Sejumlah jenderal purnawirawan dikabarkan mendukung organisasi anti-Ahmadiyah karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Dia memberikan support saja,” kata pemimpin Gerakan Reformasi Islam (Garis), Chep Hernawan, seperti dikutip dari laporan investigasi televisi Qatar, Al-Jazeera, Senin lalu.
Chep Hernawan, yang kemarin dimintai konfirmasi, membenarkan adanya dukungan dari jenderal purnawirawan itu. “Sekitar satu atau dua bulan lalu bertemu, mereka berikan dukungan moril dan siap membantu,” katanya.
Namun rencana tersebut belum dapat dipastikan kapan akan dilakukan. Pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan. “Uang miliaran juga kami siapkan dari dana infak umat Islam, bukan dari luar negeri,” katanya.
Menurut Chep, rencana penggulingan itu dipicu oleh ketidakbecusan Yudhoyono mengurus pemerintahan. Berbagai permasalahan, seperti kasus Bank Century, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, kemiskinan, dan kasus korupsi yang belum terselesaikan, menjadi pendorongnya.
Sekarang ada isu Ahmadiyah yang bisa dibesar-besarkan ternyata bisa dijual kepada umat. Itu bisa untuk menggulingkan SBY.
Menurut dia, apabila Presiden bersikap tegas dengan membubarkan Ahmadiyah, akan lain ceritanya. “Kami siap mengawal Yudhoyono kalau ia membubarkan Ahmadiyah. Tapi, kalau tidak, dia harus turun,” katanya.
Kemarin juga beredar susunan kabinet Dewan Revolusi Islam yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad al-Khattoth. Tapi hampir semua tokoh yang disebut dalam daftar itu membantah terlibat dalam gerakan itu.
Menurut Muhammad al-Khattoth, daftar itu hanya untuk berjaga-jaga jika terjadi kekosongan kepemimpinan nasional. “Kalau kabinet habis karena misalnya tsunami di Jakarta. Presiden, menteri, habis semuanya. Terus kemudian kita berinisiatif melanjutkan pemerintahan, apa itu disebut makar?” kata Al-Khattoth. Tapi ia membantah adanya rencana penggulingan pemerintahan Yudhoyono. “Ngawur soal itu, tidak benar,” ujarnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku belum pernah mendengar adanya rencana kudeta yang dilakukan purnawirawan dengan menggunakan kelompok Islam garis keras. “Tidak pernah kita mendengar rencana itu. Tidak pernah ada laporan yang masuk ke kita tentang kudeta,” kata Purnomo.
Tapi pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan. “Kalau ada, akan kita hadapi,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Hayono Isman menyatakan, berita adanya rencana makar oleh sejumlah purnawirawan jenderal terhadap pemerintahan SBY adalah hal biasa. “Berita seperti sudah ada sejak lama,” ujarnya.
Laporan investigasi kantor berita Al Jazeera sangat mengejutkan. Sejumlah jenderal TNI berada di balik gerakan anti-Ahmadiyah serta kekerasan terhadap jemaatnya di Indonesia. Para jenderal diam-diam mendukung gerakan itu karena memiliki tujuan sama, menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kekuasaannya.
Laporan investigasi Al Jazeera yang dirilis Selasa, 22 Maret 2011 lalu itu memuat wawancara dengan pimpinan Gerakan Reformasi Islam, GARIS, Chep Hernawan. Chep mengaku didukung jenderal bintang tiga dalam gerakan anti-Ahmadiyah. Laporan ini juga memuat pernyataan Sekretaris Forum Umat Islam, Al Khaththath, yang membenarkan adanya Jenderal yang mendukung gerakan anti-Ahmadiyah oleh sejumlah organisasi Islam. “Saya tidak mengatakan, kecuali saya ketemu dan saya tahu ada jenderal yang ingin menggulingkan (Yudhoyono),” kata Al Khaththath seperti dikutip Al Jazeera.
Forum Umat Islam merupakan organisasi Islam yang menempatkan sejumlah nama dalam jajaran Dewan Revolusi Islam. Soal dewan ini juga dimunculkan dalam laporan Al Jazeera. Nama-nama tersebut ditempatkan dalam posisi Dewan Fuqoha, kepala negara dan wakil kepala negara, menteri, serta DPRS/MPRS. Rabu 23 Maret 2011 kemarin, Tempo mewawancarai Al Khaththath di kantor Tim Pengacara Muslim di Jalan Fatmawati, Jakarta. Berikut petikannya:
Bisa jelaskan soal Dewan Revolusi Islam itu?
(Dewan) itu kalau (pemerintahan) kosong, kita, umat Islam siap kapan saja memimpin. Bukan hanya (ormas) Nasional Demokrat. Kan waktu Itu Nasdem juga mengeluarkan daftar, ada Sri Sultan, Surya Paloh, kami juga siap.
Nama-nama itu saya yang menyusun. Saya yang mengeluarkan pada bulan Maret tahun lalu. Waktu itu kan lagi rame-rame (kasus) Century, tiba-tiba kita dengar bahwa Nasdem menyatakan siap mengambil alih kekuasaan kalau terjadi kevakuman. Ya, kita kasih tahu, bahwa umat Islam juga siap mengambil alih kekuasaan kalau terjadi kevakuman.
Penyusunan Dewan Revolusi Islam itu dibahas dalam rapat FUI?
Saya susun sendiri saja. Kan saya Sekjen FUI berhak menyusun-nyusun seperti itu.
Anda sebelumnya meminta persetujuan kepada orang-orang yang namanya disebut di jajaran dewan itu?
Saya kirim ke SMS. Kalau nggak salah, ada itu di bawahnya, “Sip nggak ini”. Kalau ada yang nggak tahu, mungkin nggak sampe SMS-nya. Kan saya banyak meng-SMS, mungkin lupa.
Kalau penyusunan Dewan revolusi Islam ini disebut makar?
Memang ada urusan makar itu? Kalau terjadi kevakuman politik, masa makar? Kalau kabinet habis karena misalnya tsunami di Jakarta, Presiden, menteri, habis semuanya, terus kemudian kita berinisiatif melanjutkan pemerintahan, apa itu disebut makar?
Siapa saja para jenderal itu?
Nggak tahu saya, kan saya nggak nyebut. Dulu saya pernah sampaikan di TV One, SBY jangan menambah musuh karena yang memusuhi SBY sudah banyak, termasuk jenderal-jenderal, saya nggak sebutin jenderalnya siapa. Hak saya untuk tidak menyebut.
Kenapa ini baru dimunculkan sekarang?
Nah, itu yang harus anda cari. Saya sendiri nggak ngerti kok, tiba-tiba ada yang ngeluarin.
Apakah tujuan anda menyusun Dewan Revolusi Islam itu untuk konsumsi sendiri?
(Saya) perang SMS dengan orang-orang Nasdem. Maksudnya, kita ingin tunjukkan bahwa bukan cuma orang Nasional Demokrat yang siap, umat Islam juga siap. Begitu saja.
Dalam dewan juga disebut nama Jenderal Tyasno Sudarto?
Dia yang saya anggap layak. Kalau saya sebutin yang pangkatnya kopral kan nggak layak dong.
Apakah susunan kabinet ini terstruktur dengan baik?
Lah, saya kan sekjen FUI, punya pengetahuan yang cukup. Sekarang pun kalau diserahkan ke saya, akan saya susun kabinetnya. Kenapa memang?
Kalau diminta, susunannya bakal sama?
Bisa sama bisa beda. Kalau misalnya ada yang bilang oh, saya nggak sanggup, kita ganti dengan yang lain. Orang Indonesia banyak. Maksudnya jangan kultuskan bahwa yang berhak itu orang-orang yang ada sekarang di kabinet. Semua rakyat Indonesia kan berhak. Itu kan hal yang biasa-biasa saja.
Apakah penyusunan Dewan Revolusi Islam ini berimplikasi serius?
Oh, nggak tahu saya. Kalau saya serius mengumumkannya sekarang, pastilah media anda sudah dapat undangan. Saya bikin konferensi pers, ini, saya umumkan dewan revolusi.