Monthly Archives: November 2010

Rumah Masa Kecil Bung Karno Terjual Rp 35 Miliar


Polemik penjualan Istana Gebang berakhir sudah. Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim akhirnya sepakat membeli rumah masa kecil mantan Presiden Soekarno itu dari pihak ahli waris, Ny Soekarmini Wardojo seharga Rp 35 miliar.

Dana pembelian rumah orangtua Poklamator Indonesia yang terletak di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan itu, Rp 25 miliar dari APBD Pemprov Jatim dan Rp 10 miliar dari APBD Pemkot Blitar.

Sebelumnya, ahli waris Ny Soekarmini Wardojo mematok harga jual Istana Gebang, yang dikenal warga sekitar dengan sebutan Ndalem Gebang, senilai Rp 50 miliar. Namun setelah proses tawar menawar, akhirnya disepakati harga Rp 35 miliar.

“Prinsipnya, soal harga sudah ada deal dengan pihak ahli waris. Rencananya Istana Gebang yang merupakan bangunan cagar budaya ini akan kita jadikan Museum Bung Karno,” jelas Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar kepada Surya, Jumat (26/11) malam.

Samanhudi mengaku, pada awalnya pihak keluarga tetap bersikukuh menjual dengan harga tinggi, Pemkot jelas tidak akan mampu membelinya. Pihaknya kemudian sempat menawarkan agar aset Istana Gebang yang ada di Jalan Sultan Agung No 69, sekitar 2 km ke arah selatan dari Makam Bung Karno ini, ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya dengan tujuan agar Istana Gebang tidak dipindahtangankan ke pihak asing yang juga tertarik.

Namun karena ahli waris bersikukuh menjual, setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati dengan harga Rp 35 miliar itu. “Karena ini merupakan peninggalan budaya bernilai sejarah tinggi serta mampu menarik wisatawan, maka Pemkot berupaya mengelolanya menjadi paket pariwisata selain wisata makam Bung Karno,” tandasnya.

Dijelaskan Samanhudi, pembelian Istana Gebang yang berdiri di lahan seluas 1,4 hektare ini bakal direalisasi pada anggaran tahun depan. Pemkot Blitar akan meminta bantuan anggaran dari dana APBN untuk merehab menjadi bangunan museum. “Khusus bangunan induk tetap dibiarkan seperti semula,” tambahnya.

Di Museum Bung Karno nanti, secara khusus akan dipajang benda-benda dan peninggalan yang terkait dengan kehidupan Bung Karno sejak masa kecil sampai akhir hayatnya. “Banyak sekali benda-benda dan barang-barang peninggalan Bung Karno yang tersebar dimana-mana, nanti kami kumpulkan di museum,” jelasnya.

Untuk menghimpun peninggalan Bung Karno tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Pemkot Blitar perlu meminta tambahan anggaran dari APBN. Selain itu, pemindahan barang ke Blitar dipastikan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Samanhudi mencontohkan, untuk memindahkan koleksi pesawat tempur yang dibeli semasa pemerintahan Bung Karno dari Jogjakarta ke Blitar, bakal membutuhkan biaya besar. Demikian pula untuk menghimpun peninggalan lainnya, mulai dari sepeda, sepeda motor serta mobil yang pernah digunakan Bung Karno.

Keberadaan Museum Bung Karno nanti diharapkan semakin melengkapi paket wisata sejarah yang ada di Kota Blitar, selain makam Bung Karno di Bendogerit.

Di areal Istana Gebang ini, setiap tanggal 6 Juni diselenggarakan haul dan berbagai macam kesenian yang selalu didatangi banyak pengunjung. Salah satu acara tahunan yang digelar Pemkot Blitar itu adalah Grebeg Pancasila. Keluarga Soekarno juga masih sering berkumpul di istana ini.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo memang telah berencana untuk membeli Istana Gebang dari ahli waris. Pembelian Istana Gebang dimaksudkan untuk melestarikan bangunan bersejarah yang ada di Jatim.

Gubernur berharap, seluruh bangunan bersejarah yang ada di Jatim bakal dilestarikan. Apalagi di Jatim terdapat makam tokoh-tokoh penting. Selain makam Bung Karno di Blitar, ada makam mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jombang.

Sementara itu Kabag Humas Pemkot Blitar, M Hadi Maskun menambahkan, untuk keperluan renovasi bangunan Istana Gebang, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran sekitar Rp 100 miliar. “Mudah-mudahan anggaran untuk renovasi tidak meleset,” harapnya

Advertisements

Bekasi Banjir Lagi Di Jatiasih Jatibening Jatikramat dan Suryamandala


KOTA Bekasi tidak luput terendam air dengan ketinggian bervariasi ketika hujan mengguyur. Ketika hujan deras menyiram Kota Bekasi, Jumat (26/11) siang, sejumlah perumahan di wilayah ini terendam air dengan ketinggian bervariasi. Meski tak ada korban jiwa, namun banjir membuat aktifitas warga terganggu.

Pantauan Warta Kota, genangan air terlihat merendam jalanan di dalam komplek Perumahan Jatibening Permai hingga ketinggian sekitar 20 centimeter.

Air masuk mulai lewat tengah hari.”Hujannya sebentar tapi deras sekali,” tutur Gofur, petugas keamanan perumahan tersebut.

Tak jauh dari perumahan Jatibening, air juga merendam jalanan di Perumahan Dosen IKIP di Jatikramat, Kecamatan Jatiasih. Ketinggian air di beberapa titik di perumahan itu bisa mencapai sepaha orang dewasa. Jesica (18) mengatakan banjir seringkali menggenangi perumahan tersebut jika hujan turun deras.

“Seringnya sih sebetis, terus 3-4 jam kemudian sudah surut lagi. Tapi kalau hujan terus-terusan ya bisa lebih lama lagi surutnya,” tuturnya warga yang tinggal di Blok I itu.

Selain karena hujan lokal yang turun deras, banjir yang melanda perumahan tersebut juga disebabkan luapan Kali Jatikramat yang terletak persis di tepi batas perumahan tersebut.

“Kalau nggak ada kiriman dari Bogor, jam sebelas malam sudah tuntas surutnya. Kemarin saja, di sini nggak hujan, tapi air kali meluap sampai jalanan,” tambah Yusuf (47), petugas keamanan perumahan itu.

Agak jauh dari lokasi tersebut, jalan menuju Perumahan Narogong Indah, Kecamatan Rawalumbu juga terendam air hingga tak bisa dilewati motor maupun mobil. Warga terpaksa memutar arah untuk bisa masuk ke perumahan tersebut.

Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Surya Utama, Perumahan Suryamandala, Kecamatan Bekasi Selatan yang terendam air hingga ketinggian sekitar 50 centimeter. “Saluran di depan perumahan meluap,” kata Wibowo (37), warga setempat.

Kepala Bidang Tata Air pada Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Yurizal, mengakui masih kurang optimalnya penataan drainase di beberapa titik di Kota Bekasi. Selain dipicu drainase yang kurang tertata, kata dia, genangan air juga disebabkan karena daerah tersebut merupakan cekungan atau karena adanya luapan kali.

“Misalkan di Perumahan Dosen IKIP, daerah itu memang cekungan. Kami berencana membeli tanah di depan perumahan itu karena air masuknya dari situ. Daerah itu juga jadi bottle neck aliran Kali Jatikramat. Rencanannya jembatan kali itu juga akan diperlebar. Tapi tidak tahun ini, kemungkinan baru 2013 nanti,” tuturnya.

Yurizal menambahkan, anggaran penataan drainase kota saat ini masih sangat kurang karena tak sampai sepertiga dari anggaran di bidang tata air. Dia merinci, pada 2010, bidang tata air baru mendapat anggaran Rp 30 miliar. Anggaran itu untuk pembelian pompa Rp 10 miliar, pembangunan tebing Kali Bekasi sebesar Rp 10 miliar, dan normalisasi kali plus saluran Rp 10 miliar.

Gunung Bromo Akhirnya Meletus Hari Ini


Pemerintah Provinsi Jawa Timur minta masyarakat yang berada di sekitar Gunung Bromo tidak panik terkait terjadinya letusan kecil yang terjadi di Gunung itu pada pukul 17.22.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Sahrul Arifin mengatakan, apapun yang terjadi masyarakat harus mendengarkan komando dari pemerintah setempat. “Kalau diminta mengungsi harus langsung mengungsi, kalau memang masih aman ya jangan panik,” kata Sahrul kepada Tempo (26/11).

Meski harus diwaspadai, namun letusan yang terjadi sore tadi menurut dia masih belum membahayakan. Apalagi hingga saat ini pemerintah juga belum mendapatkan instruksi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Informasi yang didapat BPBD, letusan yang terjadi sore tadi masih berupa abu dengan ketinggian sekitar 900 meter dengan arah semburan ke barat daya.

Jika memang harus evakuasi, BPBD telah menyiapkan puluhan truk serta 500 relawan yang siap membantu warga mengungsi kebeberapa tempat yang telah disiapkan.

Pemerintah sendiri setidaknya telah menetapkan sebanyak 20 lokasi pengungsian di antaranya di SMAN 1 Sukapura, SDN 1 Sukapura, Balai Desa Sukapura, Pasar serta Aula Kecamatan Sukapura.

Pemerintah setidaknya juga telah memiliki beberapa rencana di antaranya jika radius bahaya Bromo ditingkatkan dari tiga kilometer ke enam kilometer maka sebanyak 399 jiwa warga yang berada di wilayah itu akan diungsikan.

Jika zona bertambah menjadi lebih dari enam kilometer maka akan sebanyak 2.800 jiwa akan diungsikan dan jika radius terus meningkat hingga 10 kilometer maka ada sekitar enam ribu jiwa yang harus diungsikan.

Warga ring pertama yang akan diungsikan merupakan warga di lima desa yaitu Ngadisari, Jetak, Wonoroto, Wonokerto dan Ngadas. Ke-lima desa ini memang berada di radius antara enam sampai sepuluh kilometer dari puncak bromo.

Gunung Bromo mengeluarkan letusan kecil pada pukul 17:22. Letusan ini mengeluarkan abu vulkanik hingga ketinggian 900 meter. “Letusan ini berada di bibir kawah,” kata Mulyono, petugas pengamat Gunung Api, Gunung Bromo kepada Tempo, Jumat (26/11).

Menurut Mulyono, letusan ini masih aman. “Juga tidak perlu panik, ini masih letusan kecil,” ujarnya.

Aktivitas vulkanik Gunung Bromo hingga tadi pagi ini masih tergolong tinggi kendati asap yang keluar dari kawahnya sejak Kamis malam terlihat tipis.

Sebelumnya, Ketua Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Suardika mengatakan kalaugempa vulkanik dangkal yang berhasil terekam dalam data seismik masih tinggi.

Data di Pos PGA Gunung Bromo menyebutkan, data terbaru kejadian sejak pukul 00.00 Wib dinihari tadi hingga pukul 06.00 Wib pagi ini menyebutkan gempa vulkanik dangkal sebanyak 26 kali dan tremor tercatat lima milimeter dengan amplitudo 35 milimeter.

Sistem Pemilu Perlu Diperbaiki


Pemilihan Umum 2009 dinilai menjadi pemilu yang terburuk pascareformasi. Setidaknya ada tiga masalah dalam Pemilu 2009, yaitu kerangka hukum yang lemah, implementasi yang buruk, dan sistem pemilu yang rumit. Untuk itulah perlu ada penataan sistem pemilu yang lebih baik.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay dalam Media Briefing yang bertema ”Reformasi Sistem dan Keadilan Pemilu”, Kamis (25/11). Pembicara lainnya yang hadir adalah anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, dan konsultan teknis Kemitraan, Didik Supriyanto.

Hadar mengatakan, sistem proporsional dengan daftar calon terbuka merumitkan pemilih. Dia mencontohkan, jika ada 20 parpol peserta pemilu, ada sekitar seratus calon anggota legislatif di kertas suara. ”Ini akan merumitkan pemilih. Pemilu 2009 merupakan pemilu terbesar dan terumit di dunia, dari sisi penyelenggara, peserta, dan pemilih, sehingga perlu disederhanakan,” kata Hadar.

Menurut Hadar, Cetro mengusulkan sistem proporsional campuran (mixed member proportional) yang merupakan varian sistem proporsional, tetapi dalam penetapan calon terpilih terbagi menjadi dua, yaitu sebagian dengan perolehan suara terbanyak dan sebagian lagi berdasarkan nomor urut. Dengan sistem itu, 280 kursi diperebutkan langsung di daerah pemilihan (dapil). Setiap dapil satu kursi, kata Hadar, dan 280 kursi lainnya dibagikan berdasarkan nomor urut seperti yang dikehendaki parpol.

”Dengan sistem proporsional campuran, suara rakyat yang hilang tidak banyak dan kelompok marjinal tetap bisa diperhatikan,” katanya.

Hadar melanjutkan, dalam sistem proporsional terbuka, pertama kali ditentukan berapa kursi di DPR. Misalnya saja ada 560 kursi DPR yang diperebutkan, kemudian dibagi dua, 50 persen dengan kursi dapil dan 50 persen dengan kursi daftar calon.

”Syaratnya, mereka yang sudah dicalonkan di kursi daftar calon tak bisa dicalonkan di kursi distrik. Dengan sistem ini, pemilih memberikan suaranya untuk satu calon anggota legislatif di kursi dapil dan satu suara untuk kursi daftar calon,” ujarnya.

Menanggapi usulan Cetro, Didik Supriyanto mengatakan, apabila sistem proporsional campuran digunakan, harus dipastikan model kelembagaan keterwakilan di Indonesia.

Biaya Perekrutan Ketua KPK 2,5 Milyar


Ketua Komisi Yudisial M Busyro Muqoddas terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi melalui voting di Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (25/11). DPR juga memutuskan Busyro menjabat hanya setahun.

Namun, DPR diminta mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK pengganti selama empat tahun. Selain pertimbangan biaya perekrutan yang mahal, secara hukum juga tak ada hambatan. ”Tidak seimbang antara energi dan biaya jika masa jabatan hanya setahun,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid.

Menurut dia, biaya seleksi pimpinan KPK hingga Rp 2,5 miliar untuk memilih satu orang terlalu mahal. Jika DPR menetapkan masa jabatan hanya satu tahun, artinya untuk biaya seleksi saja Rp 200 juta per bulan.

Koordinator Divisi Hukum dan Pemantauan Peradilan Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah menyatakan hal senada. Dikatakan, yang dicari adalah jabatan sebagai pimpinan KPK, bukan pengganti pejabat (Antasari Azhar). Dengan demikian, yang berlaku semestinya Pasal 34 Undang-Undang KPK bahwa masa jabatan pimpinan adalah empat tahun.

Secara sosiologis, kata Febri, juga tak ada hambatan. Dua calon yang dipilih Pansel KPK dipercaya sebagai calon terbaik dan tidak diragukan integritasnya.

Dalam pemilihan di DPR, voting dilakukan melalui dua tahap. Pertama, memilih pimpinan KPK. Busyro mendapatkan dukungan 34 suara, sedangkan Bambang Widjojanto mendapat 20 suara, dan 1 suara abstain.

Pada voting kedua untuk memilih ketua KPK, Busyro mengalahkan empat unsur pimpinan lama. Busyro meraih 42 suara, Bibit S Rianto 10 suara, M Jasin 2 suara, sedangkan Haryono Umar dan Chandra M Hamzah tak mendapatkan suara.

Sebelum voting tahap kedua, terjadi perdebatan cukup keras di kalangan anggota Dewan. Delapan fraksi mendukung penentuan ketua KPK dilakukan secara aklamasi. Hanya Fraksi Golkar yang menentang usul itu dan meminta dilakukan voting.

Muncul wacana dari Ahmad Yani (Fraksi PPP) yang mengatakan agar Bibit dan Chandra sebaiknya tidak diikutkan dalam pemilihan ketua KPK karena kasus yang pernah menimpa keduanya. Namun, Martin Hutabarat (Fraksi Gerindra) mengatakan, Bibit dan Chandra adalah korban rekayasa sehingga harus tetap diberi kesempatan sama.

Terpilihnya Busyro disambut baik oleh KPK. ”Kita mengucapkan selamat, dan selamat bergabung dalam pemberantasan korupsi,” kata M Jasin, salah satu unsur pimpinan KPK. Menurut Haryono, tugas-tugas untuk pemberantasan korupsi sudah menanti. Kejaksaan Agung, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap, juga menyambut baik

TKI Di Eksploitasi Oleh Kepentingan Ekonomi PJTKA


Stigma yang melekat pada perempuan pekerja migran di rumah tangga adalah tak berketerampilan, berpendidikan rendah, submisif, dan berkemampuan terbatas.

Namun, Elly Anita (29) asal Jember, Jawa Timur, sama sekali berlawanan dengan stereotip itu. Meskipun tak tamat SD, Elly yang pernah menjadi pekerja migran di Malaysia, Hongkong, Bahrain, Dubai, dan Kurdistan ini sangat percaya diri dan tahu apa yang dia maui.

Seperti ketika ia ikut tim dari Unit III/Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat I/Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri mengintai rumah di kawasan Jati Permai, Jati Rahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Juli lalu. Di rumah itu ada 11 perempuan, setengahnya berusia di bawah 21 tahun, yang akan diberangkatkan menjadi pekerja rumah tangga (PRT) di Timur Tengah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menetapkan usia minimal bekerja sebagai PRT di luar negeri adalah 21 tahun. Indikasi perdagangan orang sangat kuat di situ. Elly, yang kini bekerja di Divisi Advokasi Migrant CARE, aktif melapor dan mendatangi Unit III/Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri.

Elly merasakan dampak lemahnya pengawasan pemerintah dalam perekrutan, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja, terutama untuk menjadi PRT, di luar negeri. Ia pergi ke Malaysia tahun 1997 saat usianya 16 tahun untuk jadi pengasuh bayi, lalu ke Hongkong menjadi PRT. Selesai kontrak, ia ke Dubai karena ditawari jadi sekretaris di perusahaan agen tenaga kerja asing.

”Saya mengalami pelecehan seksual oleh pemilik agensi. Saya menolak, lalu dipindah untuk mengasuh bayi di rumah anaknya. Karena ia tetap mencoba melecehkan, saya minta pindah kerja,” kata Elly, Rabu (24/11).

Ia setuju dipindah ke Kurdistan karena agen menginformasikan Kurdistan bagian dari Italia. Setiba di Selemania, Kurdistan, 18 Desember 2006, wilayah di timur Irak itu sedang berkonflik senjata dengan Turki.

Kurdistan bukan negara tujuan penempatan TKI, tetapi karena kontrol Pemerintah RI lemah, TKI dapat dipindah kerja ke negara yang bahkan bisa mengancam nyawa, seperti dialami Elly. ”Masih banyak TKI di Kurdistan. Transit di Jordania, Dubai, Abu Dhabi,” kata Elly.

Lemah

Penganiayaan oleh majikan di Madinah, Arab Saudi, terhadap Sumiati binti Salan Mustapa yang terungkap pekan lalu merupakan kejadian kesekian kali (lihat juga halaman 46). Pemaparan media massa mencuatkan kasus ini.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat ditemui di kantor PMI Jakarta, Jumat, mengatakan, saat menjabat Menko Kesra, untuk menekan jumlah kekerasan terhadap TKI di Malaysia, ia menganggarkan dana untuk pembelaan melalui jalur hukum setempat guna menyelesaikan persoalan pidana dan perdata.

Tujuannya, menunjukkan Pemerintah Indonesia peduli dan sungguh melindungi warganya. Selain itu, untuk memberi efek jera kepada majikan lain.

Jusuf Kalla menyarankan duta besar dan para atase di negara penempatan memahami hukum dan budaya setempat. ”Gunakan pengacara setempat. Cari yang muda seperti dari lembaga bantuan hukum sehingga biaya tidak mahal,” tandasnya.

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, yang disertasi S-3-nya di University of Amsterdam tentang TKW di Arab Saudi, mengatakan, risetnya menunjukkan penyelesaian melalui jalur hukum sangat mungkin dilakukan di Arab Saudi. Pemerintah Arab, terutama di bawah Raja Abdullah, semakin terbuka pada pembaruan, termasuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

”Proses hukum memang lama dan memakan biaya,” kata Yuniyanti. Situasi tersebut ditambah dengan sikap PJTKI dan perwakilan RI yang tidak mendorong penyelesaian hukum, selain tidak ada dorongan ke mana TKI harus menyelesaikan kasus hukum.

Pencitraan

Media Arab Saudi intensif memberitakan kasus kekerasan terhadap TKW. Namun, menurut Yuniyanti, tidak tergambar upaya pembelaan Pemerintah RI. Citra di masyarakat setempat, Pemerintah RI tidak melindungi warganya. ”Ini berbeda dengan pemberitaan terhadap tenaga kerja Filipina. Tergambar di media ketegasan pembelaan Pemerintah Filipina. Negara harus menunjukkan sikap tegas kepada negara penerima,” kata Yuniyanti.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto berpendapat sama, pemerintah harus membuat perjanjian bilateral dengan negara penerima yang lebih dari sekadar nota kesepahaman. Perwakilan RI juga harus memastikan setiap kasus diselesaikan melalui jalur hukum.

”Setiap elemen bangsa harus memperlakukan TKI seperti AS memperlakukan tentaranya yang dikirim ke luar negeri, yaitu politisasi ataupun tindakan yang mengambil manfaat atas mereka harus dihentikan,” katanya.

Bersamaan dengan peringatan Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan selama 16 hari, mulai dari 25 November, Yuniyanti mengingatkan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan masalah lain terhadap TKW tidak akan selesai apabila lingkaran eksploitasi ekonomi dan politik dalam pengiriman TKW tidak diurai. ”Negara harus ambil alih tanggung jawab pengawasan dan perlindungan, tidak menyerahkan kepada pasar melalui perusahaan pengerah jasa TKI,” katanya

Rumah, Uang, dan Mobil Gayus Akan Disita Semua Oleh Pengadilan


Mabes Polri menyatakan telah menyita harta benda milik terdakwa Gayus HP Tambunan, di antaranya rumah di Kelapagading, uang, dan mobil.

“Polri sudah melakukan penyitaan terhadap harta benda yang diakui Gayus di antaranya mobil, uang, dan rumah di Kelapagading,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan di Jakarta, Kamis (25/11).

Penyitaan rumah dilakukan sejak bulan lalu, di mana surat-surat rumah yang disita, tapi penghuninya masih tetap menempati, ujarnya.

“Sementara uang sejumlah Rp 74 miliar yang ada di rekening milik Gayus dan belum tahu asal-usulnya, sudah dilakukan penyitaan resmi dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dititipkan di Bank Mandiri, yang juga akan dibeberkan pada saat gelar perkara,” kata Iskandar.

Kadiv Humas menambahkan bahwa Polri rencananya minggu depan akan melakukan gelar perkara kasus dengan terdakwa mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut.

Polri rencananya pada gelar perkara kasus Gayus akan menyampaikan apa saja hambatan-hambatan dalam penyidikan selama ini, ujarnya.

“Pada gelar perkara, KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum diundang, pejabat internal, semuanya diundang yaitu Propam, Irwasum, semua diundang,” kata Iskandar.

Perkara kasus Gayus yang digelar di antaranya mafia pajak, mafia hukum dan suap, kata Kadiv Humas.

Gayus terakhir tersandung kasup suap kepada sembilan anggota Polri yakni Briptu Anggoco Duto, Briptu Bambang S, Briptu Datu A, Briptu Budi Hayanto, Bripda Edi S, Bripda J Protes, Bripda Susilo, Bripda Bagus dan Kepala Rutan Kompol Iwan Siswanto.

Kesembilan orang anggota yang terperiksa secara struktur berada di bawah Satuan Pengamanan Protokol (Satpamkol) Satuan Pelayanan Markas (Satyanma) Mabes Polri.

Gayus yang keluar Rutan Brimob pada Jumat pagi (5/11), seharusnya balik kembali pada sore harinya, tapi sampai malam belum kembali.

Gayus sempat pulang ke rumahnya di Kelapagading, kemudian dijemput oleh anggota Polri dan dibawa ke Rutan Mako Brimob kembali