Category Archives: Pertanian

Kaki Gunung Galunggung Kini Menjadi Sentra Bisnis Perikanan Air Tawar Baru


Kolam ikan dan sawah menghampar luas di kaki Gunung Galunggung, berseling dengan rumah-rumah warga yang berdiri rapat. Nyaris tak ada lagi jejak kehancuran yang tersisa dari letusan dahsyat Gunung Galunggung 30 tahun silam.

Dulu rumah-rumah, kolam-kolam, dan sawah di desa ini tertutup pasir. Semua kolam dan ikan yang saat itu siap panen terkubur,” Ojoh (90), pembudidaya gurami di Kampung Cihujung, Desa Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berkisah.

Pada 5 April 1982, Gunung Galunggung meletus hebat. Letusan itu berlangsung sampai sembilan bulan kemudian. Muntahan material letusan, menurut JA Katili dan Adjat Sudrajat dalam bukunya, Galunggung the 1982-1983 Eruption, menutup 600 kilometer persegi lahan dengan sebaran terbanyak di lereng sebelah tenggara. Material yang terlontar 370 juta meter kubik. Lebih dari 63.000 warga di 20 desa mengungsi.

Seluas 1.321 hektar tambak ikan dan 1.816 hektar sawah di kaki Galunggung tertimbun material letusan. Saluran irigasi pun tak bisa dipakai lagi.

Sukaratu, desa sentra budidaya ikan, terkubur material gunung api. Namun, Ojoh tak menyerah. Setiap hari, selama hampir dua tahun sejak Galunggung meletus, Ojoh dan Sopiah (80), istrinya, bolak-balik dari pengungsian ke kolam yang berjarak 10 kilometer. Siang hari keduanya mengeruk pasir, malam hari kembali ke tenda pengungsian di Kecamatan Cisayong.

Setelah pasir dibersihkan, ikan tak bisa segera dibudidayakan. Air kolam terlalu asam buat ikan. ”Butuh waktu 3,5 tahun untuk bisa membudidayakan ikan lagi,” kata Ojoh.

Bagi Ojoh, gurami adalah jalan hidup. Sejak merintis usaha pada 1960-an, Ojoh telah mendapat banyak hasil dari gurami, termasuk keberangkatannya bersama istri ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.

Oleh karena itu, seluruh daya dicurahkan untuk menghidupkan lagi kolam ikannya. Dia bahkan menjual sebagian sawah untuk membiayai pengerukan pasir yang mengubur kolam.

Di atas pasir

Di Kampung Sukaratu, Desa Sukaratu, sampai tahun 1988 atau enam tahun setelah Galunggung meletus belum ada satu sawah pun yang bisa ditanami padi karena pasir belum sempurna disingkirkan.

Adalah Bunyamin yang memulai menanam padi di sawah berpasir. ”Karena lahan berpasir, air terus meresap. Namun, saya tetap mencoba menanam padi,” katanya.

Butuh waktu dua tahun untuk mencetak sawah baru di lahan berpasir. Caranya, jerami sisa panen tak diambil, tetapi ditinggal di sawah sehingga membusuk dan lama-lama air tidak lagi hilang meresap.

Sobirin (70), warga Dusun Cihaseum, Desa Linggajati, tak akan lupa perjuangannya menyingkirkan pasir dari rumah dan sawahnya. Pasir mengubur rumah Sobirin hingga atap. Dengan tekun Sobirin mencangkul pasir, memasukkan ke karung, lalu menyingkirkannya. Sorenya, Sobirin kembali ke pengungsian di Kota Tasikmalaya. Setelah dua tahun, baru rumahnya bersih dari pasir. Itu pun belum bisa ditempati, masih harus diperbaiki.

Tidak semua warga memilih bertahan menghadapi timbunan pasir. Keponakan Sobirin, Ane dan Eming, memilih bertransmigrasi ke Sekayu, Jambi. Pada September 1982, tercatat 2.003 keluarga korban Galunggung bertransmigrasi ke Sumatera dan Kalimantan. Namun, setelah beberapa tahun, Ane dan Eming kembali lagi ke Galunggung. ”Lebih enak di desa ini daripada di Sumatera, cari uang lebih mudah,” kata Ane yang bertahan empat tahun di Jambi.

Membawa berkah

Sejak 1984, kehidupan kembali lebih cepat ke Galunggung. Pasir yang semula menjadi masalah dilirik para pemodal sebagai bahan galian. Melimpahnya pasir gunung dengan kualitas bagus menarik minat swasta untuk berinvestasi.

Bahkan, rel sepanjang 6,5 kilometer dari Pirusa, Desa Sukaratu, ke Babakan Jawa khusus dibangun untuk mengangkut pasir Galunggung, disambung hingga Jakarta. Kereta pengangkut pasir berangkat pertama kali 1 Desember 1983 (Kompas, 3 Desember 1983). Setiap hari, sebanyak 450 ton pasir Galunggung meluncur ke Jakarta untuk memenuhi berbagai proyek, antara lain pembangunan Jalan Raya Cengkareng yang menyedot 50.000 meter kubik pasir. Sampai kemudian, jalur rel khusus itu ditutup.

Kesadaran warga terhadap potensi ekonomi baru dalam bentuk tambang pasir mulai bangkit. Warga setempat turut mengeksploitasi pasir. Mereka menggali pasir dan menjual dengan pola bagi hasil. Untuk setiap truk pasir, pemilik lahan mendapat bagian Rp 2.000 dan penggali mendapat Rp 3.000.

Pasir sisa letusan perlahan menghilang. Sawah-sawah lebih cepat terbuka, warga pun mulai bertani dan membudidayakan ikan. Namun, penambangan pasir terus berlangsung. ”Penambangan pasir bermasalah karena merusak sebagian dam yang menjadi benteng aliran lahar,” kata Akhmad Zaenuddin, geolog dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Warga tak mau beranjak dari kaki Galunggung. Jutaan ton pasir yang mengubur kampung dan membuat mereka harus mulai dari titik nadir tak mengurungkan niat mereka untuk tinggal di bawah bayangan Galunggung.

Namun, kembalinya warga tidak diikuti dengan penataan ruang dan pemeliharaan infrastruktur, seperti kantong lahar untuk menghadapi letusan Galunggung berikutnya

Harga Cabai Naik Tajam Akibat Cuaca Tidak Menentu


Pedagang makanan mencari siasat untuk tetap menggunakan cabai. Sebagian mencampurnya dengan bahan makanan lain agar volume tetap sama. Kenaikan harga cabai membuat mereka terdesak sehingga harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar.

”Harga cabai sudah mahal. Saya harus mencampur sambal dari cabai dengan saus tomat kemasan biar tambah banyak. Kalau tidak saya campur begini, uang saya akan habis untuk beli cabai,” tutur Rohim (27), penjual bakso malang di Depok, Jawa Barat.

Rohim mengaku tak biasa melakukan hal itu jika harga cabai normal. Dengan campuran sambal dengan saus tomat kemasan itu, dia dapat memakainya sebagai bahan pelengkap bakso selama tiga sampai empat hari.

Saat ini, harga cabai di pasaran bahkan lebih tinggi daripada pendapatan bersih Rohim setiap hari, Rp 30.000 sampai Rp 50.000. Rohim membeli cabai rawit merah untuk campuran sambal. Sementara harga cabai rawit merah di pasaran kini menembus Rp 60.000 per kilogram untuk kualitas bagus.

Tak hanya Rohim, Parno (55), penjual gorengan di Depok, bahkan memilih cabai busuk untuk membuat sambal. Cabai busuk itu dibeli di Pasar Kemiri Muka senilai Rp 12.000 per kg. Dia mengaku tak ada dana lebih banyak untuk membeli cabai. ”Kalau orang tidak mau makan, ya saya buang,” katanya.

Kenaikan harga cabai, menurut sejumlah pedagang, karena stok yang terbatas. Hal ini terjadi seiring dengan cuaca buruk yang terjadi belakangan. Karena itu, pedagang berebut mencari cabai kualitas bagus ke pedagang grosir.

Asep (35), pedagang sayur di Pasar Kemiri Muka, menyiasati dengan mendatangi langsung Pasar TU Bogor. Di pasar ini, dia memesan langsung cabai ke pedagang grosir langganannya. ”Dengan memesan terlebih dahulu, saya ada jaminan mendapat barang dengan harga relatif miring,” katanya.

Komunikasi dengan pedagang grosir, atau istilahnya bandar cabai, terus berlangsung setiap hari. Asep tidak memiliki akses langsung ke petani sehingga memesan ke bandar.

Saat ini harga tertinggi untuk semua jenis cabai di Pasar Kemiri Muka adalah cabai rawit merah senilai Rp 60.000 per kg. Padahal, seminggu sebelumnya harga cabai jenis ini Rp 40.000 per kg. Sementara cabai merah besar dijual Rp 40.000 per kg yang sebelumnya Rp 30.000 per kg. Harga yang sama juga berlaku untuk cabai merah keriting.

Asep mengaku tingkat penjualan tidak begitu berpengaruh meskipun ada kenaikan harga. Setiap hari dia dapat menjual cabai merah keriting 40 kg per hari, rawit merah 10 kg per hari, dan cabai merah besar 5 kg per hari.

Rifda (25), warga Cipayung, Depok, tetap membeli cabai meskipun harga naik karena kebutuhan. Dia membutuhkan rata- rata 0,5 kg seminggu untuk keperluan memasak. ”Sebenarnya kenaikan harga ini memberatkan, tetapi namanya kebutuhan mau apa lagi,” katanya.

Tuti, pemilik warung tegal di Palmerah, Jakarta Barat, menuturkan, harga cabai memang tinggi, tetapi tidak mungkin tidak dibeli. ”Paling masakan jadi tidak terlalu pedas karena cabainya dikurangi,” ujarnya, Selasa (14/12).

Harga cabai rawit termasuk paling tinggi di Pasar Grogol, mencapai Rp 53.000 per kg. Harga itu naik dari sebelumnya Rp 40.000 per kg. Sementara harga cabai merah Rp 46.000 per kg, naik dari Rp 35.000 per kg.

Kepala Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Jakarta Barat Tati Budiarti mengatakan, pasokan cabai di Jakarta Barat berkurang karena kendala cuaca sehingga harganya tinggi.

130 Saluran Irigasi Di Jawa Barat Rusak Parah


Sekitar 130 irigasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami rusak berat, sementara 200 lainnya dalam kondisi rusak sedang dan 100an rusak ringan, akibat terjadinya gempa dan longsor di sejumlah wilayah di daerah itu.

Oleh karenanya, setidaknya 78 daerah irigasi di KBB telah mendapatkan pemeliharaan dengan ditambah jalur sekunder dan tersier dari saluran irigasi utama, kata Kepala Seksi Pembangunan DBMP (Dinas Bina Marga dan Pengairan) KBB, Pardin saat dihubungi wartawan, Sabtu.

Tak hanya itu, menurutnya, pemeliharaan daerah irigasi di KBB masih terkendala oleh kurangnya jumlah petugas pemeliharaan irigasi (PPI). Pasalnya, sebanyak 452 daerah irigasi (DI) di KBB hanya dipelihara oleh enam belas petugas sehingga untuk pemeliharaan sisanya dilakukan oleh petugas Mitra Cai.

“Kekurangan PPI sejauh ini tertolong oleh keberadaan Mitra Cai atau Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A). Harus kita akui jika petugas pemelihara irigasi pun masih kurang. Idealnya, satu petugas mengawasi dua kilometer saluran irigasi dan peralatan kalibrasinya. Kita sih inginnya kondisi demikian tidak berlangsung lama,” katanya.

Ditegaskannya, kurang maksimalnya pemeliharaan dan pengawasan, menurut dia, sering berdampak pada pencurian peralatan irigasi. Pemberdayaan P3A diharapkan dapat membantu pemeliharaan dan pengawasan daerah irigasi.

Menurutnya, beberapa jenis irigasi yang ada di KBB terdiri atas irigasi pedesaan (438 irigasi), teknis (7), semiteknis (5), dan sederhana (2). Total panjang saluran irigasi lebih dari seratus kilometer, hingga membutuhkan sekitar lima puluh PPI.Luas areal sawah potensial di KBB, sambungnya, mencapai 37.570 hektare. Sementara areal sawah fungsional 32.523 hektare, dan areal yang belum dikembangkan 4.783 hektare. Pada 2010 ini, ada 85 daerah irigasi yang diperbaiki. Anggaran yang disediakan oleh Pemkab Bandung Barat untuk perbaikan itu mencapai Rp 5,74 miliar. Selain itu, ada juga dana bantuan Rp 926 juta dari DAK 2010.

“Beberapa peralatan, seperti alat putaran pintu sering dicuri orang karena kurangnya pengawasan ini,” kata Pardin.Sementara itu, Kepala DBMP KBB Giat Sugiawan mengatakan, akan melakukan upaya pemeliharaan dan bahkan pembangunan irigasi baru. Untuk saat ini, daerah irigasi yang ada seluas 46.281 hektare diharapkan bisa optimal dalam menyalurkan kebutuhan air bagi lahan sawah seluas 37.911 hektare.

“Sebanyak 452 daerah irigasi akan dioptimalkan untuk mendukung swasembada pangan. Keinginan untuk swasembada beras ini dicetuskan Bupati Bandung Barat dan diharapkan terjadi pada tahun 2014. Dan tahun ini direncanakan akan mengembangkan dua belas potensi daerah irigasi di wilayah selatan KBB,” ujarnya.Wakil Ketua Komisi C DPRD KBB Taopikurohman mengatakan, jika pihaknya belum menerima laporan mengenai kendala yang dialami oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam hal menangani irigasi untuk swasembada pangan KBB.

Padahal, jika dinas terkait telah menyampaikannya, pihaknya siap membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya.”Karena tidak ada laporan maka kita masih fokus pada pengawasan perbaikan dan pembangunan irigasi. Padahal, jika saja disampaikan, kita akan cari solusi bersama,” pungkasnya.

Tsunami Malnutrisi Pasti Terjadi Pada Anak Anak Pada Tahun 2050


Dunia pada tahun 2050 tetap menghadapi ancaman malnutrisi pada anak-anak meski mulai saat ini juga kita menghentikan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasinya, dibutuhkan sekitar 7 miliar dollar AS per tahun untuk melakukan penelitian pangan.

Problem naiknya harga pangan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang sehingga diperkirakan pada selepas 2050 akan muncul ”ancaman yang sifatnya bergulir”. Harga pangan yang amat tinggi ini akan meningkatkan sekitar 20 persen jumlah anak-anak yang mengalami malnutrisi, menambah jumlah 25 juta sekarang. Pada 2050, harga pangan bisa menjadi dua kali lipat.

Berdasarkan analisis pakar meteorologi, diperkirakan suhu bumi meningkat 6,4 derajat celsius pada abad mendatang. Hal itu disampaikan oleh peneliti senior Gerald Nelson dari Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI).

Tim peneliti IFPRI yang berbasis di Washington membuat 15 skenario populasi dan pendapatan dalam model komputer. Hasilnya menunjukkan, ”perubahan iklim menyebabkan kondisi kesejahteraan pada masa depan memburuk, terutama di kalangan penduduk termiskin dunia”. Studi itu diungkapkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB, Pertemuan Para Pihak ke-16 Kerangka Kerja PBB atas Konvensi Perubahan Iklim (COP-16 UNFCCC), Kamis (2/12).

Peningkatan harga disebabkan turunnya produktivitas akibat pemanasan global, pergeseran pola hujan, dan naiknya permintaan akibat pertambahan penduduk. Perubahan di India, misalnya, suhu yang menghangat membuat tanaman pangan matang lebih cepat. Luas lahan pun menyempit. Pertanian yang terganggu di antaranya di sub-Sahara di Afrika, Asia Selatan, Amerika Latin, dan Meksiko.

Dengan mitigasi, diperkirakan harga pangan akan naik 18 persen, paling optimistis, dan bisa mencapai 34 persen untuk perkiraan paling pesimistis, bahkan naik 100 persen untuk jagung.

Hasil utama COP-16 di Cancun adalah disepakatinya skema baru pengganti Protokol Kyoto yang tahap pertama akan selesai pada 2012—saat 37 negara dan Uni Eropa diwajibkan menurunkan emisi rata-rata 5,2 persen pada 2020 dibandingkan level emisi 1990—AS tidak turut meratifikasi karena menuntut India dan China juga diwajibkan.

Kini perseteruan AS-China tampaknya menyusut, tinggal bagaimana memonitor dan mengukur emisi gas rumah kaca. Pemimpin perunding China, Su Wei, mengatakan, ”Kami ingin mendorong proses dan membuat kesepakatan di Cancun.”

Sementara itu, kesepakatan baru penurunan emisi dipastikan tidak akan tercapai di Cancun. Jepang pun tak ingin memperpanjang Protokol Kyoto.

Sementara itu, dalam siaran persnya, Ketua Delegasi Indonesia Rachmat Witoelar menegaskan, hasil dan keputusan yang dicapai di Cancun harus berupa suatu kesepakatan yang bersifat adil dan berimbang bagi semua pihak, terutama demi kesetaraan berbagai elemen yang dimandatkan dalam Bali Action Plan— yang mencakup berbagai elemen yang menjadi unsur krusial negosiasi, seperti visi bersama (shared vision), mitigasi, adaptasi, REDD+, pendanaan, alih teknologi, dan capacity building.

Pembangunan Saluran Irigasi Di Takalar Terhambat Anomali Cuaca


Para petani di Kabupaten Takalar dan Wajo, Sulawesi Selatan, kecewa dengan lambannya pembangunan jaringan irigasi teknis. Sawah tadah hujan tidak efektif menghadapi anomali cuaca.

Tamsiah (38), petani di Desa Pallalakkang, Kecamatan Galesong Utara, Takalar, Kamis (18/11), mengaku baru satu kali panen dari lahan seluas 0,5 hektar. Dua kali masa panen sebelumnya, April dan Juli, ia gagal panen akibat curah hujan tinggi. ”Hampir seluruh sawah di Galesong Utara terendam air,” katanya.

Hal serupa dialami Nurhadi (40), petani di Desa Kampung Baru, Kecamatan Gilirang, Kabupaten Wajo. Sawahnya seluas 0,75 hektar hanya menghasilkan 2 ton gabah berkadar air lebih dari 25 persen. ”Pemerintah perlu membangun jaringan irigasi teknis karena sawah tadah hujan tidak efektif menghadapi cuaca ekstrem,” kata Nurhadi.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sulsel Soeprapto Budisantoso mengatakan, luas sawah tadah hujan di Sulsel mencapai 200.000 hektar atau 25 persen dari total persawahan. Sejak tahun 2000, Pemerintah Provinsi Sulsel mengajukan program pembangunan tiga bendungan di Gilirang (Wajo), Pamukulu (Takalar), dan Kelara-Kareloe (Jeneponto). Namun, pemerintah pusat belum mengalokasikan anggaran.

Gagal capai target

Pengadaan beras petani oleh Bulog di Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap, Jawa Tengah, tahun 2010 dipastikan tidak mencapai target. Dari target 65.000 ton beras, baru terealisasi 41.183 ton.

Kepala Bulog Subdivisi Regional IV Banyumas Witono, Kamis, mengatakan, hal itu akibat anomali cuaca yang membuat kualitas beras petani di bawah standar yang ditetapkan Bulog.

”Kadar air gabah petani tinggi, 28-29 persen. Saat diolah menjadi beras menguning. Beras Bulog nanti untuk masyarakat sehingga harus selektif,” katanya.

Selain itu, tahun ini harga beras dan gabah di tingkat petani relatif tinggi, di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Banyak petani, pedagang beras, bahkan mitra kerja Bulog memilih menjual beras ke pedagang besar. Pada bulan Oktober-November ini beras di penggilingan mencapai Rp 5.600-Rp 5.900 per kilogram. Padahal, HPP beras Rp 5.060 per kg di penggilingan.

Seiring menyusutnya area panen padi, harga gabah di Karawang, Jawa Barat, terus naik. Sedikitnya 91.957 hektar dari 97.144 hektar sawah yang ditanami padi pada musim tanam gadu telah dipanen dan segera menyusul 5.187 hektar sisanya.

Harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani, Kamis, berkisar Rp 4.700 per kg. Menurut Asep Saefudin, petani di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, harga gabah kering panen (GKP) berkisar Rp 4.300 per kg. Harga saat panen bulan lalu Rp 3.700-Rp 3.900 per kg.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Sasmita Alkaidar menyatakan, produktivitas padi di Karawang pada musim tanam gadu (MT 2010) 6,64 ton GKP per hektar. Produktivitas musim sebelumnya (MT 2009/2010) 7,36 ton GKP per hektar. Anomali cuaca dan serangan organisme pengganggu tanaman dinilai memicu penurunan itu

Bagaimana Cara Memakam Buah Simalakama Inpres Beras


Kondisi perberasan nasional sungguh amburadul meski harus diakui kekacauan itu sifatnya musiman.

Ada titik waktu yang bisa dicatat sebagai masa krisis, antara lain bulan Desember dan masa rendengan yang dicirikan oleh panen minimal, sementara kebutuhan tidak pernah turun. Waktu lain adalah bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. Membengkaknya kebutuhan karena menyambut Lebaran dan masa pembayaran zakat tentu sangat berpengaruh. Namun, lonjakan harga kali ini terjadi di tengah berbagai ironi dan pasca-Lebaran. Pertama, krisis terjadi justru ketika pemerintah, melalui Angka Ramalan (ARAM)-II menggembor- gemborkan bahwa tahun ini kita tidak sekadar swasembada, tetapi swasembada dengan surplus 5,8 juta ton beras.

Kedua, kalau ARAM-II bisa dipercaya, puncak krisis justru terjadi pada puncak surplus bulanan sepanjang 2010 dengan stok akhir Agustus 10,1 juta ton sampai stok akhir September 9,4 juta ton. Ketiga, krisis harga beras terjadi ketika otoritas pangan pemerintah dengan kekuasaan dan segala janjinya, mandul, tidak mampu membangun efektivitas pengendalian harga.

Spekulasi dan klarifikasi pemerintah tentang sebab musabab krisis teramat tidak meyakinkan. Setidaknya, ada dua kubu pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-II yang sangat berbeda dalam penjelasannya. Satu kubu menuding spekulan sebagai penyebabnya, sementara kubu lain menyatakan spekulasi itu tidak mungkin mengingat kompetitifnya pasar beras. Tidak seorang pun berbesar hati mengakui kesalahan bahwa krisis tersebut akibat cetak biru tata niaga perberasan yang telah memperdaya presiden untuk menandatangani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009.

Inpres No 7/2009

Dalam upaya menjaga kepentingan produsen, konsumen, dan stabilisasi harga beras sebagai bahan pangan paling strategis, pemerintah selalu menyiapkan bingkai tata niaga yang disebut Inpres tentang Perberasan atau Inpres Beras, yang mengatur tata niaga dan fungsionalisasi otoritas pangan dalam pengendalian harga beras dan gabah.

Selama pemerintahan KIB, kita mengenal Inpres No 13/2005, Inpres No 3/2007, Inpres No 1/2008, Inpres No 8/2008, dan Inpres No 7/2009. Yang menonjol dalam inpres adalah amanat pengamanan harga beras, gabah kering panen (GKP), dan gabah kering giling (GKG) melalui patokan harga yang kemudian disebut harga pembelian pemerintah (HPP). Adalah mandat Bulog sebagai otoritas pangan untuk mengamankan harga di tingkat produsen pada besaran HPP menurut inpres yang berlaku untuk beras kualitas medium.

Inpres No 7/2009 yang diundangkan akhir Desember 2009 dan berlaku 1 Januari 2010 mematok HPP GKP, GKG, dan beras Rp 2.640, Rp 3.345, dan Rp 5.060 per kilogram. Janji kesejahteraan ini setara kenaikan 10 persen dibandingkan Inpres No 8/2008 yang digantikannya. Ajakan untuk melakukan introspeksi, menakar ulang kelayakan Inpres No 7/2009 dalam hal ini sudah tentu erat kaitannya dengan besaran HPP dan proporsionalitasnya.

Besaran HPP

Benar bahwa HPP sekarang sudah 10 persen lebih besar dibandingkan dengan HPP menurut Inpres No 8/2008. Hal ini berarti perbaikan ekonomis sudah dijanjikan bagi petani produsen padi. Persoalannya, apakah perbaikan ini cukup masuk akal atau tidak. Sebagian pihak mengatakan itu sudah bagus mengingat harga beras impor yang lebih murah. Suara ini terutama muncul dari pemerintah.

Sementara pihak lain melihat ini tak cukup berarti dan tidak pantas diukur dengan besaran harga dunia karena tingkat subsidi dan proteksi perberasan mereka yang sangat tinggi dibandingkan di Indonesia. Itu pun masih ditambah dengan pertimbangan sosial ekonomi Indonesia, dalam kaitannya dengan kesempatan kerja dan luasan pemilikan lahan.

Ada baiknya mencermati pandangan kelompok kedua ini, yang juga mengingatkan indikasi rendahnya HPP dilihat dari tingginya harga GKP, GKG, dan beras di pasar yang jauh dari HPP. Maknanya, mekanisme pasar dianggap sudah menetapkan (setting) harga lebih baik bagi petani dan karena itu fungsi pengadaan Bulog tak dijalankan. Haram hukumnya bagi Bulog untuk membeli lebih tinggi dari HPP.

Inilah simalakama pertama. Harga pasar yang tinggi sering dibanggakan sebagai sukses pengendalian harga. Padahal, itulah indikasi terlalu rendahnya HPP. Sebagai bukti, andai saja HPP diturunkan lagi, niscaya pengadaan Bulog akan nihil, tidak ada pengadaan jalur HPP karena harga gabah dan beras yang lebih rendah dari HPP.

Ini mengakibatkan terbatasnya cadangan Bulog sehingga tak mampu mengendalikan harga melalui operasi pasar, seperti terjadi akhir-akhir ini. Simalakama berikutnya berupa keputusan pemerintah untuk impor 500.000 ton beras. Keputusan yang disampaikan Menteri Pertanian dalam rapat koordinasi stabilisasi harga pangan pasca-Lebaran, Senin (20/9), itu pasti memiliki dampak domestik berkepanjangan terhadap sistem produksi beras dalam negeri.

Proporsionalitas

Rendemen adalah rasio teknis antara beras yang dihasilkan dari gabah sebagai bahan bakunya dalam proses penggilingan. Inpres No 7/2009 menyiratkan bahwa beras yang HPP-nya Rp 5.060 per kilogram ternyata nilainya setara dengan harga 1,5127 kilogram GKG dengan HPP Rp 3.345 per kilogram.

Kesetaraan ini menunjukkan bahwa proporsi HPP hanya masuk akal ketika proses penggilingan memiliki rendemen 66 persen dan gratis, tanpa ongkos giling. Dalam dunia nyata, dua hal ini tidak pernah terjadi pada proses penggilingan beras kualitas medium yang dicirikan oleh 20 persen beras patah.

Makna berikutnya, 66 persen adalah optimisme yang tidak memiliki pembenaran, apalagi ketika ditambah ongkos giling Rp 200-Rp 400 per kilogram. Kesetaraan HPP beras Rp 5.060 per kilogram dengan sejumlah gabah senilai yang sama hanya terjadi pada rendemen 68 persen, sesuatu yang tak pernah ada di dunia untuk beras kualitas medium dan itulah simalakama lainnya.

Angka ini jauh menyimpang dari data rendemen Balitbang Pertanian (2008) yang maksimal 64,67 persen dengan konfigurasi gilingan lima tahap Cleaner-Husker-Separator-Polisher-Grader, yang canggih dan supermahal.

HPP beras Rp 5.060 per kilogram itu teramat tidak masuk akal. Berdasarkan rasionalitas rendemen dan biaya giling, untuk GKG Rp 3.345 per kilogram mestinya HPP beras adalah Rp 6.000 per kilogram. Kalau ini patokan HPP-nya, lonjakan harga sampai 20-25 persen tentu masih sangat wajar adanya. Sudah waktunya merombak pola pikir bagi pembenahan Inpres Beras karena landasan legal ini sangat problematik dan telah memunculkan ironi sepanjang sejarah: surplus 9-10 juta ton tetapi impor 500.000 ton. Berangkat dari sinilah kisruh perberasan berakar dan harus diselesaikan.

Mochammad Maksum Machfoedz Guru Besar Sosial Ekonomi Agroindustri, FTP-UGM

Penguasa Manusia Yang Telah Terkorupsi


OLEH AHMAD ARIF

Tak seorang pun yang meragukan kekayaan negeri ini. Itu pula yang menggerakkan para penjajah dari Eropa silih berganti datang ke negeri ini. Demikian halnya tak seorang pun mungkin akan membantah bahwa sejak dulu kala korupsi telah merajalela dan menyengsarakan rakyat di negeri ini.

Untaian zamrud khatulistiwa, yang menggambarkan kekayaan alam yang terhampar sejak dari Pulau Rondo di barat Sabang, Aceh, hingga ke Merauke di Papua, memang tak terbantahkan. Akan tetapi, kenapa rakyat negeri ini masih tetap miskin?

Pertanyaan sederhana ini mestinya menggelitik nalar kita untuk kemudian mencari apa yang salah karena dari beberapa kali perjalanan menelusuri pelosok negeri ini senantiasa bertemu dengan kisah tentang rakyat yang gigih berjuang untuk hidup.

Jika bukan karena kemalasan rakyat, lalu apa?

Persekongkolan penguasa dan pengusaha korup patut menjadi tumpuan kesalahan atas kemelaratan rakyat di negeri kaya sumber daya alam ini.

Pengisapan dan korupsi memang dimulai sejak dulu kala, bahkan sebelum negara ini bernama Indonesia. Dalam catatan Cliford Geertz (Agricultural Involution, 1963), upaya Belanda meraih pasar dunia dilakukan dengan mempertahankan pribumi tetap pribumi. Sistem yang dikenal sebagai ekonomi mendua: pembangunan dengan mengisap pihak lain.

Peter Boomgaard (Children of the Colonial State, Amsterdam, 1989) menyebutkan, di tingkat desa, pengisapan dilakukan pemilik tanah dan perangkat desa yang menjadi pemungut pajak dan mandor. Jawa menjadi perkebunan besar dengan aristokrasi pribumi dan elite desa yang korup, sebagai kaki tangan Belanda.

Boomgaard juga menyebutkan, citra Jawa pada awal abad ke-19 adalah kemiskinan dan kemandekan rakyatnya. Dan sebaliknya, kegemilangan para penguasa Belanda dan priayi pribumi.

Dua ratus tahun kemudian, gambaran suram itu tak beranjak pergi.

Bahkan, kini, semakin menegas dengan kesenjangan yang makin tinggi, dan gambaran tentang birokrat yang korup juga makin menguat. Kini, semua sendi birokrasi di negeri ini tak bebas dari korupsi. Bahkan, korupsi juga menjerat para penegak hukum, mulai dari pengacara, polisi, jaksa, hingga hakim.

Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) soal tren korupsi pada semester I-2010 menyebutkan, kalangan eksekutif menjadi aktor utama korupsi. Sebanyak 280 pejabat dari berbagai tingkatan menjadi tersangka korupsi (63,49 persen). Disusul pihak swasta sebanyak 85 orang yang menjadi tersangka korupsi (19.27 persen), lalu anggota Dewan sebanyak 52 orang yang jadi tersangka korupsi (11,79 persen).

Dan yang lebih mengkhawatirkan, korupsi telah menjadi suatu yang lumrah di negeri ini. Korupsi tak lagi memalukan. Nyatanya, para koruptor tak lagi risih memamerkan kemewahan yang mereka dapatkan dari korupsi kepada rakyat yang miskin, dan rakyat pun nyatanya tak menghukum para pejabat yang korup dengan memilih kembali para pejabat tersangka korupsi dalam pemilihan kepala daerah baru-baru ini. Artinya, korupsi telah menyusup ke dalam kebudayaan.

Lima incumbent (petahana) tersangka korupsi yang memenangi pilkada periode 2010-2015 itu adalah Bupati Rembang (Jawa Tengah) Moch Salim, Bupati Kepulauan Aru (Maluku) Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur (Lampung) Satono, Wakil Bupati Bangka Selatan (Bangka Belitung) Jamro H Jalil, dan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin.

Korupsi dana sosial

Korupsi di negeri ini bahkan telah menjadi pukulan langsung terhadap kemanusiaan melalui tren korupsi terhadap dana yang seharusnya disalurkan kepada rakyat miskin. Penelitian oleh ICW menyebutkan, kasus korupsi yang paling sering muncul selama tahun 2009 adalah korupsi dana bantuan sosial (bansos) dengan total merugikan negara Rp 215.57 miliar.

Kasus dugaan korupsi pengadaan sarung, mesin jahit, dan sapi impor di Kementerian Sosial pada tahun 2004-2006, yang menyeret mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, juga menjadi contoh menarik bagaimana bantuan untuk rakyat miskin ternyata dikorup hingga senilai Rp 38,6 miliar.

Kasus lain adalah korupsi pengadaan alat kesehatan untuk 32 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal dan kawasan timur Indonesia pada 2003 sehingga merugikan negara hingga Rp 104,47 miliar. Mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi telah divonis dua tahun tiga bulan atau 27 bulan oleh Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, terkait kasus ini. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian menambah hukuman Achmad Sujudi menjadi empat tahun penjara.

Tak hanya melibatkan aktor dari pusat, koruptor di daerah ternyata tak kalah mengerikan. Bahkan, tren korupsi terbaru, korupsi paling banyak dilakukan terhadap dana keuangan daerah. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu contoh klasik bagaimana korupsi turut menyumbang kemiskinan, bahkan juga penderitaan rakyat.

Berdasarkan data dari Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT sepanjang 2009 terhadap 16 dari 21 kabupaten/kota di NTT, ada 125 kasus dugaan korupsi dengan total indikasi kerugian negara Rp 256,3 miliar. Padahal, dana sejumlah itu jika digunakan untuk melakukan intervensi pemulihan gizi buruk anak balita yang dalam 90 hari membutuhkan Rp 1,5 juta per anak balita bisa menjangkau sekitar 170.000 anak balita. Jumlah anak balita penderita gizi buruk di NTT mencapai 60.616 dari total 504.900 anak balita di sana.

Kejahatan kemanusiaan

Almarhum Prof Mubyarto dalam Jurnal Ekonomi Rakyat, 1 September 2004, pernah mengatakan, kunci dari pemecahan masalah korupsi adalah keberpihakan pemerintah pada keadilan.

”Korupsi harus dianggap menghambat perwujudan keadilan sosial, pembangunan sosial, dan pembangunan moral. Jika sekarang korupsi telah menghinggapi anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah, bahayanya harus dianggap jauh lebih parah karena mereka (anggota DPR/DPRD) adalah wakil rakyat,” kata dia.

Jika sudah begini, agaknya kategorisasi dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tentang korupsi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan perlu disikapi lebih serius. Misalnya, dengan menciptakan hukuman lebih berat terhadap para koruptor.

Namun, anehnya, ancaman hukuman berat buat terpidana korupsi justru diamputasi. Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor versi Agustus 2008 menghilangkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto No 20/2001. Ayat tersebut secara tegas menyebutkan, koruptor bisa dihukum mati.

Bahkan, secara keseluruhan, semangat RUU yang saat ini menjadi prioritas Legislasi Nasional 2010 memang memberikan angin surga kepada para koruptor. Misalnya, Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor yang selama ini cukup digdaya menjerat koruptor justru dihilangkan. Akibatnya, banyak koruptor diperkirakan akan lolos dari jerat hukum jika pasal seperti ini tidak ada di RUU.

Ancaman pidana maksimal dalam RUU ini secara keseluruhan juga menurun.

Barangkali, kemanusiaan para penguasa negeri ini memang telah terkorupsi.