Category Archives: Taat Hukum

Polisi Bandung Berikan Contoh Bahwa Melawan Arus Di Jalan Raya Boleh Dilakukan


Tiga mobil dinas polisi tertangkap tengah melawan arus lalu lintas di Jalan Dago, Bandung, Minggu (23/8/2015). Kejadian tersebut terekam oleh kamera salah seorang warga bernama Oginawa yang kebetulan sedang berada di lokasi tersebut.

Menurut Oginawa, hal ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Ia menyebutkan bahwa tiga mobil dinas polisi itu melawan arus bersama dengan empat mobil lainnya. Satu di antaranya merupakan mobil sedan putih dengan ornamen yang biasa digunakan untuk kendaraan pernikahan.

Jadi, mereka rombongan. Satu mobil polisi di depan, dua lagi di belakang. Di tengah-tengahnya ada mobil lain. Ada satu yang mencolok, sedan putih dengan pita-pita gitu. Kayaknya mobil pengantin, deh,” tutur Oginawa kepada , Minggu malam. Oginawa mengatakan, tujuh mobil yang melawan arus itu sedang menuju ke arah simpang Dago. Menurut dia, saat itu arus lalu lintas di sekitar Dago tidak macet.

“Arus lalu lintas enggak macet. Saya juga heran kenapa mereka sampai memilih contra flow begitu,” ujar dia.

Halaman Pada Sekretariat Kabinet Yang Menyatakan Pengawalan Moge Oleh Polri Adalah Pelanggaran UU Mendadak Hilang


Kontroversi terkait pengawalan polisi terhadap rombongan pengendara motor Harley-Davidson Indonesia sempat memunculkan suara dari situs Sekretariat Kabinet. Pada Rabu (19/8/2015), di situs Setkab sempat dituliskan bahwa pengawalan polisi terhadap konvoi motor gede atau moge itu merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebab, konvoi moge dianggap tidak termasuk dalam kategori pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

Namun, artikel yang ditulis oleh Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab itu sekarang telah hilang dari situs setkab.go.id. Ketika berusaha membuka tautan ke artikel itu, yang muncul adalah tulisan “Error 404 Page”. Meski jejak digital di url masih terlihat, artikel tersebut tidak muncul.

Google.com Artikel di situs Setkab yang berjudul “Catatan Mengenai Penghadangan Konvoi Motor Gede oleh Pesepeda di Yogyakarta” masih muncul di halaman pertama mesin pencari Google, tapi tidak bisa diakses, Jumat (21/8/2015).
Ketika berusaha melakukan pencarian di Google dengan kata kunci “Setkab moge”, hasil pencarian pun masih ada. Namun saat diklik, informasi itu akan mengarah ke halaman dengan tulisan “Error 404 Page” tersebut.
Hilangnya artikel itu juga dipertanyakan netizen. Melalui media sosial, banyak yang mempertanyakan mengenai hilangnya artikel itu dari laman Setkab. Bahkan, netizen ada yang bertanya dengan menyebut atau mention ke akun @setkabgoid, meski belum juga ada jawaban.

Artikel dengan judul “Catatan Mengenai Penghadangan Konvoi Motor Gede oleh Pesepeda di Yogyakarta” itu menunjukkan, jika merujuk pada isi dan penjelasan Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa konvoi dan atau kendaraan yang digolongkan mendapat hak utama lalu lintas dimaksudkan untuk kepentingan tertentu, maka moge dianggap tidak termasuk “kepentingan tertentu”.

Sesuai penjelasan pasal tersebut, kepentingan tertentu itu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam. (Baca: Setkab Sebut Tindakan Polisi Kawal Konvoi Moge Langgar Aturan)

Meski begitu, Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Condro Kirono tetap berkeyakinan bahwa pengawalan konvoi moge oleh polisi adalah hal yang benar. Penjelasan Pasal 134 huruf (g) itu pun, menurut Condro, sama sekali tidak bertentangan

Boleh atau tidaknya polisi mengawal konvoi motor gede (moge) masih menjadi polemik. Hal ini terutama terjadi setelah peristiwa pesepeda menghadang iring-iringan Harley Davidson di Yogyakarta beberapa waktu lalu, yang kemudian menjadi buah bibir di publik.

Pihak kepolisian yang dimintai tanggapan atas hal itu berlindung pada Pasal 134 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bunyinya, “Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut…(a)…(b) dan seterusnya hingga huruf (g) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Intinya, polisi menganggap pengawalan terhadap konvoi moge telah sesuai aturan perundangan. Namun, dalam poin penjelasan pasal itu disebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan tertentu’ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.”

Poin ini dipersepsikan bahwa konvoi moge tidak masuk ke dalam kategori “kepentingan tertentu” sehingga tidak laik mendapatkan pengawalan polisi. Lantas, apa jawaban Polri atas hal tersebut? Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Condro Kirono tetap berkeyakinan bahwa pengawalan konvoi moge oleh polisi adalah hal yang benar. Penjelasan Pasal 134 huruf (g) itu pun, menurut Condro, sama sekali tidak bertentangan.

“Kan ada kata ‘antara lain’. Artinya, yang dijelaskan di situ ya antara lainnya saja, tetapi ada yang lain juga, salah satunya konvoi. Kan tidak mungkin semuanya dimasukkan ke dalam situ (penjelasan Pasal 134 huruf (g)) itu kan,” ujar Condro di Kompleks PTIK, Kamis (19/8/2015). Condro mencontohkan aktivitas lain yang biasanya mendapat kawalan dari kepolisian, yakni gerak jalan, sepeda santai, karnaval, dan sebagainya. Aktivitas masyarakat yang menurut penilaian polisi butuh penjagaan, menurut Condro, sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan peraturan.

“Nah, apalagi ini (iring-iringan Harley Davidson di Yogyakarta). Ada event Bike Week yang mengumpulkan komunitas motor gede sampai 2.500-an unit, maka dibuatlah rencana pengamanan dari start sampai finis. Ya pasti diamankan, dong,” lanjut Condro. Condro juga menampik anggapan bahwa polisi tidak peka terhadap lingkungan sosial dalam pengawalan itu. Ia menegaskan, atas dasar menghormati ketenangan Yogyakarta, pihaknya tidak membuat rute yang melintasi dalam kota, tetapi melalui jalur lingkar luar demi meminimalkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab RI, melalui situs setkab.go.id, Kamis, sudah menebak jawaban Polri soal pemaknaan frasa “antara lain” sebagai dasar argumentasi. Namun, tafsir Polri atas frasa dalam UU tersebut tetap dianggap lemah. Bahkan, ia meminta Polri merevisi poin itu dengan mempertegas definisi frasa “antara lain” di dalam penjelasan pasal tersebut.

Orang Kaya Pemilik Lamborgini Tidak Pasang Plat Nomer Seperti Yang Diwajibkan Undang Undang


Beberapa mobil Lamborghini tidak memasang pelat nopol di bagian depan mobil dalam konvoi yang dikawal polisi hari ini. Apa alasannya? “Yang depannya nggak ada (pelat nopol), belakang ada. Karena depannya nggak ada tempatnya,” ujar Presiden Lamborghini Club Indonesia Lal De Silva saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (3/5/2015). De Silva beserta konvoi ditemui di halaman Bengkel Cafe, SCBD Sudirman, Jakarta.

Polisi yang mengawal juga sepertinya tidak mempersalahkan tiadanya pelat nopol di depan, mengapa itu bisa terjadi? “Ya, you lihat aja tempatnya, nggak ada lampu, itu biasa. Di Eropa juga sama,” sahut De Silva. Kovoi mobil sport mahal itu dimulai dengan kumpul Bengkel Cafe, SCBD, Jakarta Selatan., Lamborghini itu mulai konvoi sekitar pukul 08.00 WIB dengan pengawalan kepolisian lalu masuk ke gerbang tol Senayan. Mobil ini terus melaju dari Senayan ke arah Slipi.

Pantauan hanya dua mobil yang memasang pelat depan dan belakang dengan lengkap, yaitu Lamborghini warna hitam dengan nopol B 1 HKD dan Lamborghini kuning B 900 MC. Sedangkan 7 mobil lainnya hanya memasang pelat belakang saja, tanpa pelat depan. Pemilik mobil mewah Lamborghini di Jakarta mengaku bingung menaruh nomor polisi di mobilnya. Alasannya, desain mobil tak memiliki tempat pelat nomor polisi. Namun di luar negeri, mobil super premium ini tetap berpelat nomor di bagian bemper depannya.

Seperti dikutip detikcom dari berbagai sumber, mobil super premium yang berkeliaran di jalanan luar negeri tetap memakai pelat nopol di bagian depan. Salah satu contohnya, seperti video-video yang diunggah supercarscene.co.uk ini, Lamborghini Aventador yang berkeliaran di jalanan London, tetap memakai pelat nomor. Situs ini mengkhususkan diri untuk menangkap secara tak sengaja apa yang dialami mobil-mobil super mewah di jalanan. Salah satunya seperti foto yang di atas itu, di mana pesepeda tiba-tiba menghalangi jalan mobil super mewah itu. Lamborghini itu tampak memakai pelat nopol, V12 MMJ.

Atau dari situs carnewschina.com misalnya, ada berita snapshot tertangkapnya Lamborghini Aventador yang berkeliaran di kota Hefei, Provinsi Anhui, China. Lamborghini itu berwarna hitam matte dengan nopol A D 6666 di pelat warna biru. Di situs Kuwaitiful lain lagi, ada snapshot Lamborghini Aventador hitam matte berkeliaran di jalanan London dengan pelat nomor Kuwait di atas kap mesinnya, ‘Kuwait 10-84435’ di pelat putih.

Sebelumnya, Ketua Pembina DCI Basuki Lidin menyatakan memang mobil sport Lamborghini mempunyai bentuk moncong yang sulit dipasangi pelat nomor depan. Ini merupakan hal yang biasa lantaran memang sudah ‘dari sononya’ anatomi mobil sport dibuat seperti itu. “Memang dari pabrikan sudah seperti itu,” kata Basuki yang berprofesi sebagai pengusaha. Sebenarnya sepeda motorpun sulit untuk memasang plat nomer karena akan merusak keindahan desain dari sepeda motor tersebut.

Sedangkan menurut Polda Metro Jaya, seharusnya mobil jenis apapun ada pelat nomornya. “Seharusnya, mobil baik di depan atau belakang kendaraan ada pelat (nomor). Ini berlaku untuk semua kendaraan, depan belakang harus ada nomor polisi,” kata Kasat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Hindarsono,.

Nomor-nomor tersebut tak lain sebagai identitas sebuah kendaraan dan syarat kendaraan tersebut untuk melaju di jalanan. “Kalau di sirkuit enggak pakai plat nomor memang tidak perlu, kalau di jalan raya itu wajib,” tegasnya. Selain itu, pelat nomor adalah untuk memudahkan polisi mengidentifikasi kendaraan. Entah kendaraan itu dijadikan sebagai alat kejahatan atau mengetahui pemilik kendaraan bila mana terjadi sesuatu terpaut kendaraan tersebut.

Akibat Nikah Siri, 1.378 Anak Jadi Anak Haram Alias Tak Diakui Negara


Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Ajamalus mengatakan, terdapat 1.378 anak di Bengkulu Tegah yang lahir dari pernikahan siri dan tak mendapatkan legalitas Negara. Sejauh ini terdata ada 689 pasangan suami isteri yang menikah siri. “Dari perkawinan siri 689 pasutri tersebut, ada 1.378 anak yang tidak diakui Negara, karena perkawinan orangtua mereka tidak terdaftar,” ujar Ajamalus, Sabtu (25/4/2015).

Dia mengatakan, legalitas tersebut diatur berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak terdaftar dan Pasal 43 tentang hubungan keperdataan ibu dan anak. Demi mengatasi kondisi itu, Kemenag akan melaksanakan sidang isbath untuk mengesahkan perkawinan mereka dan memberikan surat nikah secara gratis. Acara ini direncanakan bakal digelar pada awal Mei mendatang.

“Kami berkeinginan ribuan anak tersebut diakui Negara dan mendapatkan legalitas sama haknya seperti anak yang dilahirkan dari pernikahan sah,” kata dia. Kemenag juga telah melakukan langkah-langkah untuk menggelar sidang isbath dan menggelar nikah massal bagi pasangan muda yang memang membutuhkan legalitas perkawinan sesuai dengan Undang-undang.

Di Jakarta Tidak Ada Lagi Tempat Buat Merokok Kecuali Di Rumah Masing Masing


Para penumpang harus sadar, merokok di tempat umum seperti stasiun sudah lama dilarang keras. Selain merugikan diri sendiri, juga berpotensi merusak kesehatan orang lain. Karena itu, tak ada tempat bagi perokok di fasilitas umum. Aturan larangan merokok di tempat umum sudah dibuat berlapis. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan gubernur DKI Jakarta khusus di ibu kota.

Ada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diperjelas dalam PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Di sana, ada aturan soal kadar nikotin dan tar dalam rokok, keterangan pada label, produksi dan penjualan rokok, serta iklan dan promosinya. Mengenai pengaturan kawasan dilarang merokok, tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Pergub DKI Jakarta No. 88 Tahun 2010 (“Pergub 88”).

Dalam Pasal 18 Pergub 88 disebutkan bahwa tempat atau ruangan merokok harus terpisah, di luar dari gedung serta letaknya jauh dari pintu keluar gedung. Salah satu yang dilarang keras sebagai arena merokok adalah tempat angkutan umum, mulai dari angkutannya hingga terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan.

Lalu, apa sanksinya? Baik pengelola dan perokok sebetulnya sudah terancam hukuman. Khusus pengelola tempat berikut sanksinya:

“Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidak membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan kawasan dilarang merokok di kawasan kerjanya dan membiarkan orang merokok di Kawasan Dilarang Merokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
d. pencabutan izin.

Sementara untuk perokok diatur dalam Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yakni, setiap orang yang merokok di kawasan dilarang merokok di kawasan dilarang merokok diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, sudah jelas apa yang dilakukan Fajar Arif di Stasiun Pondok Jati, Jakarta Timur, menyalahi aturan. Dia merokok di peron stasiun, tempat yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Pergub DKI. Wajar saja ketika petugas PT KCJ, M Iqbal, menegurnya. Sebagai perwakilan pengelola dia berhak memberi peringatan.

Sayangnya, Fajar tak terima ditegur oleh Iqbal meski sudah terang-terangan melanggar. Sebaliknya, dia malah memberikan hook keras kepada Iqbal hingga tersungkur dan membentur pagar peron. Iqbal pun terluka bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit.

“Kami sampaikan simpati terhadap satpam yang dirawat di RSCM. Menurut kami, itu adalah bentuk ketidaktaatan hukum sama sekali (yang dilakukan pelaku), karena satpam menjalankan tugasnya,” kata Ketua Yayasan Kawasan Tanpa Rokok Dr Rohani Budi.

Kronologi Baku Hantam Anggota DPR Dari Partai PPP dan Demokrat Saat Rapat Dengan Menteri ESDM


Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Sebabnya hanya karena keduanya saling sindir, berikut kronologi kisahnya. Yang terlibat adu jotos adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Muljadi. Menurut salah seorang anggota Komisi VII DPR yang enggan disebutkan namanya, awalnya rapat berlangsung adem ayem sampai kemudian Mustofa Assegaf menyampaikan pertanyaan kepada Menteri ESDM Sudirman Said.

“Ingat jangan lebih dari 10 menit,” kata Muljadi mengingatkan agar Mustofa tak panjang lebar dalam bertanya. Mustofa pun melanjutkan kembali pertanyaannya. Namun kemudian dia kesal juga karena terus diingatkan Muljadi, keduanya pun terlibat saling sindir. Mustofa pun mendekati meja Muljadi dan kemudian terlibat tarik-tarikan dan terlibat adu jotos dengan Muljadi.

Kemudian terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan yang kaget ada dua anggota dewan itu yang adu fisik dan saling tarik pakaian. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan.

Tak lama polisi, pengamanan dalam DPR, dan beberapa anggota DPR lain melerai. Mereka kemudian dipisahkan. Muljadi luka berdarah di pelipis kiri dan kacamatanya pecah. Dia kemudian dirawat tim dokter. Sementara Mustofa Assegaf tak terlihat. Kini polisi dan pamdal DPR masih berjaga, sementara Muljadi masih berada di ruang Sekretariat Komisi VII DPR. Belum diketahui apakah keduanya akan menempuh jalur hukum. Dua anggota DPR yang terhormat baku hantam di rapat dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Aksi memalukan kedua wakil rakyat itu dipicu karena masalah saling sindir soal durasi pertanyaan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto menilai pemukulan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Mulyadi sebagai bentuk penganiayaan. Didik mengatakan sudah mengonfirmasi ke Mulyadi kalau pemukulan diduga dilakukan anggota Partai Persatuan Pembangunan. “Kami pandang ini sebuah penganiayaan. Bisa masuk delik tindak pidana,” kata Didik di gedung parlemen, Jakarta, Rabu, 8 April 2015.

Fraksi Partai Demokrat, lanjut Didik, juga sudah berkoordinasi dengan Mulyadi yang meminta bantuan hukum. Ia mengatakan mekanisme tersebut bisa dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Rencananya Fraksi Demokrat akan melaporkan kepada MKD setelah ada visum dari dokter. Namun Didik tidak akan tergesa-gesa melaporkan kasus pemukulan ini.

Sementara itu, Dr Darmadi, dari Klinik Damiyanti and Associate yang memeriksa Mulyadi menyatakan kalau korban mengalami luka di alis dan bagian mata kiri. Ia menyebutkan, polisi sudah meminta agar dilakukan visum terhadap Mulyadi. “Hasilnya kami belum tahu,” katan Darmadi.

Insiden pemukulan yang melibatkan dua anggota Komisi VII DPR terjadi di tengah-tengah rapat kerja dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Peristiwa itu melibatkan Mulyadi dengan anggota Komisi VII lainnya, Mustofa Assegaf. Rapat pun terpaksa dihentikan dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Kamis siang, 9 April 2015.

Sebelum terjadi baku hantam, Ketua Komisi VII Satya Yudha memberi peringatan kepada peserta rapat. Politikus Golkar itu mengingatkan agar anggota Komisi VII tak terlalu lama bertanya ke menteri. “Sesuai tatib, bertanya hanya 3 menit ya,” kata Satya di ruang rapat Komisi VII Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Usai peringatan itu, anggota DPR sahut-sahutan saling sindir. Tak jelas siapa yang memulai dan bicara, sejumlah anggota DPR mulai melontarkan celetukan.

“Udah dong nanyanya, udah 3 menit,” sindir seorang anggota DPR. “Udah 10 menit,” seloroh anggota DPR lainnya. Beberapa kali celetukan serupa terdengar sehingga mengganggu rapat. Satya pun mengeluarkan peringatan serupa. “Ini kan sudah ada di tatib, tanya hanya 3 menit. Ini sudah saya kasih dispensasi panjang, 10 menit, sudah tiga kali lipat,” ujar Satya. Namun peringatan itu tak digubris. Aksi sindir berlanjut. “Aawww!” Tiba-tiba terdengar teriakan salah seorang anggota DPR perempuan.

Wartawan yang ada di balkon pun langsung melongok ke bawah. Di situ terlihat politikus PD Muljadi tarik-tarikan baju dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Anggota DPR lain pun merapat mencoba melerai. Kedua anggota DPR lalu diamankan pamdal. Dokter datang. Muljadi diketahui luka di pelipis kiri dan mata kanan. Luka di pelipis kiri harus dijahit. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai adu jotos anggota dewan. Pelipis kiri anggota FPD DPR Mujadi berdarah.

Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak. Yang terlibat berantem adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Muljadi dari Demokrat.

Akibat berantem itu pelipis kiri Mujadi berdarah. Muljadi dirawat oleh tim dokter dan sampai dengan pukul 19.15 WIB, Rabu (8/4/2015), Muljadi masih berada di ruang sekretariat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, dengan pengawalan ketat dari pengamanan dalam (pamdal) DPR dan polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Apakah keduanya akan saling gugat di kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan?Peristiwa memalukan terjadi di rapat Komisi VII DPR. Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Mulyadi baku hantam dengan politikus PPP Mustofa Assegaf. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015) sekitar pukul 17.00 WIB. Ada seorang anggota DPR perempuan yang menjerit karena melihat Mulyadi dan Mustofa baku hantam. Keduanya lalu dilerai oleh anggota DPR yang lain. Pamdal pun turun tangan mengamankan keduanya.

Kedua orang itu lalu dibawa ke ruang tunggu yang berada di dekat ruang Komisi VII DPR. Pamdal berjaga di dalam. Tak lama kemudian, dua orang polisi Pam Obvit datang. Ada juga seorang dokter. Tak lama kemudian, dokter itu keluar, lalu menjelaskan kondisi salah seorang anggota DPR tanpa menyebut nama. “Salah satunya saya jahit di pelipis kiri. Sama bawah matanya luka,” ujar dokter itu sambil berlalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR yang dihadiri oleh Dirut PLN dan Pertamina sore ini diwarnai aksi perkelahian 2 orang anggota Komisi VII DPR-RI. Mereka adalah anggota Komisi VII Mustofa Assegaf dari PPP dan Muljadi dari Demokrat. Insiden ini terjadi ketika proses tanya jawab antara anggota Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

Secara tiba-tiba terdengar suara perempuan menjerit, ternyata ada anggota dewan sedang adu fisik dengan saling tarik pakaian. Mereka duduk paling belakang di barisan kursi-kursi Komisi VII. Bahkan terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak.

Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan anggota DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya. Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Rapat sempat terhenti sekitar 5 menit, dan dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab dengan Menteri ESDM. Pasca kejadian tersebut, jumlah anggota DPR yang ikut rapat berkurang, karena di antaranya ada yang melerai ke luar ruangan “Tadi mohon maaf ada masalah sedikit rapat bisa dilanjutkan lagi,” kata pimpinan sidang Satya Widya Yudha membuka sidang. Rapat ini berlangsung sejak pukul 13.00 WIB, membahas soal itu terkini tentang kementerian ESDM, dan perkembangan soal Pertamina dan PLN. Setelah berlanjut, rapat berlangsung sekitar 30 menit setelah itu diskors pukul 17.00 WIB hingga 19.00 WIB.

Kata Andi Arief … Jusuf Kalla Instruksikan Denny Indrayana Ditetapkan Sebagai Tersangka ?


Bekas staf khusus presiden pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, mengatakan dia mendapat informasi bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana agar ditetapkan sebagai tersangka korupsi payment gateway. JK, kata Andi, mendapat bisikan yang salah dari orang dekatnya.

“Akibatnya, kepolisian mencari-cari kesalahan untuk memaksa Denny jadi tersangka,” kata Andi melalui pesan pendek, Rabu, 25 Maret 2015. Andi lalu berencana menanyakan info tersebut kepada JK. “Karena itu adalah penzaliman.” Kalau info itu benar, kata dia, JK harus diingatkan. Andi mengaku dia memahami persoalan pembayaran paspor secara elektronik lantaran pernah menjadi komisaris PT Pos Indonesia. Menurut dia, negara tak dirugikan dalam pelaksanaan payment gateway. “Yang benar, negara menerima Rp 32 miliar melalui penerimaan negara bukan pajak,” ujarnya.

Selain itu, ada uang Rp 600 juta yang mengalir ke dua vendor, masing-masing mendapatkan Rp 300 juta. Uang itu, kata dia, adalah hak perusahaan penyedia jasa pembayaran elektronik. “Yang sampai ke telinga JK jadi Rp 600 miliar,” ucapnya.

Andi menyarankan agar kepolisian memeriksa beberapa pembayaran nontunai PNBP di Polri. “Di sana ada yang mirip dengan yang dijalankan Denny,” ujarnya. Andi mengaku mendapat informasi adanya pemaksaan kasus itu dari seorang elite penegak hukum. Andi menduga yang membisikkan kasus Denny adalah polisi yang dekat dengan JK. Selain itu, ujar dia, JK juga meminta agar kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dihentikan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Anton Charliyan, menjelaskan mengapa Denny Indrayana ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi Payment Gateway. Anton mengatakan, peran mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dalam penerapan program pembuatan paspor secara elektronik sangat besar.

“Peran DI yang menyuruh melakukan program Payment Gateway dan memfasilitasi vendor sehingga proyek ini terlaksana,” kata Anton di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Maret 2015.

Anton menyatakan, Denny sudah diingatkan jajaran stafnya untuk tidak menjalankan program Payment Gateway. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM juga sudah mempunyai program serupa dalam pembuatan paspor elektronik yang diberi nama Simponi. Bahkan, Simponi jauh lebih baik ketimbang Payment Gateway.

“Program Payment Gateway kurang menguntungkan karena ada pungutan biaya,” kata lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1984 itu. Sedangkan Simponi, ucap Anton, tidak memberikan pungutan kepada pembuat paspor. “Simponi, menurut keterangan para saksi, jauh lebih simpel.” Program Payment Gateway dijalankan dari Juli-Oktober 2014. Dalam menjalankan program ini, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan dua vendor, PT Doku Nusa Inti Arta dan Finnet Indonesia. Selama program ini berjalan, ada uang sebesar Rp 32 miliar yang tidak disetor ke negara dan kelebihan pungutan sekitar Rp 605 juta justru masuk ke kedua vendor tersebut.

“Di kasus ini, pembukaan rekening atas nama kedua vendor. Ini sudah menyalahi aturan karena seharusnya uang langsung masuk ke bendahara negara,” ucap Anton. Untuk kerugian negara, kata Anton, penyidik masih menunggu audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. “Masih dihitung.”

Dalam kasus ini, Anton menyatakan, besar kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Namun Anton enggan membeberkan secara rinci, apakah dari pihak pemerintah atau swasta. “Ini baru satu dan pastinya akan merembet ke yang lain. Nanti kita lihat hasil penyidikan,” ujarnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan Denny ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri mengadakan gelar perkara pada Ahad lalu. Penyidik juga telah memeriksa sebanyak 21 saksi dan menganalisa sejumlah dokumen. “DI akan diperiksa pada Jumat mendatang,” ucap bekasjuru bicara Polda Metro Jaya itu.

Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.