Category Archives: Taat Hukum

Ahok Tidak Libatkan Rakyat Kecil Nelayan, Hakim Perintahkan Gubernur Cabut Izin Reklamasi Pulau G Yang Diterbitkan Ahok


Majelis hakim meminta Gubernur DKI untuk mencabut izin reklamasi Pulau G. Ada lima alasan yang mendasari keputusan majelis hakim ini.

  1. “Tidak dicantumkannya UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesiri dan pulau-pulau kecil,” ujar hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016). Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang.
  2. Alasan kedua, dalam surat keputusan Gubernur tersebut dicantumkan mengenai rencana zonasi.
  3. Alasan ketiga, penyusunan Amdal dalam pemberian izin tersebut tidak partisipatif melibatkan nelayan.
  4. “Keempat, tidak sesuai dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan UU no 2 Tahun 2012,” ujar Adhi.
  5. Alasan kelima, hakim menilai izin reklamasi tersebut akan menimbulkan banyak dampak buruk untuk lingkungan, sosial, dan ekonomi serta menganggu objek vital.

Hakim PTUN Jakarta meminta Gubernur DKI mencabut izin reklamasi Pulau G. Putusan hakim ini disambut sorak syukur pengunjung sidang. “Allahuakbar,” kata seorang pengunjung usai pembacaan putusan di PTUN, Jaktim, Selasa (31/5/2016). Pengunjung lainnya ikut menirukan lafal takbir tersebut. Mereka berdiri. Ada juga yang berpelukan satu sama lain. Keriuhan juga terjadi di luar ruang sidang. Sejumlah pengunjung langsung berorasi.

“Tolak reklamasi sekarang juga,” kata seorang pengunjung. Majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa tidak sah. Surat keputusan itu harus dicabut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu elemen yang ikut menggugat izin reklamasi Pulau G menyambut senang putusan PTUN. Putusan hakim memenangkan gugatan Walhi dkk atas izin reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok.

“Jelas mulai detik ini nggak boleh ada reklamasi,” jelas Perwakilan Walhi, Nursatyahat Prabu di PTUN DKI Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (31/5/2016). Menurut Prabu, yang sedang digugat oleh Walhi dkk adalah izin reklamasi yang dikeluarkan Ahok. “Jadi yang kita gugat keputusan rekalamasi itu. Siapapun yang melakukan reklamsi dengan seizin gubernur itu tidak sah sekarang. Kalau mau mengambil alih itu urusan lain tapi jangan direklamasi. Karena reklamasi yang kita gugat izin reklamasi itu. Tidak prosedur, melanggar UU. Artinya secara legal reklamasi salah, kalau setelah ini mau diambil pemprov itu prinsipnya lain,” tegas dia.

Menurut dia, Pulau G yang sudah dibatalkan izinnya, apabila kemudian diambil Pemprov DKI, harus juga ada aturannya. “Kalau diambil alih artinya ada skenario lain. Kalo mau diambil dengan apa? Apakah sesuai dengan apa? Kita belum liat skenario itu,” tegas dia. Sidang gugatan terhadap izin reklamasi Pulau G di kawasan Teluk Jakarta memasuki babak terakhir. Hakim PTUN Jakarta menerima gugatan pihak nelayan dan meminta izin reklamasi dicabut. “Mengabulkan gugatan para penggugat 5 orang nelayan teluk Jakarta,” ujar Hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016).

Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang. Adhi menyatakan surat keputusan Gubernur 2238/2014 kepada PT Muara Wisesa tidak sah. Gubernur pun diminta pengadilan untuk mencabut surat itu. “Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat putusan itu,” kata Adhi.

Gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilayangkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Martin Hadiwinata menyatakan optimistis terkait hasil putusan sidang gugatan. Pasalnya pemprov dinilai tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi di Teluk Jakarta.

Kronologi dan Hasil International People’s Tribunal (IPT) 1965


Gelaran pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 dinilai menjadi semacam ajang bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia yang menutup mata pada sejarah kelam bangsa. Upaya pencarian kebenaran di balik peristiwa 1965 kerap menemui jalan buntu. Tindak lanjut hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait peristiwa 1965 selama ini pun terkesan diulur-ulur oleh penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung.

Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi yang menghadiri IPT 1965 sebagai saksi ahli, menyatakan Komnas HAM mengawali penyelidikan pro justicia pelanggaran HAM 1965 sejak 1 Juni 2008 hingga 30 April 2012. Sejak itu Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dalam penyidikan sebelum dibawa ke tingkat peradilan.

Namun hasil laporan penyelidikan kerap dimentahkan oleh Kejaksaan. Laporan itu diberi catatan dan dikembalikan disertai hasil koreksi. Pengembalian laporan itu dinilai Komnas HAM wajar, dan lembaga itu memenuhi permintaan penyidik dengan menambahkan koreksi catatan. Dalam ringkasan dan kesimpulan akhir penyelidikan Komnas HAM, ujar Dianto, sesungguhnya disebutkan telah diperoleh cukup bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan untuk sampai pada peradilan, bahwa terjadi pelangggaran HAM berat atas kemanusiaan di Indonesia pada periode 1965-1966.

Dalam simpulan itu juga disebutkan bahwa pada peristiwa 1965-66 patut diduga terjadi adanya pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kekerasan seks, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan perampasan kemerdekaan. “Dari sejumlah testimoni yang kita dengar sejak hari pertama (di IPT 1965), saya bisa katakan ada koherensi yang kuat dengan hasil penyelidikan Komnas HAM,” kata Dianto di hadapan Majelis Hakim IPT 1965. Hasil penyelidikan pro justicia atas peristiwa 1965 saat ini nasibnya masih menggantung di tangan penyidik Kejaksaan Agung.

“Setiap kali kami serahkan, selalu mendapat catatan untuk dimintai koreksi. Terakhir laporan itu kami serahkan tahun lalu dan hingga kini kami belum tahu kelanjutannya seperti apa,” ujar Dianto. Ia menganggap negara perlu mengusut tuntas kebenaran di balik tragedi 1965 agar masyarakat tidak melulu menyaksikan pemerintah memelihara impunitas dari ekses peristiwa 1965. Terlebih stigma negatif Partai Komunis Indonesia dan komunisme masih dihidupkan untuk menakuti warga, tertutama terkait perampasan tanah.

“Hantu PKI masih dihidupkan hingga hari ini untuk merepresi para warga,” ujar Dianto. Salah satu rekomendasi Komnas HAM dalam laporannya menyebutkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan cara rekonsiliasi. Kini untuk menuju rekonsiliasi, kata Dianto, harus dimulai dengan mengungkap kebenaran. “Bagaimana mau berdamai kalau tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah,” ujar Dianto.

Apalagi, kata Dianto, Indonesia sampai sekarang belum memiliki lagi undang-undang yang mengatur tentang rekonsiliasi. Dengan demikian Indonesia belum punya dasar hukum untuk melakukan rekonsiliasi. Pakar hukum internasional Ko Swan Sik menilai Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 tidak lebih dari ajang untuk memediasi para korban dalam meluapkan perasaannya di hadapan dunia internasional.

Menurut Ko Swan Sik, sidang rakyat yang digelar di Den Haag, Belanda, itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi rujukan dalam menjustifikasi siapa yang salah dan siapa yang benar di balik peristiwa 1965. “Terlepas dari semua kesaksian yang telah disampaikan di sini, dengan sedikit agak berlebihan, sidang ini bisa dikatakan tidak lebih dari sebuah permainan,” kata Ko Swan Sik dalam sebuah wawancara bersama penyelenggara IPT 65, Yanti Mualim, di arena persidangan Den Haag, Belanda.

Pernyataan Ko Swan Sik yang bertendensi sinis itu bukan tanpa alasan. Selain tidak memiliki payung hukum, Sidang Rakyat 1965 dimaknai tidak lebih sebagai inisiatif para aktivis yang mencari cara untuk menyuarakan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia yang selama ini bak membentur tembok. Kalau pun sidang rakyat yang digelar di Den Haag itu merupakan pengadilan sungguhan yang berkekuatan hukum tetap, Ko Swan Sik sangsi persidangan bisa cukup dengan hanya digelar maraton selama empat hari. “Ini mungkin butuh waktu empat bulan, satu tahun, atau lebih dari itu,” ujar dia.

Ko Swan Sik berpendapat cara terbaik untuk menuntaskan tragedi 1965 di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh institusi pemerintah resmi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yakni dengan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. “Peristiwa seperti ini mau tak mau harus harus dituntaskan dalam lingkup nasional, tanpa harus mendapat intervensi dunia internasional,” ujarnya.

Meski demikian, Ko Swan Sik tak menampik Pengadilan Rakyat 1965 pada akhirnya bakal memberikan tekanan moral yang besar terhadap bangsa Indonesia. Hal itulah yang ia yakini akan menjadi inti dari hasil persidangan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Komisioner Komnas HAM Manager Nasution. Ia menyebut IPT 1965 tak punya kekuatan hukum mengikat karena tak terkait dengan lembaga resmi seperti International Criminal Court Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Manager yakin hasil IPT 1965 akan memperkuat advokasi hukum Tragedi 1965 di level nasional dan internasional.

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat RI Mahfudz Siddiq berpendapat International People’s Tribunal (IPT) atau Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 dapat menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Oleh sebab itu dia mengimbau pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk tidak bermain-main soal perkara 1965. “Karena ini menjadi pembuka tutup botol. Jadi pintu masuk destabilisasi politik dan dekonstruksi institusi Tentara Nasional Indonesia,” ujar Mahfudz saat, Jumat (13/11).

Dia menilai IPT memiliki agenda yang sangat jelas, yakni memberi jalan bagi gugatan hukum internasional atas dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu di Indonesia. Menurut Mahfudz, semua pihak seharusnya memiliki sikap dan pandangan yang sama terhadap sejarah Indonesia dan reformasi TNI. Ketika kekuatan asing sudah masuk dan mampu mengontrol Indonesia, kata Mahfudz, masyarakat politik akan semakin terkooptasi sistem kapitalis dunia.

Oleh karena itu politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku bingung dengan sejumlah pengacara Indonesia yang terlibat dan mendukung IPT 1965. “Ini bagian sejarah masa lalu yang mestinya ditutup rapat. Jika Indonesia ingin melangkah mantap ke depan. Sangat kuat aroma adanya agenda di belakang ini,” ujarnya. Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia digelar di Den Haag, Belanda, sejak Selasa hingga hari ini. Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang sayap kiri yang diduga sebagai simpatisannya.

Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, ia berharap melalui pengadilan rakyat itu, pemerintah Indonesia mau mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965. Jaksa Penuntut Umum pada IPT 1965, Todung Mulya Lubis, mengatakan sidang rakyat di Den Haag itu digelar bukan untuk membela PKI, melainkan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan kejahatan kemanusiaan pada periode 1965 seperti yang telah menjadi kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan berpendapat perkara dugaan kejahatan kemanusiaan tahun 1965, lebih baik diselesaikan di internal Indonesia.

Itu disampaikannya menyikapi Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 (International People’s Tribunal 1965). Hari ini merupakan hari terakhir persidangan. Bukankah lebih terhormat diselesaikan dalam negeri? Jangan bawa ke tempat lain. Belum tentu mereka lebih cinta kita (Indonesia),” ujar Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Jumat (13/11).

Dia menilai memang ada dua jalan keluar atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi 50 tahun lalu di Indonesia, yakni rekonsiliasi dan penegakkam hukum. Menurutnya, solusi melalui penegakkan hukum memang sulit direalisasikan. Sebab, banyaknya bukti dan fakta yang sulit dikumpulkan. Karenanya, dia mengimbau pemerintah untuk mengajak semua pihak untuk menyelesaikannya melalui rekonsiliasi. “Organisasi masyarakat dan lembaga negara terkait diajak dong bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri,” katanya. “Orang yang berjuang dan yang terlibat sangat dalam emosionalnya juga. Ya penyelesaiannya ada rekonsiliasi,” kata Zulkifli.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengimbau tim jaksa, pengacara, dan para saksi Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 (International People’s Tribunal 1965), untuk tak takut pulang ke Indonesia. Hari ini, Jumat (13/11), IPT 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda, memasuki hari terakhir. Sidang rakyat yang menghadirkan para korban Tragedi 1965 sebagai saksi itu dimulai sejak Selasa pekan ini. “Kenapa (saksi) harus takut? Tidak perlu takut. Kembali ya kembali saja, kan tidak ada masalah lagi. Kalau takut berarti salah kan? Kalau tidak salah ya pulang saja ke sini (Indonesia),” ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Anne-Ruth Wertheim, putri pendiri Komite Indonesia, Wim Wertheim, menyatakan Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 merupakan penantian yang telah lama didambakan dunia internasional. Melalui IPT 1965, Anne-Ruth yakin mata dunia bakal terbuka dan Indonesia tidak bisa mengelak dari sejarah kelam pembantaian massal yang pernah terjadi pada pertengahan dekade 1960-an.

“Pengadilan ini akan didengar dunia dan dengan adanya media sosial, orang-orang akan mengetahui apa yang terjadi di sini (IPT 1965 di Den Haag). Informasi itu tidak bisa dibendung lagi, dan orang-orang harus tahu dan akan mengetahuinya,” kata Anne-Ruth di arena Pengadilan Rakyat 1965 di Den Haag, Belanda, Kamis (12/11). Komite Indonesia yang dibentuk Wim Wertheim adalah organisasi solidaritas Belanda yang pertama kali mengangkat isu “pembantaian” pada tahun 1965 di Indonesia ke dunia internasional. Anne-Ruth menyatakan keluarga Wertheim merasa perlu membuat komite guna memberikan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Menurut Anne-Ruth, dunia tak boleh tinggal diam dengan pelanggaran hak asasi manusia serius. Oleh karena itu, kata dia, seseorang perlu menjelaskan tentang apa yang terjadi di Indonesia. “Ketika Indonesia tidak bisa berbuat sesuatu, maka dunia internasional harus berbuat sesuatu,” kata Anne-Ruth.

Wertheim merupakan keluarga Belanda yang selalu memperhatikan perkembangan di Indonesia. Wim Wertheim berinisiatif untuk menulis dan menjelaskan persoalan “genosida” 1965 di Indonesia ke semua orang. “Tetapi kala itu seolah-olah tidak ada yang mendengarkan,” kata Anne-Ruth. Kini dengan adanya sidang rakyat internasional 1965, Anne-Ruth yakin dunia tidak bisa lagi mengelak dari fakta yang tersaji berdasarkan kesaksian para korban dan pelaku sejarah 1965. Terlebih, dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman saat ini, informasi seputar 1965 bakal menjadi viral. Indonesia tak lagi bisa menghindar dari sorotan dunia.

Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa, dan penganiayaan melalui propaganda terhadap anggota Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisan PKI. Hasil Pengadilan Rakyat 1965 nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965.

G30S ialah tragedi berdarah pada malam 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Peristiwa semalam itu diduga memicu pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia terhadap mereka yang dituding sayap kiri. Jaksa Penuntut Umum pada IPT 1965, Todung Mulya Lubis, mengatakan sidang rakyat itu digelar bukan untuk membela PKI, melainkan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus dugaan kejahatan kemanusiaan pada periode 1965 seperti yang juga menjadi kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ketua International People’s Tribunal (IPT) 1965 Saskia E. Wieringa yang menghabiskan waktu lebih dari 35 tahun untuk melakukan riset dan mengungkap kebenaran di balik peristiwa 1965, menyatakan fitnah selama periode itu berlangsung sistematis dan meluas, salah satunya menimpa Gerwani. Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang disebut memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia selama ini diberi stigma sebagai organisasi bermasalah dan menjadi bagian dari kambing hitam peristiwa 1965.Anggota Gerwani, kata Wieringa, difitnah sebagai penari telanjang yang dikenal dengan tarian bunga harum. Mereka diceritakan dari mulut ke mulut, dari ke generasi ke generasi, telah memperkosa jenderal-jenderal –menutup mata para jenderal itu dan kemudian memotong alat vitalnya.

“Itu semua bohong. Tarian (telanjang) itu tidak pernah ada dan kemaluan para jenderal masih tetap ada saat mereka dibunuh. Lagipula mereka dibunuh oleh tentara,” kata Wieringa dalam pernyataan terbuka pada Pengadilan Rakyat 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November.

Menurut Wieringa yang juga profesor Universitas Amsterdam itu, fitnah yang dilancarkan terhadap Gerwani merupakan bagian dari propaganda sistematis untuk memutarbalikkan fakta di balik peristiwa 1965. Propaganda itu, kata dia, tidak lain dilakukan oleh intelijen. Pertanyaannya, ujar Wieringa, mengapa intelijen yang notabene orang-orang cerdas itu melakukan fitnah yang begitu aneh? Fitnah, kata Wieringa, merupakan cara paling efektif untuk diterapkan terhadap masyarakat Indonesia yang kala itu cenderung menganut pola pikir tradisional. “Fitnah seksual menjadi hal terefektif untuk menghangatkan jiwa mereka,” kata Wieringa.

Dengan penanaman stigma bahwa anggota PKI adalah orang yang biadab, kata Wieringa, maka hal itu menjadi semacam justifikasi dan legitimasi untuk membunuh semua anggota, kolega, keluarga, dan orang-orang yang diduga terkait PKI, beserta organisasi-organisasi yang dekat dengan partai itu seperti Gerwani, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Wieringa mengatakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 1960-an sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat seperti Gerwani dan BTI terjun langsung untuk mencoba memenuhi kebutuhan rakyat. Organisasi-organisasi masyarakat itu lantas mengajak kaum miskin, mulai dari ibu rumah tangga hingga pelacur yang terpaksa melacur karena kebutuhan ekonomi, untuk bergerak melakukan aktivitas usaha kerja masyarakat.

Namun kemudian, kata Wieringa, yang terjadi adalah mereka yang turut terlibat dalam kegiatan Gerwani dan BTI malah ikut dibunuh, diperkosa, dan dipenjarakan. “Saya rasa ini sangat tidak adil. Kalau kita ingin menciptakan Indonesia yang betul-betul berlandaskan hukum, kita harus tahu apa yang terjadi pada 1965. Karena itulah IPT digelar,” kata Wieringa. Gerwani, terlepas dari kedekatannya dengan PKI, sesungguhnya merupakan organisasi independen yang menaruh perhatian pada persoalan nasionalisme, feminisme, dan sosialisme, termasuk hak-hak buruh.

Setelah Gerakan 30 September 1965 yang mengakibatkan tujuh perwira tinggi militer Indonesia tewas terbunuh, Gerwani dilarang dan anggota-anggotanya diburu. Gerwani, di era Soeharto, selanjutnya kerap disebut sebagai contoh organisasi pengganggu yang bertindak amoral. Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda. Semua tindakan itu dituding merupakan bagian dari serangan meluas yang ditujukan kepada PKI dan orang-orang sayap kiri yang diduga sebagai simpatisan partai itu

Kesaksian tentang kekerasan seksual selama Tragedi 1965 diperdengarkan pada Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang berlangsung di Den Haag, Belanda, Rabu (11/11). Yang mengejutkan, salah satu kesaksian menyeret nama seorang guru besar universitas ternama di Indonesia.

Kemarin, Tim Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin advokat senior dan aktivis hak asasi manusia Todung Mulya Lubis menghadirkan perempuan berusia lanjut yang namanya disamarkan sebagai Tintin Rahaju. Saat rentetan Tragedi 1965 berlangsung, Tintin merupakan seorang mahasiswi yang bergabung dengan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.

Suatu saat, kata Tintin, ia ditangkap oleh aparat dan dituduh melakukan gerilya politik. Namun Tintin menolak seluruh tudingan yang dilemparkan kepadanya. Sambil berlinang air mata di hadapan majelis hakim, Tintin menceritakan dia ketika itu malah menerima berbagai kekerasan fisik, seksual dan nonfisik.

Bersaksi dari balik tirai, Tintin menuturkan ia dikonfrontasi dengan seorang lelaki. Tintin dikonfrontasi dalam kondisi tangan diborgol dan tanpa sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Tintin berkisah, saat dia menyangkal seluruh tuduhan yang dilemparkan para interogator, ia justru diperkosa.

Kisah pahit Tintin di hadapan majelis hakim Pengadilan Rakyat 1965 itu lantas dituliskan oleh sastrawan Martin Aleida yang hadir pada persidangan itu –juga sebagai korban lain yang ikut bersaksi– lewat akun media sosialnya yang kemudian tersebar luas di jagat maya. “Kulihat para hakim, prosekutor, Todung Mulya Lubis nanap menatap langit-langit menahan tangis. Registrar, hadirin, mengatupkan mulut menahan emosi,” kata Martin.

Todung pun kemudian menayakan nama pelaku kekerasan seksual itu kepada Tintin. Awalnya Tintin ragu dan sempat bertanya dua kali, apakah ia memang diizinkan untuk menyebut nama orang tersebut. Setelah diyakinkan oleh Todung, Tintin pun menyebut nama seorang guru besar universitas ternama di Indonesia. Kesaksian Tintin merupakan satu dari lembaran hitam sejarah Indonesia yang hendak diungkap Pengadilan Rakyat atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia. Hari ini, Kamis (12/11), kesaksian para eksil terkait kasus penghilangan paksa dan ujaran kebencian akan diperdengarkan pada IPT 1965 yang akan berlangsung hingga Jumat esok.

Todung menyatakan, IPT 1965 digelar bukan untuk membela Partai Komunis Indonesia. “IPT digelar untuk mencari kebenaran dalam kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang disimpulkan oleh Komnas HAM,” kata dia. Sebelumnya, Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, ia berharap melalui pengadilan rakyat itu, pemerintah Indonesia mau mengakui kejahatan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya usai Gerakan 30 September 1965.

G30S yakni tragedi berdarah pada malam 30 September 1965 di mana tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Peristiwa semalam itu diduga memicu pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia terhadap mereka yang dituding sebagai sayap kiri. Dalam IPT 1965, Indonesia duduk sebagai terdakwa. Negara dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda.

Sastrawan Martin Aleida menyebut rezim Orde Baru yang memenjarakannya tanpa bukti sahih sebagai rezim kebohongan. Ia mengaku tidak bisa melupakan maupun memaafkan perlakuan rezim Orba. Martin yang hadir sebagai saksi dalam persidangan International People’s Tribunal (IPT) menceritakan saat dia dibui di Kamp Konsentrasi Operasi Kalong, Jakarta, pada awal 1966 bersama lima teman lainnya, termasuk Putu Oka Sukanta dan T Iskandar AS, orang-orang Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). “Iskandar dan saya adalah wartawan dan penulis fiksi,” kata Martin.

Perintah penjeblosan Martin ke penjara diberikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pasca tragedi G30S 1965, Soeharto dan Nasution menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai otak gerakan berdarah tersebut. Sastrawan yang menulis cerita pendek Surat Nurlan Daulay kepada Junjungannya pada Juni 2015 itu menyebut hal ini sebagai tindakan absurd. “Masuk akalkah sebuah konspirasi menggulingkan pemerintahan melibatkan jutaan orang?” kata Martin.

Sidang Rakyat 1965 memasuki hari kedua hari ini. Martin bakal bersaksi ihwal penyiksaan. Dalam cerpen yang sama, ia mengisahkan bagaimana Mula Naibaho, pemimpin redaksi Harian Rakyat, mengalami penyiksaan. Oknum penyiksa menyetrum karib Martin tersebut dengan listrik. “Disuruh buka baju dan belakangnya (punggung) hancur digerus ekor pari kering,” kata dia. Di Kamp Konsentrasi Kalong, Martin dipenjara bersama 300 orang tahanan lainnya. Kamp tersebut mempunyai lokasi di Kodim 0501 di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Jumlah tahanan, kata dia, selalu bertambah tiap hari. Sebagian disebar ke penjara di Salemba, Tangerang, Cipinang.

Martin menanggapi suara minor yang mengklaim bahwa acara Sidang Rakyat 1965 tidak layak digelar di Den Haag. Menurutnya, semua orang yang menuntut keadilan selalu dituduh mendendam. “Jutaan orang dibunuh dipenjarakan kok seenaknya dilupakan. Bangsa jenis apa yang mau kita bangun ini? Kebohongan demi kebohongan oleh Orde Baru,” katanya. Sidang Rakyat 1965 bakal digelar hingga Jumat pekan ini. Kemarin, majelis persidangan mendengarkan tuduhan pembunuhan dan perbudakan dengan menghadirkan saksi-saksi. “Wahai otak, hati, lidahku, marilah kita berbuat yang terbaik untuk menyumbang sedikit terang pada upaya orang-orang yang berani dan bijaksana yang telah mengulurkan tangan kepada kami korban. Doakan aku, kawan,” kata Martin.

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan kamp penjara di Pulau Buru termasuk ke dalam sistem opresi yang paling nyata. Hal itu dapat dilihat dari jumlah tahanan, lokasi, hierarki komando dan rentang waktu. “Sejumlah narapidana dari 1.600 tahanan politik dipenjarakan di Pulau Buru dari 1969 hingga 1979. Mereka jelas merupakan tahanan kelas B,” kata Asvi saat membuka pernyataannya dalam Sidang Rakyat Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 di Den Haag, Belanda, Selasa (10/11) kemarin.

Asvi, yang datang sebagai saksi di Sidang Rakyat Internasional tersebut, mengatakan Pulau Buru memiliki luasan dua kali ukuran Bali. Selain itu, rantai komandonya juga jelas berada di tangan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), lalu diikuti dengan kepala penempatan Buru, dan komandan militer regionel dari wilayah Maluku.

Selain Pulau Buru, hanya kamp penjara Moncong Koe dan Paltungan yang memiliki organisasi jelas. Di kedua tempat tersebut, periode pemenjaraan singkat dan hanya terdapat sedikit tahanan dibandingkan dengan yang ada di Pulau Buru. Kamp Plantungan, yang terletak di daerah Kendal sebelah selatan kota Semarang, hanya untuk tahanan politik perempuan, khususnya bagi orang-orang eks Tapol Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagaimana rantai komando dan opresi sangat nyata, kamp Pulau Buru, kata Asvi, dapat dibandingkan dengan Russian Gulag di bawah pemerintahan Stalin.

Asvi mengatakan misi dari kamp Pulau Buru secara resmi untuk ‘menyelamatkan populasi keseluruhan dari para tahanan’,’mengubah pemikiran tahanan politik ke dalam ideologi negara Pancasila,’ dan ‘menghasilkan makanan’. Lebih jauh, Asvi menegaskan bahwa pemerintahan era Orde Baru Soeharto tampaknya membentuk kamp Pulau Buru dengan tujuan politik tersebut. Rejim Soeharto, katanya, mempersiapkan kamp Pulau Buru untuk memenjarakan tahanan yang dinilai,’berbahaya bagi masyarakat’, atau dengan kata lain mereka yang tidak menjamin kemenangan Soeharto dalam pemilihan umum.

Asvi melanjutkan dalam konteks kamp Pulau Buru, Asvi juga menggarisbawahi penderitaan atas opresi yang dialami oleh para tahanan di pulau tersebut. Salah satu contohnya adalah penulis Hersri yang telinganya dimasukkan lalat secara paksa, yang membuat lelaki tersebut tuli permanen. Perbudakan juga nyata, kata Asvi, dengan para tahanan dipaksa untuk melaporkan kepada sipir mereka setiap pukul 04.00 pagi untuk menerima perintah.

“Pulau Buru merupakan tempat terisolasi. Jadi, kamp ini merupakan contoh sempurna dan konkret atas perbudakan dan penahanan sebagai hasil dari tragedi 1965,” kata Asvi. Sidang Rakyat Internasional untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tahun 1965 digelar di Den Haag, Belanda, sejak Selasa (10/11) ini. Sidang tersebut turut dihadiri oleh sejumlah aktivis, perwakilan media dan beberapa mahasiswa Indonesia.

LB, seorang mahasiswa Universitas Leiden asal Indonesia, mengatakan ia bersama tiga temannya telah bersiap untuk pergi ke lokasi sidang beberapa jam sebelum pengadilan dimulai. LB berkata, kedatangan mereka ke Sidang Rakyat 1965 merupakan inisiatif pribadi dan tidak mengatasnamakan institusi apapun, termasuk Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. “Bukan atas nama PPI. Semua datang atas nama personal,” ucapnya ketika dihubungi dari Jakarta.

LB menuturkan, ia dan rekan-rekanya tidak khawatir akan mendapatkan ancaman atau intimidasi dari kelompok tertentu akibat menyaksikan Sidang Rakyat 1965. Menurutnya, selama ini intimidasi yang dialami para korban dan sejumlah masyarakat sipil di Indonesia, tidak pernah terjadi di Belanda. Sebelum IPT 1965, Pengadilan Rakyat Internasional pernah digelar pada 16-18 Juli 2015 di Washington, D.C., Amerika Serikat, yang menyasar Presiden Filipina Benigno Aquino III dan pemerintah AS atas tuduhan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Filipina berupa pembantaian, penghilangan orang, dan penahanan semena-mena.

Tahun sebelumnya, Januari 2014, Pengadilan Rakyat Internasional juga digelar di Columbia University Law School, New York, AS, yang menyasar pemerintah AS, Prancis, Inggris, Italia, Kanada, dan sekutu NATO atas tudingan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Libya, Côte d’Ivoire, Zimbabwe, Haiti, dan orang-orang kulit hitam. Koordinator Pengadilan Rakyat Internasional untuk Tragedi 1965 (International People’s Tribunal 1965), Nusyahbani Katjasungkana, mengatakan pengadilan yang digelar di Den Haag, Belanda, tersebut merupakan upaya untuk mencapai keadilan. Hal tersebut penting mengingat selama 50 tahun Indonesia tinggal dalam siklus penyangkalan.

“Ini saatnya untuk memutuskan siklus penyangkalan yang terus berlanjut selama setengah abad,” kata pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut saat membuka IPT 1965 di Den Haag, Selasa (10/11). Setelah kalimat pernyataan dari Nursyahbani tersebut, Helen Jarvis, salah satu hakim asal Australia, menyambut seluruh hadirin dalam Bahasa Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada para korban yang hadir untuk memberikan kesaksian selama pengadilan berlangsung hingga Jumat pekan ini. Jarvis, yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Kamboja, memberikan pidato singkat untuk mengekspresikan apresiasinya atas upaya dan kemauan para korban bersaksi.

Selanjutnya, hakim ketua dari Afrika Selatan, Zak Jacoob, mengatakan dia menyadari situasi bergejolak di Indonesia di masa lalu yang diikuti dengan pembunuhan massal pada 1965, dengan semua konsekuensinya. Jaccob berkata dia akan “Bersungguh-sungguh mempertimbangkan” testimoni yang akan disampaikan para saksi. Sementara itu, advokat untuk IPT 1965, Todung Mulya Lubis, dalam pernyataan pembukanya yang dramatis melontarkan pertanyaan, “Mengapa kita semua di sini?” Lalu dia menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa dampak Tragedi 1965 tidak bisa lagi dilanjutkan.

“Kami ingin mencari kebenaran. Bangsa Indonesia ingin mencari kebenaran,” ujar Todung. Todung juga mengingatkan bahwa saat ini sudah banyak korban Tragedi 1965 yang telah meninggal dunia. Kalaupun ada saksi hidup yang tersisa, kata Todung, mereka telah sepuh dimakan usia. “Tak lama lagi akan tiba waktunya bagi mereka yang tersisa. Oleh karena itu, atas nama keadilan, kita mesti menuntaskan persidangan ini dengan harapan bisa menemukan kebenaran yang hakiki,” kata Todung dalam pidato sambutannya.

Menurut Todung, pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengubur fakta di balik peristiwa 1965. Kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo enggan melayangkan permintaan maaf, kata Todung, menjadi gelagat nyata yang menegaskan pemerintah Indonesia tak mau lagi berurusan dengan apapun terkait peristiwa 1965. Sementara itu, pemerintah Indonesia tetap menolak adanya pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada 1965.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tentangannya atas sidang maraton Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan 1965 yang dilakukan di Den Haag. “Siapa yang mau diadili? Kok dia yang mutusin kita?” ujar Luhut lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin malam. Mantan Kepala Kantor Staf Presiden itu pun mengambil contoh peristiwa Pembantaian Westerling, pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling pada Desember 1946 hingga Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan), sebagai perbandingan.

Luhut juga menilai bahwa negara tidak perlu memberikan dukungan moral. “Moral apa? Untuk siapa kau minta maaf?” kata dia. Dalam IPT 1965, negara Indonesia duduk sebagai terdakwa. Indonesia dituduh melakukan pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang-orang, dan penganiayaan melalui propaganda. Semua tindakan tersebut dituding merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada Partai Komunis Indonesia dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisannya.

Surat Ederan Kapolri Tentang Hate Speech Beserta Panduan Agar Tidak Terjerat Kasus Hate Speech


Setelah dikaji cukup lama, Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech akhirnya dikeluarkan. SE dengan Nomor SE/06/X/2015 tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Dalam salinan SE yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, Kamis (29/10/2015), disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bentuk, Aspek dan Media
Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye,
2. Spanduk atau banner,
3. Jejaring media sosial,
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi),
5. Ceramah keagamaan,
6. Media massa cetak atau elektronik,
7. Pamflet.

Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Prosedur penanganan
Adapun, pada nomor 3 SE itu, diatur pula prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas.

Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain:

– Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat,
– Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian,
– Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian,
– Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan:
– KUHP,
– UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
– UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
– UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
– Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 lalu. “Betul. Sudah diteken dan sudah dikirim ke Polda-Polda untuk diteruskan sampai ke Polsek,” ujar Badrodin saat dihubungi di sela kunjungan kerjanya di Aceh, Kamis (29/10/2015).Badrodin mengatakan, pada dasarnya SE itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SE itu merupakan penegasan saja dari apa yang sudah diatur di dalam KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

Diharapkan, SE itu tidak membuat pimpinan Polri, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik tak ragu dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara itu.”Karena para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara seperti itu. Agar kita (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” ujar Badrodin.

Selain itu, Badrodin juga berharap SE itu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal.

“Kami harap tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian lagi di masyarakat. Aturannya sudah jelas dan tegas,” ujar Badrodin. Rohaniwan sekaligus pengamat sosial, Romo Benny Susetyo, menyambut positif terkait munculnya Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian.Menurut dia, hal tersebut merupakan kemajuan bagi Polri dan dapat dijadikan panduan di lapangan untuk menindak pelaku-pelaku kekerasan hate speech.

“Sebenarnya ini kemajuan ya. Hate speech itu kan bagian dari agitasi. Membujuk, merayu orang untuk melakukan kekerasan dengan menggunakan ideologi, agama,” tutur Benny saat ditemui seusai acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.Benny menambahkan, langkah Polri ini juga dapat meminimalisasi konflik di lapangan dan sebagai pencegahan dini agar kekerasan bisa dideteksi secara dini.”Harusnya dilihat secara positif sehingga akan lebih mudah untuk mengatasi konflik. Konflik itu kan terjadi karena agitasi, dengan provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain sehingga mendorong orang melakukan kekerasan,” tuturnya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 pada 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Dengan demikian, polisi diharapkan lebih peka terhadap potensi konflik sosial dengan segera mendekati dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Pemahaman diperlukan agar aparat dapat sedini mungkin mengidentifikasi dan mencegah kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan yang bisa memicu konflik sosial di masyarakat. Romo Benny menambahkan, langkah Polri tersebut tidak akan berpotensi membungkam hak kebebasan berpendapat seseorang. “Oh enggak (berpotensi) dong, hate speech lain. Hate speech itu dengan sengaja di muka umum, orang menjelek-jelekkan baik sisi agama, sisi suku, ras, SARA,” ujar Romo Benny.

Ia mengatakan bahwa pedoman mengenai hate speech sudah cukup jelas. Sebab, tindakan ini dapat menimbulkan kebencian di muka umum dan meresahkan masyarakat. “Jadi ini sebenarnya pencegahan supaya orang tidak menimbulkan kebencian sehingga kekerasan komunal bisa dicegah dengan cara itu sejak dini,” ucapnya.

Pengungah Video Suap Ditangkap Polisi Karena Pencemaran Nama Baik


Gerakan Save Adlun Fiqri ramai bermunculan di Ternate, Maluku Utara. Bahkan, gerakan itu mulai muncul di media sosial, seperti Facebook, Blackberry Messenger, dan Twitter dengan tagar #Save Adlun Fiqri.

Adlun Fiqri merupakan mahasiswa Universitas Khairun Ternate. Dia mengunggah video tentang oknum polisi lalu lintas Polres Ternate yang diduga menerima suap tilang. Operasi tilang dilakukan polisi lalu lintas Polres Ternate di depan RS Dharma Ibu, Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Gamalama, Ternate, Sabtu, 26 September 2015. Adlun merekam pelaksanaan tilang menggunakan video telepon selulernya.

Video berjudul “Kelakuan Polisi Minta Suap di Ternate” itu kemudian ditayangkan di YouTube. Dalam video yang berdurasi lebih dari satu menit itu terekam oknum polisi lalu lintas Polres Ternate tertangkap meminta sejumlah uang kepada pengendara motor yang ditilang.

Namun, Adlun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan mencemarkan nama baik lembaga kepolisian dan polisi yang terekam dalam video itu. Koordinator gerakan Save Adlun Fiqri, Faris Bobero, menjelaskan kampaye Save Adlun merupakan gerakan moral untuk mengecam tindakan Polres Ternate yang diduga semena-mena dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus Adlun.

Faris menjelaskan gerakan itu juga sebagai upaya meminta kepolisian untuk menjelaskan secara transparan kepada publik tentang penanganan kasus tersebut. “Kami tidak membela siapa-siapa,” katanya kepada Tempo, Kamis, 1 Oktober 2015. Faris mengatakan seharusnya dengan munculnya video tentang praktek seperti ini, polisi lebih intropeksi diri dan berbenah ke dalam ketimbang menyalahkan dan mempidanakan suara kritis masyarakat. Itu sebabnya, kata Faris, gerakan Save Adlun akan terus disuarakan. Faris mengatakan dalam gerakan Save Adlun, sejumlah seniman, aktivis kampus, dan LSM akan dilibatkan. Tujuannya tak lain untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat Maluku Utara guna menolak praktek-praktek suap dalam berlalu lintas.

Dengan gerakan itu pula, kata Faris, diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi kelakuan oknum polisi nakal. Yang dilakukan Adlun merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap kepolisian. “Seharusnya oknum polisi itu yang ditindak, bukan sebaliknya mempidanakan masyarakat yang kritis,” ucap Faris.

Kepala Polres Ternate Ajun Komisaris Besar Kamal Baktiar enggan memberikan tanggapan. Penjelasan diberikan oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polre Ternate Ajun Komisaris Samsudin Lossen. Samsudin mengatakan penahanan terhadap Adlun karena diduga melakukan pelanggaran pencemaran nama baik intitusi kepolisian, termasuk Polres Ternate. Perbuatan pelaku juga merugikan oknum polisi lalu lintas. “Kasusnya saat masih dalam penyidikan,” tuturnya.

Polisi Bandung Berikan Contoh Bahwa Melawan Arus Di Jalan Raya Boleh Dilakukan


Tiga mobil dinas polisi tertangkap tengah melawan arus lalu lintas di Jalan Dago, Bandung, Minggu (23/8/2015). Kejadian tersebut terekam oleh kamera salah seorang warga bernama Oginawa yang kebetulan sedang berada di lokasi tersebut.

Menurut Oginawa, hal ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Ia menyebutkan bahwa tiga mobil dinas polisi itu melawan arus bersama dengan empat mobil lainnya. Satu di antaranya merupakan mobil sedan putih dengan ornamen yang biasa digunakan untuk kendaraan pernikahan.

Jadi, mereka rombongan. Satu mobil polisi di depan, dua lagi di belakang. Di tengah-tengahnya ada mobil lain. Ada satu yang mencolok, sedan putih dengan pita-pita gitu. Kayaknya mobil pengantin, deh,” tutur Oginawa kepada , Minggu malam. Oginawa mengatakan, tujuh mobil yang melawan arus itu sedang menuju ke arah simpang Dago. Menurut dia, saat itu arus lalu lintas di sekitar Dago tidak macet.

“Arus lalu lintas enggak macet. Saya juga heran kenapa mereka sampai memilih contra flow begitu,” ujar dia.

Halaman Pada Sekretariat Kabinet Yang Menyatakan Pengawalan Moge Oleh Polri Adalah Pelanggaran UU Mendadak Hilang


Kontroversi terkait pengawalan polisi terhadap rombongan pengendara motor Harley-Davidson Indonesia sempat memunculkan suara dari situs Sekretariat Kabinet. Pada Rabu (19/8/2015), di situs Setkab sempat dituliskan bahwa pengawalan polisi terhadap konvoi motor gede atau moge itu merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebab, konvoi moge dianggap tidak termasuk dalam kategori pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

Namun, artikel yang ditulis oleh Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab itu sekarang telah hilang dari situs setkab.go.id. Ketika berusaha membuka tautan ke artikel itu, yang muncul adalah tulisan “Error 404 Page”. Meski jejak digital di url masih terlihat, artikel tersebut tidak muncul.

Google.com Artikel di situs Setkab yang berjudul “Catatan Mengenai Penghadangan Konvoi Motor Gede oleh Pesepeda di Yogyakarta” masih muncul di halaman pertama mesin pencari Google, tapi tidak bisa diakses, Jumat (21/8/2015).
Ketika berusaha melakukan pencarian di Google dengan kata kunci “Setkab moge”, hasil pencarian pun masih ada. Namun saat diklik, informasi itu akan mengarah ke halaman dengan tulisan “Error 404 Page” tersebut.
Hilangnya artikel itu juga dipertanyakan netizen. Melalui media sosial, banyak yang mempertanyakan mengenai hilangnya artikel itu dari laman Setkab. Bahkan, netizen ada yang bertanya dengan menyebut atau mention ke akun @setkabgoid, meski belum juga ada jawaban.

Artikel dengan judul “Catatan Mengenai Penghadangan Konvoi Motor Gede oleh Pesepeda di Yogyakarta” itu menunjukkan, jika merujuk pada isi dan penjelasan Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa konvoi dan atau kendaraan yang digolongkan mendapat hak utama lalu lintas dimaksudkan untuk kepentingan tertentu, maka moge dianggap tidak termasuk “kepentingan tertentu”.

Sesuai penjelasan pasal tersebut, kepentingan tertentu itu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam. (Baca: Setkab Sebut Tindakan Polisi Kawal Konvoi Moge Langgar Aturan)

Meski begitu, Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Condro Kirono tetap berkeyakinan bahwa pengawalan konvoi moge oleh polisi adalah hal yang benar. Penjelasan Pasal 134 huruf (g) itu pun, menurut Condro, sama sekali tidak bertentangan

Boleh atau tidaknya polisi mengawal konvoi motor gede (moge) masih menjadi polemik. Hal ini terutama terjadi setelah peristiwa pesepeda menghadang iring-iringan Harley Davidson di Yogyakarta beberapa waktu lalu, yang kemudian menjadi buah bibir di publik.

Pihak kepolisian yang dimintai tanggapan atas hal itu berlindung pada Pasal 134 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bunyinya, “Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut…(a)…(b) dan seterusnya hingga huruf (g) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Intinya, polisi menganggap pengawalan terhadap konvoi moge telah sesuai aturan perundangan. Namun, dalam poin penjelasan pasal itu disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan tertentu’ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.”

Poin ini dipersepsikan bahwa konvoi moge tidak masuk ke dalam kategori “kepentingan tertentu” sehingga tidak laik mendapatkan pengawalan polisi. Lantas, apa jawaban Polri atas hal tersebut? Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Condro Kirono tetap berkeyakinan bahwa pengawalan konvoi moge oleh polisi adalah hal yang benar. Penjelasan Pasal 134 huruf (g) itu pun, menurut Condro, sama sekali tidak bertentangan.

“Kan ada kata ‘antara lain’. Artinya, yang dijelaskan di situ ya antara lainnya saja, tetapi ada yang lain juga, salah satunya konvoi. Kan tidak mungkin semuanya dimasukkan ke dalam situ (penjelasan Pasal 134 huruf (g)) itu kan,” ujar Condro di Kompleks PTIK, Kamis (19/8/2015). Condro mencontohkan aktivitas lain yang biasanya mendapat kawalan dari kepolisian, yakni gerak jalan, sepeda santai, karnaval, dan sebagainya. Aktivitas masyarakat yang menurut penilaian polisi butuh penjagaan, menurut Condro, sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan peraturan.

“Nah, apalagi ini (iring-iringan Harley Davidson di Yogyakarta). Ada event Bike Week yang mengumpulkan komunitas motor gede sampai 2.500-an unit, maka dibuatlah rencana pengamanan dari start sampai finis. Ya pasti diamankan, dong,” lanjut Condro. Condro juga menampik anggapan bahwa polisi tidak peka terhadap lingkungan sosial dalam pengawalan itu. Ia menegaskan, atas dasar menghormati ketenangan Yogyakarta, pihaknya tidak membuat rute yang melintasi dalam kota, tetapi melalui jalur lingkar luar demi meminimalkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab RI, melalui situs setkab.go.id, Kamis, sudah menebak jawaban Polri soal pemaknaan frasa “antara lain” sebagai dasar argumentasi. Namun, tafsir Polri atas frasa dalam UU tersebut tetap dianggap lemah. Bahkan, ia meminta Polri merevisi poin itu dengan mempertegas definisi frasa “antara lain” di dalam penjelasan pasal tersebut.

Orang Kaya Pemilik Lamborgini Tidak Pasang Plat Nomer Seperti Yang Diwajibkan Undang Undang


Beberapa mobil Lamborghini tidak memasang pelat nopol di bagian depan mobil dalam konvoi yang dikawal polisi hari ini. Apa alasannya? “Yang depannya nggak ada (pelat nopol), belakang ada. Karena depannya nggak ada tempatnya,” ujar Presiden Lamborghini Club Indonesia Lal De Silva saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (3/5/2015). De Silva beserta konvoi ditemui di halaman Bengkel Cafe, SCBD Sudirman, Jakarta.

Polisi yang mengawal juga sepertinya tidak mempersalahkan tiadanya pelat nopol di depan, mengapa itu bisa terjadi? “Ya, you lihat aja tempatnya, nggak ada lampu, itu biasa. Di Eropa juga sama,” sahut De Silva. Kovoi mobil sport mahal itu dimulai dengan kumpul Bengkel Cafe, SCBD, Jakarta Selatan., Lamborghini itu mulai konvoi sekitar pukul 08.00 WIB dengan pengawalan kepolisian lalu masuk ke gerbang tol Senayan. Mobil ini terus melaju dari Senayan ke arah Slipi.

Pantauan hanya dua mobil yang memasang pelat depan dan belakang dengan lengkap, yaitu Lamborghini warna hitam dengan nopol B 1 HKD dan Lamborghini kuning B 900 MC. Sedangkan 7 mobil lainnya hanya memasang pelat belakang saja, tanpa pelat depan. Pemilik mobil mewah Lamborghini di Jakarta mengaku bingung menaruh nomor polisi di mobilnya. Alasannya, desain mobil tak memiliki tempat pelat nomor polisi. Namun di luar negeri, mobil super premium ini tetap berpelat nomor di bagian bemper depannya.

Seperti dikutip detikcom dari berbagai sumber, mobil super premium yang berkeliaran di jalanan luar negeri tetap memakai pelat nopol di bagian depan. Salah satu contohnya, seperti video-video yang diunggah supercarscene.co.uk ini, Lamborghini Aventador yang berkeliaran di jalanan London, tetap memakai pelat nomor. Situs ini mengkhususkan diri untuk menangkap secara tak sengaja apa yang dialami mobil-mobil super mewah di jalanan. Salah satunya seperti foto yang di atas itu, di mana pesepeda tiba-tiba menghalangi jalan mobil super mewah itu. Lamborghini itu tampak memakai pelat nopol, V12 MMJ.

Atau dari situs carnewschina.com misalnya, ada berita snapshot tertangkapnya Lamborghini Aventador yang berkeliaran di kota Hefei, Provinsi Anhui, China. Lamborghini itu berwarna hitam matte dengan nopol A D 6666 di pelat warna biru. Di situs Kuwaitiful lain lagi, ada snapshot Lamborghini Aventador hitam matte berkeliaran di jalanan London dengan pelat nomor Kuwait di atas kap mesinnya, ‘Kuwait 10-84435’ di pelat putih.

Sebelumnya, Ketua Pembina DCI Basuki Lidin menyatakan memang mobil sport Lamborghini mempunyai bentuk moncong yang sulit dipasangi pelat nomor depan. Ini merupakan hal yang biasa lantaran memang sudah ‘dari sononya’ anatomi mobil sport dibuat seperti itu. “Memang dari pabrikan sudah seperti itu,” kata Basuki yang berprofesi sebagai pengusaha. Sebenarnya sepeda motorpun sulit untuk memasang plat nomer karena akan merusak keindahan desain dari sepeda motor tersebut.

Sedangkan menurut Polda Metro Jaya, seharusnya mobil jenis apapun ada pelat nomornya. “Seharusnya, mobil baik di depan atau belakang kendaraan ada pelat (nomor). Ini berlaku untuk semua kendaraan, depan belakang harus ada nomor polisi,” kata Kasat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono,.

Nomor-nomor tersebut tak lain sebagai identitas sebuah kendaraan dan syarat kendaraan tersebut untuk melaju di jalanan. “Kalau di sirkuit enggak pakai plat nomor memang tidak perlu, kalau di jalan raya itu wajib,” tegasnya. Selain itu, pelat nomor adalah untuk memudahkan polisi mengidentifikasi kendaraan. Entah kendaraan itu dijadikan sebagai alat kejahatan atau mengetahui pemilik kendaraan bila mana terjadi sesuatu terpaut kendaraan tersebut.