Category Archives: Taat Hukum

Kisah Abraham Samad Yang Dikriminalisasi Ketika Akan Usut Kasus BLBI


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sudah mengetahui bahwa dirinya menjadi target operasi. Bahkan, mantan pengacara ini telah diincar sejak tahun lalu. Hal itu diungkapkan sahabatnya yang tergabung dalam tim advokasi Abraham Samad di Sulawesi Selatan.

“Sejak tahun lalu, Abhaman Samad sudah tahu diincar,” ucap Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsuddin Alimsyah. Menurut dia, Samad dan pimpinan KPK dilengserkan lantaran kinerjanya yang semakin berani mengungkap koruptor kelas wahid, baik itu menteri, ketua partai maupun jenderal.

Rangkaian upaya kriminalisasi KPK, Syamsuddin menyebut, bukan semata dipicu oleh langkah komisi antirasuah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. “Mari lihat peristiwa awalnya yakni adanya kebijakan percepatan kasus besar,” ujar dia.

Abraham dan pimpinan KPK lainnya hendak menuntaskan tiga kasus korupsi besar di akhir periodenya. Di antaranya, kasus Hambalang, kasus Century dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Siapa terlibat di kasus BLBI? Itu kan temannya Budi (Gunawan). Kalau BLBI disorot habis lah,” tutur dia.

Kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan yang menjerat Samad dinilainya janggal dan dibuat-buat. Sebab, kasus ini terjadi 2007 dan tidak pernah muncul maupun dipersoalkan, termasuk saat seleksi pimpinan KPK pada 2011. “Saat rekam jejak, semua dilibatkan mulai Polri sampai BIN, tapi kasus ini tidak ada,” ucap Syamsuddin.

Sebelumnya Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. “AS sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pemalsuan administrasi kependudukan dengan terlapor Feriyani Lim,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Endi Sutendi di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa pagi, 16 Februari 2015.

Samad dituduh membantu Feriyani membuat dokumen administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP saat mengurus paspor di Makassar pada 2007. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mendadak muncul di teras gedung kantornya. Bersama dengan seluruh komisioner lain, yaitu Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, Samad berorasi di hadapan wartawan dan perwakilan beberapa universitas, Rabu, 18 Februari 2015.

Samad mengatakan orang-orang KPK bukan malaikat. “Kami sadar kami bukan malaikat, tapi kami bukan orang jahat seperti yang disangkakan kepada kami,” kata Samad, Rabu, 18 Februari 2015. Menurut Samad, sebelum dia dan para wakilnya masuk KPK, mereka menjalani pemeriksaan rekam jejak selama enam bulan. “Dan itu hasilnya sudah ‘clear’,” ujar Samad.

Samad melanjutkan, meskipun dua pimpinan KPK, yaitu dia dan Bambang sekarang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian, tapi kebenaran akan terungkap. “Mari kita melawan korupsi yang begitu masif di negeri ini,” ujar dia. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Samad sebagai tersangka pemalsuan dokumen pada 2007. Sedangkan Bambang menjadi sebagai tersangka pengarahan saksi pada 2010. Keduanya masih belum masuk KPK ketika itu.

Banyak pihak menilai penetapan tersangka keduanya merupakan balas dendam kepolisian, karena sebelumnya KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki. Taufiequrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK.

Langkah tersebut dilakukan Jokowi karena saat ini, dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka di Kepolisian, sedangkan satu pimpinan mengalami kekosongan sejak Busyro Moqoddas selesai masa jabatannya setahun lalu.

Presiden Jokowi Kembali Ajukan Calon Kapolri Tunggal Dengan Catatan Rekening Gendut


Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri dipertanyakan. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim mengatakan rekam jejak Badrodin Haiti tak jauh beda dengan Budi Gunawan. “Susah juga, mereka itu sebelas dua belas punya catatan buruk rekening gendut,” kata Hifzil saat dihubungi Tempo, Rabu, 18 Februari 2015.

Hifdzil mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi memilih Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kepala Korps Bhayangkara. Menurut dia, pilihan Jokowi tak sesuai dengan pilihan rakyat yang menginginkan calon Kapolri berintegritas. Ia khawatir terpilihnya Badrodin akan menggagalkan reformasi kepolisian. “Di tubuh Kapolri sedang rusuh, mencari jalan masing-masing.Kalau pimpinannya buruk bawahannya bisa punya bargain melawan karena dia punya kunci pimpinan,” kata Hifdzil.

Selain itu, ia menilai pengangkatan Badrodin akan memperpanjang polemik kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia memprediksi, Komisi Antirasuah akan membongkar kembali catatan tak wajar dalam rekening Badrodin, lalu KPK dan kepolisian kembali beradu. “Ini preseden buruk untuk politik di sekitar presiden. KPK bisa dibenturkan lagi dengan presiden, lalu presiden berhadapan dengan rakyat,” kata dia.

Badrodin pernah masuk dalam jajaran nama perwira yang melakukan transaksi mencurigakan. Ketika menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006.Padahal, saat itu penghasilan Badrodin per bulan berkisar Rp 22 juta.

Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki underlying transaction yang jelas.

Saat masih menjadi inspektur jenderal dan menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian pada 2010, Badrodin pernah disebut-sebut memiliki rekening gendut. Kekayaannya per 24 Maret 2008 adalah Rp 2,9 miliar dan US$ 4.000. Dia, antara lain, dituduh membeli polis asuransi dari PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar dengan dana dari pihak ketiga.

Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan jarang tertawa selama sebulan ini. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diberi tanggung jawab memimpin lembaganya yang sedang berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jumat, 13 Februari 2015, ia datang ke kantor redaksi Tempo di Kebayoran Jakarta “agar bisa tertawa-tawa”.

Badrodin ditemani antara lain oleh Asisten Logistik Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi dan juru bicara Inspektur Jenderal Ronnie Sompie. Ia menjawab tuduhan adanya teror terhadap pemimpin dan pegawai komisi antikorupsi yang diarahkan ke anggotanya. “Jangan parno lah,” kata Badrodin menyebut bahasa gaul paranoia itu.

Sekarang seperti apa konsolidasi internal polisi?
Sebetulnya di dalam, secara umum, berjalan normal. Memang enggak bisa kami pungkiri ada hal-hal di Bareskrim yang mungkin dibentuk tim, ada orang yang mungkin merasa dipakai ada yang tidak. Menurut saya itu hal yang biasa. Memang kalau ada permasalahan seperti itu, memang harus ada kegiatan yang ekstra untuk bisa menyelesaikan segala persoalan sehingga perlu dibentuk tim yang dikendalikan oleh Pak Kabareskrim. Saya pikir masih dalam batas wajar.

Itu tim apa?
Tim penyidik dan penyelidikan. Kasus-kasus yang berkembang sekarang perlu kami jawab segera. Apakah muncul pidana atau tidak. Ada orang-orang lama, baru, campuran. Ada intelnya juga, yang dari luar yang punya akses, digabung jadi satu. Artinya bukan dari Reskrim saja.

Seberapa besar?
Sebetulnya enggak besar. Ada penyelidikan intinya, ada pendukungnya. Tim penyidiknya juga ada. IT-nya juga ada.

Itu memang kewenangan Kabareskrim?
Ya. Kami memang biasa menghadapi seperti itu, gong yang besar, itu pasti dibentuk Satgas yang terdiri dari gabungan tadi.

Jadi ini sekalanya sudah seperti gong besar?
Ya enggak juga. Tapi kami dituntut satu kecepatan untuk menyelesaikan persoalan. Kalau dilakukan secara normal rutin, nanti berlarut-larut, enggak selesai, kan, kami juga tersiksa.

Johan KPK waktu itu telepon Anda, tidak dapat informasi, beda sama keterangan Kabareskrim?
Ya memang untuk masalah teknis, praktis, menjadi tanggung jawab dia. Bukan karena tidak koordinasi, tapi memang menjadi kewenangannya dia. Kan, enggak mungkin misalnya Polda Jabar, ada kasus, saya ngikutin terus, kan enggak. Pasti penyelidikan dan penyidikan kasus itu diberikan ke Polda Jabar.

Tapi sampai penangkapan itu tidak harus dilaporkan ke Anda?
Enggak. Secara hukum, tidak ada kewajiban. Tapi selayaknya dia harus melaporkan karena efek pendapat umumnya yang besar timbang kasusnya sendiri. Kami, kan, selalu mempertimbangkan kalau dilakukan ini, apa akibatnya, harus kami perhitungkan. Makanya yang lalu saya bilang, ini tidak ditahan.

Kasusnya seperti apa, kok ada dari Polda sampai BNPT?
BNPT, kan, hanya penunjang saja, bukan tim penyelidik dan penyidiknya. Kalau tim penyidiknya tetap dari Reskrim yang punya kemampuan.

Cerita soal teror dari polisi ke KPK, betulkah?
Ini yang kita masih, selalu disampaikan. Sekarang bentuk teror ini seperti apa. Itu yang nanti akan saya komunikasikan dengan pimpinan KPK. Mau ketemu. Mau kami tanyakan, bentuknya apa. Kalau memang di-sms, mana sms-nya. Kami bisa lakukan penyelidikan. Karena bisa saja orang luar yang memanfaatkan. Sekarang, kan orang yang kena tindakan hukum KPK, kan bukan hanya BG saja. Bisa orang lain, kan banyak juga. Nah, apakah itu tidak ikut bermain. Kami harus waspadai hal-hal seperti itu. Tapi, kan KPK selalu bilang, ini polisi, ini polisi. Makanya, kami akan meminta datanya.

Jadi kalau jelas sebenarnya tidak ada persoalan?
Enggak ada masalah. Jangan selalu merasa apa-apa selalu polisi. Wong polisi mengamankan unjuk rasa kok dibilang menggeledah. Gimana ini. Sampai saya harus dipanggil sama Mensesneg untuk bisa menyampaikan ke publik.

Seluruh Fraksi di DPR Yang Dipilih Sah Oleh Rakyat Kompak Preteli Kewenangan KPK


Kali ini seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik yang dulu menyokong calon presiden, Prabowo Subianto, maupun penyokong Jokowi cukup kompak. Mereka satu suara untuk mengutak-atik sejumlah kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Kekompakan itu ditunjukkan dengan dimasukkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 159 Undang-Undang dalam program legislasi nasional periode 2015-2019 pada rapat paripurna Senin lalu.

Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengatakan masuknya revisi Undang-Undang KPK dalam prolegnas merupakan usulan dari Komisi Hukum. Revisi, menurut dia, merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana DPR melakukan perubahan beberapa hal substansial dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tahun ini.

“Setelah revisi KUHP dan KUHAP selesai, kami akan lakukan penyesuaian tak hanya terhadap Undang-Undang KPK, tapi juga Undang-Undang Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar Firman di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Wenny Warouw, mengatakan salah satu poin yang bakal dibahas menurut dia soal penyadapan. “Harus jelas aturannya apakah perlu izin atau tidak sehingga tak perlu sembarang menyadap,” ujar Wenny. Poin lain yang menurut dia perlu diubah terkait dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan.

Politikus di Komisi Hukum dari Hanura, Syarifuddin Sudding, lebih mempersoalkan prosedur penetapan seseorang menjadi tersangka. Menurut dia selama ini seseorang bisa menyandang status tersangka dari KPK lebih dari satu tahun tanpa ada kejelasan kasus hukum. “Ini membuat hilangnya kepastian hukum,” ujar Sudding.

Beberapa fraksi juga mempersoalkan tak adanya lembaga pengawas KPK. Sekretaris Jenderal Partai NasDem yang juga anggota Komisi Hukum DPR, Patrice Rio Capella, mengatakan sebagai lembaga negara, KPK juga memerlukan lembaga pengawas yang independen untuk memantau perilaku komisioner, penyidik, dan pegawai. “Masa lembaga lain bahkan presiden punya lembaga pengawas, KPK tidak ada,” ujar Rio.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, menduga ada upaya untuk menggembosi KPK lewat revisi itu. Ronald menyebutkan rencana revisi Undang-Undang KPK juga tak mendesak. “Selama ini publik tak pernah mendengar adanya permintaan dari KPK sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap revisi,” kata dia.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan lembaganya belum butuh revisi Undang-Undang KPK. Menurut Zulkarnain dengan undang-undang yang ada KPK terbukti tetap bisa menjalankan fungsi. “Untuk apa boros biaya dan tenaga untuk revisi Undang-Undang KPK,” ujarnya.

Politikus di Dewan Perwakilan Rakyat berencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menyebut sejumlah pasal dalam undang-undang yang menjadi payung hukum KPK dalam bertindak itu tak jelas. Padahal pasal-pasal tersebut merupakan pisau tajam yang selama ini dipakai komisi antirasuah untuk membekuk koruptor dan mencegah koruptor memindahkan hasil kejahatannya ke pihak lain atau keluar negeri. Berikut ini sebagian pasal yang ingin diubah oleh DPR:

Kewenangan Penuntutan
Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kewenangan Penyadapan
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Pembekuan Rekening
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Kronologi Dua Perwira Polisi Dikeroyok Puluhan Anggota TNI AL Di Bengkel Cafe


Dua orang perwira Polri, Kompol Budi Hermanto (Pamen Polri) dan Kompol Teuku Arsya Khadafi dikeroyok puluhan anggota TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan razia di Bengkel Cafe, SCBD, Jaksel. Akibat insiden itu, Arsya mengalami luka paling parah. “Arsya saat ini di opname di rumah sakit karena mengalami luka patah tulang rusuk,” ungkap Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Heru Pranoto, Minggu (8/2/2015).

Heru menjelaskan, peristiwa terjadi pada Sabtu, 7 Februari 2015 dini hari (sebelumnya ditulis Jumat dini hari). Menurut Heru, Arsya dan Budi serta Iptu Rovan saat itu datang ke lokasi untuk melaksanakan tugas dan membawa Sprint dari Kapolri. Berikut kronologi lengkap pengeroyokan terhadap Kompol Arsya berdasar keterangan Heru:

Pukul 00.45 WIB
Sekitar 30 personil TNI AL (versi Kadispenal Laksamana Manahan Simorangkir 45 personil) datang ke kafe tersebut untuk melaksanakan razia. Mereka mendatangi ruangan di mana Kompol Budi, Kompol Arsya dan Iptu Rovan sedang melaksanakan tugas. Saat personil TNI AL datang, laptop anggota polisi tersebut dalam keadaan menyala.

Ketiga anggota polisi kemudian diperiksa dan diminta menunjukkan kartu identitas. Pada saat itu Arsya mengatakan bahwa ia adalah anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas. Arsya kemudian meminta bertemu dengan perwira yang memimpin operasi tersebut.

Namun anggota TNI AL memaksa Arsya menunjukkan Kartu Tanda Identitas (KTA) Polri dan mencoba merampas tas miliknya yang berisi Sprintgas dan pistol. Arsya kemudian bertahan dan menanyakan surat tugas razia tersebut. Anggota tersebut keluar, lalu datang Mayor Tugi yang mengaku sebagai Wadanops. Arsya kemudian memberi penjelasan kepada Mayor T terkait keberadaan ia dan rekan-rekannya di situ.

Beberapa menit setelah Mayor T keluar, situasi terkendali. Saat itu Kompol Budi pergi ke toilet. Kemudian tidak lama datang kolonel TNI yang memimpin razia dan masuk ke dalam ruangan dan menggedor-gedor toilet. Salah seorang anggota POM AL ada yang berteriak ‘itu di dalam mau membuang narkoba’ dan serentak beberapa anggota berusahan mendobrak pintu kamar mandi. Kompol Arsya berusaha menengahi namun karena ada provokasi sehingga ia dipukuli sampai jatuh pingsan.

Arsya kemudian diborgol dan dimasukan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke POM AL. Di lorong menuju keluar Bengkel Cafe, Arsya tetap dipukuli dalam keadaan terborgol. Dadanya juga ditendang sejumlah oknum TNI menggunakan sepatu lars hingga mengalami patah tulang rusuk. Namun sebelum dibawa ke POM AL, Arsya dibawa keliling diskotik di kawasan Senayan dan Kemang.

04.30 WIB
Arsya dan Budi tiba di POM AL. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Heru Pranoto kemudian menjemputnya. Persoalan selesai ketika kedua pihak saling bermaafan. Namun menurut Heru persoalan tidak selesai sampai situ. Pihaknya membawa hal itu ke ranah hukum. Pihaknya telah melaporkan oknum TNI AL ke SPK Polda Metro Jaya untuk kemudian berkasnya diserahkan ke POM AL.

Pihak TNI AL mengatakan 2 perwira Polri, Kompol Teuku Arsya Khadafi dan Kompol Budi Hermanto terlihat seperti orang mabuk saat hendak diperiksa di Bengkel Cafe, membentak dan mengacungkan pistol ke aparat gabungan POM TNI AL sehingga dipukul. Kompol Budi Hermanto membantah keras keterangan pihak TNI AL.

“Saya selama 15 tahun dinas, tidak pernah membawa senjata api ke mana pun saya pergi. Kemudian yang kedua, laptop kami masih terbuka, kami lagi kerja,” jelas Kompol Budi Hermanto saat dihubung, Minggu (8/2/2015). Budi menambahkan tuduhan mabuk, buang narkoba semua itu semua tidak benar. “Diminta tes urine pagi. Saya sudah tes urine di Dokkes Polda (Polda Metro Jaya), itu untuk proses penyidikan laporan ke polisi juga. Saya membantah, selama 15 tahun saya dinas, tak pernah membawa senjata api ke mana pun. Bahkan senpi itu ada di dalam tas, dan itu dirampas, tidak keluar (senpinya),” jelas Budi.

Ditegaskan Budi, tas yang di dalamnya berisi senjata api itu adalah milik Kompol Teuku Arsya Khadafi. Kompol Arsya sempat tarik menarik tas dengan personel TNI AL itu hingga talinya putus. Budi membenarkan bahwa cincin emas Bulgary milik Arsya hilang. “Iya itu cincin sampai detik ini hilang benar. Kami minta di sana, nggak ada yang mengakui. Kami tarik-tarikan tas sampai putus talinya,” jelas Budi. “Kami diajak keliling. Harusnya kan membawa SOP, menyerahkan ke Provoost Polri. Ini kita diajak keliling, ke X2, Kemang, subuh baru sampai di POMAL. Ini pengeroyokan, perampasan, udah kaya rampok ini,” cetusnya.

Rekan Budi, Arsya, sekarang masih dirawat di suatu rumah sakit. Budi pun berencana melaporkan personel TNI AL itu karena diperlakukan tidak wajar. Laporan akan dilakukan ke Mabes POMAL. “Sudah visum di rumah sakit, sudah tes urine, sudah ambil keterangan saksi-saksi lain. Kami diperlakukan nggak wajar, pamen dikeroyok 30 orang. Saya pamen lho, ngapain saya bawa senjata? 15 Tahun berdinas, tidak pernah bawa senjata ke mana-mana. Saya sangat membantah keterangan Kadispen (Kadispen AL Laksma Manahan Simorangkir). Kita akan laporan ke Mabes POMAL, dalam waktu dekat,” tegas Budi.

Budi menyayangkan kehadiran kolonel AL itu malah memprovokasi anggota. Padahal, bawahan kolonel itu sudah sudah berbicara dengan Budi dan rekannya dan dianggap selesai. “Hadirnya kolonel di dalam situ membuat anggota terprovokasi. Seorang kolonel seharusnya punya wibawa,” tandas dia. Sedangkan dihubungi terpisah, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Heru Pranoto membenarkan perihal Kompol Arsya yang kehilangan cincin.

“Iya itu memang cincin kawin Arsya. Waktu diborgol tangannya merasa ada yang melepas cincinnya, semua barang-barangnya Arsya kan diambil sama mereka. Waktu udah di POM TNI waktu ditanya mana cincin Arsya, mereka mengatakan tidak ada cincin. Bahkan mereka katakan kita juga bisa beli cincin sendiri,” jelas Heru saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Kadispen TNI AL Laksma Manahan Simorangkir punya penjelasan soal kasus penganiayaan 2 perwira Polri saat ada razia gabungan antara POM TNI AL dan Propam Polri di Bengkel Cafe di SCBD, Jakarta, Jumat (6/2) dini hari. Menurut Manahan, Kompol Teuku Arsya Khadafi dan Kompol Budi Hermanto membentak dan mengacungkan pistol saat hendak diperiksa. Saat itu POM TNI AL dan Propam Polri melakukan razia gabungan atas perintah Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

“Mereka seperti orang mabuk karena mereka seolah-olah tidak peduli dengan situasi. Kalau normal kan bisa tahu ada operasi dan koordinasi sama kita,” kata Manahan saat dihubungi via telepon, Minggu (8/2/2015). Saat hendak diperiksa, 2 perwira Polri itu tak mau menunjukkan identitas. Setelah ditangkap, mereka baru mengaku sebagai anggota Polri. “Setelah ditangkap, mereka baru bilang Polri. Kita sempat ajukan saran untuk tes urine tapi mereka nggak mau. Kita ada kok bukti-bukti, foto lengkap,” ucap Manahan. Menurutnya, selain 2 perwira itu, ada juga orang-orang lain yang dijaring petugas gabungan.

“Nggak apa-apa kalau memang tugas, tapi kenapa nggak ngaku. Mereka laporannya cuma berdua, kalau kita ada 48 orang karena memang lagi operasi. Ada dari Propam juga, kita memang lagi penegakan ketertibakan gabungan,” ujar Manahan. Manahan membenarkan adanya pemukulan terhadap 2 perwira polisi itu. Namun hal tersebut terpaksa dilakukan karena petugas razia gabungan membela diri.

“Pemukulan membela diri karena mereka mengacungkan pistol. Mereka membentak saat diperiksa, dan mengacungkan pistol sehingga petugas membela diri. Akhirnya diamankan. Lalu dilaksanakan koordinasi dengan Polri dan diserahkan ke kesatuannya. Saya ingin meluruskan, nggak ada kok kita gimana-gimana sama Polri. Orang kita langsung koordinasi dengan Polri,” imbuh Manahan.

Kadispen TNI AL Laksma Manahan Simorangkir punya penjelasan soal kasus penganiayaan 2 perwira Polri saat ada razia gabungan antara POM TNI AL dan Propam Polri di Bengkel Cafe di SCBD, Jakarta, Jumat (6/2) dini hari. Menurut Manahan, Kompol Teuku Arsya Khadafi dan Kompol Budi Hermanto membentak dan mengacungkan pistol saat hendak diperiksa. Saat itu POM TNI AL dan Propam Polri melakukan razia gabungan atas perintah Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

“Mereka seperti orang mabuk karena mereka seolah-olah tidak peduli dengan situasi. Kalau normal kan bisa tahu ada operasi dan koordinasi sama kita,” kata Manahan saat dihubung via telepon, Minggu (8/2/2015). Saat hendak diperiksa, 2 perwira Polri itu tak mau menunjukkan identitas. Setelah ditangkap, mereka baru mengaku sebagai anggota Polri.

“Setelah ditangkap, mereka baru bilang Polri. Kita sempat ajukan saran untuk tes urine tapi mereka nggak mau. Kita ada kok bukti-bukti, foto lengkap,” ucap Manahan. Menurutnya, selain 2 perwira itu, ada juga orang-orang lain yang dijaring petugas gabungan. “Nggak apa-apa kalau memang tugas, tapi kenapa nggak ngaku. Mereka laporannya cuma berdua, kalau kita ada 48 orang karena memang lagi operasi. Ada dari Propam juga, kita memang lagi penegakan ketertibakan gabungan,” ujar Manahan.

Manahan membenarkan adanya pemukulan terhadap 2 perwira polisi itu. Namun hal tersebut terpaksa dilakukan karena petugas razia gabungan membela diri. “Pemukulan membela diri karena mereka mengacungkan pistol. Mereka membentak saat diperiksa, dan mengacungkan pistol sehingga petugas membela diri. Akhirnya diamankan. Lalu dilaksanakan koordinasi dengan Polri dan diserahkan ke kesatuannya. Saya ingin meluruskan, nggak ada kok kita gimana-gimana sama Polri. Orang kita langsung koordinasi dengan Polri,” imbuh Manahan.

Anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Teuku Arsya Khadafi mengalami luka cukup serius akibat pengeroyokan yang dilakukan puluhan oknum TNI. Arsya bahkan diborgol lalu dimasukkan ke dalam truk seperti pelaku kejahatan. Peristiwa terjadi ketika Kompol Arsya, Kompol Budi Hermanto (Pamen Polri) dan Iptu Rovan (anggota Subdit Jatanras Ditrekrimum Polda Metro Jaya) sedang melakukan tugas di Bengkel Cafe, SCBD, Jaksel, pada Jumat (6/2) dini hari. Saat itu datang sekitar 30 personel gabungan dari TNI dan Propam Polri melakukan razia.

“Wajar dong anggota kami menanyakan mana pimpinan mereka yang razia itu, karena anggota kami pun saat itu sedang bertugas, ada sprint-nya dan sudah ditunjukkan ke pihak TNI AL yang melaksanakan razia tersebut,” jelas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Heru Pranoto, Minggu (8/2/2015).

Sempat terjadi ketegangan antara ketiga anggota Polri saat itu dengan pihak TNI. Pihak TNI menginterogasi ketiganya saat itu karena keberadannya di kafe tersebut.”Padahal sudah ditunjukkan sprint-nya, kalau mereka sedang ada tugas di situ, tetapi mereka tidak percaya,” katanya. Arsya yang aktif bertanya kemudian dituding melakukan perlawanan. Beberapa oknum TNI saat itu memegangi tangannya kiri-kanan, lalu memukulinya beramai-ramai hingga ia tersungkur.

“Sampai-sampai cincin Arsya hilang,” ucapnya. Tidak sampai di situ, bahkan pihak TNI juga merampas senjata api ketiga anggota tersebut. Selanjutnya, Arsya diborgol tangannya dan dimasukkan ke dalam truk lalu dibawa ke POM TNI. “Seharusnya tidak perlu dibawa sampai POM TNI AL, apa urusannya? Karena kita sendiri punya Ankum sendiri, ada Provost, kenapa dibawa ke POM AL?” cetusnya.

Heru yang mendapat laporan anggotanya dibawa ke POM AL kemudian menjemputnya. Namun, sesampainya di POM AL pun masih sempat terjadi ketegangan. Salah satu oknum TNI berpangkat Serka bahkan mengucapkan, “ada apa, pak? Masih kurang dipukulin?”. “Tindakan ini sangat kami sayangkan, dan kami akan membawa ini ke ranah hukum,” pungkasnya.

Pihak Polda Metro Jaya menyayangkan peristiwa pengeroyokan terhadap dua anggotanya oleh puluhan oknum TNI AL di Bengkel Cafe, kawasan SCBD, Jaksel. Atas insiden itu, pihak Polda Metro Jaya pun akan menempuh jalur hukum. “Kami melaporkan oknum TNI AL. Kami menyesalkan itu sampai terjadi, padahal anggota kami sedang melaksanakan tugas,” jelas Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Heru Pranoto, Minggu (8/2/2015).

Heru mengatakan, pihaknya telah membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait insiden tersebut. Korban, Kompol Teuku Arsya Khadafi selanjutnya akan dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. “Setelah pemberkasan di kami selesai, kami akan serahkan berkasnya ke POM TNI AL untuk diperiksa internal,” ungkapnya. Heru menambahkan, pihaknya telah menerima permintaan maaf dari oknum-oknum yang melakukan pengeroyokan terhadap anggotanya saat di POM AL.

“Dan kami juga telah konsolidasi, saya ke anggota saya dan pihak TNI ke anggotanya bahwa jangan ada yang memprovokasi,” ungkapnya. Dihubungi secara terpisah, Kadispen AL Laksmana Manahan Simorangkir mempersilakan jika pihak kepolisian akan melaporkan oknumnya tersebut.”Iya tidak apa-apa, silakan kalau mau menuntut,” kata Manahan. Menurut Manahan, apa yang dilakukan anggota TNI AL saat itu adalah resmi berdasar perintah dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

“Yang jelas anggota TNI AL ini sedang melaksanakan operasi penegakan dan penertiban (Gaktib) gabungan TNI dan Polri, saat itu ada 48 personel. Itu resmi,” ungkapnya. Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya membantah jika anggota yang dikeroyok di Bengkel Cafe, tengah mabuk-mabukan dan mengacungkan pistol saat diperiksa puluhan anggota TNI AL.

“Itu tidak benar, anggota kami di sana sedang melaksanakan tugas. Anggota sedang tugas bagaimana mau mabuk, ada laptop juga di meja,” ujar Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Heru Pranot, Minggu (8/2/2015).

Heru menjelaskan, Kompol Teuku Arsya Khadafi, Kompol Budi Hermanto dan Iptu Rovan, Jumat (6/2) datang ke kafe tersebut untuk urusan tugas dari Bareskrim Polri. Mereka juga sempat memberi penjelasan ke pihak TNI terkait keberadaan mereka di situ. Arsya juga sempat akan memperlihatkan KTA ke pihak TNI AL saat diminta menunjukkannya. Tetapi kemudian Arsya dituduh mengacungkan pistol. “Itu tidak benar, karena pistol ada dalam tasnya yang langsung dirampas oleh pihak TNI AL,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan juga mengatakan hal yang sama. “Senjata anggota saya disimpan di dalam tas, tidak diacungkan. Tasnya bahkan direbut hingga terputus talinya,” kata Herry. Secara terpisah, Kadispen TNI AL Laksamana Manahan Somorangkir mengatakan jika anggotanya yang saat itu berjumlah 48 orang itu tengah melakukan operasi Penegakan dan Penertiban (Gaktib) atas perintah Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

“Anggota TNI AL datang ke situ untuk operasi, kemudian ada anggota Polri yang kelihatan sedang mabuk-mabukan dan malah menodongkan pistol saat diminta menunjukkan KTA-nya. Kalau tidak sedang mabuk, mereka tidak akan sampai menodongkan pistol,” jelas Manahan.

Kejanggalan Kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto


Tidak disebutkan apakah tim akan mengkaji secara mendalam kasus menyuruh saksi memberikan keterangan palsu yang dituduhkan kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Yang jelas, sejumlah kalangan menilai kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 2010 itu sarat akan kejanggalan.
Di antaranya berikut ini:

1. Dua Versi Tanggal Laporan Pengaduan
Pihak kepolisian menyebutkan pelapor kasus itu atas nama anggota DPR dari PDI Perjuangan yang juga calon Bupati Kotawaringin Barat yang kalah di MK, Sugianto Sabran, dibuat pada 15 Januari 2015. Saat ke kantor Bareskrim, Jumat, 23 Januari 2015, Sugianto menunjukkan surat laporannya diteken pada 19 Januari 2015.

2. Cepatnya Proses Penyidikan
Penyidik kepolisian hanya butuh waktu tak sampai sepekan untuk meningkatkan kasus itu ke penyidikan, 22 Januari lalu. Padahal saksi kunci kasus itu, Ratna Mutiara, yang dituduh memberi keterangan palsu, tak pernah diperiksa.

3. Kejaksaan Belum Terima SPDP
Kejaksaan Agung belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus itu. Padahal Pasal 109 ayat (1) KUHAP mewajibkan soal SPDP ini.

4. Penangkapan Janggal
Pasal 18 KUHAP menyebutkan penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat yang mencantumkan, misalnya, uraian singkat perkara kejahatan, termasuk tempat pemeriksaan sebelumnya. Bambang sebelumnya tak pernah diperiksa.

5. Tuduhan Tidak Jelas
Pasal yang disangkakan kepada Bambang adalah Pasal 242 KUHP tanpa ayat dan Pasal 55, juga tanpa ayat. Sejumlah ahli hukum mengatakan pelaku pidana kesaksian palsu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sendiri. Pasal 174 KUHAP juga menyebutkan hanya hakim yang bisa menilai tindak pidana pemberian keterangan palsu.

6. Saksi Kunci Membantah
Ratna Mutiara, satu-satunya saksi dari 68 saksi di MK terkait dengan kasus tersebut yang dihukum 5 bulan atas kasus keterangan palsu, membantah memberikan keterangan palsu atas arahan Bambang. Dia juga tak pernah bertemu dengan Bambang di luar sidang.

7. Konflik Kepentingan
Kasus Bambang ditangani Direktorat Pidana Umum di bawah pimpinan Herry Prastowo, saksi kasus Budi Gunawan yang ditangani KPK. Dalam pemanggilan pekan lalu, Herry mangkir. Menurut laporan majalah Tempo edisi 19 Januari 2015, Herry tercatat sebagai salah satu pihak yang pernah menyetor duit ke rekening Budi.

Wakapolri Didesak Copot Kabareskrim karena Langgar Hukum dan HAM


Proses penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri dinilai melanggar prosedur hukum dan HAM. Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti didesak untuk berani mencopot Kabareskrim Irjen Budi Waseso. “Penangkapan secara sewenang-wenang terhadap BW selaku Wakil Ketua KPK. Penangkapan ini tidak terlebih dulu dengan surat pemanggilan. BW pun tidak mengetahui alasan penangkapan,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Harus juga menyindir kalau proses penangkapan melanggar hak anak. Pasalnya, saat penangkapan terhadap BW dengan tangan diborgol dilakukan di depan putrinya. Bahkan, putrinya BW, Izzat saat itu turut dibawa ke Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim dinilai tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak yang melihat orangtuanya diperlakukan sewenang-wenang.

“Melanggar pasal 15 poin D UU nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kalau setiap anak berhak mendapat perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,” sebutnya. Menurut Haris, KontraS menilai pelanggaran ini karena terjadi penyalahgunaan kekuasaan Kabareskrim Irjen Budi Waseso. Dia menekankan dengan jabatannya, Budi dianggap memainkan skenario kriminalisasi pelanggaran hukum dan HAM terhadap BW.

“Kami mendesak agar Wakapolri Bapak Badrodin Haiti memecat Kabareskrim Irjen Budi Waseso yang memberikan perintah sekaligus bertanggung jawab atas penangkapan sewenang-wenang terhadap BW. Irjen Budi juga menyalahgunakan jabatannya,” kata Haris. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan terus mencari jalan keluar untuk mendinginkan tensi yang sedang tinggi antara dua lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno usai menghadap Jokowi. “Urusan Polri dan KPK bagaimana mereka berkomunikasi untuk mencari jalan keluarnya, itu tadi yang disampaikan oleh presiden,” kata Tedjo di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/1). Menurut Tedjo, pemerintah akan terus mencoba menggelar mediasi dua lembaga tersebut sehingga keduanya bisa diselamatkan. Sayangnya Tedjo belum bisa memastikan kapan Jokowi akan memanggil pimpinan kedua lembaga tersebut lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kalau perlu ketemu, ketemu saja. Kenapa tidak boleh ketemu? Kenapa tidak harus ketemu? Beliau sudah mengisyaratkan itu, kan tidak perlu beliau secara teknis memerintahkan,” tandasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi memanggil Badrodin ke istana sekitar pukul 11.40 WIB dengan mobil dinas Wakapolri. Tanpa ada komentar, dia memilih langsung masuk ke dalam Kompleks istana menemui sang presiden. Setelah Badrodin tiba, secara berturut-turut datang juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, dan Jaksa Agung Prasetyo.

Daftar Aliran Dana Milyaran Ke Rekening Komjen Budi Gunawan


PT Sumber Jaya Indah (SJI) diketahui pernah mengirim uang sebesar Rp 19 miliar ke rekening Komjen Budi Gunawan. Setoran itu disebut-sebut terkait bisnis keluarga. Ini profil PT SJI, pabrik pengolahan timah yang terletak di Pangkalan Balam, Provinsi Bangka Belitung, tersebut. Papan nama perusahaan tampak berdiri kokoh di depan bangunan bercat putih, tak sejalan dengan kondisi pabrik yang mulai sepi aktivitas. Jumat (16/1/2015) siang, tidak terdengar deru mesin sebagaimana layaknya pabrik pengolahan timah. Pintu gerbang tertutup rapat.

“Sudah sepi sekarang. Karyawannya cuma 22 orang, 14 perempuan dan 8 pria,” tutur sekuriti PT SJI. Kata sekuriti berusia 45 tahun itu, pabrik berdiri pada tahun 2005. Awalnya bagus, tapi lama kelamaan kondisinya menyusut. Mesin-mesin pengolah timah sudah tidak dioperasikan lagi. Berdasarkan Surat Kepala Bareskrim Mabes Polri kepada PPATK pada 18 Juni 2010, PT SJI mengirim uang Rp 10.049.500.000 ke rekening Budi Gunawan. Satu bulan kemudian PT SJI kembali mentransfer dengan jumlah berbeda, yakni sebesar Rp 9.019.603.275.

“Kedua transaksi ini merupakan pembagian keuntungan bisnis timah dari PT Sumber Jaya Indah,” bunyi surat Bareskrim yang menyimpulkan bahwa rekening Budi Gunawan wajar tersebut. Proses transfer dilakukan Yuliana, accounting PT SJI. Menurut Yuliana, uang tersebut merupakan pembagian hasil keuntungan atas penyertaan modal yang disetorkan oleh anak Komjen Budi, Muhammad Herviano Widyatama, ke PT SJI.

Tak hanya keuntungan, namun uang penyertaan modal juga dikembalikan. Atas permintaan Herviano, dana tersebut disetorkan ke rekening Komjen Budi. Kerjasama antara Herviano dengan PT SJI menurut Yuliana berakhir pada November 2007. Saat ini, menurut sekuriti PT SJI, Yuliana sudah tidak bekerja lagi. “Sudah keluar 3 bulan lalu, diganti Ita,” tutup sang sekuriti sambil menjelaskan pemilik pabrik sedang berada di Jakarta.

PT Sumber Jaya Indah (SJI) pada tahun 2007 tak hanya satu kali menyetorkan dana ke rekening Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Setelah pada bulan Oktober dan November perusahaan timah itu menyetor uang Rp 10.049.500.000, satu bulan kemudian PT SJI kembali mentransfer sebesar Rp 9.019.603.275. Di hadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu (14/1/2015) lalu Komjen Budi mengaku bahwa uang yang masuk ke rekening pribadinya adalah terkait bisnis keluarga. “Semua (harta saya) sah dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Komjen Budi saat itu.

Untuk apa PT SJI kembali menyetor uang Rp 9.019.603.275 ke rekening sang Jenderal? Surat Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan membeberkan asal muasal dana tersebut masuk ke rekening Komjen Budi. Surat bernomor B/1538/2010/BARESKRIM itu dikirim ke PPATK pada 18 Juni 2010. Menurut surat tersebut setoran pertama dikirim pada 5 Desember 2007 sebesar Rp 7.843.983.275. Setoran kedua sebesar Rp 1.175.620.000 ditransfer pada 13 Desember 2015. Total dana yang disetor PT SJI ke rekening Komjen Budi pada Desember 2007 sebesar Rp 9.019.603.275

“Kedua transaksi ini merupakan pembagian keuntungan bisnis timah dari PT Sumber Jaya Indah,” bunyi surat Bareskrim tersebut seperti dikutip, Jumat (16/1/2015). Lima hari kemudian PT SJI kembali menyetor dana ke rekening Komjen Budi sebesar Rp 150.000.000 yang disebut sebagai pembagian penjualan aset perusahaan. Salah seorang Accounting di PT SJI, Yuliana kepada penyelidik Polri pada 1 Juni 2010 lalu mengakui sebagai orang yang menyetor uang ke rekening Komjen Budi.

Uang tersebut menurut Yuliana merupakan pembagian hasil keuntungan atas penyertaan modal yang disetorkan oleh anak Komjen Budi, Muhammad Herviano Widyatama ke PT SJI. “Bahwa selaku Accounting (Yuliana) pernah menerima dana penyertaan modal dari Muhammaad Herviano Widyatama, termasuk mengirim dana pengembalian modal dan pembagian keuntungan ke rekening Muhammaad Herviano Widyatama,” bunyi surat Kabareskrim tersebut. Tak hanya keuntungan yang disetor, namun juga uang penyertaan modal juga dikembalikan. Atas permintaan Herviano dana tersebut disetorkan ke rekening Komjen Budi. Kerjasama antara Herviano dengan PT SJI menurut Yuliana berakhir pada November 2007.

Salah satu unit bisnis anak Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Muhammad Herviano Widyatama, adalah di bidang perhotelan. Pria kelahiran 30 Desember 1986 itu tercatat memiliki sebuah hotel di daerah tetirah di Gadog, Bogor, Jawa Barat, bernama Bella Campa. Seperti apa suasana hotel yang dikelola anak sulung Komjen Budi itu?

Hotel itu berdiri di atas lahan kurang lebih 4 hektar. Lokasinya tak jauh dari kantor Desa Sukamahi dan pos polisi Gadog. Jalan di depan hotel bisa dilalui 2 mobil. Fasilitasnya terdiri dari 18 kamar, 1 villa, dan 3 kamar barak. Harga sewa per malam bervariasi. Untuk tipe Alamanda Rp 495 ribu. Unit ini ada 4 kamar yang maksimal bisa diisi 8 orang. Tipe Bugenvil ada 4 kamar dengan harga sewa Rp 565 ribu per kamarnya. Tipe Dahlia Rp 660 ribu, ada 2 tipe Edelwis Rp 800 ribu per malamnya.

Kamar jenis Cottage Villa Chryasnt dengan 2 kamar dan bisa menampung 14 orang bertarif Rp 2.400.000 per malam. Ada juga tipe Flamboyan dengan daya tampung sama ditambah 1 kamar seharga Rp 2.700.000 per malam. Sementara untuk Villa dengan 2 kamar tidur dan dapur bertarif Rp 2.200.000. Posisi bangunan hotel yang berdiri di lahan berundak membuat suasana hotel ini kian asri. Bagian paling atas merupakan lahan parkir. Turun ke bawah melewati tangga ada meja resepsionis dan ruang meeting.

Keluar dari bangunan paling bawah tersedia lahan untuk out bond lengkap dengan sejumlah arena permainan seperti kolam renang dan flying fox. Kepala Desa Sukamahi, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, Ecep Subandi, memastikan pemilik hotel bernama Muhammad Herviano Widyatama. Namun untuk operasional sehari-hari diserahkan orang kepercayaan. “Tanah itu dibeli antara tahun 2004-2005. Terus dibangun pada tahun 2007, yang punya setahu saya namanya Muhammad Herviano,” kata Ecep saat ditemui di kantornya, Jumat (16/1/2015).

Komjen Budi Gunawan pernah mengungkapkan di fit and proper test DPR memiliki tanah di Gadog, Bogor, Jawa Barat, yang dibeli senilai Rp 300 juta dan kini bernilai Rp 2,3 miliar. Saat dicek, di Gadog ada sebuah hotel bernama Bella Campa yang dimiliki atas nama anaknya, Muhammad Herviano Widyatama.

Hotel itu berdiri di atas lahan sekitar 4 hektar yang terbentang di dua desa yakni Sukamahi dan Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasinya cukup strategis, di kawasan Gadog yang asri nan sejuk. Kepala Desa Sukamahi, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, Ecep Subandi, memastikan pemilik hotel bernama Muhammad Herviano Widyatama. Namun, semua urusan hotel tidak dipegang olehnya, melainkan oleh orang kepercayaan Budi Gunawan.

“Tanah itu dibeli antara tahun 2004-2005. Terus dibangun pada tahun 2007, yang punya setahu saya namanya Muhammad Herviano,” kata Ecep saat ditemui di kantornya, Jumat (16/1/2015). Saat proses jual beli tanah, Ecep bertindak sebagai saksi di hadapan notaris. Setelah itu, dia tidak tahu lagi perkembangannya bagaimana dengan lahan tersebut.

“Kebiasaan di sini, apa-apa langsung notaris, kades hanya saksi,” tambahnya.Ecep belum pernah melihat Komjen Budi dan Herviano ke hotel. Sehari-hari, hotel itu dikelola oleh pengurus dan manajemennya. Di DPR, Komjen Budi pernah berujar soal hartanya. Menurutnya, isu rekening gendut itu muncul karena ada aset yang mengalami peningkatan NJOP. Salah satunya adalah tanah di Gadog. Namun dia tak menyebut luas dan lokasi persisnya.

Komjen Budi hanya menyebut bahwa tanah itu dia beli pada tahun 2005 dengan harga Rp 300 juta. Dia tak menyebut sumber dana yang dia gunakan untuk membeli tanah tersebut waktu itu. Yang pasti menurut dia berdasarkan NJOP, harga jual tanah di Gadog tersebut pada tahun 2013 mencapai Rp 2,3 miliar.