Category Archives: Taat Hukum

Orang Kaya Pemilik Lamborgini Tidak Pasang Plat Nomer Seperti Yang Diwajibkan Undang Undang


Beberapa mobil Lamborghini tidak memasang pelat nopol di bagian depan mobil dalam konvoi yang dikawal polisi hari ini. Apa alasannya? “Yang depannya nggak ada (pelat nopol), belakang ada. Karena depannya nggak ada tempatnya,” ujar Presiden Lamborghini Club Indonesia Lal De Silva saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (3/5/2015). De Silva beserta konvoi ditemui di halaman Bengkel Cafe, SCBD Sudirman, Jakarta.

Polisi yang mengawal juga sepertinya tidak mempersalahkan tiadanya pelat nopol di depan, mengapa itu bisa terjadi? “Ya, you lihat aja tempatnya, nggak ada lampu, itu biasa. Di Eropa juga sama,” sahut De Silva. Kovoi mobil sport mahal itu dimulai dengan kumpul Bengkel Cafe, SCBD, Jakarta Selatan., Lamborghini itu mulai konvoi sekitar pukul 08.00 WIB dengan pengawalan kepolisian lalu masuk ke gerbang tol Senayan. Mobil ini terus melaju dari Senayan ke arah Slipi.

Pantauan hanya dua mobil yang memasang pelat depan dan belakang dengan lengkap, yaitu Lamborghini warna hitam dengan nopol B 1 HKD dan Lamborghini kuning B 900 MC. Sedangkan 7 mobil lainnya hanya memasang pelat belakang saja, tanpa pelat depan. Pemilik mobil mewah Lamborghini di Jakarta mengaku bingung menaruh nomor polisi di mobilnya. Alasannya, desain mobil tak memiliki tempat pelat nomor polisi. Namun di luar negeri, mobil super premium ini tetap berpelat nomor di bagian bemper depannya.

Seperti dikutip detikcom dari berbagai sumber, mobil super premium yang berkeliaran di jalanan luar negeri tetap memakai pelat nopol di bagian depan. Salah satu contohnya, seperti video-video yang diunggah supercarscene.co.uk ini, Lamborghini Aventador yang berkeliaran di jalanan London, tetap memakai pelat nomor. Situs ini mengkhususkan diri untuk menangkap secara tak sengaja apa yang dialami mobil-mobil super mewah di jalanan. Salah satunya seperti foto yang di atas itu, di mana pesepeda tiba-tiba menghalangi jalan mobil super mewah itu. Lamborghini itu tampak memakai pelat nopol, V12 MMJ.

Atau dari situs carnewschina.com misalnya, ada berita snapshot tertangkapnya Lamborghini Aventador yang berkeliaran di kota Hefei, Provinsi Anhui, China. Lamborghini itu berwarna hitam matte dengan nopol A D 6666 di pelat warna biru. Di situs Kuwaitiful lain lagi, ada snapshot Lamborghini Aventador hitam matte berkeliaran di jalanan London dengan pelat nomor Kuwait di atas kap mesinnya, ‘Kuwait 10-84435′ di pelat putih.

Sebelumnya, Ketua Pembina DCI Basuki Lidin menyatakan memang mobil sport Lamborghini mempunyai bentuk moncong yang sulit dipasangi pelat nomor depan. Ini merupakan hal yang biasa lantaran memang sudah ‘dari sononya’ anatomi mobil sport dibuat seperti itu. “Memang dari pabrikan sudah seperti itu,” kata Basuki yang berprofesi sebagai pengusaha. Sebenarnya sepeda motorpun sulit untuk memasang plat nomer karena akan merusak keindahan desain dari sepeda motor tersebut.

Sedangkan menurut Polda Metro Jaya, seharusnya mobil jenis apapun ada pelat nomornya. “Seharusnya, mobil baik di depan atau belakang kendaraan ada pelat (nomor). Ini berlaku untuk semua kendaraan, depan belakang harus ada nomor polisi,” kata Kasat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono,.

Nomor-nomor tersebut tak lain sebagai identitas sebuah kendaraan dan syarat kendaraan tersebut untuk melaju di jalanan. “Kalau di sirkuit enggak pakai plat nomor memang tidak perlu, kalau di jalan raya itu wajib,” tegasnya. Selain itu, pelat nomor adalah untuk memudahkan polisi mengidentifikasi kendaraan. Entah kendaraan itu dijadikan sebagai alat kejahatan atau mengetahui pemilik kendaraan bila mana terjadi sesuatu terpaut kendaraan tersebut.

Akibat Nikah Siri, 1.378 Anak Jadi Anak Haram Alias Tak Diakui Negara


Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Ajamalus mengatakan, terdapat 1.378 anak di Bengkulu Tegah yang lahir dari pernikahan siri dan tak mendapatkan legalitas Negara. Sejauh ini terdata ada 689 pasangan suami isteri yang menikah siri. “Dari perkawinan siri 689 pasutri tersebut, ada 1.378 anak yang tidak diakui Negara, karena perkawinan orangtua mereka tidak terdaftar,” ujar Ajamalus, Sabtu (25/4/2015).

Dia mengatakan, legalitas tersebut diatur berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak terdaftar dan Pasal 43 tentang hubungan keperdataan ibu dan anak. Demi mengatasi kondisi itu, Kemenag akan melaksanakan sidang isbath untuk mengesahkan perkawinan mereka dan memberikan surat nikah secara gratis. Acara ini direncanakan bakal digelar pada awal Mei mendatang.

“Kami berkeinginan ribuan anak tersebut diakui Negara dan mendapatkan legalitas sama haknya seperti anak yang dilahirkan dari pernikahan sah,” kata dia. Kemenag juga telah melakukan langkah-langkah untuk menggelar sidang isbath dan menggelar nikah massal bagi pasangan muda yang memang membutuhkan legalitas perkawinan sesuai dengan Undang-undang.

Di Jakarta Tidak Ada Lagi Tempat Buat Merokok Kecuali Di Rumah Masing Masing


Para penumpang harus sadar, merokok di tempat umum seperti stasiun sudah lama dilarang keras. Selain merugikan diri sendiri, juga berpotensi merusak kesehatan orang lain. Karena itu, tak ada tempat bagi perokok di fasilitas umum. Aturan larangan merokok di tempat umum sudah dibuat berlapis. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan gubernur DKI Jakarta khusus di ibu kota.

Ada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diperjelas dalam PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Di sana, ada aturan soal kadar nikotin dan tar dalam rokok, keterangan pada label, produksi dan penjualan rokok, serta iklan dan promosinya. Mengenai pengaturan kawasan dilarang merokok, tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Pergub DKI Jakarta No. 88 Tahun 2010 (“Pergub 88”).

Dalam Pasal 18 Pergub 88 disebutkan bahwa tempat atau ruangan merokok harus terpisah, di luar dari gedung serta letaknya jauh dari pintu keluar gedung. Salah satu yang dilarang keras sebagai arena merokok adalah tempat angkutan umum, mulai dari angkutannya hingga terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan.

Lalu, apa sanksinya? Baik pengelola dan perokok sebetulnya sudah terancam hukuman. Khusus pengelola tempat berikut sanksinya:

“Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidak membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan kawasan dilarang merokok di kawasan kerjanya dan membiarkan orang merokok di Kawasan Dilarang Merokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
d. pencabutan izin.

Sementara untuk perokok diatur dalam Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yakni, setiap orang yang merokok di kawasan dilarang merokok di kawasan dilarang merokok diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, sudah jelas apa yang dilakukan Fajar Arif di Stasiun Pondok Jati, Jakarta Timur, menyalahi aturan. Dia merokok di peron stasiun, tempat yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Pergub DKI. Wajar saja ketika petugas PT KCJ, M Iqbal, menegurnya. Sebagai perwakilan pengelola dia berhak memberi peringatan.

Sayangnya, Fajar tak terima ditegur oleh Iqbal meski sudah terang-terangan melanggar. Sebaliknya, dia malah memberikan hook keras kepada Iqbal hingga tersungkur dan membentur pagar peron. Iqbal pun terluka bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit.

“Kami sampaikan simpati terhadap satpam yang dirawat di RSCM. Menurut kami, itu adalah bentuk ketidaktaatan hukum sama sekali (yang dilakukan pelaku), karena satpam menjalankan tugasnya,” kata Ketua Yayasan Kawasan Tanpa Rokok Dr Rohani Budi.

Kronologi Baku Hantam Anggota DPR Dari Partai PPP dan Demokrat Saat Rapat Dengan Menteri ESDM


Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Sebabnya hanya karena keduanya saling sindir, berikut kronologi kisahnya. Yang terlibat adu jotos adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Muljadi. Menurut salah seorang anggota Komisi VII DPR yang enggan disebutkan namanya, awalnya rapat berlangsung adem ayem sampai kemudian Mustofa Assegaf menyampaikan pertanyaan kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

“Ingat jangan lebih dari 10 menit,” kata Muljadi mengingatkan agar Mustofa tak panjang lebar dalam bertanya. Mustofa pun melanjutkan kembali pertanyaannya. Namun kemudian dia kesal juga karena terus diingatkan Muljadi, keduanya pun terlibat saling sindir. Mustofa pun mendekati meja Muljadi dan kemudian terlibat tarik-tarikan dan terlibat adu jotos dengan Muljadi.

Kemudian terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan yang kaget ada dua anggota dewan itu yang adu fisik dan saling tarik pakaian. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan.

Tak lama polisi, pengamanan dalam DPR, dan beberapa anggota DPR lain melerai. Mereka kemudian dipisahkan. Muljadi luka berdarah di pelipis kiri dan kacamatanya pecah. Dia kemudian dirawat tim dokter. Sementara Mustofa Assegaf tak terlihat. Kini polisi dan pamdal DPR masih berjaga, sementara Muljadi masih berada di ruang Sekretariat Komisi VII DPR. Belum diketahui apakah keduanya akan menempuh jalur hukum. Dua anggota DPR yang terhormat baku hantam di rapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Aksi memalukan kedua wakil rakyat itu dipicu karena masalah saling sindir soal durasi pertanyaan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pemukulan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Mulyadi sebagai bentuk penganiayaan. Didik mengatakan sudah mengonfirmasi ke Mulyadi kalau pemukulan diduga dilakukan anggota Partai Persatuan Pembangunan. “Kami pandang ini sebuah penganiayaan. Bisa masuk delik tindak pidana,” kata Didik di gedung parlemen, Jakarta, Rabu, 8 April 2015.

Fraksi Partai Demokrat, lanjut Didik, juga sudah berkoordinasi dengan Mulyadi yang meminta bantuan hukum. Ia mengatakan mekanisme tersebut bisa dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Rencananya Fraksi Demokrat akan melaporkan kepada MKD setelah ada visum dari dokter. Namun Didik tidak akan tergesa-gesa melaporkan kasus pemukulan ini.

Sementara itu, Dr Darmadi, dari Klinik Damiyanti and Associate yang memeriksa Mulyadi menyatakan kalau korban mengalami luka di alis dan bagian mata kiri. Ia menyebutkan, polisi sudah meminta agar dilakukan visum terhadap Mulyadi. “Hasilnya kami belum tahu,” katan Darmadi.

Insiden pemukulan yang melibatkan dua anggota Komisi VII DPR terjadi di tengah-tengah rapat kerja dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Peristiwa itu melibatkan Mulyadi dengan anggota Komisi VII lainnya, Mustofa Assegaf. Rapat pun terpaksa dihentikan dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Kamis siang, 9 April 2015.

Sebelum terjadi baku hantam, Ketua Komisi VII Satya Yudha memberi peringatan kepada peserta rapat. Politikus Golkar itu mengingatkan agar anggota Komisi VII tak terlalu lama bertanya ke menteri. “Sesuai tatib, bertanya hanya 3 menit ya,” kata Satya di ruang rapat Komisi VII Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Usai peringatan itu, anggota DPR sahut-sahutan saling sindir. Tak jelas siapa yang memulai dan bicara, sejumlah anggota DPR mulai melontarkan celetukan.

“Udah dong nanyanya, udah 3 menit,” sindir seorang anggota DPR. “Udah 10 menit,” seloroh anggota DPR lainnya. Beberapa kali celetukan serupa terdengar sehingga mengganggu rapat. Satya pun mengeluarkan peringatan serupa. “Ini kan sudah ada di tatib, tanya hanya 3 menit. Ini sudah saya kasih dispensasi panjang, 10 menit, sudah tiga kali lipat,” ujar Satya. Namun peringatan itu tak digubris. Aksi sindir berlanjut. “Aawww!” Tiba-tiba terdengar teriakan salah seorang anggota DPR perempuan.

Wartawan yang ada di balkon pun langsung melongok ke bawah. Di situ terlihat politikus PD Muljadi tarik-tarikan baju dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Anggota DPR lain pun merapat mencoba melerai. Kedua anggota DPR lalu diamankan pamdal. Dokter datang. Muljadi diketahui luka di pelipis kiri dan mata kanan. Luka di pelipis kiri harus dijahit. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Pelipis kiri anggota FPD DPR Mujadi berdarah.

Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Yang terlibat berantem adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Muljadi dari Demokrat.

Akibat berantem itu pelipis kiri Mujadi berdarah. Muljadi dirawat oleh tim dokter dan sampai dengan pukul 19.15 WIB, Rabu (8/4/2015), Muljadi masih berada di ruang sekretariat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, dengan pengawalan ketat dari pengamanan dalam (pamdal) DPR dan polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Apakah keduanya akan saling gugat di kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan?Peristiwa memalukan terjadi di rapat Komisi VII DPR. Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Mulyadi baku hantam dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Ada seorang anggota DPR perempuan yang menjerit karena melihat Mulyadi dan Mustofa baku hantam. Keduanya lalu dilerai oleh anggota DPR yang lain. Pamdal pun turun tangan mengamankan keduanya.

Kedua orang itu lalu dibawa ke ruang tunggu yang berada di dekat ruang Komisi VII DPR. Pamdal berjaga di dalam. Tak lama kemudian, dua orang polisi Pam Obvit datang. Ada juga seorang dokter. Tak lama kemudian, dokter itu keluar, lalu menjelaskan kondisi salah seorang anggota DPR tanpa menyebut nama. “Salah satunya saya jahit di pelipis kiri. Sama bawah matanya luka,” ujar dokter itu sambil berlalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR yang dihadiri oleh Dirut PLN dan Pertamina sore ini diwarnai aksi perkelahian 2 orang anggota Komisi VII DPR-RI. Mereka adalah anggota Komisi VII Mustofa Assegaf dari PPP dan Muljadi dari Demokrat. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi-kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak.

Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan anggota DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat sempat terhenti sekitar 5 menit, dan dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab dengan Menteri ESDM. Pasca kejadian tersebut, jumlah anggota DPR yang ikut rapat berkurang, karena di antaranya ada yang melerai ke luar ruangan “Tadi mohon maaf ada masalah sedikit rapat bisa dilanjutkan lagi,” kata pimpinan sidang Satya Widya Yudha membuka sidang. Rapat ini berlangsung sejak pukul 13.00 WIB, membahas soal itu terkini tentang kementerian ESDM, dan perkembangan soal Pertamina dan PLN. Setelah berlanjut, rapat berlangsung sekitar 30 menit setelah itu diskors pukul 17.00 WIB hingga 19.00 WIB.

Kata Andi Arief … Jusuf Kalla Instruksikan Denny Indrayana Ditetapkan Sebagai Tersangka ?


Bekas staf khusus presiden pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, mengatakan dia mendapat informasi bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana agar ditetapkan sebagai tersangka korupsi payment gateway. JK, kata Andi, mendapat bisikan yang salah dari orang dekatnya.

“Akibatnya, kepolisian mencari-cari kesalahan untuk memaksa Denny jadi tersangka,” kata Andi melalui pesan pendek, Rabu, 25 Maret 2015. Andi lalu berencana menanyakan info tersebut kepada JK. “Karena itu adalah penzaliman.” Kalau info itu benar, kata dia, JK harus diingatkan. Andi mengaku dia memahami persoalan pembayaran paspor secara elektronik lantaran pernah menjadi komisaris PT Pos Indonesia. Menurut dia, negara tak dirugikan dalam pelaksanaan payment gateway. “Yang benar, negara menerima Rp 32 miliar melalui penerimaan negara bukan pajak,” ujarnya.

Selain itu, ada uang Rp 600 juta yang mengalir ke dua vendor, masing-masing mendapatkan Rp 300 juta. Uang itu, kata dia, adalah hak perusahaan penyedia jasa pembayaran elektronik. “Yang sampai ke telinga JK jadi Rp 600 miliar,” ucapnya.

Andi menyarankan agar kepolisian memeriksa beberapa pembayaran nontunai PNBP di Polri. “Di sana ada yang mirip dengan yang dijalankan Denny,” ujarnya. Andi mengaku mendapat informasi adanya pemaksaan kasus itu dari seorang elite penegak hukum. Andi menduga yang membisikkan kasus Denny adalah polisi yang dekat dengan JK. Selain itu, ujar dia, JK juga meminta agar kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dihentikan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Anton Charliyan, menjelaskan mengapa Denny Indrayana ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi Payment Gateway. Anton mengatakan, peran mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dalam penerapan program pembuatan paspor secara elektronik sangat besar.

“Peran DI yang menyuruh melakukan program Payment Gateway dan memfasilitasi vendor sehingga proyek ini terlaksana,” kata Anton di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Maret 2015.

Anton menyatakan, Denny sudah diingatkan jajaran stafnya untuk tidak menjalankan program Payment Gateway. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM juga sudah mempunyai program serupa dalam pembuatan paspor elektronik yang diberi nama Simponi. Bahkan, Simponi jauh lebih baik ketimbang Payment Gateway.

“Program Payment Gateway kurang menguntungkan karena ada pungutan biaya,” kata lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1984 itu. Sedangkan Simponi, ucap Anton, tidak memberikan pungutan kepada pembuat paspor. “Simponi, menurut keterangan para saksi, jauh lebih simpel.” Program Payment Gateway dijalankan dari Juli-Oktober 2014. Dalam menjalankan program ini, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan dua vendor, PT Doku Nusa Inti Arta dan Finnet Indonesia. Selama program ini berjalan, ada uang sebesar Rp 32 miliar yang tidak disetor ke negara dan kelebihan pungutan sekitar Rp 605 juta justru masuk ke kedua vendor tersebut.

“Di kasus ini, pembukaan rekening atas nama kedua vendor. Ini sudah menyalahi aturan karena seharusnya uang langsung masuk ke bendahara negara,” ucap Anton. Untuk kerugian negara, kata Anton, penyidik masih menunggu audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Masih dihitung.”

Dalam kasus ini, Anton menyatakan, besar kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Namun Anton enggan membeberkan secara rinci, apakah dari pihak pemerintah atau swasta. “Ini baru satu dan pastinya akan merembet ke yang lain. Nanti kita lihat hasil penyidikan,” ujarnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan Denny ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri mengadakan gelar perkara pada Ahad lalu. Penyidik juga telah memeriksa sebanyak 21 saksi dan menganalisa sejumlah dokumen. “DI akan diperiksa pada Jumat mendatang,” ucap bekasjuru bicara Polda Metro Jaya itu.

Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Drama Penangkapan Razman Arif Yang Mirip Film Laga Layar Lebar


Razman Arif Nasution, terpidana sekaligus pengacara dari eks calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, berhasil ditangkap tim gabungan Kejaksaan Negeri Panyabungan, Sumatera Utara, dan Kejaksaan Agung, Rabu, 18 Maret 2015. Sebenarnya, penangkapan Razman direncanakan pada Selasa, 17 Maret 2015, tapi gagal.

Razman merupakan terpidana kasus penganiayaan terhadap keponakannya, Nurkholis Siregar, pada 2004. Ia meninju pelipis dan rahang Nurkholis usai berdebat soal utang. Ia dihukum pidana penjara tiga bulan di Pengadilan Tinggi Medan pada 2006 dan diperkuat dengan putusan kasasi Mahakamah Agung.

Berikut kronologi penangkapan Razman:
Selasa, 17 Maret 2015 malam:
Razman direncanakan ditangkap, tetapi batal karena dia menunjukkan tanda-tanda melawan. Rencana penangkapan dibatalkan.

Rabu, 18 Maret 2015
Pukul 15.00, Razman kabur dari kejaran tim jaksa yang membuntutinya sejak pagi hingga ke gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.

Pukul 15.30 WIB, ia berhasil ditangkap di Jalan Juanda, dekat Restoran Minang Pagi Sore, Jakarta Pusat. “Itu pun Razman masih melawan, ogah turun dari mobil,” ujar salah satu sumber yang terlibat dalam proses penangkapan.

Razman sempat adu mulut dengan tim kejaksaan. Razman merasa penangkapannya tak sah. Namun, perlawanan yang diberikan Razman tak berarti. Ia berhasil dicokok tim kejaksaan. Pukul 16.10 WIB, Razman dijebloskan ke penjara Cipinang, Jakarta Timur. Ia akan menghuni lapas selama tiga bulan meski Razman berkali-kali mengklaim dirinya tak bisa ditahan.

Sebelum ditahan, Razman tak hanya menangani kasus Budi Gunawan, tetapi juga kisruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta seperti Abaraham ‘Lulung’ Lunggana dari Partai Persatuan Pembangunan dan Prabowo Soenirman dari Partai Gerindra meminta Razman menjadi kuasa hukumnya. Sutan Bhatoegana pun menjadi klien barunya terkait pengajuan gugatan praperadilan.

Razman Arif Nasution, terpidana sekaligus pengacara dari eks calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, berhasil ditangkap tim gabungan Kejaksaan Negeri Panyabungan, Sumatera Utara, dan Kejaksaan Agung, Rabu, 18 Maret 2015. Namun, penangkapan Razman sesungguhnya tidak direncanakan hari ini. “Dia sudah kami ikuti sejak Selasa malam. Penangkapan direncanakan kemarin,” ujar salah satu sumber yang ikut terlibat proses penangkapan tersebut. Penangkapan pada Selasa, 17 Maret 2015, lantas dibatalkan karena kondisi dianggap tak kondusif. Razman menunjukkan tanda-tanda akan melawan.

Pengejaran diubah menjadi Rabu, 18 Maret 2015. Razman melawan dengan kabur dari kejaran tim jaksa yang membuntutinya hingga ke gedung Mahkamah Agung. Ia baru berhasil ditangkap di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, pukul 15.30, usai tim menghalangi mobil Razman dengan mobil kejaksaan. “Itu pun Razman masih melawan, ogah turun dari mobil,” ujar sumber itu. Razman adalah terpidana kasus penganiayaan terhadap keponakannya, Nurkholis Siregar, pada 2004. Ia meninju pelipis dan rahang Nurkholis usai berdebat soal utang. Ia dihukum pidana penjara tiga bulan di Pengadilan Tinggi Medan pada 2006 dan diperkuat dengan putusan kasasi Mahakamah Agung.

Juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana, mengatakan pengacara eks calon tunggal Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, sempat mencoba berkelit sebelum tertangkap. “Tertangkap pun tak langsung di depan gedung Mahkamah Agung,” kata Tony di kantornya. Tony melanjutkan, saat penangkapan, Razman sempat berkelit dengan mencoba menghindari tim intel Kejaksaan yang telah membuntutinya sejak ia keluar dari kantor Mahkamah Agung. Razman baru berhasil ditangani ketika mencapai Jalan Juanda, Jakarta Pusat, dekat Restoran Minang Pagi Sore.

Ketika ditangkap, Razman tak sepenuhnya kooperatif. Ia sempat cekcok dengan tim kejaksaan. Namun ia akhirnya berhasil ditahan pada pukul 15.30 dan masuk ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur, pukul 16.10. Razman akan menghuni lapas selama tiga bulan meski Razman berkali-kali mengklaim dirinya tak bisa ditahan. Ajun Inspektur Dua Yafet, polisi khusus lapas yang berjaga di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, mengatakan Razman tiba di lapas pada Rabu, 18 Maret 2015, sekitar pukul 16.00. “Dia didampingi kuasa hukumnya,” kata Yafet, yang enggan merinnci kronologis penjeblosan Razman ke LP Cipinang.

“Dia tahanan titipan Kejaksaan Agung,” ujarnya. Sehingga, pejabat LP Cipinang tidak berhak memberi penjelasan lengkap. Status tahanan Razman, Yafet menambahkan, membuat Kejaksaan Agung berhak memindahkan Razman sewaktu-waktu. “Besok saja datang kalau pas jam kunjungan ke sini lagi,” kata Yafet. Aksi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Panyabungan menangkap dan mengeksekusi pengacara mantan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Razman Nasution, sudah disinyalkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pekan lalu. Razman ditangkap aparat Kejaksaan, pada Rabu siang, 18 Maret 2015.

Menanggapi pernyataan Prasetyo, Razman pun langsung membela diri. Razman melanjutkan, Prasetyo tak boleh sembarangan bilang akan mengeksekusinya. “Kalian harus tahu, saya advokat yang termasuk penegak hukum juga. Yang harus kalian pikirkan juga, saya tak bisa dieksekusi,” ujar Razman, Jumat, 13 Maret 2015. Razman adalah terpidana kasus penganiayaan terhadap keponakannya, Nurkholis Siregar, pada 2004. Ia meninju pelipis dan rahang Nurkholis usai berdebat soal hutang. Ia dihukum pidana penjara tiga bulan di Pengadilan Tinggi Medan 2006 dan diperkuat dengan putusan kasasi Mahakamah Agung pada 2009.

Menurut Razman, sebelum Prasetyo menangkap dia, harus ada surat perintah tahan dahulu yang perlu dikirimkan ke pengacaranya, Eggi Sudjana. Razman berkukuh kasus penganiayaan keponakannya Nurkholis Siregar juga sudah selesai dan tak perlu dipersoalkan. Dia mengklaim sudah tiga kali berdamai dengan keponakannya sehingga tak perlu dilebih-lebihkan. Razman ditangkap oleh tim Kejagung dan Kejaksaan Panyabungan pada pukul 15.30, Rabu ini, di Jalan Juanda usai pengejaran dari depan gedungMahkamah Agung. Ia kemudian dibawa ke Lapas Cipinang dan masuk ke sana pada pukul 16.10. Razman belum memberi pernyataan apapun. Ketika dihubungi, kontak dari tak diangkatnya.

Saat menjadi pengacara Budi Gunawan inilah Razman menjadi populer dan laris manis. Tawaran mengalir deras usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lewat hakim tunggal Sarpin Rizaldi, membatalkan status tersangka Budi Gunawan. Lucunya, kepala tim praperadilan Frederich Yunadi tidak mengakui keberadaan Razman dalam tim pengacara Budi . Razman Arif Nasution, pengacara eks calon tunggal Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ditangkap Kejaksaan Agung, Rabu, 18 Maret 2015. Eksekusi itu merupakan kelanjutan kasus penganiayaan yang dilakukan Razman terhadap keponakannya pada 2006.

Atas kasus itu, Pengadilan Tinggi Medan memvonis Razman Arif dengan pidana penjara selama tiga bulan. Razman ditangkap di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Maret 2015. Dia tengah bersama kerabatnya saat ditangkap oleh tim eksekusi dari Kejaksaan Agung. Ajun Inspektur Dua Yafet, polisi yang khusus berjaga di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, mengatakan Razman tiba di LP Cipinang pada Rabu, 18 Maret 2015, sekitar pukul 16.00. “Dia didampingi kuasa hukumnya,” kata Yafet saat dihubungi.

Yafet enggan memberi keterangan lebih banyak tentang kronologi penjeblosan Razman ke LP Cipinang. “Soalnya dia tahanan titipan dari Kejaksaan Agung,” ujarnya. Karena itu, dia menambahkan, pejabat LP Cipinang tidak berhak memberikan penjelasan dengan lengkap. Status tahanan Razman, Yafet menambahkan, membuat Kejaksaan Agung berhak memindahkan Razman sewaktu-waktu. “Besok saja datang kalau pas jam kunjungan ke sini lagi,” kata Yafet.Gunawan.

Kejaksaan Negeri Panyabungan, Sumatera Utara, sesungguhnya berencana mengeksekusi Razman pada 2010. Namun, Razman Arif kabur dan selama lima tahun tidak terdengar kabarnya. Baru pada Januari 2015, sekonyong-konyong ia bangkit ke permukaan sebagai pengacara Budi Gunawan dalam kasus dugaan suap di Mabes Polri.Namun, penangkapan Razman sesungguhnya tidak direncanakan hari ini. “Dia sudah kami ikuti sejak Selasa malam. Penangkapan direncanakan kemarin,” ujar salah satu sumber yang ikut terlibat proses penangkapan tersebut. Penangkapan pada Selasa, 17 Maret 2015, lantas dibatalkan karena kondisi dianggap tak kondusif. Razman menunjukkan tanda-tanda melawan.

Pengejaran diubah menjadi Rabu, 18 Maret 2015. Razman melawan dengan kabur dari kejaran tim jaksa yang membuntutinya hingga ke gedung Mahkamah Agung. Ia baru berhasil ditangkap di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, pukul 15.30, usai tim menghalangi mobil Razman dengan mobil kejaksaan. “Itu pun Razman masih melawan, ogah turun dari mobil,” ujar sumber itu. Juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana, mengatakan pengacara eks calon tunggal Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, sempat mencoba berkelit sebelum tertangkap. “Tertangkap pun tak langsung di depan gedung Mahkamah Agung,” kata Tony.

Tony melanjutkan, saat penangkapan, Razman sempat berkelit dengan mencoba menghindari tim intel Kejaksaan yang telah membuntutinya sejak ia keluar dari kantor Mahkamah Agung. Razman baru berhasil ditangani ketika mencapai Jalan Juanda, Jakarta Pusat, dekat Restoran Minang Pagi Sore.

Ketika ditangkap, Razman tak sepenuhnya kooperatif. Ia sempat cekcok dengan tim kejaksaan. Namun ia akhirnya berhasil ditahan pada pukul 15.30 dan masuk ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur, pukul 16.10. Razman akan menghuni lapas selama tiga bulan meski Razman berkali-kali mengklaim dirinya tak bisa ditahan.

Juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Spontana, mengatakan pengacara eks calon tunggal Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, sempat mencoba berkelit sebelum tertangkap. “Tertangkap pun tak langsung di depan gedung Mahkamah Agung,” kata Tony, Rabu, 18 Maret 2015. Aparat Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Panyabungan, Sumatera Utara, menangkap Razman, Rabu, 18 Maret 2015, untuk melakukan eksekusi hukuman pidananya. Razman terpidana penganiayaan keponakannya pada 2006. Razman diputus pidana penjara 3 bulan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Razman mengajukan kasasi dan ditolak Mahkamah Agung.

Tony melanjutkan, saat penangkapan, Razman sempat berkelit dengan mencoba menghindari tim intel Kejaksaan yang telah membuntutinya sejak ia keluar dari kantor Mahkamah Agung. Razman baru berhasil ditangani ketika mencapai Jalan Juanda, Jakarta Pusat, dekat Restoran Minang Pagi Sore. Ketika ditangkap, Razman tak sepenuhnya kooperatif. Ia sempat cekcok dengan tim kejaksaan. Namun ia akhirnya berhasil ditahan pada pukul 15.30 dan masuk ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur, pukul 16.10. Razman akan menghuni lapas selama tiga bulan meski Razman berkali-kali mengklaim dirinya tak bisa ditahan.

Ajun Inspektur Dua Yafet, polisi khusus lapas yang berjaga di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, mengatakan Razman tiba di lapas pada Rabu, 18 Maret 2015, sekitar pukul 16.00. “Dia didampingi kuasa hukumnya,” kata Yafet, yang enggan merinnci kronologis penjeblosan Razman ke LP Cipinang. “Dia tahanan titipan Kejaksaan Agung,” ujarnya. Sehingga, pejabat LP Cipinang tidak berhak memberi penjelasan lengkap. Status tahanan Razman, Yafet menambahkan, membuat Kejaksaan Agung berhak memindahkan Razman sewaktu-waktu. “Besok saja datang kalau pas jam kunjungan ke sini lagi,” kata Yafet.

Razman Arif Nasution, terpidana kasus penganiayaan dan pengacara eks calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sempat laris manis menjadi pengacara sejumlah pejabat negara sebelum dirinya ditahan. Kejaksaan Agung menjebloskan Razman ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur, untuk melaksanakan hukuman penjara 3 bulan, Rabu, 18 Maret 2015. Saat menjadi pengacara Budi Gunawan inilah Razman menjadi populer dan laris manis. Tawaran mengalir deras usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lewat hakim tunggal Sarpin Rizaldi, membatalkan status tersangka Budi Gunawan. Lucunya, kepala tim praperadilan Frederich Yunadi tidak mengakui keberadaan Razman dalam tim pengacara Budi Gunawan.

Salah satu klien barunya, adalah DPRD DKI Jakarta. Sejumlah anggota DPRD, seperti Lulung Lunggana dari PPP dan Prabowo Soenirman dari Gerindra meminta Razman menjadi pengacara dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Saya nggak tahu kenapa saya yang ditunjuk jadi kuasa hukum,” kata Razman dalam jumpa pers di DPRD DKI Jakarta, 3 Maret 2015 lalu.

DPRD melihat Ahok sudah keterlaluan dalam mengkritik DPRD terkait anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Ahok, banyak anggaran siluman di APBD 2015 dan ia menyakini anggaran siluman akibat ulah anggota Dewan. DPRD kemudian melaporkan Ahok ke Bareskrim dan mereka menyatakan bahwa penahanan Razman tak akan mengganggu proses ini.

Selain DPRD, klien baru Razman adalah bekas Ketua Komisi Energi DPR Sutan Bhatoegana, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam penetapan APBN Perubahan Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI pada 14 Mei 2014. Razman mewakili Sutan dalam gugatan praperadilan yang diajukan politikus Partai Demokrat itu. Razman adalah terpidana kasus penganiayaan terhadap keponakannya, Nurkholis Siregar, pada 2004. Ia meninju pelipis dan rahang Nurkholis usai berdebat soal hutang. Ia dihukum pidana penjara tiga bulan di Pengadilan Tinggi Medan 2006 dan diperkuat dengan putusan kasasi Mahakamah Agung pada 2009.

Kisah Abraham Samad Yang Dikriminalisasi Ketika Akan Usut Kasus BLBI


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sudah mengetahui bahwa dirinya menjadi target operasi. Bahkan, mantan pengacara ini telah diincar sejak tahun lalu. Hal itu diungkapkan sahabatnya yang tergabung dalam tim advokasi Abraham Samad di Sulawesi Selatan.

“Sejak tahun lalu, Abhaman Samad sudah tahu diincar,” ucap Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsuddin Alimsyah. Menurut dia, Samad dan pimpinan KPK dilengserkan lantaran kinerjanya yang semakin berani mengungkap koruptor kelas wahid, baik itu menteri, ketua partai maupun jenderal.

Rangkaian upaya kriminalisasi KPK, Syamsuddin menyebut, bukan semata dipicu oleh langkah komisi antirasuah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. “Mari lihat peristiwa awalnya yakni adanya kebijakan percepatan kasus besar,” ujar dia.

Abraham dan pimpinan KPK lainnya hendak menuntaskan tiga kasus korupsi besar di akhir periodenya. Di antaranya, kasus Hambalang, kasus Century dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Siapa terlibat di kasus BLBI? Itu kan temannya Budi (Gunawan). Kalau BLBI disorot habis lah,” tutur dia.

Kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan yang menjerat Samad dinilainya janggal dan dibuat-buat. Sebab, kasus ini terjadi 2007 dan tidak pernah muncul maupun dipersoalkan, termasuk saat seleksi pimpinan KPK pada 2011. “Saat rekam jejak, semua dilibatkan mulai Polri sampai BIN, tapi kasus ini tidak ada,” ucap Syamsuddin.

Sebelumnya Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. “AS sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pemalsuan administrasi kependudukan dengan terlapor Feriyani Lim,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Endi Sutendi di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa pagi, 16 Februari 2015.

Samad dituduh membantu Feriyani membuat dokumen administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP saat mengurus paspor di Makassar pada 2007. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mendadak muncul di teras gedung kantornya. Bersama dengan seluruh komisioner lain, yaitu Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, Samad berorasi di hadapan wartawan dan perwakilan beberapa universitas, Rabu, 18 Februari 2015.

Samad mengatakan orang-orang KPK bukan malaikat. “Kami sadar kami bukan malaikat, tapi kami bukan orang jahat seperti yang disangkakan kepada kami,” kata Samad, Rabu, 18 Februari 2015. Menurut Samad, sebelum dia dan para wakilnya masuk KPK, mereka menjalani pemeriksaan rekam jejak selama enam bulan. “Dan itu hasilnya sudah ‘clear’,” ujar Samad.

Samad melanjutkan, meskipun dua pimpinan KPK, yaitu dia dan Bambang sekarang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian, tapi kebenaran akan terungkap. “Mari kita melawan korupsi yang begitu masif di negeri ini,” ujar dia. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Samad sebagai tersangka pemalsuan dokumen pada 2007. Sedangkan Bambang menjadi sebagai tersangka pengarahan saksi pada 2010. Keduanya masih belum masuk KPK ketika itu.

Banyak pihak menilai penetapan tersangka keduanya merupakan balas dendam kepolisian, karena sebelumnya KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki. Taufiequrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK.

Langkah tersebut dilakukan Jokowi karena saat ini, dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka di Kepolisian, sedangkan satu pimpinan mengalami kekosongan sejak Busyro Moqoddas selesai masa jabatannya setahun lalu.