Category Archives: Taat Hukum

Marwah Daud Anggota ICMI Minta Dimas Kanjeng Untuk Tunjukan Kemampuan Ganda Uang Di Depan Publik


Marwah Daud mengamini dirinya merupakan santri dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sejak 2011 dia sudah bergabung dengan Dimas Kanjeng, dan kini menjadi Ketua Yayasan. Marwah menuturkan, sebelum bergabung dengan Dimas Kanjeng, dia mempelajari dahulu mengenai sepak terjang padepokan itu. Demikian juga, Marwah berdoa memohon petunjuk.

“Saya pelajari 1 tahun, saya juga istikharah,” jelas Marwah, Selasa (27/9/2016). Bagi Marwah, bukan keputusan mudah akhirnya bergabung dengan Dimas Kanjeng yang kini disangka kasus pembunuhan dua santrinya. “Saya rasional sekali, saya pertaruhkan nama besar organisasi ada ICMI, MUI, saya di kerukunan Warga Sulsel, asosiasi penerima beasiswa Habibie, saya juga lulusan Amerika. Kemudian keluarga saya, anak saya. Yang saya takut kalau saya meninggal kemudian bagaimana. Jadi saya pelajari benar,” urai dia.

Jadi keputusan matang diambil Marwah. Dia tak begitu saja bergabung dengan Dimas Kanjeng dari Probolinggo yang dikenal bisa menggandakan uang. “Saya kemudian dipertemukan dengan beliau, orangnya humble, masih muda, usia 40-an tahun. Dan saya diperlihatkan karomahnya,” tutur dia.

Hanya santrinya yang diperlihatkan kemampuan Dimas Kanjeng soal mengambil uang itu. Di YouTube sudah beredar bagaimana Dimas Kanjeng mengambil uang dari balik badannya. “Saya istikharah dan pelajari, kemudian ternyata yang namanya Sunan Bonang itu bisa mengubah daun menjadi emas. Dan ini adalah karomah yang diberikan Allah kepada orang yang dipilihnya,” tegasnya.

Dimas Kanjeng sendiri menurut Marwah tak sembarangan dan asal saja menunjukkan karomahnya. Jadi Marwah menilai, sosok Dimas Kanjeng dipilih Tuhan dengan karomah. “Di zaman nabi Sulaiman juga ada manusia suci yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis,” sambung dia. “Jadi yang di YouTube, saya melihat langsung. Kemudian saya tanya tokoh agama, mereka mengatakan itu ada jin ada tuyul,” lanjutnya.

Namun hasil istikharah, Marwah yakin dengan sosok Dimas Kanjeng. Dia pun kerap hadir pada pengajian, shalawat, khataman Alquran dan lainnya. Marwah punya cita-cita uang yang didapatkan dari Dimas lewat kemampuannya digunakan membiayai pendidikan anak Indonesia dan kalangan tidak mampu. “Dan saya berpikir ini mungkin jalannya membantu orang lain. Beliau sendiri tidak bisa mempergunakan uangnya, kalau digunakan sendiri akan sakit,” bebernya.

Bagaimana dengan proses hukum dan tuduhan pada Dimas? “Itu kami serahkan kepada hukum. Tapi tolong jaga nama baiknya, perlakukan dengan baik,” tutup Marwah yang kenal Dimas Kanjeng dari temannya. Marwah Daud, tokoh perempuan yang juga merupakan anggota ICMI meyakini klaim Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang bisa menarik uang. Seharusnya akademisi seperti Marwah tak percaya begitu saja terhadap klaim itu.

“Penggandaan uang potensial menjadi kejahatan penipuan yang menimbulkan keresahan sosial. Akademis sebaiknya menjauhi cara berpikir yang takhayul,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas saat dihubungi, Rabu (28/9/2016). Busyro mengatakan, rasionalitas dan kerja keras harus dikendepankan di era seperti sekarang ini. Percaya terhadap hal-hal di luar akal sehat, salah satunya seperti yang menjadi klaim Dimas Kanjeng bisa menggandakan uang, merupakan langkah mundur.

Busyro mengatakan rasionalitas dalam bekerja secara profesional itu menjadi modal penting untuk berkompetisi dalam dunia kerja. Hal-hal berbau takhayul dengan klaim yang tidak masuk akal, akan merusak iklim kerja profesional tersebut. “Sehingga diperlukan iklim dan budaya yang kondusif untuk mendidik masyarakat terbiasa kerja keras dan mengindari cara-cara takhayul yang melawan nalar sehat dan kemampuan teknologi bangsa modern,” kata Busyro. Marwah merupakan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng.

Dimas mengklaim memiliki karomah yang mana bisa membuatnya menggandakan uang. Dia sempat medapatkan sejumlah pengikut di padepokannya. Belakangan banyak pengikutnya yang mulai sadar. Para pengikut yang kecele akhirnya mengadu ke polisi. Kini, ada 21 posko pengaduan telah dibuka polisi untuk masyarakat yang menjadi korban Padepokan Dimas Kanjeng. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Agus Adrianto mengatakan tindakan Dimas Kanjeng ini dikategorikan penipuan bermodus penggandaan uang. Dia memperkirakan jumlah korban penipuan Dimas Kanjeng mencapai ribuan orang. Kerugiannya ditaksir miliaran rupiah.

Polisi bahkan akan menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk menyelidiki keaslian dan jumlah serta asal uang Dimas Kanjeng. Marwah Daud Ibrahim yakin Dimas Kanjeng memiliki kemampuan menarik uang. Marwah yang mengaku sebagai santri Dimas Kanjeng ini juga mendorong agar penarikan uang dibuktikan di depan publik. “Saya menyarankan ke penasihat hukum sebaiknya diberi kesempatan di depan wartawan atau polisi. Ini agar tidak disebut sebagai penipuan,” jelas Marwah, Rabu (28/9/2016).

Marwah mengungkapkan, dia tiga kali melihat kemampuan Dimas Kanjeng menghadirkan uang. Yang pertama uang keluar dari tangannya, kedua uang muncul di peti yang awalnya kosong, dan ketiga uang bertumpuk di ruangan yang sebelumnya kosong. “Demi rasul saya melihat sendiri. Dan di dalam ruangan kosong kemudian di kunci lalu beliau ditutup, nggak ada orang lain dan beberapa lama kemudian ada uang,” jelas dia.

Ada juga ketika sedang istigosah, tiba-tiba Dimas Kanjeng menyampaikan kalau ada uang, lalu ada di peti. Namun memang uang ini tidak bisa digunakan sepenuhnya, hanya digunakan terbatas. Uang yang menumpuk itu juga kemudian raib lagi. “Jadi memang dikatakan belum waktunya,” tegas pendiri ICMI ini yang juga aktif di Habibie Center.

“Dan awalnya saya nggak percaya, tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya ini orangnya rasional, ya tapi kalau Allah berkehendak,” tegas dia. Polda Jatim menyita uang yang ditemukan di padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Namun belum diketahui jumlah pastinya. Uang tersebut bukan disita dari bungker milik Kanjeng.

“Kalau tentang (uang) di bungker belum tahu. Tapi kemarin saat penggeledahan dan penangkapan memang ditemukan uang berserakan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (28/9/2016). Argo mengatakan, uang tersebut ditemukan di ruangan Dimas Kanjeng. Polisi pun menyitanya sebagai barang bukti dan dibawa ke polda.

“Saat kita kumpulkan disaksikan ketua RT dan Kepala Desa sama lawyernya (Dimas Kanjeng) yang diamankan ke koper,” tuturnya. Ia menegaskan, uang itu disita dan dimasukkan ke koper karena khawatir dapat hilang. Namun, sampai saat ini, polisi belum mengetahui berapa jumalh uang yang berserakan dan dimasukkan ke dalam koper.

“Sampai sekarang belum dibuka dan belum tahu berapa isinya,” jelasnya. Terkait mencari keberadaan bungker beserta isinya, rencananya minggu depan penyidik akan mendatangi padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Menanti Keberanian Ahok Melakukan Pembuktian Terbalik Soal Harta Setelah Sandiaga Uno Sanggup


Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang para rivalnya di Pilgub DKI 2017 melakukan pembuktian harta terbalik. Tantangan itu diterima Sandiaga Salahudin Uno. Kapan relisasinya? Pakar hukum tata negara Refly Harun menyambut baik jika Ahok dan Sandiaga benar-benar melakukan pembuktian harta terbalik.

“Tak ada kewajiban di undang-undang untuk melakukannya. Namun walau tidak ada kewajiban, kalau memang ingin melakukannya, ya bagus. Ini dapat membuka era baru transparansi,” kata Refly saat dihubungi lewat telepon, Selasa (13/9/2016). Ahok dalam berbagai kesempatan memang seringkali melontarkan pembuktian harta terbalik bagi para pejabat. Menurutnya, ini penting agar mengetahui bahwa sosok tersebut benar-benar bersih dan layak memimpin.

Tantangan pembuktian harta terbalik ini juga dilontarkan Ahok bagi para penantangnya di Pilgub DKI 2017. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu. Menurut Ahok, mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye. Cara ini disebutnya efektif menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi.

Ahok menjelaskan, pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dia usul, bila calon gubernur gagal melewati mekanisme pembuktian harta terbalik, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi. “Gampang banget kok semua yang jadi calon harus bisa buktikan hartanya dari mana, pernah kerja apa dulu, hartanya dari siapa, biaya hidupmu berapa, punya Lamborghini, Land Rover, Mercedes, begitu banyak. Apartemen di mana-mana, usaha di mana-mana, bayar pajak enggak jelas. Enggak boleh ikut langsung begitu loh,” ujar Ahok saat itu.

Sandiaga Uno menerima tantangan Ahok ini. “Yuk buka-bukaan habis-habisan! Aku siap,” kata Sandiaga saat berbincang, Senin (12/9/2016). Sandiaga bahkan siap membuktikan pajak-pajaknya, demikian juga diharapkannya Ahok harus melakukan hal yang sama. Sandiaga bahkan ingin Ahok juga buka-bukaan soal seluk-beluk dana kampanye. “Juga sekalian pajak 10 tahun terakhir,” ujar Sandiaga. Dia menantang Ahok untuk berani membuktikan dana kampanye yang dia dapati berasal dari jalur yang benar. “Dana kampanye setahun terakhir, yang direct (langsung) maupun indirect (tak langsung),” kata dia.

Sandiaga menegaskan, dirinya siap meladeni tantangan Ahok melakukan pembuktian harta terbalik kapan saja. Terlepas dari itu, dirinya juga akan melaporkan hartanya dan dana kampanye secara resmi. “Akhir September atau awal Oktober akan saya sampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan dana kampanye,” ujar Sandiaga. Lalu kapan Ahok dan Sandi melakukan pembuktian harta terbalik ini?

Kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang calon kepala daerah berani melakukan pembuktian terbalik atas asal muasal harta mereka. Ahok berpendapat dari pembuktian tersebut masyarakat dapat menilai transparansi dan integritas yang dimiliki para calon kepala daerah ini.

Dalam undang-undang sendiri, belum ada mekanisme yang mengatur tentang pembuktian harta terbalik ini. Hal tersebut juga tidak dianggap sebagai kewajiban untuk dilaporkan. “Enggak ada (mekanisme pembuktian harta terbalik) karena itu kan bukan kewajiban dan tidak diatur di undang-undang,” ujar pengamat hukum tata negara Refly Harun saat dihubungi. Refly mengatakan, pembuktian harta terbalik baru bisa dilakukan apabila sudah masuk ke ranah peradilan, yakni dengan pembuktian terbalik terbatas.

“Itu ketika ada kasus di pengadilan, misalnya seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang dan ditengarai hartanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain KPK dan jaksa yang membuktikan, dia juga berusaha membuktikan apakah harta tersebut halal,” kata Refly menjelaskan makna dari pembuktian terbalik terbatas. Hingga saat ini masalah harta kekayaan calon kepala daerah diurus oleh institusi yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan harta kekayaan dapat melalui Laporan Hasil Keuangan Pejabat Negara (LHKPN).

“Ini kan untuk maju dalam pilkada, kewajibannya cuma menyerahkan laporan harta kekayaan, tetapi bukan melaporkan dari mana sumber hartanya tersebut,” kata Refly. Meski tak ada kewajiban di undang-undang, Refly mengapresiasi jika Ahok dan Sandiaga benar-benar mau membuka data harta kekayaan masing-masing. “Ini dapat membuka era baru transparansi,” ucapnya.

“Maksudnya, kalau dia mau mengungkapkan harta kekayaannya, ya bagus saja, bagi publik itu juga bagus, karena itu kan mengenai asal harta kekayaan yang dipunya calon kepala daerah. Jadi harus dibedakan ya, (pembuktian harta terbalik) tidak ada kewajibannya dalam undang-undang,” sambungnya.

Ahok menekankan pentingnya pembuktian harta terbalik dari para calon gubernur. Mekanisme pembuktian harta terbalik terhadap para calon bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye, agar menjauhkan calon dari penyimpangan, dalam hal ini korupsi. “Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9) lalu.

Ahok memandang substansi DPR selaku pembikin Undang-undang Pilkada yakni agar para calon bisa bertanding secara adil, entah calon itu petahana atau bukan. Maka calon petahana harus cuti supaya sama dengan calon lainnya, agar ‘lapangan tanding menjadi rata’, tak ada yang lebih tinggi. “Kalau mau ‘saingan rata’ bukan kasih cuti. Kepala daerah yang korup kemudian cuti maka lebih enak dia dapat uang banyak juga. Dia bisa kerahkan semua. Di dalam juga bisa dikerahkan kalau kong-kalikong,” kata

Muhammadiyah Ajukan Uji Materi UU Tax Amnesty Demi Rasa Keadilan


Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keputusan pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan diambil malam ini, Rabu (7/9).

“Hari ini PP Muhammadiyah mengadakan rapat pleno untuk menyetujui atau tidak rencana judicial review. Jadi mohon ditunggu mungkin malam sudah ada keputusannya,” tutur Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri. Rapat pleno sendiri digelar para petinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Surabaya di Jawa Timur sejak siang tadi.

Menurut Syaiful, wacana menggugat UU Pengampunan Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan jihad. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia itu mengklaim uji materi tax amnesty sebagai jihad, karena dinilai tidak mencerminkan asas keadilan. “Sudah ada UU Pajak tapi dibuatlah tax amnesty dan ini tidak berkeadilan karena semua orang disuruh minta ampun oleh undang-undang baik itu pengemplang pajak, pengusaha besar, korporat maupun yang biasa saja,” kata Syaiful.

“Ketika orang ikut program tax amnesty maka kejahatan-kejahatan korupsi, pencucian uang masa lalu itu bisa diampuni dan tidak dilakukan penyidikan lain,” keluhnya. Selain Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak ke MK.

Antara lain pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23. Beberapa alasan Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak.

Dampaknya, berdasarkan Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI), sejumlah pengusaha besar nasional yang menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK. “Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempertanyakan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut program amnesti, namun diketahui memiliki harta tambahan yang tidak dilaporkan. Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menilai, ketentuan sanksi dalam UU Pengampunan Pajak itu bertolak belakang dengan pernyataan yang dibuat pemerintah ketika melakukan sosialisasi UU, bahwa amnesti pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus diikuti.

Namun dibelakang pernyataan tersebut, ada embel-embel yang menyatakan bahwa WP yang hanya melakukan pembetulan pajak akan tetap menjadi objek pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan fiskus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menemukan ada harta tambahan yang belum dilaporkan, maka WP yang bersangkutan terancam sanksi sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Bukan kewajiban, boleh ikut boleh tidak (amnesti pajak). Tetapi ketika nanti ada selisih dari kekayaannya yang tidak dilaporkan ke DJP, maka itu akan kena UU KUP. Itu bentuk diskriminasi!” tegas Syaiful. Selain itu, Syaiful juga menilai program amnesti pajak bertentangan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut penilaian sendiri (self-assesment). “Kalau melalui program (amnesti pajak) ini berarti pemerintah tahu dan berarti pemerintah nanti yang akan menghitungnya. Jadi secara logis bertentangan dengan kaidah-kaidah keadilan,” ujarnya. PP Muhammadiyah sendiri menurut Syaiful akan membuat keputusan mengenai pengajuan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini.

Sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia telah lebih dulu menggugat UU Pengampunan Pajak karena kebijakan itu dinilai melegalkan praktik legal pencucian uang, sekaligus memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Dampak dari pengajuan uji materi tersebut, Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) menyebut sejumlah pengusaha besar nasional menahan keinginan mengikuti program amnesti karena menunggu kelanjutan proses uji materinya di MK.

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, kemarin. Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) mengungkapkan banyak pengusaha besar nasional menunggu kelanjutan proses uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka sebenarnya antusias mengikuti program tax amnesty, tetapi masih banyak yang menunggu kepastian hukum keputusan MK,” ujar Ketua Umum LKSI Andreas Tanadjaya, Selasa (6/9). Menurut Andreas, pemerintah seharusnya bisa mendorong MK untuk mempercepat proses sidang gugatan UU Tax Amnesty sebelum akhir September ini. Pasalnya, periode tarif uang tebusan termurah yang disediakan UU bagi wajib pajak yang ingin mendeklarasikan hartanya jatuh pada bulan ini.

Selain kepastian hukum, kata dia, pengusaha juga menginginkan sistem perpajakan di Indonesia dibuat lebih sederhana. Selama ini keengganan pengusaha membayar pajak atau melaporkan hartanya karena proses penghitungan yang rumit. LKSI juga menilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sebagai ujung tombak kebijakan amnesti pajak tidak memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, seharusnya DJP fokus mengupayakan repatriasi aset milik wajib pajak (WP) yang disembunyikan di luar negeri, bukan malah sibuk membidik dana deklarasi dalam negeri. Menurutnya, dengan fokus pada dana repatriasi maka keinginan pemerintah membangun perekonomian dalam negeri bisa terwujud.

“Kalau di dalam negeri walau mungkin belum bayar pajak tetapi uangnya sudah bisa menggerakkan perekonomian bangsa. Nah, kalau dana dari luar negeri bisa masuk sekitar Rp1.000 triliun pasti imbasnya akan terasa kepada perekonomian bangsa,” jelas dia. Untuk itu, Andreas yang juga pelaku pasar modal ini meminta kesiapan instrumen investasi yang ada di dalam negeri untuk menampung dana repatriasi. Salah satunya dengan menerbitkan Reksa Dana Tax Amnesty. Reksa dana ini bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur di Indonesia.

“Perlu juga dibuat KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) yang bisa disesuaikan dengan investasi yang mereka inginkan. Yang terpenting dana mereka bisa berputar di Indonesia,” jelasnya. Selain untuk membiayai infrastruktur, Andreas mengusulkan agar dana repatriasi juga bisa dimanfaatkan membeli saham perusahaan asing yang mengelola sektor penting di Indonesia seperti telekomunikasi, sumber daya alam dan perbankan.

“Jadi kita bisa mengambilalih perusahaan asing melalui pembelian saham mereka,” ungkap dia. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi kebijakan tax amnesty yang hingga saat ini belum menunjukkan hasilnya. Menurut dia, target penerimaan dari kebijakan tersebut yang mencapai Rp165 triliun dalam bentuk uang tebusan dan Rp1.000 triliun duit repatriasi tergolong berlebihan, sehingga pemerintah kesulitan mencapai target.

Meski begitu, Kalla mengatakan masih ada harapan target penerimaan Rp165 triliun itu tercapai. Namun hal itu bergantung pada penerimaan September ini, yang diyakini akan signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sampai siang ini pukul 14.52 WIB, dashboard amnesti pajak mencatat uang tebusan yang sudah diterima pemerintah mencapai Rp4,99 triliun. Hampir 3 persen dari target uang tebusan Rp165 triliun. Sementara duit repatrias yang terkumpul baru mencapai Rp13,4 triliun dari target Rp1.000 triliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melapor ke Ombudsman Republlik Indonesia perihal program amnesti pajak, yang dinilai membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta rakyat kecil. Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto menyatakan, harapan dari program amnesti pajak adalah mengembalikan aset orang Indonesia di luar negeri, agar mau menginvestasikan asetnya di dalam negeri untuk mendukung perekonomian dan pembangunan.

Ia menambahkan, peserta dari amnesti pajak diberikan dua opsi, yaitu pemulangan dana/aset kekayaan dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dan pernyataan harta kekayaan tanpa pemindahan aset (deklarasi). “Dalam praktiknya, kebijakan tax amnesty kemudian menyasar pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang ada di dalam negeri. Sanksi tegas berupa denda 200 persen diberlakukan Dirjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya degan benar. Hal ini menimbulkan keresahan UMKM di tengah minimnya SDM di UMKM dan sosialisasi pemerintah,” ujarnya.

Yenny menjelaskan, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam sosialisasi amnesti pajak, lanjutnya, pemerintah mendorong peserta pajak yang menyimpan dana/asetnya di luar negeri untuk mengikuti program amnesti pajak. Harapannya agar para konglomerat memulangkan asetnya dan menginvestasikan dananya didalam negeri. Akan tetapi, Yenny menilai, seiring dengan minimnya capaian target, kebijakan amnesti pajak kemudian menyasar kepada peserta taat pajak yang ada di dalam negeri, atau yang lebih khusus adalah UMKM.

“Yang lebih parah, kebijakan tersebut merugikan UMKM karena pertama, Petugas Pajak tidak dapat menjelaskan dengan baik program tax amsnety sehingga menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha yang notabennya memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas,” kata Yenny. Kedua, lanjutnya, program amnesti pajak dinilai mencederai asa keadilan karena persaratan yang cukup berat bagi UMKM dan besaran tarif tebusan yang sama rata dengan konglomerat.

“Jika amnesti pajak dilakukan dengan sporadis, maka sebanyak 57,9 juta UMKM terancam gulung tikar, padahal UMKM berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan mampu menyerap 107 juta atau 97 persen tenaga kerja,” jelasnya. Yenny menyatakan, untuk itu FITRA mendorong Ombudsman untuk menindak lanjuti potensi kebijakan yang berdampak pada pelayanan publik diseluruh indonesia. Ombudsman perlu ikut terlibat megawasi kebijakan ini demi mendukung upaya Nawacita yang ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

“Oleh sebab itu Ombudsman perlu menindak lanjuti, pertama, petugas pajak yang belum paham terhadap program tax amnesty sehingga menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak. Kedua, perhitungan tarif tebusan yang sama dengan konglomerat dirasa tidak adil bagi UMKM yang memiliki aset di bawah Rp10 miliar. Ketiga, prosedur dan presaratan yang berat membebani UMKM,” tuturnya.

Ahli Patologi Forensik RSCM Tegaskan Mirna Meninggal Bukan Karena Sianida


Ahli patologi forensik RSCM Djadja Surya Atmadja menegaskan penyebab kematian Wayan Mirna Salihin bukan karena sianida. Hal tersebut lantaran tak ditemukannya sianida di lambung dan sejumlah organ tubuh Jessica yang lainnya. “Barang bukti 4 (cairan lambung) negatif berarti tidak ada sianida. Di lambung tidak ada sianida, di hati tidak sianida dan tiosianat, di empedu dan urine juga tidak ada sianida, di darah katanya sih tidak diperiksa. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara?” tanya pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

“Matinya bukan karena sianida,” jawab Djadja. Jawaban Djadja sontak membuat sejumlah hadirin sidang bersorak. Djadja menjelaskan, dalam tubuh manusia ada enzim rodanase yang bertugas mengurai sianida menjadi zat yang tidak berbahaya. “Di dalam tubuh kita ada mekanisme detoksifikasi, penghancuran sianida menjadi tidak beracun. Di sekeliling kita banyak sianida, dari rokok ada sianida, dari orang membakar sampah ada sianida. Di kopi ada sedikit, di teh ada, di tanah di mana-mana ada. Tuhan naruh enzim rodanase di dalam liver. CN diubah menjadi tiosianat atau CNS atau barang tidak beracun,” tutur Djadja.

“Kalau seseorang keracunan sianida jelas di lambungnya harus ada sianida dalam jumlah cukup banyak yang mematikan. Kedua dia akan masuk ke liver, maka di liver di hati harus ada sianida. Jadi kalau benar itu suatu keracunan sianida yang masif mestinya di lambung ada sianida, di hati dan darah ada sianida dan tiosianat, di dalam urine serta liur itu ada tiosianat,” jelasnya.

Jaksa penuntut umum terlibat perdebatan dengan ahli forensik RSCM Djaja Surya Atmadja terkait pendapat yang disampaikan Djaja. Dia mengatakan, seandainya Mirna meninggal karena sianida, maka di bagian dalam bibirnya akan berwarna kemerahan bukan kebiruan. Sedangkan berdasarkan hasil visum et repertum, bibir bagian dalam Mirna adalah berwarna kebiru-biruan.

“Diagnosis dokter, ada orang sehat tiba-tiba meninggal, kontak itu tugas penyidik apakah dia minum atau tidak. Kemudian ada gejala sesuai kalau orangnya sudah mati kita tidak bisa kita lihat, kecuali ada temuan autopsi, ada temuan racun dalam tubuh. Kita lihat mayatnya bagian dalam berwarna kebiruan. Pada sianida mestinya merah Pak bukan biru,” kata Djaja.

Hal tersebut disampaikan Djaja saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016). Jaksa Sugih Carvalho selanjutnya bertanya kenapa Djaja kenapa bisa berbeda pendapat dengan saksi ahli sebelumnya, yang menyebutkan bagian dalam bibir Mirna kebiru-biruan. “Apakah saudara juga bisa beprendapat padahal saudara tidak melakukan?” ujar Djaja.

Djaja menjawab apa yang dia sampaikan adalah kesesuaian.

“Begini ya. Bapak salah…” jawab Djaja.

Jawaban Djaja kemudian dipotong jaksa Sugih.

“Kenapa salah? Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong,” potong Sugih. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, coba melerai dengan mengatakan bahwa sebagai saksi ahli Djaja hanya menyampaikan pendapatnya. “Lah iya, dia menguji atau tidak. Dalam visum et repertum, dikatakan ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan. Apa? terhadap jasad siapa itu?” tutur jaksa Sugih dengan nada meninggi.

“Saya ngomongnya begini, dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang kita anggap ini benar. Artinya benar bibirnya kebiruan, benar ketemunya erosi dan segala macam. Cuma sekarang kan saya diminta pendapatnya apakah ini cocok tidak dengan sianida. Saya ngomongnya berdasarkan ilmu pak,” tanggap Djaja.

Saksi ahli kedua yang dihadirkan pengacara Jessica Kumala Wongso adalah Djadja Surya Atmadja. Djadja merupakan ahli patologi forensik RSCM sekaligus Doktor DNA pertama di Indonesia yang lulus dari Kobe University Jepang tahun 1995 silam. Djadja menjadi saksi yang meringankan untuk Jessica Kumala Wongso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016). Djadja menyebut telah ratusan ribu jenazah yang telah ia lakukan autopsi.

Sejumlah kasus yang pernah ditangani Djadja di antaranya jenazah mahasiswa Indonesia yang jatuh di Singapura, David Hartanto, dan identifikasi jenazah serdadu jepang terkait perang dunia II yang ditemukan di Papua. Ia juga turut membantu menangani kasus Bom Bali I tahun 2002 silam. Pertama-tama Djadja ditanya pengacara Jessica terkait autopsi secara umum. Menurutnya, tugas dokter forensik sangat vital dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak atau menentukan penyebab kematian seseorang.

“Dokter forensik adalah orang yang secara hukum oleh polisi. Kalau polisi meminta pemeriksaan luar dalam maka dilakukan pemeriksaan luar dalam. Kalau diminta pengambilan sampe saja, kalau polisi membatalkan, harus ada surat pembatalan,” ujar Djadja.

“Tujuan kita adalah pembuktian, satu prinsip kita harus memiliki kepastian untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Di situ tanggungjawabnya besar,” jelasnya. Ahli patologi forensik RSCM Djaja Surya Atmadja menyebut Wayan Mirna Salihin meninggal dunia bukan disebabkan oleh sianida. Djaja berpatokan pada sianida di lambung Mirna yang tak mencapai kadar minimal untuk bisa membuat seseorang meninggal.

Berdasarkan BAP, dalam lambung Mirna ditemukan 0,2 mg/liter sianida. Sedangkan menurut Djaja, kadar minimal sianida yang dapat menyebabkan kematian adalah 150-250 mg/liter. “Dalam literatur mengatakan sianida yang bisa bikin mati dalam bentuk natrium atau kalium adalah 150-250 mg. Kalau dia masuk ke dalam lambung, akan terencerkan oleh asam lambung. Cairan lambung rata-rata 100 cc. Kalau itu memang ada, baunya pasti tercium,” kata Djaja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

“Dalam kasus ini dinyatakan, berdasarkan kesaksian Nursarman, yang dihitup oleh Mirna jumlahnya 298 mg sianida. Di gelas 7400 mg dan 7900 mg. Seandainya jumlah ini dimasukan dalam kopi susu apa yang terjadi?” tanya pengacara Jessica, Otto Hasibuan. Menurut Djaja hal tersebut tidak mungkin. Jangankan 7000 mg, 10 mg saja bisa membuat seseorang tak sadarkan diri.

“Kalau jumlahnya benar 7000 sekian mg/liter, dalam radius 500 meter orangnya pada pingsan semua. Dalam penelitian saya 10 mg saja sudah bikin dia teler. Enggak mungkin. Jangan (diuji) bahaya,” tutur Djaja. Djaja menambahkan, seandainya sianida habis di lambung, maka kemungkinan masih akan ditemukan di liver. “Kalau seandainya di lambung itu kita berargumen sudah habis di lambung dia masuk ke liver, di liver masih ada sianida dan tiosianat,” terang Djaja.

“Ada nilai normal sianida dalam darah, itu sebabnya tuhan memberikan enzim tadi (rodanase). Ada sianida sedikit tidak apa-apa. Baru bisa bikin prang mati kalau masuknya begitu banyak sehingga sianida meracuni tubuh. Artinya kalau itu tidak ada di lambung aetinya tidak ada sianida yang masuk ke lambung,” tuturnya.

Ahli patologi forensik RSCM Djaja Surya Atmadja yakin 0,2 mg/liter sianida di lambung Wayan Mirna Mirna bukan karena sengaja dimasukan dari luar tubuh. Djaja membuka kemungkinan sianida tersebut bisa saja dihasilkan akibat proses pembusukan. “Poses pembusukan dalam literatur dikatakan dapat menghasilkan sianida dalam dosis sangat kecil, dan 0,2 mg. ini menurut saya sangat kecil,” kata Djaja dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).

Kemungkinan lain sianida tersebut bisa saja berasal dari formalin saat jenazah Mirna diawetkan. Djaja mengatakan, dosis minimal untuk menyebabkan seseorang meninggal adalah 150 mg/liter. “Semestinya di lambung 150 mg/liter, kadar segitu kalau turun jadi 0,2 mg itu terlalu drastis. Harus diisi air bergalon-galon, kalau jadi 0,2 mg itu 300 kali pengenceran” ujar Djaja.

“Kalau terlalu kecil begitu, kesimpulan saya sebagai seorang ahli forensik, itu tidak mungkin ada sianida yang masuk,” jelasnya. Djaja menambahkan sebaiknya memang dilakukan autopsi terhadap jenazah Wayan Mirna. Seandainya sianida habis menguap di lambung, maka kemungkinan masih akan ditemukan di liver.

“Kalau seandainya di lambung itu kita berargumen sudah habis di lambung dia masuk ke liver, di liver masih ada sianida dan tiosianat,” terang Djaja. Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, berlangsung panas. Bahkan majelis hakim sampai menskors sidang karena suasana di ruang sidang sangat gaduh. Adu argumen jaksa penuntut umum dengan pengacara tak terelakkan lagi.

Riuhnya ruang sidang, terjadi ketika jaksa mencecar saksi ahli patologi forensik RSCM Djadja Surya Atmadja, yang dihadirkan oleh pihak Jessica Kumala Wongso. Jaksa bertanya soal dari mana data yang diperoleh saksi ahli. “Anda tahu gak sih apa yang Anda analisa?” tanya jaksa Sandi ke saksi ahli di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Bungur Besar Raya, Rabu (7/9/2016).

“Dari visum,” ujar Surya menjawab terbata-bata.

Karena menjawab terbata-bata, jaksa kembali mencecar Surya. Bahkan jaksa meragukan Surya tidak mengerti dengan pertanyaan penuntut umum. “Jangan-jangan saudara tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Saudara mengerti tidak?” tanya penuntut umum dengan nada cukup tinggi. Pertanyaan jaksa itu membuat kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan keberatan. Berkali-kali Otto, mengaku keberatan ke majelis hakim. Dia bahkan meminta hakim untuk menegur jaksa supaya tidak membentak saksi ahli.

“Tolong hormati saksi ahli, jangan bentak-bentak begitu,” ucap Otto yang mengundang reaksi pengunjung sidang. Para pengunjung sidang ada yang bersorak bahkan ada yang sampai menunjuk-nunjuk para pihak berpekara. Jaksa pun langsung menyanggah pernyataan Otto. “Anda ingat tidak yang Anda analisa. Saya tidak tanya pengacara. Tolong hargai saya juga,” tegas jaksa Sandi.

“Hormati saksi saya!” Sanggah Otto ke Sandi dengan nada keras. Ketua majelis hakim Kisworo berinisiatif menjadi penengah sidang. Karena ruang sidang sudah sangat gaduh, Kisworo memilih menghentikan sidang untuk sementara. “Dengan ini sidang diskors hingga pukul 19.00 WIB!” tutup Kisworo mengakhiri kegaduhan pukul 17.50 WIB.

Keamanan 74 Halte TransJakarta Rawan Tindakan Melawan Hukum Ditingkatkan Pasca Pengeroyokan


Pengeroyokan yang terjadi di Halte Transjakarta Senayan JCC membuat keamanan di setiap halte dipertanyakan. Direktur Operasional PT Transjakarta Daud Joseph mengungkapkan, saat ini ada 74 halte yang mendapat prioritas lebih dari perusahaan tersebut. Angka tersebut tak menyentuh setengah dari total jumlah halte Transjakarta yang ada di angka 232 halte.

“Ada 232 halte yang tersebar di seluruh Jakarta dan 74 di antaranya adalah priotitas,” kata Joseph saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya, Kamis (1/9). Joseph menjelaskan, 74 halte itu masuk dalam prioritas bukan hanya kerena sering terjadi tindakan melawan hukum tapi juga ada perilaku penumpang yang tidak taat aturan.

Biasanya para penumpang yang mau menggunakan Transjakarta harus masuk melalui pintu yang telah ditentukan dan harus memiliki kartu khusus. Namun di beberapa halte masih sering terjadi warga yang masuk lewat dermaga (pintu penghubung halte dengan Transjakarta) yang artinya mereka tak membayar tiket masuk. Joseph mengungkapkan hingga saat ini PT Transjakarta sudah memasang peralatan CCTV yang tersebar hampir di seluruh infrastruktur yang ada, mulai dari bus hingga halte.

Untuk CCTV di halte, gambar yang ditampilkan tak hanya soal keadaan di dalam halte melainkan juga di jalur Transjakarta. CCTV itu pula yang digunakan aparat kepolisian untuk membekuk pelaku pengeroyokan terhadap Andrew Budikusuma.

Demi menunjang peralatan itu, Transjakarta juga menyediakan petugas yang berpatroli di sekitaran halte. Dengan adanya kejadian pengeroyokan, Joseph menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait sistem patroli tersebut.

“Kami ulas kembali dan akan meningkatkan frekuensi pengamanan yang akan berlangsung 24 jam,” kata dia. Penganiayaan terjadi sekitar pukul 20.30 WIB saat Andrew menumpang TransJakarta dari Halte Kuningan Barat menuju Halte Pluit. Para penganiaya masuk ke dalam bus dan berteriak ‘Ahok’ sebelum mengeroyok Andrew.

Kelima orang penganiaya yang dibekuk itu berinisial MA (32 tahun), HBP (27), AR (21), DS (21), dan S (17). Mereka diringkus di Tambora, Jakarta Barat, Kamis dini hari (1/9). Berdasarkan keterangan awal yang didapat aparat kepolisian, diketahui bahwa kelima pelaku awalnya hanya berniat melontarkan candaan pada Andrew.

Kepala Subdit Resmob Ajun Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, karena candaan yang para pelaku lontarkan tak ditanggapi Andrew maka mereka kesal dan berakhir dengan pengeroyokan. Setelah candaannya tak digubris oleh Andrew, para pelaku terlibat cek-cok hingga terlontarlah kata-kata yang menyinggung nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ucapan tersebut muncul karena kebetulan Andrew merupakan warga keturunan seperti Ahok.

Sebelum melakukan penangkapan, polisi menganalisis CCTV yang merekam aksi para pelaku saat menganiaya Andrew di halte kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Polisi juga menyita pakaian yang dikenakan para tersangka ketika mengeroyok Andrew. Andrew sendiri mengalami luka pada bagian wajah, telinga, dan mulut. Ia sempat melawan dengan memukul salah satu pelaku dengan botol vitamin

Narkotika Aa Gatot Brajamusti Dipasok Dari Jakarta


Tim penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terus mendalami asal usul narkotik yang ditemukan dalam saku kanan celana Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Gatot Brajamusti dan tas milik istrinya, Dewi Aminah. “Sementara ini jawabannya, barang bukti dibawa dari Jakarta, cuma dari siapa dia dapat, dia belum sebut,” kata Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono di Mataram, Kamis (1/9).

Umar Septono pun memerintahkan tim Ditresnarkoba Polda NTB untuk mencari tahu kronologi dan alur perjalanan narkotik tersebut hingga bisa lolos ke Lombok, termasuk salah satunya menelusuri pihak-pihak bandara. Bandara di Lombok bernama Bandara Udara Internasional Lombok-Praya di bawah pengelolaan PT. Angkasa Pura I.

“Nantinya akan mengarah kesana, pihak bandara akan kita periksa,” kata Umar seperti dilansir dari Antara.
Lihat juga:Polisi Terbangkan Aa Gatot dari Mataram ke Jakarta Siang Ini Lebih lanjut dalam pengembangan kasusnya, Polda NTB sudah menjalin koordinasi dengan Polda Metro Jaya, yang juga telah melakukan pengembangan dari hasil temuan di Lombok. “Yang jelas kami tangani TKP di sini, nantinya kalau ada pengembangan di luar itu, kita akan berkoordinasi dengan pihak lainnya, termasuk Polda Metro Jaya,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan Gatot dan istrinya akan dibawa ke Jakarta untuk mendampingi proses penggeledahan di rumahnya. Rumah Gatot beralamat di Jalan Niaga Hijau X Nomor 1 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Rencananya, kepolisian beserta Gatot dan istrinya berangkat pada jam 14.00 WITA.”Informasi dari Polres Mataram, Aa Gatot akan dibawa ke Jakarta, mungkin langsung ke rumahnya. Terbang dari Mataram pukul 14.00 WITA,” ujar Awi. Awi mengatakan polisi mencurigai Gatot menyimpan narkotik di suatu tempat tersembunyi di rumahnya.

“Ya kami tidak tahu ada apa di dalamnya (rumah Gatot), makanya dibawa ke rumahnya untuk penggeledahan, mana tahu ada narkoba di rumahnya,” jelas Awi. Rencananya, Gatot akan langsung digelandang ke rumahnya, setibanya di Jakarta sore nanti. Polres Mataram, NTB akan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dalam penggeledahan tersebut. Gatot dan istrinya telah ditetap sebagai tersangka pada Rabu (31/8) lalu oleh tim penyidik Polres Mataram. Keduanya dijerat Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara pidana paling singkat empat tahun.

Pada Minggu (28/8) malam Gatot Brajamusti dan istrinya ditangkap bersama enam orang lain, di antaranya YY, DN, RN, dan RZ (Reza Artamevia) di kamar 1100 Hotel Golden Tulip, Kota Mataram. Di lokasi penggerebekan itu, tim gabungan dari Mabes Polri didampingi anggota Polres Mataram dan Lombok Barat, mengamankan dua paket kecil berupa plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,98 gram dan 0,68 gram.

Selain itu, dua klip plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika, pihak kepolisian juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat hisap. Polisi memastikan kristal putih seberat 9,7 gram yang ditemukan di kediaman Gatot Brajamusti adalah sabu. Kepastian itu didapatkan setelah polisi melakukan uji laboratorium forensik pada barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan. “Barang bukti dinyatakan positif. Satu bungkus plastik bening jenis sabu diselotip hitam,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono di Markas Polres Jakarta Selatan, Rabu (31/8).

Selain sabu, polisi juga menemukan ekstasi di rumah Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) itu saat penggeledahan hari Minggu lalu. Ekstasi yang ditemukan berbentuk kapsul dan tablet. Polisi juga menemukan empat buah alat hisap yang telah digunakan untuk mengisap sabu. Temuan barang bukti ini akan dilimpahkan Polda Nusa Tenggara Barat yang menangani perkara Gatot. Bersama istrinya, Dewi Aminah, Gatot sudah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan kasus narkotik.

“Kami disini hanya membantu,” ujar Awi. Penetapan tersangka Gatot dan Dewi berdasarkan barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan serta positifnya kandungan narkotik dalam urine mereka. “Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara, Polres Mataram telah menetapkan GA (Gatot Brajamusti) dan istrinya DA (Dewi Aminah) sebagai tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Nusat Tenggara Barat Ajun Komisaris Besar Tri Budi Pangastuti di Mataram.

Gatot dan Dewi dijerat dengan Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara pidana paling singkat empat tahun. Sementara empat orang yang turut diamankan yakni YY, RN, DN, dan RZ, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim forensik diperbantukan dari Polda Bali. “Tim penyidik bekerjasama dengan Tim Forensik Polda Bali akan kembali melanjutkan pemeriksaan darah mereka,” ujarnya

Polisi “menyembunyikan” tersangka kasus narkotik Gatot Brajamusti di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Awak media gagal menemukan batang hidung pemilik sapaan akrab Gatot itu setelah diinformasikan mendarat pada pukul 14.50 WIB. Gatot tiba di ibu kota setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit dari Bandara Internasional Lombok. Ia menumpangi maskapai Batik Air. Namun, selepas mendarat, Gatot tak menampakkan wajahnya di area kedatangan. Awak media yang menantikan kemunculannya pun dibuat kocar-kacir untuk menemukannya.

Berdasakan informasi yang dihimpun, selepas mendarat, Gatot sempat dibawa ke Ruang VVIP Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta. Namun, setelah memeriksa seluruh tiga titik kedatangan yang berada di Terminal 1, Bandara Soekarno Hatta, wajah Gatot tak kunjung terlihat.Kabid Humas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan Gatot pada Rabu siang dibawa ke Jakarta bersama tim dari Polda Metro Jaya. Tri Budi menuturkan, tujuan Gatot dibawa ke Jakarta hanya untuk mendampingi tim penyelidik Polda Metro Jaya dalam kegiatan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang akan dilakukan di kediamannya yang beralamat di jalan Niaga Hijau X Nomor 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Jadi hanya Gatot Brajamusti saja yang dibawa ke Jakarta untuk melengkapi bahan olah TKP Polda Metro Jaya. Sedangkan istrinya tetap di sini,” ujarnya di Mataram, Kamis, seperti dilansir dari Antara. Walaupun dibawa ke Jakarta, kata dia, penanganan kasus Gatot Brajamusti tetap dilaksanakan di Polda NTB oleh Subdit I Direktorat Reserse Narkoba. “Nantinya kalau kebutuhan tim penyelidik Polda Metro Jaya sudah selesai, Gatot akan dikembalikan lagi ke sini (Polda NTB),” kata Tri Budi.

Saat disinggung apakah kasus Gatot berpeluang akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, Tri Budi tidak dapat memastikannya. Melainkan, hal itu tergantung dari perkembangan penanganan kasusnya. “Apakah dilimpahkan kita lihat nanti. Yang jelas penanganan kasusnya hingga saat ini masih di Polda NTB, karena dia diamankan di sini.”

Pada Minggu (28/8) malam Gatot Brajamusti dan istrinya ditangkap bersama enam orang lain, di antaranya YY, DN, RN, dan RZ (Reza Artamevia) di kamar 1100 Hotel Golden Tulip, Kota Mataram. Gatot dan istrinya pun telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (31/8) lalu oleh tim penyidik Polres Mataram. Keduanya dijerat Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di lokasi penggerebekan itu, tim gabungan dari Mabes Polri didampingi anggota Polres Mataram dan Lombok Barat, mengamankan dua paket kecil berupa plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,98 gram dan 0,68 gram. Selain itu, dua klip plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika, pihak kepolisian juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat hisap.

Pihak kepolisian akan membawa Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Gatot Brajamusti dan istrinya, Dewi Aminah ke Jakarta setelah ditahan Kepolisian Daerah NTB terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan Gatot akan dibawa ke Jakarta untuk mendampingi proses penggeledahan di rumahnya. Rumah Gatot beralamat di Jalan Niaga Hijau X Nomor 1 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Rencananya, kepolisian beserta Gatot dan istrinya berangkat pada jam 14.00 WITA.”Informasi dari Polres Mataram, Aa Gatot akan dibawa ke Jakarta, mungkin langsung ke rumahnya. Awi mengatakan polisi mencurigai Gatot menyimpan narkoba di suatu tempat tersembunyi di rumahnya. “Ya kami tidak tahu ada apa di dalamnya (rumah Gatot), makanya dibawa ke rumahnya untuk penggeledahan, mana tahu ada narkoba di rumahnya,” jelas Awi.

Rencananya, Gatot akan langsung digelandang ke rumahnya, setibanya di Jakarta sore nanti. Polres Mataram, NTB akan bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dalam penggeledahan tersebut. Gatot dan istrinya telah ditetap sebagai tersangka pada Rabu (31/8) lalu oleh tim penyidik Polres Mataram. Keduanya dijerat Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi memiliki barang bukti,” ujar Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono di Mataram seperti dikutip dari Antara. Saat disinggung asal barang bukti tersebut, Kapolda NTB mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami keterangan tersangka dan saksi lainnya. “Sementara ini jawabannya, barang bukti dibawa dari Jakarta, cuma dari siapa dia dapat, dia belum sebut,” ucapnya.

Pada Minggu (28/8) malam Gatot Brajamusti dan istrinya ditangkap bersama enam orang lain, di antaranya YY, DN, RN, dan RZ (Reza Artamevia) di kamar 1100 Hotel Golden Tulip, Kota Mataram. Di lokasi penggerebekan itu, tim gabungan dari Mabes Polri didampingi anggota Polres Mataram dan Lombok Barat, mengamankan dua paket kecil berupa plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,98 gram dan 0,68 gram.

Selain itu, dua klip plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika, pihak kepolisian juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat hisap

Ahok Tidak Libatkan Rakyat Kecil Nelayan, Hakim Perintahkan Gubernur Cabut Izin Reklamasi Pulau G Yang Diterbitkan Ahok


Majelis hakim meminta Gubernur DKI untuk mencabut izin reklamasi Pulau G. Ada lima alasan yang mendasari keputusan majelis hakim ini.

  1. “Tidak dicantumkannya UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesiri dan pulau-pulau kecil,” ujar hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016). Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang.
  2. Alasan kedua, dalam surat keputusan Gubernur tersebut dicantumkan mengenai rencana zonasi.
  3. Alasan ketiga, penyusunan Amdal dalam pemberian izin tersebut tidak partisipatif melibatkan nelayan.
  4. “Keempat, tidak sesuai dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan UU no 2 Tahun 2012,” ujar Adhi.
  5. Alasan kelima, hakim menilai izin reklamasi tersebut akan menimbulkan banyak dampak buruk untuk lingkungan, sosial, dan ekonomi serta menganggu objek vital.

Hakim PTUN Jakarta meminta Gubernur DKI mencabut izin reklamasi Pulau G. Putusan hakim ini disambut sorak syukur pengunjung sidang. “Allahuakbar,” kata seorang pengunjung usai pembacaan putusan di PTUN, Jaktim, Selasa (31/5/2016). Pengunjung lainnya ikut menirukan lafal takbir tersebut. Mereka berdiri. Ada juga yang berpelukan satu sama lain. Keriuhan juga terjadi di luar ruang sidang. Sejumlah pengunjung langsung berorasi.

“Tolak reklamasi sekarang juga,” kata seorang pengunjung. Majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa tidak sah. Surat keputusan itu harus dicabut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu elemen yang ikut menggugat izin reklamasi Pulau G menyambut senang putusan PTUN. Putusan hakim memenangkan gugatan Walhi dkk atas izin reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok.

“Jelas mulai detik ini nggak boleh ada reklamasi,” jelas Perwakilan Walhi, Nursatyahat Prabu di PTUN DKI Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (31/5/2016). Menurut Prabu, yang sedang digugat oleh Walhi dkk adalah izin reklamasi yang dikeluarkan Ahok. “Jadi yang kita gugat keputusan rekalamasi itu. Siapapun yang melakukan reklamsi dengan seizin gubernur itu tidak sah sekarang. Kalau mau mengambil alih itu urusan lain tapi jangan direklamasi. Karena reklamasi yang kita gugat izin reklamasi itu. Tidak prosedur, melanggar UU. Artinya secara legal reklamasi salah, kalau setelah ini mau diambil pemprov itu prinsipnya lain,” tegas dia.

Menurut dia, Pulau G yang sudah dibatalkan izinnya, apabila kemudian diambil Pemprov DKI, harus juga ada aturannya. “Kalau diambil alih artinya ada skenario lain. Kalo mau diambil dengan apa? Apakah sesuai dengan apa? Kita belum liat skenario itu,” tegas dia. Sidang gugatan terhadap izin reklamasi Pulau G di kawasan Teluk Jakarta memasuki babak terakhir. Hakim PTUN Jakarta menerima gugatan pihak nelayan dan meminta izin reklamasi dicabut. “Mengabulkan gugatan para penggugat 5 orang nelayan teluk Jakarta,” ujar Hakim Adhi Budi Sulistyo membacakan putusan sidang di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016).

Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang. Adhi menyatakan surat keputusan Gubernur 2238/2014 kepada PT Muara Wisesa tidak sah. Gubernur pun diminta pengadilan untuk mencabut surat itu. “Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat putusan itu,” kata Adhi.

Gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilayangkan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI, Martin Hadiwinata menyatakan optimistis terkait hasil putusan sidang gugatan. Pasalnya pemprov dinilai tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi di Teluk Jakarta.