajar, dan lembaga itu memenuhi permintaan penyidik dengan menambahkan koreksi catatan. Dalam ringkasan dan kesimpulan akhir penyelidikan Komnas HAM, ujar Dianto, sesungguhnya disebutkan telah diperoleh cukup bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan untuk sampai pada peradilan, bahwa terjadi pelangggaran HAM berat atas kemanusiaan di Indonesia pada periode 1965-1966.

Dalam simpulan itu juga disebutkan bahwa pada peristiwa 1965-66 patut diduga terjadi adanya pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kekerasan seks, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan perampasan kemerdekaan. “Dari sejumlah testimoni yang kita dengar sejak hari pertama (di IPT 1965), saya bisa katakan ada koherensi yang kuat dengan hasil penyelidikan Komnas HAM,” kata Dianto di hadapan Majelis Hakim IPT 1965. Hasil penyelidikan pro justicia atas peristiwa 1965 saat ini nasibnya masih menggantung di tangan penyidik Kejaksaan Agung.

“Setiap kali kami serahkan, selalu mendapat catatan untuk dimintai koreksi. Terakhir laporan itu kami serahkan tahun lalu dan hingga kini kami belum tahu kelanjutannya seperti apa,” ujar Dianto. Ia menganggap negara perlu mengusut tuntas kebenaran di balik tragedi 1965 agar masyarakat tidak melulu menyaksikan pemerintah memelihara impunitas dari ekses peristiwa 1965. Terlebih stigma negatif Partai Komunis Indonesia dan komunisme masih dihidupkan untuk menakuti warga, tertutama terkait perampasan tanah.

“Hantu PKI masih dihidupkan hingga hari ini untuk merepresi para warga,” ujar Dianto. Salah satu rekomendasi Komnas HAM dalam laporannya menyebutkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan cara rekonsiliasi. Kini untuk menuju rekonsiliasi, kata Dianto, harus dimulai dengan mengungkap kebenaran. “Bagaimana mau berdamai kalau tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah,” ujar Dianto.

Apalagi, kata Dianto, Indonesia sampai sekarang belum memiliki lagi undang-undang yang mengatur tentang rekonsiliasi. Dengan demikian Indonesia belum punya dasar hukum untuk melakukan rekonsiliasi. Pakar hukum internasional Ko Swan Sik menilai Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 tidak lebih dari ajang untuk memediasi para korban dalam meluapkan perasaannya di hadapan dunia internasional.

Menurut Ko Swan Sik, sidang rakyat yang digelar di Den Haag, Belanda, itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi rujukan dalam menjustifikasi siapa yang salah dan siapa yang benar di balik peristiwa 1965. “Terlepas dari semua kesaksian yang telah disampaikan di sini, dengan sedikit agak berlebihan, sidang ini bisa dikatakan tidak lebih dari sebuah permainan,” kata Ko Swan Sik dalam sebuah wawancara bersama penyelenggara IPT 65, Yanti Mualim, di arena persidangan Den Haag, Belanda.

Pernyataan Ko Swan Sik yang bertendensi sinis itu bukan tanpa alasan. Selain tidak memiliki payung hukum, Sidang Rakyat 1965 dimaknai tidak lebih sebagai inisiatif para aktivis yang mencari cara untuk menyuarakan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia yang selama ini bak membentur tembok. Kalau pun sidang rakyat yang digelar di Den Haag itu merupakan pengadilan sungguhan yang berkekuatan hukum tetap, Ko Swan Sik sangsi persidangan bisa cukup dengan hanya digelar maraton selama empat hari. “Ini mungkin butuh waktu empat bulan, satu tahun, atau lebih dari itu,” ujar dia.

Ko Swan Sik berpendapat cara terbaik untuk menuntaskan tragedi 1965 di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh institusi pemerintah resmi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yakni dengan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. “Peristiwa seperti ini mau tak mau harus harus dituntaskan dalam lingkup nasional, tanpa harus mendapat intervensi dunia internasional,” ujarnya.

Meski demikian, Ko Swan Sik tak menampik Pengadilan Rakyat 1965 pada akhirnya bakal memberikan tekanan moral yang besar terhadap bangsa Indonesia. Hal itulah yang ia yakini akan menjadi inti dari hasil persidangan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Komisioner Komnas HAM Manager Nasution. Ia menyebut IPT 1965 tak punya kekuatan hukum mengikat karena tak terkait dengan lembaga resmi seperti International Criminal Court Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Manager yakin hasil IPT 1965 akan memperkuat advokasi hukum Tragedi 1965 di level nasional dan internasional.

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat RI Mahfudz Siddiq berpendapat International People’s Tribunal (IPT) atau Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 dapat menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Oleh sebab itu dia mengimbau pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk tidak bermain-main soal perkara 1965. “Karena ini menjadi pembuka tutup botol. Jadi pintu masuk destabilisasi politik dan dekonstruksi institusi Tentara Nasional Indonesia,” ujar Mahfudz saat, Jumat (13/11).

Dia menilai IPT memiliki agenda yang sangat jelas, yakni memberi jalan bagi gugatan hukum internasional atas dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu di Indonesia. Menurut Mahfudz, semua pihak seharusnya memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap sejarah Indonesia dan reformasi TNI. Ketika kekuatan asing sudah masuk dan mampu mengontrol Indonesia, kata Mahfudz, masyarakat politik akan semakin terkooptasi sistem kapitalis dunia.

Oleh karena itu politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku bingung dengan sejumlah pengacara Indonesia yang terlibat dan mendukung IPT 1965. “Ini bagian sejarah masa lalu yang mestinya ditutup rapat. Jika Indonesia ingin melangkah mantap ke depan. Sangat kuat aroma adanya agenda di belakang ini,” ujarnya. Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia digelar di Den Haag, Belanda, sejak Selasa hingga hari ini. Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang sayap kiri yang diduga sebagai simpatisannya.

Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, ia berharap melalui pengadilan rakyat itu, pemerintah Indonesia mau mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965. Jaksa Penuntut Umum pada IPT 1965, Todung Mulya Lubis, mengatakan sidang rakyat di Den Haag itu digelar bukan untuk membela PKI, melainkan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan kejahatan kemanusiaan pada periode 1965 seperti yang telah menjadi kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berpendapat perkara dugaan kejahatan kemanusiaan tahun 1965, lebih baik diselesaikan di internal Indonesia.

Itu disampaikannya menyikapi Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 (International People’s Tribunal 1965). Hari ini merupakan hari terakhir persidangan. Bukankah lebih terhormat diselesaikan dalam negeri? Jangan bawa ke tempat lain. Belum tentu mereka lebih cinta kita (Indonesia),” ujar Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Jumat (13/11).

Dia menilai memang ada dua jalan keluar atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi 50 tahun lalu di Indonesia, yakni rekonsiliasi dan penegakkam hukum. Menurutnya, solusi melalui penegakkan hukum memang sulit direalisasikan. Sebab, banyaknya bukti dan fakta yang sulit dikumpulkan. Karenanya, dia mengimbau pemerintah untuk mengajak semua pihak untuk menyelesaikannya melalui rekonsiliasi. “Organisasi masyarakat dan lembaga negara terkait diajak dong bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri,” katanya. “Orang yang berjuang dan yang terlibat sangat dalam emosionalnya juga. Ya penyelesaiannya ada rekonsiliasi,” kata Zulkifli.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengimbau tim jaksa, pengacara, dan para saksi Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 (International People’s Tribunal 1965), untuk tak takut pulang ke Indonesia. Hari ini, Jumat (13/11), IPT 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda, memasuki hari terakhir. Sidang rakyat yang menghadirkan para korban Tragedi 1965 sebagai saksi itu dimulai sejak Selasa pekan ini. “Kenapa (saksi) harus takut? Tidak perlu takut. Kembali ya kembali saja, kan tidak ada masalah lagi. Kalau takut berarti salah kan? Kalau tidak salah ya pulang saja ke sini (Indonesia),” ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Anne-Ruth Wertheim, putri pendiri Komite Indonesia, Wim Wertheim, menyatakan Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 merupakan penantian yang telah lama didambakan dunia internasional. Melalui IPT 1965, Anne-Ruth yakin mata dunia bakal terbuka dan Indonesia tidak bisa mengelak dari sejarah kelam pembantaian massal yang pernah terjadi pada pertengahan dekade 1960-an.

“Pengadilan ini akan didengar dunia dan dengan adanya media sosial, orang-orang akan mengetahui apa yang terjadi di sini (IPT 1965 di Den Haag). Informasi itu tidak bisa dibendung lagi, dan orang-orang harus tahu dan akan mengetahuinya,” kata Anne-Ruth di arena Pengadilan Rakyat 1965 di Den Haag, Belanda, Kamis (12/11). Komite Indonesia yang dibentuk Wim Wertheim adalah organisasi solidaritas Belanda yang pertama kali mengangkat isu “pembantaian” pada tahun 1965 di Indonesia ke dunia internasional. Anne-Ruth menyatakan keluarga Wertheim merasa perlu membuat komite guna memberikan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Menurut Anne-Ruth, dunia tak boleh tinggal diam dengan pelanggaran hak asasi manusia serius. Oleh karena itu, kata dia, seseorang perlu menjelaskan tentang apa yang terjadi di Indonesia. “Ketika Indonesia tidak bisa berbuat sesuatu, maka dunia internasional harus berbuat sesuatu,” kata Anne-Ruth.

Wertheim merupakan keluarga Belanda yang selalu memperhatikan perkembangan di Indonesia. Wim Wertheim berinisiatif untuk menulis dan menjelaskan persoalan “genosida” 1965 di Indonesia ke semua orang. “Tetapi kala itu seolah-olah tidak ada yang mendengarkan,” kata Anne-Ruth. Kini dengan adanya sidang rakyat internasional 1965, Anne-Ruth yakin dunia tidak bisa lagi mengelak dari fakta yang tersaji berdasarkan kesaksian para korban dan pelaku sejarah 1965. Terlebih, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman saat ini, informasi seputar 1965 bakal menjadi viral. Indonesia tak lagi bisa menghindar dari sorotan dunia.

Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa, dan penganiayaan melalui propaganda terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisan PKI. Hasil Pengadilan Rakyat 1965 nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965.

G30S ialah tragedi berdarah pada malam 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Peristiwa semalam itu diduga memicu pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia terhadap mereka yang dituding sayap kiri. Jaksa Penuntut Umum pada IPT 1965, Todung Mulya Lubis, mengatakan sidang rakyat itu digelar bukan untuk membela PKI, melainkan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan kejahatan kemanusiaan pada periode 1965 seperti yang juga menjadi kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ketua International People’s Tribunal (IPT) 1965 Saskia E. Wieringa yang menghabiskan waktu lebih dari 35 tahun untuk melakukan riset dan mengungkap kebenaran di balik peristiwa 1965, menyatakan fitnah selama periode itu berlangsung sistematis dan meluas, salah satunya menimpa Gerwani. Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang disebut memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia selama ini diberi stigma sebagai organisasi bermasalah dan menjadi bagian dari kambing hitam peristiwa 1965.Anggota Gerwani, kata Wieringa, difitnah sebagai penari telanjang yang dikenal dengan tarian bunga harum. Mereka diceritakan dari mulut ke mulut, dari ke generasi ke generasi, telah memperkosa jenderal-jenderal –menutup mata para jenderal itu dan kemudian memotong alat vitalnya.

“Itu semua bohong. Tarian (telanjang) itu tidak pernah ada dan kemaluan para jenderal masih tetap ada saat mereka dibunuh. Lagipula mereka dibunuh oleh tentara,” kata Wieringa dalam pernyataan terbuka pada Pengadilan Rakyat 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November.

Menurut Wieringa yang juga profesor Universitas Amsterdam itu, fitnah yang dilancarkan terhadap Gerwani merupakan bagian dari propaganda sistematis untuk memutarbalikkan fakta di balik peristiwa 1965. Propaganda itu, kata dia, tidak lain dilakukan oleh intelijen. Pertanyaannya, ujar Wieringa, mengapa intelijen yang notabene orang-orang cerdas itu melakukan fitnah yang begitu aneh? Fitnah, kata Wieringa, merupakan cara paling efektif untuk diterapkan terhadap masyarakat Indonesia yang kala itu cenderung menganut pola pikir tradisional. “Fitnah seksual menjadi hal terefektif untuk menghangatkan jiwa mereka,” kata Wieringa.

Dengan penanaman stigma bahwa anggota PKI adalah orang yang biadab, kata Wieringa, maka hal itu menjadi semacam justifikasi dan legitimasi untuk membunuh semua anggota, kolega, keluarga, dan orang-orang yang diduga terkait PKI, beserta organisasi-organisasi yang dekat dengan partai itu seperti Gerwani, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Wieringa mengatakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 1960-an sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat seperti Gerwani dan BTI terjun langsung untuk mencoba memenuhi kebutuhan rakyat. Organisasi-organisasi masyarakat itu lantas mengajak kaum miskin, mulai dari ibu rumah tangga hingga pelacur yang terpaksa melacur karena kebutuhan ekonomi, untuk bergerak melakukan aktivitas usaha kerja masyarakat.

Namun kemudian, kata Wieringa, yang terjadi adalah mereka yang turut terlibat dalam kegiatan Gerwani dan BTI malah ikut dibunuh, diperkosa, dan dipenjarakan. “Saya rasa ini sangat tidak adil. Kalau kita ingin menciptakan Indonesia yang betul-betul berlandaskan hukum, kita harus tahu apa yang terjadi pada 1965. Karena itulah IPT digelar,” kata Wieringa. Gerwani, terlepas dari kedekatannya dengan PKI, sesungguhnya merupakan organisasi independen yang menaruh perhatian pada persoalan nasionalisme, feminisme, dan sosialisme, termasuk hak-hak buruh.

Setelah Gerakan 30 September 1965 yang mengakibatkan tujuh perwira tinggi militer Indonesia tewas terbunuh, Gerwani dilarang dan anggota-anggotanya diburu. Gerwani, di era Soeharto, selanjutnya kerap disebut sebagai contoh organisasi pengganggu yang bertindak amoral. Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda. Semua tindakan itu dituding merupakan bagian dari serangan meluas yang ditujukan kepada PKI dan orang-orang sayap kiri yang diduga sebagai simpatisan partai itu

Kesaksian tentang kekerasan seksual selama Tragedi 1965 diperdengarkan pada Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang berlangsung di Den Haag, Belanda, Rabu (11/11). Yang mengejutkan, salah satu kesaksian menyeret nama seorang guru besar universitas ternama di Indonesia.

Kemarin, Tim Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin advokat senior dan aktivis hak asasi manusia Todung Mulya Lubis menghadirkan perempuan berusia lanjut yang namanya disamarkan sebagai Tintin Rahaju. Saat rentetan Tragedi 1965 berlangsung, Tintin merupakan seorang mahasiswi yang bergabung dengan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.

Suatu saat, kata Tintin, ia ditangkap oleh aparat dan dituduh melakukan gerilya politik. Namun Tintin menolak seluruh tudingan yang dilemparkan kepadanya. Sambil berlinang air mata di hadapan majelis hakim, Tintin menceritakan dia ketika itu malah menerima berbagai kekerasan fisik, seksual dan nonfisik.

Bersaksi dari balik tirai, Tintin menuturkan ia dikonfrontasi dengan seorang lelaki. Tintin dikonfrontasi dalam kondisi tangan diborgol dan tanpa sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Tintin berkisah, saat dia menyangkal seluruh tuduhan yang dilemparkan para interogator, ia justru diperkosa.

Kisah pahit Tintin di hadapan majelis hakim Pengadilan Rakyat 1965 itu lantas dituliskan oleh sastrawan Martin Aleida yang hadir pada persidangan itu –juga sebagai korban lain yang ikut bersaksi– lewat akun media sosialnya yang kemudian tersebar luas di jagat maya. “Kulihat para hakim, prosekutor, Todung Mulya Lubis nanap menatap langit-langit menahan tangis. Registrar, hadirin, mengatupkan mulut menahan emosi,” kata Martin.

Todung pun kemudian menayakan nama pelaku kekerasan seksual itu kepada Tintin. Awalnya Tintin ragu dan sempat bertanya dua kali, apakah ia memang diizinkan untuk menyebut nama orang tersebut. Setelah diyakinkan oleh Todung, Tintin pun menyebut nama seorang guru besar universitas ternama di Indonesia. Kesaksian Tintin merupakan satu dari lembaran hitam sejarah Indonesia yang hendak diungkap Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia. Hari ini, Kamis (12/11), kesaksian para eksil terkait kasus penghilangan paksa dan ujaran kebencian akan diperdengarkan pada IPT 1965 yang akan berlangsung hingga Jumat esok.

Todung menyatakan, IPT 1965 digelar bukan untuk membela Partai Komunis Indonesia. “IPT digelar untuk mencari kebenaran dalam kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang disimpulkan oleh Komnas HAM,” kata dia. Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, ia berharap melalui pengadilan rakyat itu, pemerintah Indonesia mau mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965.

G30S yakni tragedi berdarah pada malam 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Peristiwa semalam itu diduga memicu pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia terhadap mereka yang dituding sebagai sayap kiri. Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Sastrawan Martin Aleida menyebut rezim Orde Baru yang memenjarakannya tanpa bukti sahih sebagai rezim kebohongan. Ia mengaku tidak bisa melupakan maupun memaafkan perlakuan rezim Orba. Martin yang hadir sebagai saksi dalam persidangan International People’s Tribunal (IPT) menceritakan saat dia dibui di Kamp Konsentrasi Operasi Kalong, Jakarta, pada awal 1966 bersama lima teman lainnya, termasuk Putu Oka Sukanta dan T Iskandar AS, orang-orang Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). “Iskandar dan saya adalah wartawan dan penulis fiksi,” kata Martin.

Perintah penjeblosan Martin ke penjara diberikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pasca tragedi G30S 1965, Soeharto dan Nasution menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai otak gerakan berdarah tersebut. Sastrawan yang menulis cerita pendek Surat Nurlan Daulay kepada Junjungannya pada Juni 2015 itu menyebut hal ini sebagai tindakan absurd. “Masuk akalkah sebuah konspirasi menggulingkan pemerintahan melibatkan jutaan orang?” kata Martin.

Sidang Rakyat 1965 memasuki hari kedua hari ini. Martin bakal bersaksi ihwal penyiksaan. Dalam cerpen yang sama, ia mengisahkan bagaimana Mula Naibaho, pemimpin redaksi Harian Rakyat, mengalami penyiksaan. Oknum penyiksa menyetrum karib Martin tersebut dengan listrik. “Disuruh buka baju dan belakangnya (punggung) hancur digerus ekor pari kering,” kata dia. Di Kamp Konsentrasi Kalong, Martin dipenjara bersama 300 orang tahanan lainnya. Kamp tersebut mempunyai lokasi di Kodim 0501 di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Jumlah tahanan, kata dia, selalu bertambah tiap hari. Sebagian disebar ke penjara di Salemba, Tangerang, Cipinang.

Martin menanggapi suara minor yang mengklaim bahwa acara Sidang Rakyat 1965 tidak layak digelar di Den Haag. Menurutnya, semua orang yang menuntut keadilan selalu dituduh mendendam. “Jutaan orang dibunuh dipenjarakan kok seenaknya dilupakan. Bangsa jenis apa yang mau kita bangun ini? Kebohongan demi kebohongan oleh Orde Baru,” katanya. Sidang Rakyat 1965 bakal digelar hingga Jumat pekan ini. Kemarin, majelis persidangan mendengarkan tuduhan pembunuhan dan perbudakan dengan menghadirkan saksi-saksi. “Wahai otak, hati, lidahku, marilah kita berbuat yang terbaik untuk menyumbang sedikit terang pada upaya orang-orang yang berani dan bijaksana yang telah mengulurkan tangan kepada kami korban. Doakan aku, kawan,” kata Martin.

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan kamp penjara di Pulau Buru termasuk ke dalam sistem opresi yang paling nyata. Hal itu dapat dilihat dari jumlah tahanan, lokasi, hierarki komando dan rentang waktu. “Sejumlah narapidana dari 1.600 tahanan politik dipenjarakan di Pulau Buru dari 1969 hingga 1979. Mereka jelas merupakan tahanan kelas B,” kata Asvi saat membuka pernyataannya dalam Sidang Rakyat Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11) kemarin.

Asvi, yang datang sebagai saksi di Sidang Rakyat Internasional tersebut, mengatakan Pulau Buru memiliki luasan dua kali ukuran Bali. Selain itu, rantai komandonya juga jelas berada di tangan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), lalu diikuti dengan kepala penempatan Buru, dan komandan militer regionel dari wilayah Maluku.

Selain Pulau Buru, hanya kamp penjara Moncong Koe dan Paltungan yang memiliki organisasi jelas. Di kedua tempat tersebut, periode pemenjaraan singkat dan hanya terdapat sedikit tahanan dibandingkan dengan yang ada di Pulau Buru. Kamp Plantungan, yang terletak di daerah Kendal sebelah selatan kota Semarang, hanya untuk tahanan politik perempuan, khususnya bagi orang-orang eks Tapol Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagaimana rantai komando dan opresi sangat nyata, kamp Pulau Buru, kata Asvi, dapat dibandingkan dengan Russian Gulag di bawah pemerintahan Stalin.

Asvi mengatakan misi dari kamp Pulau Buru secara resmi untuk ‘menyelamatkan populasi keseluruhan dari para tahanan’,’mengubah pemikiran tahanan politik ke dalam ideologi negara Pancasila,’ dan ‘menghasilkan makanan’. Lebih jauh, Asvi menegaskan bahwa pemerintahan era Orde Baru Soeharto tampaknya membentuk kamp Pulau Buru dengan tujuan politik tersebut. Rejim Soeharto, katanya, mempersiapkan kamp Pulau Buru untuk memenjarakan tahanan yang dinilai,’berbahaya bagi masyarakat’, atau dengan kata lain mereka yang tidak menjamin kemenangan Soeharto dalam pemilihan umum.

Asvi melanjutkan dalam konteks kamp Pulau Buru, Asvi juga menggarisbawahi penderitaan atas opresi yang dialami oleh para tahanan di pulau tersebut. Salah satu contohnya adalah penulis Hersri yang telinganya dimasukkan lalat secara paksa, yang membuat lelaki tersebut tuli permanen. Perbudakan juga nyata, kata Asvi, dengan para tahanan dipaksa untuk melaporkan kepada sipir mereka setiap pukul 04.00 pagi untuk menerima perintah.

“Pulau Buru merupakan tempat terisolasi. Jadi, kamp ini merupakan contoh sempurna dan konkret atas perbudakan dan penahanan sebagai hasil dari tragedi 1965,” kata Asvi. Sidang Rakyat Internasional untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tahun 1965 digelar di Den Haag, Belanda, sejak Selasa (10/11) ini. Sidang tersebut turut dihadiri oleh sejumlah aktivis, perwakilan media dan beberapa mahasiswa Indonesia.

LB, seorang mahasiswa Universitas Leiden asal Indonesia, mengatakan ia bersama tiga temannya telah bersiap untuk pergi ke lokasi sidang beberapa jam sebelum pengadilan dimulai. LB berkata, kedatangan mereka ke Sidang Rakyat 1965 merupakan inisiatif pribadi dan tidak mengatasnamakan institusi apapun, termasuk Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. “Bukan atas nama PPI. Semua datang atas nama personal,” ucapnya ketika dihubungi dari Jakarta.

LB menuturkan, ia dan rekan-rekanya tidak khawatir akan mendapatkan ancaman atau intimidasi dari kelompok tertentu akibat menyaksikan Sidang Rakyat 1965. Menurutnya, selama ini intimidasi yang dialami para korban dan sejumlah masyarakat sipil di Indonesia, tidak pernah terjadi di Belanda. Sebelum IPT 1965, Pengadilan Rakyat Internasional pernah digelar pada 16-18 Juli 2015 di Washington, D.C., Amerika Serikat, yang menyasar Presiden Filipina Benigno Aquino III dan pemerintah AS atas tuduhan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Filipina berupa pembantaian, penghilangan orang, dan penahanan semena-mena.

Tahun sebelumnya, Januari 2014, Pengadilan Rakyat Internasional juga digelar di Columbia University Law School, New York, AS, yang menyasar pemerintah AS, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, dan sekutu NATO atas tudingan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Libya, Côte d’Ivoire, Zimbabwe, Haiti, dan orang-orang kulit hitam. Koordinator Pengadilan Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 (International People’s Tribunal 1965), Nusyahbani Katjasungkana, mengatakan pengadilan yang digelar di Den Haag, Belanda, tersebut merupakan upaya untuk mencapai keadilan. Hal tersebut penting mengingat selama 50 tahun Indonesia tinggal dalam siklus penyangkalan.

“Ini saatnya untuk memutuskan siklus penyangkalan yang terus berlanjut selama setengah abad,” kata pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut saat membuka IPT 1965 di Den Haag, Selasa (10/11). Setelah kalimat pernyataan dari Nursyahbani tersebut, Helen Jarvis, salah satu hakim asal Australia, menyambut seluruh hadirin dalam Bahasa Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada para korban yang hadir untuk memberikan kesaksian selama pengadilan berlangsung hingga Jumat pekan ini. Jarvis, yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Kamboja, memberikan pidato singkat untuk mengekspresikan apresiasinya atas upaya dan kemauan para korban bersaksi.

Selanjutnya, hakim ketua dari Afrika Selatan, Zak Jacoob, mengatakan dia menyadari situasi bergejolak di Indonesia di masa lalu yang diikuti dengan pembunuhan massal pada 1965, dengan semua konsekuensinya. Jaccob berkata dia akan “Bersungguh-sungguh mempertimbangkan” testimoni yang akan disampaikan para saksi. Sementara itu, advokat untuk IPT 1965, Todung Mulya Lubis, dalam pernyataan pembukanya yang dramatis melontarkan pertanyaan, “Mengapa kita semua di sini?” Lalu dia menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa dampak Tragedi 1965 tidak bisa lagi dilanjutkan.

“Kami ingin mencari kebenaran. Bangsa Indonesia ingin mencari kebenaran,” ujar Todung. Todung juga mengingatkan bahwa saat ini sudah banyak korban Tragedi 1965 yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada saksi hidup yang tersisa, kata Todung, mereka telah sepuh dimakan usia. “Tak lama lagi akan tiba waktunya bagi mereka yang tersisa. Oleh karena itu, atas nama keadilan, kita mesti menuntaskan persidangan ini dengan harapan bisa menemukan kebenaran yang hakiki,” kata Todung dalam pidato sambutannya.

Menurut Todung, pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengubur fakta di balik peristiwa 1965. Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo enggan melayangkan permintaan maaf, kata Todung, menjadi gelagat nyata yang menegaskan pemerintah Indonesia tak mau lagi berurusan dengan apapun terkait peristiwa 1965. Sementara itu, pemerintah Indonesia tetap menolak adanya pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tentangannya atas sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang dilakukan di Den Haag. “Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam. Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” kata dia. Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda. Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.